29
Oct
14

Kenegarawanan : Blusukan Situs2 Kejuangan Bangsa

Blusukan Situs-situs Kejuangan Bangsa

Jkw-JK

Jakarta – Sungguh elok deklarasi pasangan JokoWi-JK dilakukan di Gedung Joang 45, Jl Menteng Raya 31, Jakarta Pusat, pada tanggal 19 Mei 2014 yang lalu dan berujung sukses di KPU tanggal 22 Juli 2014 serta disempurnakan di pelantikan MPRRI 20 Oktober 2014 yang lalu.

“Sebagai satu pembelajaran publik, peristiwa berkonteks politik kenegaraan diatas tidak saja elok, namun juga bermakna pembinaan mental dan perkuatan karakter kebangsaan,” ungkap Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia Dr Ir Pandji R Hadinoto MH yang juga Inisiator sekaligus Koordinator Parlemen Rakyat Indonesia (PARRINDO ), Rabu (29/10/2014).

Dalam pengertian itulah, lanjut Pandji, sungguh akan lebih bermakna bagi nation & character building sekiranya praktek “blusukan” juga dilakukan di situs2 kejuangan bangsa, seperti Situs Sumpah Pemuda di Jl Kramat Raya 106, Jakarta Pusat pada tiap tanggal 28 Oktober, Situs Kelahiran Pancasila di Pejambon, Jakarta Pusat (sekarang kompleks KemLu) pada tiap tanggal 1 Juni, Situs Rapat Raksasa Rakjat Djakarta di Lapangan Ikada (sekarang lapangan MoNas), Jakarta Pusat tiap tanggal 19 September, Situs Naskah Proklamasi di Jalan Imambonjol, Jakarta Pusat tiap tanggal 16 Agustus, Situs Boedi Oetomo di gedung Kebangkitan Nasional (d/h gedung Stovia), Kwitang, Jakarta Pusat, termasuk ke situs-situs kejuangan bangsa di luar ibu kota seperti Situs Hari Pahlawan 10 Nopember yang akan datang di kota Surabaya, dan lain sebagainya.

“Blusukan-blusukan ke Situs Kejuangan Bangsa ini kesemuanya akan juga dapat berdampak positif konstruktif bagi upaya-upaya Revolusi Mental yang telah menjadi platform politik kenegaraan terkini,” ujar tokoh Nasionalis Pancasila yang juga Pendiri Poros Koalisi Proklamasi 17845.

“Di tanggal-tangal bersejarah kejuangaan bangsa itulah, wejangan-wejangan bernuansa kerakyatan dan kenegarawanan akan lebih memberikan keteduhan hati tersendiri bagi rakyat kebanyakan sekaligus memantapkan citra kepemimpinan bangsa,” tandas Alumni Sipil 1968 ITB yang dianugerahi atribut Mahasiswa Teladan Institut Teknologi Bandung (ITB) 1973, yang kini berbagai tulisannya termuat dalam situs online http://www.jakarta45.wordpress.com. (Pur)

http://obsessionnews.com/blusukan-situs-situs-kejuangan-bangsa/

jsn45

Banyak Menuai Kritikan, Ini Catatan untuk Jokowi

KIB Parapat

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk kabinetnya dengan nama kabinet kerja. Namun dibalik itu, banyak kritikan muncul dari para relawan, karena menggangap Jokowi tidak bisa mengunakan hak prerogatifnya untuk memilih menteri yang kredibel, bersih dan juga berintegritas.

Alasan tersebut justru menurut salah satu relawan Jokowi dari Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) bisa dijadikan catatan bagi Jokowi untuk membuktikan bahwa tahapan-tahapan yang sudah ia lalui dalam mempersiapkan pemerintahan yang baru akan berdampak positif bagi kemajuan masyarakat.

“Karena jika itu berbeda dengan kepentingan pro rakyat akan jadi penilaian sendiri, ‎dan merugikan Jokowi secara tidak langsung,” ujar Ketua KIB, Reinhard Parapart, di Jakarta, Selasa (28/10/2014).

‎Reinhard juga menilai, kritikan yang disampaikan oleh para relawan bisa dijadikan sebagai tantangan bagi Jokowi untuk merealisasikan janj-janji kampanyenya yang dianggap pro dengan rakyat. Karena jika tidak, kritikan itu bisa jadi bom waktu yang kapan saja bisa meledak.

‎”Ini yang sebenarnya menjadi tantangan, dan dibuat sedemikian rupa‎ agar program Jokowi yang pro rakyat bisa terlaksana,”‎ terangnya.

Mengenai postur kabinet yang dianggap tidak ideal, KIB sendiri tidak mau terlalu jauh mempersoalkan hal itu. Pasalnya, proses seleksi calon menteri yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi juga tidak bisa terbuka, sehingga susah untuk menilai apakah orang tersebut layak dijadikan sebagai menteri.

Reinhard juga meyakini, dalam pembentukan kabinet ini, banyak sekali konflik kepentingan yang mencuat. Hal itu bisa diliat dari sikap Jokowi yang terus menarik ulur pengumuman kabinet, sehingga selalu ditunda. Namun ia anggap itu wajar, karena Jokowi juga tidak mungkin bisa memberikan kepuasan kepada semua pihak.

“Tidak ada yang sempurna, dimana pun tidak ada yang sempurna tapi saya yakin program yang akan ditargetkan oleh kementerian ini akan maksimal,”terangnya.

Kalaupun tidak maksimal, lanjut Reinhard Jokowi haru berani memberi keputusan kepada para menteri untuk dipecat dari jabatannya, karena dianggap gagal menerjemahkan janji-janji Jokowi dalam kerja yang yang nyata. ‎”Dan itu apabila tidak bisa diselesaikan dalam waktu dua tahun. Bahkan sebelum dua tahunya ganti,” jelasnya. (Abn)

http://obsessionnews.com/banyak-menuai-kritikan-ini-catatan-untuk-jokowi/

Logo PARRINDO

Investor Pantau Reformasi Ekonomi Jokowi, Rupiah “Loyo”

bursa

Jakarta – Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta turun lagi pada Selasa sore, melemah 39 poin menjadi Rp12.147 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp12.108 per dolar AS.

Analis Monex Investindo Futures Zulfirman Basir mengatakan nilai tukar rupiah kembali mengalami depresiasi di tengah antisipasi pelaku pasar uang di dalam negeri terhadap hasil pertemuan the Federal Reserve Amerika Serikat pekan ini.

“Secara fundamental, investor global cenderung bersikap waspada menanti hasil pertemuan kebijakan moneter AS dengan melepas sebagian aset mata uang berisiko, salah satunya rupiah,” katanya.

Ia mengemukakan bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve) diperkirakan mengakhiri program pembelian obligasi dan bersiap untuk mulai menaikkan suku bunga pada pertengahan tahun 2015.

Di sisi lain, lanjut dia, investor cenderung menunggu dan berhati-hati melangkah seraya memantau rincian kebijakan ekonomi Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla yang baru dibentuk.

“Investor masih perlu melihat apakah kabinet tersebut dapat menjalankan kebijakan reformasi struktural yang diperlukan oleh perekonomian Indonesia dan juga kejelasan atas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi,” katanya.

Sementara kurs tengah Bank Indonesia pada Selasa (28/10) menunjukkan rupiah bergerak melemah menjadi Rp12.158 per dolar AS dibandingkan posisi sebelumnya Rp12.042 per dolar AS.

http://obsessionnews.com/investor-pantau-reformasi-ekonomi-jokowi-rupiah-loyo/

Logo NasPan45

http://www.ambonekspres.com/index.php/aeberita/aeopini/item/3343-kabinet-nano-nano

 

Kabinet ‘Nano Nano’

  • Rabu, Okt 29 2014
  • Ditulis oleh  amex
  • ukuran huruf

 

CetakEmail

Oleh: Refly Harun, adalah Pengajar dan Praktisi Hukum Tatanegara

Sejuta rasanya. Manis, asam, asin, semua ada. Mirip iklan pernen nano nano. Begitulah yang saya rasakan ketika menyimak nama-nama menteri yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), 26 Oktober lalu. Tidak tahu harus mengapresiasi atau mencela. Ada nama yang sama sekali tidak dikenal publik, tetapi nama yang dikenal pun tidak semuanya ditempatkan pada bidang dan passion-nya selama ini. Seorang jurnalis televisi bertanya kepada saya berapa nilai yang pantas diberikan untuk Kabinet Jokowi dalam skala 1-10. Saya menyebut 6, tetapi Presiden Jokowi tidak lulus karena passing grade (nilai kelulusan) minimal 8.

Harus dipahami mengapa nilai kelulusan itu begitu tinggi, karena ekspektasi terhadap Jokowi sangat besar. Setelah inaugurasi yang sangat menggairahkan pada hari pelantikan tanggal 20 Oktober, baik di Rapat Paripurna MPR, kirab di jalan utama Ibu Kota, maupun pidato rakyat di Monumen Nasional (Monas), rakyat menunggu kesan pertama yang menggoda dari pilihan Presiden Jokowi atas menteri-menteri.

Ekspektasi besar tersebut ternyata tidak bertemu dengan fakta yang membesarkan hati. Tidak ada “wow factor” dari kabinet yang diumumkan tersebut yang dapat membuat publik tersenyum ceria. Kabinet Jokowi masih terlalu banyak mengakomodasi arus di luar dirinya, masih terlalu longgar menampung orang-orang partai, masih tercium didikte orang sekitar. Bayangan publik sebelumnya, kendati orang-orang parpol diakomodasi, tetapi tetap dengan prinsip the right person on the right place karena Jokowi sebelumnya hanya menyebut dua kelompok menterinya, yaitu profesional partai dan profesional murni. Tidak ada yang abal-abal alias tidak profesional.

Nyatanya tidak demikian, ada kesan orang-orang parpol yang diajukan sekadar dicarikan slot agar tetap menjabat menteri. Semacam ‘jatah’ bagi partai pendukung. Tidak terbukti omongan Jokowi soal koalisi tanpa syarat, walaupun dari perspektif politik memang tidak ada makan siang yang gratis (no free lunch), karena “politics is the science of who gets what, when, and why” (Sidney Hillman, 1944). Politik adalah ilmu tentang siapa mendapatkan apa, kapan, dan mengapa. Partai pendukung Jokowi tentu dari awal telah berimajinasi tentang slot kementerian yang bakal didapat bila mendukung wong Solo tersebut.

Kendati begitu, publik sesungguhnya tetap berharap bahwa mereka yang ditunjuk tersebut ada passion, ada track record yang panjang, ada catatan yang jelas selama ini, akan bidang yang akan ditangani. Bila ujug-ujug seseorang ditanam di area yang tidak pernah ia menjejak, negeri ini terlalu mahal untuk memberikan kesempatan pada unprofessional person menjabat jabatan mahapenting sekelas menteri, yang akan menakhodai banyak urusan di republik ini. Jokowi juga tidak benar-benar menempatkan profesional nonparpol – sering disebut profesional murni—pada jabatan yang tepat, yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan passion-nya selama ini.

Tidak lulus dengan lima catatan
Secara umum ada lima catatan penting bagi Kabinet Jokowi. Pertama, masih kuat kesan akomodasi politik. Kedua, tidak semua yang direkrut ditempatkan pada posisi the right person on the right place. Ketiga, masih ada menteri yang latar belakangnya potensial bermasalah, baik dalam kasus korupsi maupun soal hak asasi manusia (HAM). Keempat, ada menteri yang diragukan kemampuannya, tetapi ditempatkan pada posisi menteri utama. Kelima, ada pula menteri yang berasal dari masa lalu, yang harusnya istirahat saja untuk memberi jalan bagi yang muda, bagi generasi sekarang.

Mengenai potensi korupsi, penting dikonfirmasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apakah ada menteri yang diberi stabilo merah atau kuning, tetapi tetap direkrut. Gosip-gosipnya, konon, ada, malah orang tersebut ditempatkan pada kementerian strategis, dan cukup kuat juga perannya sehingga sulit untuk dicoret. Semua catatan tersebut menjadikan saya harus menyatakan bahwa Presiden Jokowi belum lulus dalam ujian pertama terkait rekrutmen para menteri.

Kendati demikian, ada catatan yang perlu diapresiasi. Jokowi setidaknya berhasil ‘mencoret’ petinggi parpol semacam Wiranto (Hanura) dan Muhaimin Iskandar (PKB) yang telah menyorongkan diri sendiri untuk dipilih. Protes-protes masyarakat tentang kedua sosok tersebut, yang sangat ramai di media-media sosial, kiranya didengarkan sehingga Muhaimin memilih kembali ke pangkuan PKB ketimbang tetap ngotot masuk kabinet. Itu pun setelah KPK menyampaikan catatan-catatan soal calon menteri, dan publik tidak tahu apakah Muhaimin masuk barisan yang mana, apakah yang bertinta merah, kuning, atau tidak bertinta sama sekali. Sementara Wiranto, yang pada saat-sat terakhir sebelum pengumuman kabinet masih juga santer disebut akan menduduki kursi Menko Polhukkam, akhirnya juga tergusur.

Sayangnya, Jokowi rupanya juga mencoret ‘a few good men’ yang santer pula disebut akan masuk kabinet, bahkan sudah diundang untuk beraudiensi, seperti Saldi Isra, Komaruddin Hidayat, dan Mas Achmad Santosa. Ketiga sosok ini sangat dekat dengan kalangan civil society, tidak berpartai, tetapi kiprahnya bisa dijejaki. Saldi, misalnya, disebut akan menduduki kursi Menkumham setelah Hamid Awaluddin dicoret. Hamid semula kandidat kuat, tetapi lumayan kontrovesial karena pernah menjadi

Menkumham ‘separuh jalan’ dalam kabinet Presiden SBY pertama. Saldi pun akhirnyaterpental karena pos itu menjadi milik PDIP dalam diri seorang Yasonna Laoly.
Pembuktian dengan kerja dan kerja

Terlepas dari kekecewaan sebagian publik, nama-nama sudah diumumkan. Mereka yang sudah ditunjuk Presiden Jokowi itu harus membuktikan bahwa publik salah dalam menilai mereka. Pilihan Presiden Jokowi terhadap mereka bukan karena sang Presiden menghadapi banyak tekanan, tetapi murni karena mereka orang yang tepat. Pembuktiannya mudah saja. Buatlah hal-hal yang mengesankan publik pada rentang jabatan tersebut, terutama pada hari-hari pertama mereka bekerja, misalnya dalam 100 hari pertama.

Kerja lebih akan berdaya guna ketimbang sanggahan verbal. Namun, publik juga harus bersabar untuk menunggu gebrakan mereka, paling tidak dalam 100 hari pertama. Bila tidak ada perubahan berarti dalam 100 hari pertama, baiknya mereka langsung diganti. Carilah orang-orang yang memang betul-betul profesional dan ada passion (kegairahan) dalam bekerja.

Pengumuman kabinet oleh presiden mana pun pasti akan mencuatkan pro dan kontra. Tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Terlebih Jokowi adalah presiden yang disokong justru oleh kekuatan nonparpol, oleh para relawan. Ekspektasi publik terlalu tinggi untuk sosok yang mengenal medan politik Ibukota baru dua tahun itu.

Dalam hari-hari ke depan setelah kabinet terbentuk, Jokowi plus JK harus membuktikan bahwa Jokowi-JK adalah kita, Jokowi-JK tetap kita, sesuai dengan klaim mereka. Jangan menjadi “Jokowi-JK bukan kita” yang akan menjauhkan dua sosok itu dari kita semua. Jangan pernah berubah karena rakyat akan kecewa dan marah. (***)

Logo REPINDO

 

http://www.ambonekspres.com/index.php/aeheadline/item/3342-maluku-memang-dicuekin-jokowi

 

Maluku Memang Dicuekin Jokowi

  • Rabu, Okt 29 2014
  • Ditulis oleh  amex
  • ukuran huruf

CetakEmail

AMBON,AE.—  Partai pengusung Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang terdiri dari PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Hanura dan PKPI, berdalih sudah melakukan berbagai upaya negosiasi dan komunikasi politik dengan Presiden, agar anak Maluku bisa diakomodir dalam kabinet kerja.

Wakil ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Maluku, Lucky Wattimury menegaskan,  “Segala upaya sudah kami lakukan. Baik melalui DPD partai dengan orang per orang dalam partai dengan tim Jokowo-JK termasuk dengan Jokowi-JK sendiri. Bahkan kelompok masyarakat atas inisiatif sendiri pun sudah bertemu dan menyampaikan aspirasi itu. Termasuk pemerintah daerah. Namun, sekali lagi harus kami katakan bahwa kewenangan ada pada  presiden melalui hak prerogatifnya. Oleh karena itu, salah kalau ada yang menyalahkan kita,”ujar Wattimury kepada Ambon Ekspres di ruang Fraksi PDIP di DPRD Maluku, Selasa (28/10).

Sebagai kader PDIP yang mengusung Jokowi-JK, anggota DPRD Maluku dua periode ini mengaku kecewa atas kebijakan dan pertimbangan politik Jokowi secara nasional dengan tidak mengakomodir satupun orang Maluku dalam kabinetnya. “Marah dan menyesal boleh saja. Tapi tidak bisa mengintervensi presiden. Jangankan kita, Jusuf Kalla dan Megawati saja tidak bisa mengintervensi presiden. Padahal ibu Megawati adalah ketua umum PDIP yang memenangkan presiden,”katanya.

Politisi senior PDIP Maluku ini menyatakan, jalan satu-satunya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemerataan bagi masyarakat Maluku hanyalah politik anggaran. Masyarakat kata dia, yang harus menjadi sasaran dan tujuan perjuangan, bukan lagi menteri atau jabatan lainnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Wilayah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Maluku, Abdullah Marasabessy. Kata dia, akumulasi kekecewaan masyarakat Maluku menjadi beban moril bagi partai pengusung. “Selaku partai pengusung, kita menyampaikan kekecewaan atas tidak terpilihnya orang Maluku sebagai menteri.  Segala upaya komunikasi, baik melalui lisan maupun tertulis sudah kita lakukan, namun hasilnya seperti saat ini,” kata Marabessy di ruang kerja di DPRD Maluku, kemarin.

Bahkan lanjut anggota DPRD asal Maluku Tengah in, komunikasi juga sudah dilakukan langsung oleh  Koordinator Wilayah Partai Nasdem, Nono Sampono secara langsung kepada Jusuf Kalla dan ketum Nasdem untuk memediasi kepentingan Maluku, dalam hal ini mentri. “Tapi mungkin ada pertimbangan lain yang menjadi alasan putra Maluku belum diakomodir sebagai salah satu Mentri,”ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku Asmin Matdoan menegaskan, keliru kalau meminta pertanggungjawaban partai pengusung, relawan dan pemerintah daerah. Sebab kata dia, semua langkah-langkah strategis telah dilakukan, namun hak prerogatif presiden yang menjadi penentu.

Mantan Ketua Komite Nasional Pemuda (KNPI) Maluku ini menegaskan, masih ada banyak hal yang bisa diperjuangkan untuk kepentingan Maluku. Akan tetapi, kegagalan mendapatkan kursi Mentri harus dijadikan bahan evaluasi. “Ini kan baru awal dan masih ada beberapa etape lagi yang harus kita lalui sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Maluku di pemerintahan Jokowi-JK,” kata dia.

Dia juga berharap, pemerintahan yang baru ini harus memperhatikan Maluku. Kata dia, semua komponen di Maluku berkepentingan untuk memperjuangkannya. Bukan hanya partai pengusung, namun semua elemen masyarakat Maluku.”Jadi dalam konteks ini tidak boleh kambing hitamkan partai pengusung. Sebab representasi masyarakat Maluku adalah pemerintah daerah danDPRD. Belajar dari kegalalan ini, maka kita harus pastikan agar  tidak kecolongan lagi kedepannya,”kuncinya.

Koordinator Mollucas Democratization Watch (MDW), Mohamad Ikhsan Tualeka mengatakan, Menteri itu jabatan politik, pola rekrutmennya paling tidak lewat dua jalur, profesional (representasi intelektual) dan partai politik (representasi dukungan politik). Sebenarnya spektrum latar kedaerahan juga bisa dijadikan pertimbangan tapi itu tidak mutlak, sebab apa jadinya bila semua daerah minta jatah yang sama.

“Pertanyaan kemudian adalah, berapa banyak profesional/akademisi Maluku yang menasional? Yang buku, jurnal dan tulisan ilmiahnya beredar dan bisa dibaca dimana-mana. Atau seberapa banyak politisi dan orang Maluku yang terdistribusi dalam jabatan strategis di parpol, khususnya parpol koalisi pemenang pilpres? Saya kira dalam konteks ini semua orang Maluku bisa menjawabnya,” kata dia.

Lebih lanjut dia  mempertanyakan relevansinya jabatan menteri dengan kemajuan Maluku. “Yang terpenting itu justru adalah soal keadilan dan distribusi anggaran. Bukan jabatan politik yang cenderung dinikmati oleh individu atau kelompok. Meminta jabatan menteri dengan alasan historis saja, hanyalah gerakan advokasi simbolis untuk menghibur diri dan menenangkan psikologis orang-orang yang kalah dalam pertarungan subtantif,” tandas dia.

Pertarungan subtantif adalah soal bertarung gagasan, kontribusi, sumber daya, sosial kapital, dan lain-lain. Dan yang terpenting sebetulnya adalah orang Maluku, khusus pemudanya mau bersatu. “Jangan sedikit-sedikit mau berantem, sumbu pendek, tak mampu kelola emosi. Kesadaran kolektif perlu diretas, lihat kemajuan dan perdaban yang telah dibangun dan disusun anak-anak muda daerah lain. Kita di Maluku pola advokasinya masih reaksioner, pragmatis dan situasional. Belum strategis, terstruktur dan visioner,” pungkas Tualeka. (CR2)

AISI 68 ITB

Sulit, Indonesia Timur Kembali Percaya Pada Jokowi


Selasa, 28 Oktober 2014

JAKARTA- Susunan Kabinet Kerja yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang minim partisipasi dari rakyat Indonesia Timur, mengecewakan para pendukungnya dari Indonesia Timur. Dikuatirkan Jokowi akan kehilangan kepercayaan dan dukungan dari Indonesia Timur. Hal ini ditegaskan oleh Mantan Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (28/10).
“Yang menyedihkan adalah postur kabinet jokowi ini sangat pincang identitas budaya berbasis kawasan. Seolah-olah negara ini menolak eksistensi figur-figur dari kawasan timur Indonesia,” ujarnya.
Sulit dibayangkan menurutnya, kabinet ini bisa menjadi perekat bangsa dan  perekat keragaman speerti yang gembar-gemborkan selama kampanye lalu.
“Indonesia Hanya milik Jawa dan Sumatera. Dominasi itu akan terus terjadi pada posisi jabatan-jabatan strategis lainnya di bawah menteri. Kalau itu tak segera disadari jokowi, maka potensial menimbulkan perpecahan bangsa.” tegasnya.
 
Menurutnyanya yang sangat menarik adalah begitu kuatnya penghargaan terhadap pemodal yang skaligus melecehkan sumberdaya manusia yang berasal dari Indonesia timur.
 
“Bukti konkretnya. Susi Puji Astuti, pemilik Susi Air yang jenjang pendidikannya gak jelas, justru dianggap jauh lebih hebat ketimbang sejumlah pakar handal di bidang kelautan dan perikanan di negeri ini. Misalnya saja, dari Maluku ada Prof. Dr. Ir. Aleks Retraubun, MSc, lulusan Inggeris yang pernah jadi rektor, dirjen di kementrian kelautan dan terakhir berposisi sebagai wamen perindustrian, justru dikalahkan oleh seorang Susi. Wah, bagaimana ini,” ujarnya.
 
Kepercayaan publik terhadap Jokowi akan memudar. Kabinetnya pun tak akan banyak diapresiasi publik. Khususnya dari Indonesia timur akan sulit untuk kembali percaya pada jokowi.
Jakarta45

0 Responses to “Kenegarawanan : Blusukan Situs2 Kejuangan Bangsa”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,062,175 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: