31
Oct
14

Politik : Utamakanlah Persatuan Indonesia, bersatulah KIH dan KMP

MPRRI Bersidanglah Atasi Dualisme Kepemimpinan DPRRI

Jumat, 31 Oktober 2014 – 10:21 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
MPRRI Bersidanglah Atasi Dualisme Kepemimpinan DPRRI

Menguatkan sikap Presiden Joko Widodo, 30 Oktober 2014,  agar “KIH dan KMP Bersatu” maka bersegeralah lembaga tinggi negara Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dapat bersidang luar biasa untuk atasi peristiwa keterbelahan kelembagaan yaitu dualisme kepemimpinan lembaga tinggi negara DPRRI yang kini telah terjadi.

Legitimasi MPRRI bersidang adalah didorong pula oleh amanat Penjelasan UUD45 yakni “Jang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan” yang merupakan trisemangat dari keseluruhan saptasemangat yang dipesankan konstitusi 18 Agustus 1945.

Dan Penjelasan UUD45 ini bagaimanapun keberadaannya masih berlaku mengingat memang belum pernah dinyatakan tidak berlaku atau dicabut secara tradisi hukum konstitusi.

Oleh karena itulah tidak ada alasan bagi MPRRI untuk tidak segera bertindak guna cegah tangkal situasi politik kenegaraan yang dapat lebih mengeras sebagai dampak daripada situasi dan kondisi keterbelahan daripada lembaga kepemimpinan DPRRI.

Kepada teman-teman politisi dari kedua kubu koalisi yang ada baik di DPRRI maupun di MPRRI, direkomendasikan dapat berkiblat kepada aktualisasi sila-3 Persatuan Indonesia yaitu 7 butir sebagai berikut :

1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Keberpihakan kepada paham Poros Koalisi Proklamasi 17845 (yang juga bermakna 17 butir JSN45 / Roh Indonesia Merdeka + 8 butir Kepemimpinan Hastabrata + 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI XVIII/1998, adalah sungguh disarankan kiranya dapat selalu dipedomani bersama oleh semua komponen bangsa).

Lebih daripada itu, pernyataan bersama para pemangku kepentingan kedua koalisi partai2 politik yang berkiprah baik di DPRRI maupun di MPRRI itu diharapkan segera terjadi juga guna turut membangun situasi dan kondisi yang mewakili cita Persatuan Indonesia, demi pembangunan berkelanjutan

Jakarta, 31 Oktober 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-mprri-bersidanglah-atasi-dualisme-kepemimpinan-dprri.html#ixzz3HnCNfdR1

MPR Harus Bersidang Atasi Dualisme Kepemimpinan DPR

Dr Ir Pandji RHadinoto MH

Jakarta – Inisiator sekaligus Koordinator PARRINDO (Parlemen Rakyat Indonesia) Dr Ir Pandji R Hadinoto MH memaparkan solusi untuk mengatasi kekisruhan di DPR RI yang berbuntut munculnya DPR tandingan alias terjaidnya dualisme kepemimpinan DPR. Ia pun menguatkan sikap Presiden Joko Widodo, 30 Oktober 2014 yang menyerukan agar Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung jokowi-JK dan Koalisi Merah Putih (KMP) pro Prabow-Hatta, segera bersatu.

“Maka segeralah lembaga tinggi negara MPR RI dapat bersidang luar biasa untuk mengatasi peristiwa keterbelahan kelembagaan yaitu dualisme kepemimpinan lembaga tinggi negara DPR RI yang kini telah terjadi,” tegas Pandji dalam pernyataan tertulisnya yang dikirimkan kepada Obsession News, Sabtu (31/10/2014).

Pandji menegaskan, legitimasi MPR bersidang adalah didorong pula oleh amanat Penjelasan UUD45 yakni “Jang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan” yang merupakan trisemangat dari keseluruhan saptasemangat yang dipesankan konstitusi 18 Agustus 1945.

“Dan Penjelasan UUD45 ini bagaimanapun keberadaannya masih berlaku mengingat memang belum pernah dinyatakan tidak berlaku atau dicabut secara tradisi hukum konstitusi,” tandas Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia yang juga Pendiri Poros Koalisi Proklamasi 17845.

Oleh karena itulah, lanjut Pandji, tidak ada alasan bagi MPR untuk tidak segera bertindak guna cegah tangkal situasi politik kenegaraan yang dapat lebih mengeras sebagai dampak daripada situasi dan kondisi keterbelahan daripada lembaga kepemimpinan DPR.

Kepada kalangan politisi dari kedua kubu koalisi yang ada baik di DPR maupun di MPR, jelas Pandji,  pihaknya merekomendasikan dapat berkiblat kepada aktualisasi sila-3 Persatuan Indonesia yaitu 7 butir sebagai berikut:

1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.

3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.

4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.

5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.

7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Ia menambahkan, keberpihakan kepada paham Poros Koalisi Proklamasi 17845 (yang juga bermakna 17 butir JSN45 / Roh Indonesia Merdeka + 8 butir Kepemimpinan Hastabrata + 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI XVIII/1998, adalah sungguh disarankan kiranya dapat selalu dipedomani bersama oleh semua komponen bangsa).

“Lebih daripada itu, pernyataan bersama para pemangku kepentingan kedua koalisi partai-partai politik yang berkiprah baik di DPR RI maupun di MPR RI itu diharapkan segera terjadi juga guna turut membangun situasi dan kondisi yang mewakili cita Persatuan Indonesia, demi pembangunan berkelanjutan,” tandas tokoh Nasionalis Pancasila 45 ini. (Pur)

 

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/10/30/20404951/presiden.jokowi.berharap.kih.dan.kmp.bersatu?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp

Presiden Jokowi Berharap KIH dan KMP Bersatu

Kamis, 30 Oktober 2014 | 20:40 WIB
KOMPAS.com/SABRINA ASRIL Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/10/2014).

Baca juga

“Presiden sebagai eksekutif itu sangat berharap DPR bisa segera mencari solusi-solusi politik sehingga pilar-pilar kenegaraan bisa langsung berfungsi secara utuh untuk bisa menjalankan peran masing-masing,” kata Andi, yang pekan depan resmi menjabat sekretaris kabinet, di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Hingga saat ini, menurut Andi, Presiden Jokowi belum mempertimbangkan usulan Koalisi Indonesia Hebat untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang membatalkan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Menurut Andi, usulan itu belum disampaikan secara resmi kepada Presiden.

“Belum ada usulan konkret ke arah sana ya. Jadi, biasanya bila ada usulan seperti itu akan muncul beberapa kajian dari beberapa lembaga, seperti Menko Polhukam dan Lembaga Ketahanan Nasional. Sampai sekarang belum ada,” kata dia.

Seperti diberitakan, DPR belum juga bekerja secara efektif karena masih adanya tarik ulur kekuatan dari dua kubu, yakni Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. KIH akhirnya membentuk pimpinan DPR tandingan karena merasa tidak diakomodasi dalam proses pemilihan alat kelengkapan Dewan yang dikuasai mutlak oleh Koalisi Merah Putih.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Setelah 6 Bulan, Jokowi-JK Bakal `Pindah Perahu` ke KMP

Sabtu, 01 November 2014 – 01:02 WIB

Jakarta – Ketua DPP Partai Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindra) FX Arief Poyuono, Jumat (31/10), mendapat informasi bahwa setelah enam bulan memerintah, Presiden Jokowo Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (Jokowi-JK) bakal menyeberang alias pindah perahu (bergabung) ke Koalisi Merah Putih (KMP) dengan enam alasan.

Yakni, Pertama, Jokowi tidak ingin menterinya menduduki jabatan di partai politik karena dia tidak mungkin menjadi ketua umum PDIP, akibat sudah ada komitmen kalau Jokowi hanya menjadi petugas partai (PDIP) saja.

Kedua, untuk memfokuskan program Jokowi selama kampanye perlu dukungan DPR jika berkoalisi maka program bisa terealisasi.

Ketiga, Jokowi akan segera mencabut Perppu tentang Sistim Pilkada (Pemilihan umum kepala daerah) agar gubenur dan bupati/walikota sejalan dengan visi dan misi pemerintah pusat karena Pilkada pasti dengan mudah disapu bersih oleh KMP.

Keempat, JK sudah berumur dan hanya Ingin dikenang sebagai wapres yang berhasil.

Kelima, kalau hal ini dilakukan Jokowi- JK maka pemerintahan berjalan mulus dan KIH hanya jadi oposisi ompong.

Keenam, Jokowi tidak senang dengan parlemen tandingan dan lebih suka KIH tidak dapat posisi pimpinan di DPR sehingga menteri-menterinya dalam 6 bulan tidak diganggu oleh kepentingan pribadi anggota DPR dari KIH. (ari)

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Jumat, 31 Oktober 2014 23:43 WIB
Jumat, 31 Oktober 2014 23:43 WIB
Jumat, 31 Oktober 2014 23:26 WIB
Jumat, 31 Oktober 2014 23:26 WIB
Jumat, 31 Oktober 2014 23:04 WIB
Rakyat Burkina Tetap Menuntut Presiden Turun
Jumat, 31 Oktober 2014 22:31 WIB
DPR Tandingan Justru Bahayakan Jokowi-JK
Jumat, 31 Oktober 2014 21:42 WIB
Jokowi Diminta Berpihak pada Ekonomi Kerakyatan
Jumat, 31 Oktober 2014 20:15 WIB
Muktamar VIII PPP Siap Memilih Pengganti SDA
Jumat, 31 Oktober 2014 19:23 WIB
Kata Fadli Zon, DPR Hanya Satu dan Jalan Terus

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-setelah-6-bulan-jokowijk-bakal-pindah-perahu-ke-kmp.html#ixzz3HnD5Q6Bs

DPR Tandingan Justru Bahayakan Jokowi-JK

Jumat, 31 Oktober 2014 – 22:31 WIB

Jakarta – Adanya DPR tandingan yang digagas oleh PDIP, PKB, Nasdem, Hanura dan PPP yang tergabung dalam Koalisi Indoensia Hebat (KIH) justru membahayakan pemerintahan Jokowi-JK. Apalagi kalau hal itu berlangsung lama dan kerjanya terganggu, maka pemerintah juga terganggu. Karena itu, penggagas DPR tandingan harus ditangkap oleh TNI/Polri, sebab hal itu sebagai tindakan makar.

“Kalau LSM tandingan tidak ada masalah, tapi DPR itu lembaga tinggi negara, sehingga tidak boleh main-main dengan membentuk tandingan. Kalau nanti banyak lembaga negara seperti kepresidenan, TNI/Polri, MK, MA, pengadilan negara dan lainnya semua membuat tandingan, mau jadi apa negara ini? Jadi, mereka itu harusnya segera ditangkap,” tegas Fuad.

Bawazier mantan menteri keuangan di era Soeharto itu dalam perspektif Indonesia ‘Kabinet kerja dan kesejahteraan masyarakat daear’ bersama Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang (Oso), dan pengamat politik Paramadina Herdi Syahrazad di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (31/10/2014).

Yang paling membahayakan lagi dengan DPR tandingan tersebut adalah pada sektor perekonomian. “Kalau sampai perekonomian terganggu dagelan politik di DPR RI, dan mengganggu stabilitas, maka ekonomi terncam dan itu sekali lagi membahayakan pemerintah. Jadi, DPR tandingan itu harus disikapi secara tegas oleh pemerintah,” katanya.

Sementara itu Oesman Sapta berjanji DPD RI ke depan tidak akan menjadi ‘terompet’ kepentingan politik manapun, apalagi sampai ada DPD tandingan. “DPD tidak lagi akan menjadi terompet kepentingan kelompok manan pun dan juga tak akan ada DPD tandingan. Kalau kita sudah lebih majulah dari kamar sebelah sana,” ujarnya. (sor)

 

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Jumat, 31 Oktober 2014 23:43 WIB
Jumat, 31 Oktober 2014 23:43 WIB
Jumat, 31 Oktober 2014 23:26 WIB
Jumat, 31 Oktober 2014 23:26 WIB
Jumat, 31 Oktober 2014 23:04 WIB
Rakyat Burkina Tetap Menuntut Presiden Turun
Jumat, 31 Oktober 2014 22:31 WIB
DPR Tandingan Justru Bahayakan Jokowi-JK
Jumat, 31 Oktober 2014 21:42 WIB
Jokowi Diminta Berpihak pada Ekonomi Kerakyatan
Jumat, 31 Oktober 2014 20:15 WIB
Muktamar VIII PPP Siap Memilih Pengganti SDA
Jumat, 31 Oktober 2014 19:23 WIB
Kata Fadli Zon, DPR Hanya Satu dan Jalan Terus

0 Responses to “Politik : Utamakanlah Persatuan Indonesia, bersatulah KIH dan KMP”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,060,795 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: