01
Nov
14

Kemaritiman : Pembenahan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Program 100 Hari Menteri Susi, Apa Saja?   

Menteri Susi bongkar kebobrokan alat pemantau kapal kementerian

MERDEKA.COM. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengaku peralatan di kementeriannya tidak sempurna. Salah satunya adalah alat pemantau kapal yang berlayar di laut Indonesia. Alat berbasis satelit yang saat ini digunakan, tidak bisa memantau kapal nakal yang mematikan pemancar mereka di tengah laut.

“Kita punya alat tracking tapi tidak sempurna. Kalau mereka nakal matikan transmitter (pemancar) tidak ke detect lagi,” ucap Susi saat konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Jumat (31/10).

Susi mengakui dengan alat sekarang ini pengawasan tidak bisa dilakukan secara maksimal. Pemerintah tidak tahu apakah kapal tersebut merusak lingkungan atau tidak. Pemerintah juga tidak tahu di mana posisi kapal tersebut mencari ikan.

“Tidak ada pengawasan kerusakan alam seberapa jauh yang timbul,” tegasnya.

Dengan kondisi seperti Susi menginginkan peralatan bisa diperbaharui dengan menggunakan teknologi satelit iridium. Melalui teknologi ini, pemerintah bisa memantau kapal yang berlayar meski tidak menyalakan pemancar.

“Saya menginginkan satelit pakai iridium, jadi tidak ada blank spot. Di mana saja di bumi iridium bisa detect,” tutupnya.

Baca Berita Selanjutnya:
Kecurigaan Menteri Susi pendapatan dari izin kapal cuma Rp 300 M
Menteri Susi akan usir negara tak ikut aturan kelautan Indonesia
Candaan Menteri Susi soal Rp 11 triliun bikin nelayan makmur
Ajak peran rakyat awasi kelautan, Menteri Susi buka data kapal
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

BERITA LAINNYA

ARTIKEL BISNIS TERPOPULER

Dropout SMA, Ini Catatan Akademik Menteri Susi

Menteri Susi Pertanyakan Jatah Solar Nelayan

TEMPO.CO, Jakarta – Selepas serah-terima jabatan dengan pejabat lama, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastusi langsung membuat gebrakan. Salah satu tindakan Susi adalah mempertanyakan kebijakan pemerintah yang membatasi solar bersubsidi untuk nelayan. (Baca: Gaya Susi Pudjiastuti saat Sertijab Menteri)

Hal tersebut dibahas Susi saat memimpin rapat bersama Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Gellwyn Yusuf di gedung Mina Bahari II, Rabu, 29 Oktober 2014. Dalam rapat tersebut, Susi mempertanyakan cara pemerintah untuk membedakan perusahaan dan kapal ikan yang boleh menggunakan solar bersubsidi atau tidak. “Pemerintah bisa dirugikan oleh tindakan tersebut,” kata Susi. (Baca: Gagal di SMA, Menteri Susi Tak Lupakan Almamater)

Salah satu peserta rapat kemudian menjelaskan kepada Susi, bahwa pemerintah memiliki aturan yang dapat membedakan perusahaan yang bisa menggunakan solar bersubsidi atau tidak. Perusahaan yang mengoperasikan kapal berbobot di atas 100 gros ton tidak bisa menggunakan solar bersubsidi. (Baca: LSM Nelayan Tak Soal Menteri Susi Lulusan SMP)

Namun Susi tidak puas dengan jawaban tersebut. Susi kembali mempertanyakan cara petugas untuk menerapkan kebijakan tersebut di lapangan. “Memangnya warna solar berbeda antara yang disubsidi atau tidak,” kata Susi. Susi meminta bawahannya untuk mengevaluasi tata cara pemantauan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan, agar penangkap ikan skala kecil tidak dirugikan oleh tindakan perusahaan besar. (Baca: Menteri Susi Temperamental?)

Selepas memimpin rapat, Susi dengan pakaian santai mendatangi ruangan bawahannya. Dia memperhatikan sistem informasi digital yang berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Baca:Sosok Menteri Nyentrik Susi Pudjiastuti)

SAID HELABY

Berita Terpopuler

Penghina Jokowi di Facebook Unggah Gambar Cabul

Tukang Sate Penghina Jokowi Dibela Netizen

Ahok Sayangkan Tiga ‘Orang Baik’ Tak Jadi Menteri

BERITA LAINNYA

Menteri Cicip Akui Indonesia Belum Jadi Negara Maritim, Seperti Jepang

bahari

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sharif Cicip Sutarjo mengakui, Indonesia belum dapat dikatakan sebagai negara maritim. Meski hasil laut perikanan tangkap nasional tercatat sebesar 5,8 juta ton. Sementara produksi perikanan justu ditopang perikanan budidaya yakni 13,3 juta ton.

“Di dunia, hasil perikanan budidaya lebih besar ketimbang tangkap. Sementara, hasil perikanan sudah stagnan dan cenderung berkurang populasi karena pemanasan global,” ujar Syarif dalam Indo Aqua 2014 di Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Menurut Sharif, Indonesia belum dapat dikatakan sebagai negara maritim disebabkan sumber daya yang dimiliki belumlah memadai. Amerika Serikat dan Uni Eropa misalnya, untuk menjadi negara industri perikanan membutuhkan waktu paling tidak 100 tahun. Sementara, kini penduduknya berprofesi nelayan hanya 5%.

Karenanya, menurut Sharif, produk perikanan Indonesia juga harus memasuki fase industrialisasi. “Kita punya tim percepatan..Jadi harus didukung teknologi yang mampu menunjang tuntutan sebagai negara maritim,” terangnya.

Sharif juga menambahkan, terpenuhi negara maritim itu setidaknya melibatkan sembilan sektor aktivitas usaha diantaranya pariwisata, pelayaran, energi dan sumber daya mineral (ESDM). “Juga seluruh biota laut termasuk energi ombak laut sebagai energi terbarukan,” ujar Sharif

Menurut Sharif, di sejumlah negara eropa, potensi energi terbarukan ombak laut itu sudah digunakan pada mesin pembangkit listriknya. Apabila, Indonesia ingin menjadi negara maritim maka semua sektor itu harus bersama maju.

Negara macam Jepang, Korea Selatan, sampai Thailand sudah mengklaim sebagai negara maritim. Bahkan sektor kelautan telah menyumbang terhadap kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) lebih 40%.

“China saja, produksi perikanan 18 juta ton perikanan tangkap, diperolahnya hingga sampai kutub utara. Sementara, armada tangkap Indonesia sebanyak 490.000 gross ton merupakan kapal ikan dibawah 30 Gross Ton, hanya 5.000 saja yang diatas 30 GT,” terangnya.

Karenanya, menurutnya, untuk menjadi negara mairitim tidak hanya bicara pada ikan dan transportasi yang dapat dikelola dengan baik. Seiring dengan hal itu juga ditopang lingkungan dan sumber daya perikanan yang baik.

About the author:


0 Responses to “Kemaritiman : Pembenahan Kementerian Kelautan dan Perikanan”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,062,175 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: