06
Nov
14

Politik : Indonesia Tertutup Awan Hitam [Antropolog]

http://atjehpress.com/2014/11/antropolog-politik-indonesia-tertutup-awan-hitam/

 Antropolog: Politik Indonesia Tertutup Awan Hitam

Oleh Redaksi pada November 03, 2014 Click to comment

Akibat kisruh politik di DPR RI [www.elshinta.com]

Akibat kisruh politik di DPR RI [www.elshinta.com]

Kupang|AP-Antropolog budaya dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Pater Gregor Neonbasu S.V.D. melukiskan ruang angkasa politik Indonesia saat ini seakan tertutup awan gelap ketika munculnya radiasi politik di Senayan dengan munculnya pimpinan DPR tandingan.

“Radiasi politik itu muncul ketika Koalisi Merah Putih (KMP) melancarkan politik sapu bersih dengan menguasai semua garis komando kepemimpinan para wakil rakyat di Senayan,” kata Pater Gregor Neonbasu S.V.D., Ph.D. dalam sebuah refleksi antropologis yang disampaikan kepada Antara di Kupang, Minggu.

Ketua Komisi Sosial Budaya Dewan Riset Daerah Nusa Tenggara Timur itu mengatakan bahwa adu kekuatan politik antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang tengah berlangsung saat ini seperti sebuah pentas sandiwara murahan yang tidak enak ditonton oleh rakyat.

“Namun, jika kita cermati dari perspektif politik qua politik, adu kekuatan itu menjadi sangat menarik untuk dikaji meski tampaknya sulit untuk didamaikan,” kata rohaniawan Katolik itu.

Menurut dia, adu kekuatan politik itu sampai terjadi karena panggung politik di Senayan tidak di-“manage” secara baik dan teratur.

Dalam refleksi antropologis itu, Neonbasu menilai konflik politik tersebut acap kali terbit di ujung sebuah kegagalan dalam memahami mindset politik yang dimiliki seseorang.

Ia menambahkan bahwa susunan kabinet yang baru dalam bingkai kepentingan presiden terpilih sudah pada aturan yang benar meski masih ada suara sumbang yang mempertanyakan macam-macam hal di balik berbagai soal dan perkara kemasyarakatan, terlebih berkenaan dengan kemampuan para menteri.

“Semua orang tersenyum ketika para menteri itu dilantik sebagai pertanda menyetujui hak prerogatif Presiden Joko Widodo dalam menyusun kabinetnya. Namun, yang menggema di Senayan justru sebaliknya, ketika semua unsur pimpinan di parlemen disapu bersih oleh KMP,” katanya.

Neonbasu menilai demokrasi yang dibangun di panggung politik Senayan itu merupakan “demokrasi yang ompong” karena mindset para wakil rakyat di Senayan berorientasi pada perebutan kekuasaan dengan cara-cara yang cerdik, bukan mengabdi pada kepentingan rakyat.

“Memang, sulit dibayangkan sebelumnya akan lahirnya jenis proklamasi baru yang tertayang dari balik Senayan bernama pimpinan DPR tandingan. Imbas politik dari Senayan itulah yang membuat demokrasi kita menjadi ompong,” ujarnya.

Sebetulnya, kata Neonbasu, cara berpikir harus dirubah setelah para wakil rakyat resmi menduduki kursi empuk di Senayan. Paling tidak mindset DPR harus dapat dijinakkan oleh “safari damai” yang telah dilakukan Presiden Jokowi kepada para rivalnya, misalnya, dengan rela bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang merupakan pesaing berat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Menurut dia, sebenarnya dua momentum politik bisa dijadikan sebagai modal dasar untuk meletakkan demokrasi Indonesia yang benar ke depan, yakni ketika MPR melantik presiden dan saat presiden melantik para menterinya.

Ia menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo hendaknya memberi “angin sepoi segar” akan betapa pentingnya para penumpang Senayan untuk bersatu hati memikirkan nasib bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukannya bercokol pada nasib partai yang telah mengusung mereka bertandang ke Senayan.

“Peran serta seruan Presiden Joko Widodo sangat diharapkan. Jika tidak, sia-sia segala niat luhur untuk bekerja keras membangun bangsa ini,” katanya.

“Kini, suhu politik semakin memanas secara liar, dan demokrasi didera dengan berbagai kepentingan. Politik kepentingan lebih unggul dari politik untuk kesejahteraan rakyat, politik mencari kursi lebih laris dibanding strategi politis untuk memberi udara baru bagi Indonesia ke depan yang semakin lebih baik,” tambahnya.

Politik Balas Dendam

Dalam refleksi antropologis itu, Neonbasu menilai munculnya “pimpinan DPR tandingan” itu cukup masuk di akal, karena politik “sapu bersih” yang dilancarkan KMP bisa dikonotasikan sebagai politik bakas dendam, sehingga memicu terjadinya radiasi politik di Senayan.

“Hasil pesta demokrasi tidak berimbas pada kehidupan demokasi yang lebih baik. Jika dianalisis lebih mendalam, bisa dikata bahwa sepak terjang presiden terpilih untuk merangkul semua pihak, tampaknya seperti menepuk air di dulang. Itu terlihat dari citra pimpinan DPR tandingan, yang mestinya dilihat dengan kaca refleksi yang cermat dan teliti,” kata Neonbasu.

Yang perlu dilakukan, menurut dia, adalah seruan moral-etik akan peran dan fungsi utama DPR dalam pespektif legislasi, yang harus berjalan bersama pemerintah untuk mengabdi kepentingan warga masyarakat Indonesi secara keseluruhan.

“Udara demokrasi akan terus memburuk jika masing-masing kubu terus bertahan pada mindsetnya masing-masing. Kurang arif juga jika masing-masing kubu mengklaim diri sebagai `lebih benar` dan menelantarkan kubu yang lain,” ujarnya.

Ia menambahkan dunia politik kontemporer memang penuh dengan kemunafikan karena ketidaksesuain antara mindset dan tindakan serta kata-kata.

“Secara kasat mata, kata-kata terlampau mengobral kebenaran dan terjerat pada kecendrungan untuk menutup kekurangan pribadi. Walau kata-kata manis tidak mudah menipu apa yang terkandung dalam hati, dan kata-kata manis yang sama tidak akan menyulap realitas menjadi sama seperti kata-kata lepas yang liar, yang berada di luar konteks yang riil,” katanya.

Rohaniawan Katolik dari Ordo Serikat Sabda Allah itu mengharapkan media massa selalu setia dan taat untuk mewartakan segala yang menyegarkan bagi tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin baik, dan bukan berkutat pada kemunafikan politik dan meniup-niup jurang antara KIH dan KMP.

Neonbasu menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menunjuk sebuah gelagat pemimpin yang pantas dijempoli, ketika bersua dengan mantan Presiden SBY di Nusa Dua Bali pada tanggal 27 Agustus 2014, sebagai sebuah cerminan bahwa telah tercipta sebuah “budaya pemerintahan” baru bagi negeri ini.

Memang cara itu tidak pernah terlihat ketika pimpinan negara ini beralih dari Soekarno ke Soeharto, lalu dari Soeharto ke Habibie, kemudian dari Habibie ke Gus Dur, dan tidak ada juga pada pergantian pucuk pimpinan dari Gus Dur ke Megawati, dari dari Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono.

“Jokowi sudah meletakkan sebuah budaya pemerintahan yang baru di negeri ini, yang kita harapkan bisa tertular pula ke Senayan agar para wakil rakyat dapat menciptakan sebuah pola demokrasi yang santun bagai sebuah sinetron yang enak ditonton oleh semua anak bangsa,” demikian Pater Gregor Neonbasu. (Antara)

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

http://sinarharapan.co/news/read/141105023/-div-falsafah-legislatif-dan-dualisme-kepemimpinan-nbsp-div-div-div

businesslounge.co / Dok

Ist

Kubu DPR pendukung Prabowo-Hatta telah melalap habis semua kursi pemimpin DPR.

Dunia politik kita kembali dibuat gaduh dualisme kepemimpinan DPR. Dua kubu yang berseberangan; Koalisi Merah Putih (KMP) yang pada pemilihan presiden (pilpres) mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).Kubu DPR pendukung Prabowo-Hatta telah melalap habis semua kursi pemimpin DPR, sedangkan kubu DPR Jokowi-JK tak kebagian posisi penting sama sekali. Akhirnya, DPR kubu Jokowi-JK ngamuk, berbuntut dengan munculnya pemimpin DPR versi KIH. Mereka dengan segenap alasan bertindak atas nama kebaikan hidup rakyat. Alasan baik dan buruk mereka hadirkan. Seolah-olah mereka pemilik tunggal republik yang dibangun dari peluh, harta, hingga darah para founding fathers.

Publik sebenarnya sudah tak begitu percaya dengan politikus, sebab apa pun alasannya, di balik itu semua ada kepentingan politis yang dirancang, baik kepada KMP atau pun KIH. Namun,  cara bermain politikus sangat halus—meski yang terakhir ini begitu sangat keras—seolah-olah tak tampak di hadapan publik. Tanpa bermaksud berpihak, kita penting membaca problem dualisme ini dalam kerangka pembangunan negara yang berkeadaban. Sebuah landasan filosofis pembentukan negara yang dimaksudkan sebagai jalan bersama menuju hidup sejahtera dan berkeadilan.
Dalam filsafat politik, sedikitnya ada dua filsuf penting yang mengurai filosofi tentang terbentuknya negara, yakni Thomas Hobbes dan John Locke. Dalam karya besarnya yang bertajuk Leviathan, Hobbes berpandangan,  negara lahir dari keinginan untuk menghalau kekacauan hidup akibat sifat dasar destruktif manusia, yang dalam bahasa yang sangat terkenal, Hobbes menyebut homo homini lupus! (manusia adalah serigala bagi sesamanya). Itu karena sifat dasar destruktif ini akhirnya melahirkan bellum omnium contra omnes (perang semua melawan semua).
Tentu saja begitu menakutkan bagi manusia bila perang antara sesama terus terjadi karena mereka terus-menerus akan kehilangan generasinya akibat peperangan. Karena itu, negara dibangun dengan dasar semangat kebersamaan guna mencapai kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan hidup. Warga sebuah bangsa menyerahkan hak-haknya pada negara sehingga negara berada di posisi yang tinggi. Tidak boleh ada satu orang pun yang mampu melampaui kuasa negara.
Pandangan Locke tentang terbentuknya negara dapat dilacak dalam bukunya yang berjudul Two Treatises of Civil Government. Locke secara sistematis menguraikan tahap perkembangan masyarakat hingga terbentuknya negara. Ada tiga tahapan penting, yakni keadaan alamiah (the state of nature), keadaan perang (the state of war), dan negara persemakmuran (commonwealth).
Pada tahap alamiah, Locke berbeda pandangan dengan Hobbes. Mulanya bagi Locke, masyarakat itu hidup harmonis sebab semua memiliki kebebasan dan hak yang sama. Namun, ketika lahir mata uang, yang dahulu dalam interaksi sosial-ekonomi masyarakat menggunakan sistem barter, mulailah muncul hasrat manusia menguasai hak-hak ekonomi.Kompetisi terjadi secara besar-besaran. Semua manusia ingin menjadi paling kaya sehingga terjadilah perang. Perang tentu tak disuka maka masyarakat mengadakan perjanjian guna melahirkan negara persemakmur­an, yang menjamin setiap hak warga negara hidup damai dan sejahtera.

Kuasa Negara
Negara tidak bisa menjalankan tugasnya tanpa penyelenggara maka dibentuklah apa yang dalam bahasa kenegaraan kita disebut pemerintah (government). Pemerintah, meminjam bahasa Aristoteles, harus mengedepankan kepentingan umum dan keadilan. Itu karena pemerintah memiliki tugas memberikan kesejahteraan bagi kehidupan rakyat.Tugas ini barangkali mengandaikan pemikiran Plato. Sebesar apa pun persoalan kebangsaan, termasuk dahulu peperangan dan hilangnya hak-hak rakyat, dapat diselesaikan. Besarnya tanggung jawab seorang pemerintah sudah menjadi pengetahuan umum. Namun realitasnya, masih saja mereka banyak mengabaikan tugas-tugasnya. Bahkan pada posisi tertentu, pemerintah—lebih tepatnya politikus—menunggangi kedaulatan rakyat sebagai pemilik tunggal sebuah negara. Pada konteks Indonesia, terjadinya dualisme kepemimpinan di DPR, menandai ada kepentingan politik yang digiring guna mendapatkan kekuasaan yang besar bagi diri dan kelompoknya. Pada posisi ini, lagi-lagi rakyat selalu menjadi korban.

Dalam polemik dualisme ini, kita bisa melihat perbedaan pandangan Hobbes dan Locke. Hobbes menekankan, kuasa negara itu mutlak. Tak ada warga negara yang bisa melampaui kuasa negara. Seperti simbolisasi Leviathan yang dihadirkan Hobbes, sebuah binatang buas dalam mitologi Timur Tengah. Baginya, negara harus berkuasa mutlak dan ditakuti rakyatnya. Karena itu, secara tidak langsung, Hobbes memberikan kuasa mutlak pada pemerintah (eksekutif).Ini karena pemerintahlah yang menyelenggarakan tugas kenegaraan. Karena itu, penyimpangan sangat mungkin terjadi, sebab tak ada kontrol dari legislatif.

Bagi Locke, kekuasaan negara itu terbatas pada kesepakatan yang dibuat bersama. Sepanjang tidak atas dasar kesepakatan bersama, rakyat berhak menggugat dan tidak menaati ketentuan negara.Dalam rangka membatasi kekuasaan negara, Locke menghadirkan dua sistem pemerintahan, sistem parlemen berdasarkan prinsip mayoritas serta pembagian kekuasaan menjadi tiga unsur; legislatif, eksekutif, dan federatif.

Pragmatisme Politik
Tak jauh berbeda dengan Locke, negara kita menggunakan sistem pemerintahan melalui pembagian kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dikembangkan Montesquieu dengan sebutan trias politica. Konsep trias politica banyak digunakan di berbagai negara, sebab dianggap paling aman dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, kita disuguhi drama politik atas polemik dualisme kepemimpinan DPR versi KMP dan KIH. Mereka menandaskan, kelompoknya berpihak pada rakyat, tetapi sejatinya sedang menjungkalkan rakyat pada jurang kematiannya karena elite legislatif sibuk mengurusi kekuasaan ketimbang upaya penyejahteraan rakyat.
Kuasa politik yang diberikan rakyat saat pemilihan legislatif disalahgunakan demi kepentingan kelompok, yang sebenarnya lahir atas kekecewaan karena kalah dalam pilpres dan tidak mampu menguasai parlemen. Mulanya KMP menguasai kepemimpinan DPR dan MPR. Jadi, muncul spekulasi, tugas legislatif yang sebenarnya mengawasi eksekutif, secara khusus presiden, dicurigai akan menjegal jalannya pemerintahan. Akhirnya, seiring waktu berjalan, kelompok KIH memunculkan kepemimpinan DPR versi mereka.
Sesungguhnya dualisme kepemimpinan DPR ini nestapa paling nyata dari hilangnya keadaban politik. Itu disebabkan cita-cita dasar sebuah negara lahir atas semangat tercapainya hak-hak hidup rakyat. Dalam rumusan founding fathers kita disebut hak-hak warga negara Indonesia untuk bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bukan untuk bersolek diri dengan uang dan kekuasaan, apalagi begitu ambisius untuk menguasai eksekutif dan legislatif. Ini karena di balik kekhawatiran KIH pada KMP, ada kecenderungan kekuasaan yang mutlak.Bila eksekutif dan legislatif dikuasai satu kelompok koalisi, ancamannya adalah kecenderungan kongkalikong politik yang berakibat disorientasi politik sebagai jalan keadaban hidup.

Saya khawatir bahasa Lord Acton ini bakal terjadi, power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely (Kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut).

Sumber : Sinar Harapan

__._,_.___

Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>

Premanisme Politik

Rabu, 5 November 2014 | 15:44 WIB

Oleh: Abdillah Toha

KOMPAS.com – Menurut Wikipedia, kata ”premanisme (berasal dari bahasa Belanda, vrijman = orang bebas, merdeka, dan isme = aliran)  adalah sebutan peyoratif yang sering digunakan untuk merujuk pada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari  pemerasan kelompok masyarakat lain.”

Wikipedia menambahkan, ”sering terjadi perkelahian antarpreman karena memperebutkan wilayah garapan, yang beberapa di antaranya menyebabkan jatuhnya korban jiwa.” Apabila definisi itu benar, paling sedikit ada empat unsur dalam premanisme. Persaingan, pemerasan, kekerasan, dan perebutan wilayah (kekuasaan). Yang tidak disebut dalam definisi di atas adalah unsur tindak (yang berbau) kriminal.

Adapun politik sebagai profesi secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut pilihan-pilihan dalam menyelenggarakan negara atau bagian dari negara sesuai dengan nilai-nilai dan ideologi yang diyakini oleh pelaku politik. Politisi adalah pelaku politik.

Apabila kedua kata itu digabung, premanisme politik adalah politik yang menekankan pada adu kekuatan dalam persaingan. Jika perlu dengan kekerasan dalam memperebutkan (wilayah garapan) kekuasaan.

Bukan pilih gerombolan

Barangkali hal inilah yang sekarang sedang terjadi di negeri kita, khususnya ketika memperhatikan apa yang sedang terjadi di DPR belakangan ini. Sangat menyedihkan karena anggota DPR yang terhormat dengan gaji besar itu dipilih untuk memperbaiki nasib rakyat yang memilihnya, bukan untuk memperebutkan kekuasaan demi kejayaan partainya.

Rakyat tidak pernah memilih gerombolan atau gang. Tidak memilih pengelompokan Koalisi Merah Putih atau Koalisi Indonesia Hebat, tetapi memilih tiap-tiap individu yang gambar dan namanya tertera dalam kertas pemungutan suara. Tidak pula memilih ketua umum atau pimpinan partai yang mengatur, menggembala, dan mengendalikan arah suara anggotanya. Rakyat mengharapkan wakil yang dipilihnya mendahulukan kepentingannya dan menyalurkan aspirasinya.

Apa yang terjadi di DPR saat ini, seperti preman, adalah perebutan wilayah. Ini wilayah saya itu wilayah kamu. Jangan ganggu saya dan saya tak akan mengganggu kamu. Apabila perlu, saya akan menggunakan otot untuk melawan kamu. Saya wakil partai, bukan wakil rakyat. Kesetiaan saya yang pertama kepada partai, seperti juga ketaatan anggota gang kepada pemimpinnya.

Seperti preman yang memalak masyarakat untuk memberi perlindungan, anggota DPR berpeluang ”memalak” pemerintah melalui negosiasi anggaran dan rancangan undang-undang demi kepentingan kelompok atau partainya. Anggota DPR akan memberi ”perlindungan” kepada pemerintah jika kepentingannya tak terganggu.

Apakah perilaku anggota Dewan itu masuk kategori kriminal? Jawabnya, seperti juga preman yang tidak bisa dipidanakan karena menerima ”sumbangan sukarela”, negosiasi anggaran dan rancangan undang-undang adalah sah sesuai aturan. Preman baru bisa dipidanakan ketika korbannya melapor ditekan atau dipaksa dengan ancaman kekerasan. Anggota Dewan juga baru dapat dipidanakan jika tertangkap menerima imbalan langsung dari pihak yang diuntungkan oleh kiprahnya di DPR, seperti sudah terbukti beberapa kali.

Tentu kita di sini tidak berbicara tentang semua anggota DPR. Tentu lebih banyak anggota DPR yang secara moral baik dibandingkan dengan yang tidak. Namun, kita juga tahu bahwa berdasarkan survei, sejauh ini hanya sekitar 20 persen anggota DPR yang vokal berbicara dan berpengaruh terhadap kiprah DPR. Sisanya mayoritas diam (silent majority) yang tidak punya cukup kompetensi atau nyali untuk menyuarakan nuraninya apabila tidak sepaham atau segaris dengan bleid partai.

Mereka adalah anggota-anggota yang tidak suka ”berkelahi” demi memperjuangkan keyakinannya. Mereka memilih hidup tenang dan damai walau harus mengalah. Atau sebagian mereka adalah yang menjadi anggota hanya demi menikmati status dan penghasilan.

Para pendiri bangsa kita ternyata punya pandangan jauh ke depan ketika memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahan, tetapi sekaligus khawatir atas kemungkinan ekses-eksesnya dengan memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara. Sila keempat dengan jelas mengartikan demokrasi sebagai ”kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Musyawarah guna mencapai kesepakatan harus didahulukan untuk mencapai apa? Untuk mencapai ”keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam rangka ”persatuan Indonesia”. Itu semua demi ”kemanusiaan yang adil dan beradab” atas dasar keyakinan bahwa kita adalah sama-sama bersaudara sebagai makhluk ”Tuhan Yang Maha Esa”.

Bukan demokrasi yang mencari menang dalam voting, untuk mencapai kesejahteraan dan kejayaan kelompok atau partai,  yang berisiko mencerai-beraikan persatuan Indonesia tanpa memedulikan keadaban manusiawi yang jauh dari perilaku kehidupan bertuhan.

Kehidupan demokrasi kita yang di satu sisi menjadi model dan dipuji oleh negara-negara lain tampaknya sedang mengalami ujian berat. Lulus tidaknya kita dalam ujian ini bergantung pada kemauan dan kemampuan kita mengubah premanisme
politik jadi politik yang bermoral dan beretika dengan arah tujuan yang jelas demi kejayaan
bangsa.

Pilihan kita adalah apakah politik demi mengalahkan lawan atau untuk mencari titik temu kebenaran bersama demi bangsa dan negara. Apakah politik untuk merebut kekuasaan demi kekuasaan atau kekuasaan untuk menyejahterakan rakyat. Apakah kita akan mendahulukan kepentingan partai dan kelompok atau bekerja untuk seluruh bangsa. Apakah kita memilih keuntungan politik jangka pendek atau bekerja untuk manfaat jangka panjang, baik bagi partai maupun bangsa. Atau, apakah kita tidak peduli bahwa risiko yang lebih besar justru sistem demokrasi itu sendiri yang bisa runtuh dan diambil alih oleh kekuatan otoriter seperti yang sudah banyak terjadi di beberapa negara demokrasi baru yang lain.

Abdillah Toha
Mantan Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen DPR

__._,_.___

Posted by: “Chan CT” <SADAR@netvigator.com>


0 Responses to “Politik : Indonesia Tertutup Awan Hitam [Antropolog]”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,062,175 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: