25
Oct
14

Keuangan : Rp 6.000 Triliun / Program Kabinet JokoWi

Politik Tri Kesejahteraan Rakyat Indonesia 28 Oktober 2014

Kamis, 23 Oktober 2014 – 11:20 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
Politik Tri Kesejahteraan Rakyat Indonesia 28 Oktober 2014

Berawal dari rekaan tertulis pemuda berusia 25 tahun, Muhammad Yamin yang sekretaris sidang saat Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 di Rumah Indonesia Jalan Kramat 106, yakni “mengakoe bertoempah darah satoe, berbangsa jang satoe, menjoenjoeng bahasa persatoean Indonesia” yang sejatinya mencerminkan ikhwal Tri Cita Kebangsaan Indonesia dan faktanya kemudian  gelorakan jiwa semangat nilai2 Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945.

Terinspirasi rekaan monumental tersebut diatas, kini terpikirkan pentingnya secara kolektif dirumuskan tekad wujudkan politik Tri Cita Kesejahteraan Rakyat berdasar potensi yang sejatinya dimiliki Indonesia yaitu Kemaritiman, Pangan Lokal, Energi Terbarukan, per 28 Oktober 2014 dalam kerangka politik Tri Cita Kenegaraan Indonesia Mulia (2015-2025), Indonesia Bermartabat (2025-2035), Indonesia Sejahtera Lahir Batin (2035-2045) menuju kearah Indonesia Jaya 2045 saat 100 tahun Indonesia Merdeka.

Untuk itulah pada tanggal 30 Oktober 2014 jam 9 – 12 wib saat peringatan hari Sumpah Pemuda di gedung DHD45 Jawa Barat, Jalan Sunda 39 Bandung prakarsa dari eksponen DHD45 Jawa Barat, Suljana dan eksponen PARRINDO Jawa Barat, Prof Rohani J Widodo (Hp 0816602138), terbuka diskusi publik.

Jakarta, 23 Oktober 2014

Pengarah,
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA

 

 

Pejuang_45

 

Perlu Duit Rp 6.000 Triliun, Jokowi Harus Tinggalkan Zona Nyaman

“Kelemahan pemerintahan SBY selalu ingin berada di zona nyaman. Contohnya mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5-6 persen per tahun sudah dianggap prestasi. Padahal potensinya bisa tumbuh lebih tinggi,” ujar  Pengamat LIPI, Latif Adam saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Jumat (24/10/2014).

Sementara sisi positif dari pemerintahan SBY, sambung Latif, mendesain konsep Masterplan Percepatan, Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) serta skema pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan swasta (public privat partnership/PPP) meskipun implementasinya kurang baik.

“Nah Jokowi nggak boleh ada di zona nyaman, karena tantangan semakin berat,” tegas dia.

Alasannya, dijelaskan dia, Indonesia akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 sehingga membutuhkan peningkatan daya saing produksi dan sumber daya manusia yang berkualitas.

“Kalau mengandalkan business as usual semakin lama semakin tersisih dalam pergaulan ekonomi global,” ujarnya.

Di samping itu, kata Latif, pemerintah Jokowi harus berani mereformasi fiskal atau keuangan negara. Caranya bukan saja mengurangi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, tapi juga lebih agresif meningkatkan penerimaan pajak, cukai dan sebagainya.

“Kan katanya kebutuhan pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan mencapai Rp 6.000 triliun, nah itu uangnya dari mana. Kalau utang lagi pasti ada risiko,” tandas Latif.

Sebelumnya, Kepala UKP4, Kuntoro Mangkusubroto menilai, pembangunan infrastruktur di Indonesia terbilang sangat lambat. Infrastruktur yang dimaksud meliputi jalan tol, pembangunan fasilitas air minum, pelabuhan, kilang minyak dan sebagainya.

“Memperbaiki kemampuan pengelolaan infrastruktur karena pembangunannya dalam lima tahun ke depan membutuhkan dana Rp 6.000 triliun,” ungkap Kuntoro. (Fik/Ndw)

Berita Lainnya

Ini Jejak 8 Calon Baru untuk Kabinet Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo mencoret sejumlah calon menteri atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Sebagai penggantinya, Jokowi mengajukan kembali sekitar 25 nama calon menteri baru kepada KPK dan PPATK, sejak Selasa lalu. Sebagian di antara mereka sudah dipanggil Jokowi ke Istana Negara untuk menjalani proses wawancara. Berikut ini sebagian nama-nama yang muncul: (Baca: Ini Beberapa Calon Baru Kabinet Jokowi)

1. Andrinof Achir Chaniago

Proyeksi: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

Asal/Jabatan: Pemimpin Perhimpunan Survei Opini Publik

Pendidikan: S-2 ekonomi Universitas Indonesia

2. Susi Pudjiastuti

Proyeksi: Menteri Pariwisata

Asal/Jabatan: Pemilik maskapai Susi Air

Pendidikan: Tidak tamat SMA

3. Muhammad Prakosa

Proyeksi: Menteri pangan atau maritim

Asal/Jabatan: Anggota DPR dari PDI Perjuangan

Pendidikan: S-3 di bidang resource economics and policy dari University of California, Amerika

Serikat

Catatan: Pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap izin rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Bogor dengan tersangka Bupati Bogor, Rachmad Yasin, 16 Juni 2014. Ketika itu dia menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Tapi, Prakosa membantah ia diperiksa, ”Hanya ngobrol saja,” kata Prakosa saat itu.

4. Suharso Monoarfa

Proyeksi: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Asal/Jabatan: Wakil Ketua Umum PPP, Bekas Menteri Perumahan Rakyat

Pendidikan: Akademi Pertambangan dan Geologi ITB

Catatan: Pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus suap stimulus pembangunan proyek dermaga/bandara kawasan Indonesia Timur yang dibahas di Badan Anggaran DPR dengan tersangka Abdul Hadi Djamal, anggota DPR dari PAN, pada 22 April 2009. Saat kasus itu Suharso adalah Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR dari Fraksi PPP. Suharso sudah membantah terlibat kasus itu. (Baca: Lagi, Jokowi-JK Bahas Kabinet di Istana)

5. Enggartiasto Lukita

Proyeksi: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Asal/Jabatan: Ketua Partai NasDem

Pendidikan: S-1 IKIP Bandung

Catatan: Pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap stimulus pembangunan proyek dermaga/bandara di kawasan Indonesia Timur yang dibahas di Badan Anggaran DPR dengan tersangka Abdul Hadi Djamal, anggota DPR dari PAN, pada 13 April 2009. Saat kasus itu Enggar adalah anggota Panitia Anggaran DPR dari Fraksi Golkar. Enggar sudah membantah terkait dengan kasus itu.

6. Sofyan A. Djalil

Proyeksi: Menteri BUMN

Asal/Jabatan: Bekas Menteri BUMN

Pendidikan: Ph D University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat

7. Imam Nahrawi

Proyeksi: Disebut-sebut akan menggantikan posisi menteri yang ditinggalkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yakni Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Asal/Jabatan: Mantan Sekretaris Jenderal PKB

Pendidikan: IAIN Sunan Ampel, Surabaya

8. Muhammad Hanif Dhakiri

Proyeksi: Disebut-sebut akan menggantikan posisi menteri yang ditinggalkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar

Asal/Jabatan: Sekretaris Jenderal PKB

Pendidikan: S-2 Universitas Indonesia

Catatan: Nama Hanif, ketika anggota DPR, muncul dalam Laporan Hasil Audit Tahap II Hambalang oleh BPK, Agustus 2013. Diduga Hanif bersama anggota Komisi Olahraga DPR lainnya ikut memuluskan anggaran Hambalang. Komisi ini belakangan membantah hasil audit ini.

RIKY FERIANTO | ANTON APRIANTO | FEBRIANA FIRDAUS | EVAN KUSUMAH | PDAT

Berita Terpopuler

Akhirnya, Nama 34 Menteri Kabinet Jokowi Rampung

Calon Menteri Dilabel Merah, Jokowi Tepok Jidat

Menggilai Aktris, Anak Jokowi Malah Ditaksir Gay

Rahasiakan Nama Menteri, JK Main Kucing-kucingan

Berita Lainnya

Kepentingan Asing Menyusup di Masa Transisi Presiden

Sampul Economists with Guns

Sampul Economists with GunsMasa transisi antara presiden rentan dimanfaatkan oleh kepentingan politik sesaat yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Pasal keharusan izin Majelis Kehormatan DPR buat memeriksa anggota parlemen dalam UU MPR DPR DPD dan DPRD serta klausul pemilihan kepala daerah via DPRD dalam UU Pilkada menjadi contohnya.

Kebijakan dan peraturan “colongan” dalam masa transisi itu ternyata sudah terjadi sejak perpindahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Suharto. Saat itu muncul undang-undang yang menguntungkan Amerika Serikat dan bisnisnya, terutama perusahaan tambangnya.

Bradley R. Simpson, research fellow di National Security Archive menemukan lobi Amerika dalam penyusunan Undang-undang Penanaman Modal Asing pada 1960-an itu ketika memimpin proyek mendeklasifikasi dokumen AS berkaitan dengan Indonesia dan Timor-Timur selama masa pemerintaha Suharto (1965-1998).

Peneliti hubungan luar negeri dan sejarah internasional AS di University of Maryland, itu menuangkannya ke dalam buku Economists with Guns. Berikut ini nukilan buku tersebut:

Laporan soal tanah Papua yang kaya tembaga itu sampai ke tangan para geolog Freeport Sulphur pada 1959. Mereka mencoba mendapatkan akses ke daerah itu, namun Belanda yang masing menguasainya menolak mentah-mentah permintaan perusahaan asal New Orleans, Amerika Serikat tersebut.

Setelah Papua diambil Indonesia, Freeport Sulphur minta izin ke sana tapi mentok. Tapi mereka tak menyerah hingga akhirnya pada April 1965 mendapat kesepakatan awal dengan Menteri Pertambangan RI buat mengolah tembaga dan nikel di sana.

Namun pada bulan yang sama Presiden Sukarno menutup pintu terhadap penanaman modal asing. Soekarno juga menasionalisasi perusahaan asing.

Setelah peristiwa G30S, Freeport Sulphur mulai melobi jenderal di kubu Suharto. Setelah Soekarno meneken Surat Perintah 11 Maret 1966 alias Supersemar, teknisi Freeport Sulphur berhasil mendapat kesempatan masuk ke Papua dari pantai selatannya.

Mereka harus bergegas karena perusahaan pertambangan Mitsui dari Jepang juga mengincar kandungan tembaga di sana. Akhirnya setelah perjalanan sejauh 95 kilometer, teknisi Freeport Sulphur tercengang saat menemukan Ertsberg, begitu sebutan mereka buat gunung setinggi 182 meter yang mengandung biji tembaga berkualitas tinggi.

Freeport Sulphur langsung melobi Presiden Lyndon B. Johnson. Freeport Sulphur memang punya kontak ke Gedung Putih karena mantan Direktur Iklan dan Informasi Freeport, James Moyer, sebelumnya bergabung jadi staf Gedung Putih mengikuti jejak saudara lelakinya, Bill Moyer.

Forbes Wilson dan Robert Duke dari Freeport menyampaikan kepada Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bahwa mereka butuh tiga hal buat menjalankan bisnis di Papua. Tiga hal itu: perjanjian perlindungan penanaman modal, iklim investasi yang baik, dan hak konsesi yang jelas tanpa bagi hasil. Freeport Sulphur hanya satu dari banyak perusahaan Amerika yang meminta itu kepada pemerintahnya.

Pada saat yang sama di Indonesia, Suharto sebagai pemegang kendali pemerintahan sehari-hari kesulitan menghadapi krisis ekonomi. Berbagai cara sudah dicoba, seperti menaikkan suku bunga dan memangkas semua impor kecuali kebutuhan pokok demi menyelamatkan kas negara.

Suharto pada akhir 1966 mencoba melobi negara kreditor agar menjadwalkan ulang pembayaran utang Indonesia. Para kreditor ketika bertemu di Paris tak terlalu semangat menanggapinya.

Kala itu CIA menyusun laporan bahwa ekonomi Indonesia sangat bergantung pada bantuang asing. Jika bantuan dari pemerintah asing seret seperti saat itu, maka swasta berpeluang besar bisa masuk.

Duta Besar Marshall Green menemui Suharto pada Mei 1966 buat menyampaikan bahwa bantuan negara asing kepada Indonesia akan sangat terbatas sekali. Sedangkan, kata dia, bantuan swasta akan lebih menguntungkan buat menjalankan industri di Indonesia.

Tapi tentu saja buat masuknya modal asing, Suharto perlu mengabaikan kebijakan larangan modal asing yang dibuat Soekarno. Perusahaan Amerika Serikat yang dinasionalisasi juga perlu dikembalikan.

Ali Budiarjo, pejabat yang kemudian bekerja di Freeport, menceritakan saat itu di pemerintahan tak ada ada yang tahu cara menerima modal asing itu. “Tidak ada instansi yang mengurusinya dan tidak ada undang-undang soal penanaman modal asing,” kata Ali.

Masalahnya, saat menyusun aturan penanaman modal asing buat mengakomodir Freeport, Kepala Direktorat Kerjasama Ekonomi Multilateral Dr. Jusuf Ismail malah memintan bantuan kepada Kedutaan Amerika. Ia minta contoh aturan dan saran buat undang-undang penanaman modal asing.

Pengaruh Amerika dalam penyusunan undang-undang itu, kata Bradley Simpson, sangat besar. Bahkan konsultan dari Van Sickle Association dari AS, membantu ekonom Widjojo Nitisastro buat menyusunnya.

Pada September 1966 draf aturan itu rampung. Anehnya, draf malah dikirim ke kedutaan Amerika buat meminta masukan dari investor negara itu.

Departemen Luar Negeri AS mengirim revisi baris demi baris. Mereka mengeluhkan kewenangan pemerintah yang terlalu besar dan area yang dikuasai pemerintah justru yang diincar oleh perusahaan Amerika.

Undang-undang itu dianggap mengecewakan oleh investor. Simpson menulis, Widjojo lantas merevisinya sesuai masukan dari Amerika sehingga klausulnya berisi “liberalisasi maksimum”.

Situasi mendadak jadi gawat buat Amerika karena pada November 1966, Uni Soviet bersedia menjadwalkan ulang pembayaran utang Indonesia. Maka Amerika Serikat perlu mempercepat usaha agar masuknya investor dari negara mereka tak terbendung lagi, apalagi tersaingi oleh rival utamanya: Uni Soviet.

Pada akhir 1966, Marshall Green melaporkan ke Washington DC bahwa masih ada satu ganjalan: Soekarno. Presiden Soekarno berusaha menghalangi pengesahan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan menentang langkah kubu militer yang dipimpin Suharto.

“Suharto sekarang telah mengambil keputusan bahwa ia harus menyingkirkan Soekarno dalam beberapa bulan mendatang,” kata Green. Simpson mengatakan, penyingkiran Soekarno berarti penghilangan terakhir hambatan yang merintangi bantuan penuh dari Amerika Serikat.

Dari kawat-kawat diplomatik yang dikirimkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, diketahui para pejabat militer rajin bertandang dan menjelaskan rencana mereka menekan Sukarno dengan melibatkan MPRS, kelompok pemuda, berbagai front, dan petinggi Angkatan Darat.

Yang terjadi setelahnya, agaknya semua orang Indonesia sudah mafhum. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut pelengseran itu sebagai, “Orang tua yang menyedihkan itu diubah dari perwujudan bangsa Indonesia menjadi peninggalan sejarah.”

***

Selengkapnya bisa dibaca di buku:
Judul:
Economists with Guns
Amerika Serikat, CIA, dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru
Pengarang:
Bradley R. Simpson
Penerbit:
Gramedia Pustaka Utama, 2010
Tebal:
ix + 457 halaman

Kabinet Jokowi-JK

Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, mulai mempertimbangkan sejumlah nama untuk masuk dalam kabinetnya. Siapa saja nama-nama yang masuk dipertimbangkan? Bagaimaina dinamikanya? Ikuti dalam topik ini.

Sabtu, 25 Oktober 2014 | 16:24 WIB

“Masyarakat Dambakan Menteri yang ‘Die Hard’, Bukan Punya Agenda Tertentu”

Perubahan yang diidamkan masyarakat juga harus diwujudkan dalam kabinet yang baru.

All News

Urutkan berdasarkan: Terbaru | Terlama

0 Responses to “Keuangan : Rp 6.000 Triliun / Program Kabinet JokoWi”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,062,175 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: