13
Oct
14

Kepemimpinan : Revolusi Mental Bung Karno

http://sosbud.kompasiana.com/2014/10/12/revolusi-mental-model-bung-karno-679905.html

Revolusi Mental Model Bung Karno

HL | 12 October 2014 | 12:35

soekarno-186.jpg

Andai saja Ahmad Dhani hidup di zaman demokrasi terpimpin, pasti sudah ditangkap dan dijebloskan kedalam penjara. Walaupun meniru-niru Bung Karno menggunakan kopiah, tapi pakaian yang dikenakan meniru model tentara Nazi, dianggap haram hukumnya. Ditambah potongan rambut model punk dan mengidolakan the Beatles. Group Koes Plus sudah merasakan tak nyaman hidup dalam hotel prodeo. Alasan kebebasan berekspresi dan kehendak individual, dimata Bung Karno cerminan ajaran liberal yang najis. Terlebih-lebih dengan gaya hidup berfoya-foya. Perhelatan pernikahan di hotel mewah. Memamerkan mobil lamborgini. Atau mengenakan jam rolex saat berpidato. Bagi Bung Karno, itu semua tidak mencerminkan karakter bangsa merdeka.

Ajaran Bung Karno tidak sekedar dituliskannya dalam risalah dan buku-buku. Tidak sekedar menjadi bahan pidato di atas mimbar. Tidak sekedar menjadi konsepsi. Tapi dijalankan dengan konsisten. Diterapkan dalam semua prikehidupan. Ajaran yang meneguhkan adanya karakter bangsa yang merdeka, bebas dari cengkraman penjajahan. Satu bentuk revolusi Indonesia untuk membangun nasionalisme yang sehebat-hebatnya. Bagi Bung Karno, pembangunan karakter bangsa harus melingkupi seluruh bidang. Tidak sekedar urusan agama dan ahlak. Oleh karena itu gangguan dan godaan yang merusak karakter bangsa dicap sebagai kontra revolusi.

Pedoman dan tuntutan pembentukan karakter manusia Indonesia yang memiliki kepribadian yang cinta tanah air, dapat kita lihat beberapa diantaranya:

  1. Dilarang menyemir rambut dan meniru model potongan rambut dari artis asing. Pada masa itu, pemerintah melarang beredarnya potongan rambut model the Beatles yang sedang menjamur di kalangan masyarakat.
  • Dilarang mengkonsumsi produk import dan dianjurkan memakai produk local. Sebagai contoh, masyarakat tidak diperkenankan mengkonsumsi burger.
  • Melarang beredarnya lagu-lagu yang bersifat mellow/cengeng, serta lagu-lagu dari luar negeri.
  • Menganjurkan masyarakat untuk mendengarkan dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan yang bersifat nasionalisme.
  • Dilarang meniru gaya pakaian dari Negara lain.
  • Melarang peredaran celana jeans dan menganjurkan masyarakat untuk memakai pakaian tradisional.
  • Menganjurkan penggunaan Bahasa Indonesia.
  • Pelestarian kesenian tradisional.

Bagi Bung Karno perilaku seperti itu bukan saja bias liberal tetapi cerminan bangsa kuli, bangsa terjajah. Mengagungkan produksi negara lain dan sinis dengan produksi bangsa sendiri. Bila dikontekskan dengan situasi sekarang, kira-kira pengandaiannya seperti ini. Orang lebih bangga menggunakan produk import (sepatu, jam tangan, baju bermerk, perhiasan, automobil, tas, dll) ketimbang produksi anak bangsa sendiri. Orang suka memamerkan plesiran ke luar negri (di depan menara eifel, big ben, atau jembatan san fransisco) ketimbang danau toba atau bunaken. Dianggap hebat jika bisa menyantap KFC ketimbang warung tegal. Berobat ke Singapura dianggap sebagai prestise. Pendek kata, lebih bangga diposisikan sebagai bangsa kuli. Memakan, menggunakan produksi negara lain. Uang habis dibelanjakan untuk hal-hal yang konsumtif dan yang mendapat keuntungannya adalah bangsa lain.

Sementara bangsa lain menanamkan nasionalisme di pikiran rakyatnya. Bangsa Jepang yang terkenal dengan produksi outomobil terbesar di dunia, lebih senang menggunakan sepeda dan angkutan umum. Lebih memilih pisau buatan Okinawa meskipun mahal ketimbang pisau buatan Swiss atau Jerman. Bangsa China bekerja hampir 18 jam sehari untuk memproduksi barang. Tapi pelit untuk membelanjakan uangnya membeli produk import. Walaupun makanan siap saji seperti Pizaa Hut atau McDonald ada di sana. Produksi kosmetik dan gaun beraneka gaya tak laku di Iran. Dimana para wanitanya hanya cukup menggunakan pakaian bercadar warna hitam. Inilah bentuk-bentuk “perlawanan” bangsa lain yang tidak ingin menjadi bangsa kuli. Dijajah dengan produksi import dari negara lain.

Bagi pemerintahan China, perbuatan korupsi bukan semata perbuatan melanggar hukum. Tapi prilaku korup akan merusak karakter bangsa yang giat bekerja dan berkarya. Jika ingin makmur dan hidup kaya, giatlah bekerja. Hemat mengkonsumsi dan rajin memproduksi. Korupsi menjadikan mental masyarakat rusak. Rencana pemerintah untuk mempercepat laju ekonomi dengan giat berproduksi dihambat oleh penyakit korup ini. Dalam kacamata Bung Karno, bisa dianggap kontra revolusi. Oleh karena itu bibit ini tidak boleh tersebar dan harus dihancurkan.

Alasan-alasan individual tidak bisa dibenarkan atas nama kebebasan. Bung Karno menyebutnya sebagai racun liberal. Seperti pendapat, “suka-suka gua, duit gua ini”. Bahkan negara-negara yang dianggap liberal sekalipun menjauhi pikiran semacam itu. Ada ilustrasi: seorang teman terkena denda 10 euro oleh polisi Jerman karena menyisakan 1/3 makanan yang dia pesan di suatu restoran. Teman itu beralasan, “terserah saya, mau menghabiskan atau tidak. Dibeli menggunakan uang saya sendiri”. Tapi polisi Jerman mengatakan, “anda berhak menggunakan uang anda. Tapi makanan yang tidak anda habiskan berasal dari sumberdaya alam negri ini. sumberdaya alam itu bukan milik anda, tapi milik semua rakyat Jerman. Tak patut anda membuang percuma sumberdaya alam milik semua rakyat”. Rupanya Indonesia lebih liberal pemikirannya ketimbang bangsa yang dianggap liberal.

Revulosi mental harus dijalankan berkait dengan tantangan pemberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean yang akan dimulai tahun 2015. Dimuai dengan mendorong menjadi bangsa yang gemar berproduksi dan mengerem konsumsi. Amerika yang pernah mengalami krisis di tahun 2007, mengakibatkan rakyatnya harus menghemat belanja dan pengeluaran yang tidak perlu. Dalam waktu singkat, krisis bisa diatasi. Di Indonesia, saat BBM naik, orang hanya kaget selama tiga bulan. Setelahnya permintaan akan automotif malah meningkat. Jumlah penduduk Indonesia 251 juta jiwa tapi peredaran gadget sudah mencapai 280 juta. Berganti-ganti hape adalah prilaku konsumtif bangsa Indonesia yang sangat digemari oleh produsen seperti Korea dan China.

Menurut saya, pemerintah harus menghentikan iklan di media terutama televisi yang menawarkan barang-barang mewah. Karena akan mendorong orang untuk hidup pamer penuh kemewahan. Sinetron-sinetron yang mengajarkan kehidupan mewahpun harus dihentikan. Sebaliknya memberi fasilitas dan kemudahan untuk memasarkan dan promosi barang lokal buatan bangsa sendiri. Prilaku-prilaku hedonis para pesohor harus dihukum karena tidak memberi pendidikan yang baik bagi bangsa ini. Secara ekonomis (sebagaimana China) jika bangsa ini gemar dan giat berproduksi dan pelit mengkonsumsi, maka akan ada peningkatan devisa negara. Kesejahteraan rakyat akan cepat terwujud. Secara filosofis, seperti kata Bung Karno akan menjadikan bangsa ini bangsa yang merdeka, mandiri dan percaya diri bukan bangsa terjajah dan bangsa kuli.
Salam Kompasiana.

Revolusi Mental Ala Bung Karno

Senin, 7 Juli 2014 | 15:41 WIB 0 Komentar |

soekarno-186.jpg

Revolusi mental! Gagasan ini sedang naik daun kembali. Memang, sejak Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggulirkannya, gagasan ini cukup ramai diperdebatkan.

Gagasan ‘revolusi mental’ menggoda banyak orang. Bagi mereka, revolusi mental dibutuhkan untuk membabat habis mentalitas, mindset, dan segala bentuk praktik buruk yang sudah mendarah-daging sejak jaman Orde Baru hingga sekarang. Namun, tidak sedikit pula yang mencibir gagasan ini sebagai ‘ide komunistik’.

Gagasan revolusi mental, sebagai usaha memperharui corak berpikir dan bertindak suatu masyarakat, bisa ditemukan di ideologi dan agama manapun. Dalam Islam pun ada gagasan revolusi mental, yakni konsep ‘kembali ke fitrah’: kembali suci atau tanpa dosa. Jadi, gagasan ini bukanlah produk komunis atau ideologi-ideologi yang berafiliasi dengan marxisme.

Namun, terlepas dari polemik itu, Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 ini patut diapresiasi. Sebab, bukan hanya berhasil mencuatkan kembali nama dan figur Bung Karno, tetapi juga berhasil mempopulerkan kembali gagasan-gagasan revolusi nasional Indonesia. Salah satunya: Revolusi Mental.

Dalam revolusi nasional Indonesia, gagagasan revolusi mental memang tidak bisa dipisahkan dari Bung Karno. Dialah yang menjadi pencetus dan pengonsepnya. Dia pula yang mendorong habis-habisan agar konsep ini menjadi aspek penting dalam pelaksanaan dan penuntasan revolusi nasional Indonesia.

Saya kira, sebelum mengulas esensi revolusi mental versi Bung Karno, kita perlu mengenal konteks sosial-historis yang melahirkan gagasan Bung Karno tersebut. Sebab, tanpa mengenal konteks sosial-historisnya, kita juga akan bias menangkap esensi dan tujuan dari gagasan tersebut.

Gagasan revolusi mental mulai dikumandangkan oleh Bung Karno di pertengahan tahun 1950-an. Tepatnya di tahun 1957. Saat itu revolusi nasional Indonesia sedang ‘mandek’. Padahal, tujuan dari revolusi itu belum tercapai.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan revolusi itu mandek. Pertama, terjadinya penurunan semangat dan jiwa revolusioner para pelaku revolusi, baik rakyat maupun pemimpin nasional. Situasi semacam itu memang biasa terjadi. Kata Bung Karno, di masa perang pembebasan (liberation), semua orang bisa menjadi patriot atau pejuang. Namun, ketika era perang pembebasan sudah selesai, gelora atau militansi revolusioner itu menurun.

Kedua, banyak pemimpin politik Indonesia kala itu yang masih mengidap penyakit mental warisan kolonial, seperti “hollands denken” (gaya berpikir meniru penjajah Belanda).  Penyakit mental tersebut mencegah para pemimpin tersebut mengambil sikap progressif dan tindakan revolusioner dalam rangka menuntaskan revolusi nasional.

Sementara di kalangan rakyat Indonesia, sebagai akibat praktek kolonialisme selama ratusan tahun, muncul mentalitas ‘nrimo’ dan kehilangan kepercayaan diri (inferiority complex) di hadapan penjajah.

Ketiga, terjadinya ‘penyelewengan-penyelewengan’ di lapangan ekonomi, politik, dan kebudayaan. Penyelewengan-penyelewengan tersebut dipicu oleh penyakit mental rendah diri dan tidak percaya diri dengan kemampuan sendiri. Juga dipicu oleh alam berpikir liberal, statis, dan textbookthinkers(berpikir berdasarkan apa yang dituliskan di dalam buku-buku).

Di lapangan ekonomi, hingga pertengahan 1950-an, sektor-sektor ekonomi Indonesia masih dikuasai oleh modal Belanda dan asing lainnya. Akibatnya, sebagian besar kekayaan nasional kita mengalir keluar. Padahal, untuk membangun ekonomi nasional yang mandiri dan merdeka, struktur ekonomi kolonial tersebut mutlak harus dilikuidasi.

Namun, upaya melikuidasi struktur ekonomi nasional itu diganjal oleh sejumlah pemimpin politik dan ahli ekonomi yang mengidap penyakit rendah diri (minderwaardigheid-complex). Bagi mereka, Indonesia yang baru merdeka belum punya modal dan kemampuan untuk mengelola sendiri kekayaan alamnya. Karena itu, mereka menganjurkan kerjasama dengan negara-negara barat dan sebuah kebijakan ekonomi yang toleran terhadap modal asing.

Di lapangan politik, Indonesia kala itu mengadopsi demokrasi liberal yang berazaskan “free fight liberalism”. Alam politik liberal itu menyuburkan perilaku politik ego-sentrisme, yakni politik yang menonjolkan kepentingan perseorangan, golongan, partai, suku, dan kedaerahan. “Dulu jiwa kita dikhidmati oleh tekad: aku buat kita semua. Sekarang: aku buat aku!” keluh Bung Karno.

Demokrasi liberal ini juga menyebabkan ketidakstabilan politik dan perpecahan nasional. Akibatnya, dalam periode demokrasi liberal antara tahun 1950 hingga 1959, terjadi 7 kali pergantian pemerintahan/kabinet. Tak hanya itu, gerakan separatisme dan fundamentalisme juga menguat kala itu.

Bung Karno menyebut demokrasi liberal sebagai “hantam-kromo”; bebas mengkritik, bebas mengejek, dan bebas mencemooh. Di sini Bung Karno tidak alergi dengan kebebasan menyatakan pendapat dan melancarkan kritik. Namun, menurut dia, setiap kebebasan mestilah punya batas, yakni kepentingan rakyat dan keselamatan negara.

Di lapangan kebudayaan merebak penyakit individualisme, nihilisme dan sinisme. Kebudayaan tersebut membunuh kepribadian nasional bangsa Indonesia yang berdasarkan kolektivisme dan gotong-royong. Tak hanya itu, kebudayaan feodal dan imperialistik juga bergerilya menanamkan jiwa pengecut, penakut, lemah, dan tidak percaya diri kepada rakyat Indonesia dalam bertindak dan berbuat.

Itulah yang dihadapi oleh revolusi nasional saat itu. Dan, di mata Bung Karno, sebagian besar rintangan terhadap revolusi di atas bersumber pada corak berpikir dan bertindak yang bertolak-belakang dengan semangat kemajuan. Jadi, revolusi mental ala Bung Karno itu sangat dipengaruhi oleh konteks ekonomi-politik jaman itu. Revolusi mental-nya juga tidak diisolir dari perjuangan mengubah struktur ekonomi-politik kala itu.

Karena itu, Bung Karno menyerukan perlunya “Revolusi Mental”. Dia mengatakan, “karena itu maka untuk keselamatan bangsa dan negara, terutama dalam taraf nation building dengan segala bahayanya dan segala godaan-godaannya itu, diperlukan satu Revolusi Mental.”

Esensi dari revolusi mental ala Bung Karno ini adalah perombakan cara berpikir, cara kerja/berjuang, dan cara hidup agar selaras dengan semangat kemajuan dan tuntutan revolusi nasional. “Ia adalah satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala,” kata Bung Karno.

Perombakan cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup ini punya dua tujuan besar: pertama, menamankan rasa percaya diri pada diri sendiri dan kemampuan sendiri; dan kedua, menanamkan optimisme dengan daya kreatif di kalangan rakyat dalam menghadapi rintangan dan kesulitan-kesulitan bermasyarakat dan bernegara.

Untuk melancarakan revolusi mental ini, Bung Karno kemudian menganjurkan ‘Gerakan Hidup Baru’. Gerakan ini merupakan bentuk praksis dari revolusi mental. Menurut Soekarno, setiap revolusi mestilah menolak ‘hari kemarin’ (reject yesterday). Artinya, semua gaya hidup lama, yang tidak sesuai dengan semangat kemajuan dan tuntutan revolusi, mestilah dibuang.

Namun, ia menolak anggapan bahwa Gerakan Hidup Baru hanyalah soal penyederhanaan alias hidup sederhana. “Buat apa sederhana, kalau kesederhanaan itu ya sederhanannya seorang gembel yang makan nasi dengan garam saja, tidak dari piring tapi dari daun pisang, dan tidur di tikar yang sudah amoh, tetapi jiwanya mati seperti kapas yang sudah basah, yaitu jiwa mati yang tiada gelora, jiwa mati yang tiada ketangkasan nasional sama sekali, jiwa mati yang tiada idealisme yang berkobar-kobar, jiwa mati yang tiada kesediaannya untuk berjuang. Buat apa kesederhanaan yang demikian itu?” katanya.

Bung Karno sadar, revolusi mental tidak akan berjalan hanya dengan celoteh dan kotbah tentang pentingnya perbaikan moral dan berpikir positif. Revolusi mental versi Bung Karno bukanlah ajakan berpikir positif dan optimistik ala Mario Teguh. Karena itu, sejak tanggal 17 Agustus 1957 pemerintahan Soekarno melancarkan sejumlah aksi: hidup sederhana, gerakan kebersihan/kesehatan, gerakan pemberantasan buta-huruf, gerakan memassalkan gotong-royong, gerakan mendisiplikan dan mengefisienkan perusahaan dan jawatan negara, gerakan pembangunan rohani melalalui kegiatan keagamaan, dan penguatan kewaspadaan nasional.

Yang menarik, semisal dalam gerakan hidup sederhana, yang ditekankan bukan hanya soal gaya hidup sederhana dan hidup hemat, tetapi juga upaya menghentikan impor barang-barang kebutuhan hidup dari luar negeri, penghargaan terhadap produksi nasional, dan membangkitkan kesadaran berproduksi. Soekarno sadar, gerakan hidup sederhana akan percuma jika nafsu belanja/konsumtifisme tidak terkendali. Apalagi, jika nafsu belanja itu adalah belanja barang impor.

Begitu juga dengan gerakan kebersihan/kesehatan. Di sini tidak hanya ajakan menjaga kebersihan, tetapi gerakan memassalkan olahraga sebagai jalan membangun kesehatan jasmani.

Juga dalam gerakan pemberantasan buta-huruf. Saat itu pemerintah sangat sadar, bahwa baca-tulis adalah penting untuk peningkatan taraf kebudayaan rakyat. Karena itu, pemerintah menggalang mobilisasi rakyat untuk mensukseskan gerakan ini.

Memang, seperti diakui Soekarno, revolusi mental bukanlah pekerjaan satu-dua hari, melainkan sebuah proyek nasional jangka panjang dan terus-menerus. “Memperbaharui mentalitet suatu bangsa tidak akan selesai dalam satu hari,” ujarnya. Dia juga bilang, memperbaharui mentalitas suatu bangsa tidak seperti orang ganti baju; dilakukan sekali dan langsung tuntas.

Rudi Hartonopengurus Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD); Pimred Berdikari Online

Demokrasi Liberal/Neoliberal vs Demokrasi Pancasila

1 Juni 1945, dan UUD 45 naskah asli.

Sejak semula dimualinya ada gagasan Demokrasi sudah nampak adanya kelemahan-kelemahan dalam pemikiran tentang Demokrasi. Kelemahan ini tercermin dalam tulisannya seorang filsuf Perancis yang bernama Jean Jacques Rousseau,dalam bukunya  yang berjudul Du contrat social ou prinsipes du droit politique  (perjanjian social atau prnsip-prinsip dasar politik) tahun 1762.

Isi pokok tulisannya itu bertolak dari gagasan, bahwa “keberadaan masyarakat itu terjadi karena adanya persetujuan yang bebas antara individu-individu, yang berperan menentukan sendiri, suatu persetujuan yang terwujut melalui kesinambungan hak suara dari generasi ke generasi“.

Bagi Rousseau Du Contrat Social“ (perjanjian social“) berarti :  “Setiap orang tidak berdiri sendiri dalam hubungannya dengan masyrakat yang ada, dan sekaligus ikut serta langsung di dalam kekuasaan masyarakat itu. Oleh karena itu , ajaran tentang kontrak sosial itu dapat juga dikatakan ajaran tentang otonomi kolektif.

Aspirasi masyarakat berarti aspirasi umum“  (“volonte´ generale“), yang dianggap lebih mencerminkan kepentingan real dari pada kehendak individu. Jadi motif dari kontrak sosial itu adalah mempertahankan kebebasan manusia. Tapi sayangnya kendala yang dihadapi manusia lebih banyak dari pada jumlah sumber untuk mempertankan diri, sehingga keadaan asli naluri manusia itu merosot.

Oleh karena itu manusia harus membentuk persekutuan untuk melestarikan  yang asli itu. Dalam persekutuan itu para individu diharapkan dapat memperthankan keadaan aslinya, yaitu menciptakan sebuah lembaga moral kolektif,  yang diswbut `negara´, bila dianggap pasif , atau ´kedaulatan´ bila dianggap aktif. Secara kolektif para anggotanya disebut ´rakyat´, dan secara individual disebut ´´warganegara´´(citoyans).

Aspirasi/kehendak umum dapat diungkapkan melalui pemungutan suara di antara anggota-anggota masyarakat yang akan bertindak sebagai warganegara.  Angota-anggota masyarakat dalam pemungutan suara bisa dikatakan mewakili masyarakat“. Menurut Rousseau “ apabila tidak tercapai kebulatan, maka peran yang menentukan kebenaran adalah pendapat mayoritas. Pemungutan suara (´´voting´´), yang pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi aspirasi umum mengenai kasus-kasus tetentu. Dalam konteks ini Rousseau tidak menyadari (melihat) bahwa didalam masyarakat dimana dia hidup ada klas-klas dan ada pertentangan klas yang sengit. Maka gagasan itu dimanfaatkan oleh golongan borjuis untuk menutupi kenyataan adanya klas-klas dan adanya pertentangan klas yang sengit itu. Oleh karena itu gagasan Rousseau tentangDu Contrat Social“ atau  “perjajian social“ dan “aspirasi umum“  adalah merupakan utopia romantic atau khayalan belaka! ; yang bisa dimanfaatkan oleh kaum Borjuis sebagai dasar dari kelahirannya  Demokrasi Borjuis, yang di dalamnya terangkum golongan klas-klas memilik modal, sebagai kekuatan substansialnya. Disini perlu dijelaskan bahwa Pancasila 1 Juni 1945 tidak menolak keberadaannya kaum borjuis, yang ditolak adalah sistem demokrasi borjuis yang merefleksikan dirinya dalam sistem Demokrasi liberal, yang menempatkan kedaulatan partai–partai politik lebih mengungguli kedaulatan Rakyat. Karena kedaulatan partai-partai politik akan mengurangi kedaulatan rakyat. Menurut Pancasila 1 Juni 1945, kedaulatan rakyat adalah mutlak atau harga mati ( cermati sila ke 4 dari Pancasila 1 Juni 1945). Ini berarti bahwa Negara yang dianggap baik oleh Ideologi Pancasila 1 Juni 1945 adalah Negara, yang mencerminkan kedaulatan Rakyat. Artinya, di Negara itu hukum harus mencerminkan kehendak Rakyat.

Sayangnya KMP (Koalisi Mendukung Prabowo), sama sekali tidak mempunyai respekt terhadap Pancasila 1 Juni 1945, dan UUD 45 naskah asli, yang sudah kita setujui bersama. Penolakan KMP terhadap Pancasila 1 Juni 1945 ,dan UUD 45 naskah asli ini tercermin dalam sikap politiknya yang membatasi kedaulatan rakyat dalam kasus Pilkada. Dalam konteks ini KMP telah menggunakan sistem voting demi terlaksanakannya pemilihan pilkada tidak lansung, artinya KMP telah menempatkan kedaulatan Partai-partai politik; yaitu GERINDRA,GOLKAR,PD,PAN,PKS, PPP dan PBB, yang terindikasi sebai partai-partai politik korup dan anti, HAM, diatas kedaulatan Rakyat yang mendungkung Pancasila 1 Juni 1945, dan UUD 45 naskah asli.

Demokrasi Pancasila 1 Juni 1945 tidak mengikuti teksbook yang ditulis oleh Rousseau, seperti yang diungkapkan diatas, ini tercermin dalam UUD 1945 naskah asli, yang disusun oleh para konseptor Kemerdekaan RI berdasarkan nilai-nilai sosial budaya yang dimiliki bangsa Indonesia yang berazaskan pada Demokrasi-Mufakat , dalam negara yang berediologi Pancasila 1 Juni 1945, telah menetapkan bahwa setiap permasalahan diselesaikan melalui mufakat dalam kehidupan bersama bangsa Indonesia, yang menjunjung tinggi  budaya mufakat , yang dicapai dengan musyawarah. Ini tiada lain adalah merupakan penerapan kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam segala segi kehidupan; (cermati sila ke-empat dari Pancasila 1Juni 1945).

Demokrasi Pancasila adalah bentuk dari Demokrasi Rakyat, karena ia memberikan dimensi kultural pada rakyat untuk secara langsung memilih wakil-wakilnya dalam lembaga-lembaga legislatif, dan eksekutif  (Presiden dan wakil Presiden). Dengan kata lain dapat dikatakan secara singkat bahwa Demokrasi Pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang menempatkan kedaulatan Rakyat adalah mutlak atau harga mati.

Inilah yang tercermin dalam proses mekanisme politik dalam pemilu 2014, dimana  gerakan massif dari masa rakyat yang, merfleksikan dirinya dalam bentuk jutaan relawan pendukung Jokowi, yang menentang adannya rintangan-rintangan sosial, dan membelenggu suara rakyat, menentang penghisapan manusia atas manusia, menentang budaya KKN, menentang budaya feodalisme, oligarki ekonomi dll; memperoleh kemenangannya yang gemilang dalam pemilu 2014.

Demokrasi seperti yang diamanahkan oleh Pancasila 1 Juni 1945 , itu sejak berkuasanyaa rezim otoriterisme militer fasis pimpian jendral TNI AD Soeharto, yang selanjutkan diteruskan dan diperkuat oleh rezim neoliberal SBY; telah di ganti dengan dengan Demokrasi burjuis ,yang mengacu pada apa yang disebut “perjajian social“ dan “aspirasi umum“-nya Rousseau, yang merefleksikan dirinya dalam bentuk Demokrasi Liberal (neoliberal), yang disesuaikan dengan kepentingan kaum Kapitalis Neoliberal yang sudah menggelobal, dampaknya adalah terjadinya demokrasi  dan stagnasi yang ambrul adul di Indonesia, yang telah membawa malapetaka besar, yang mengacau hasil pemilu 2014, yang  sah, yang menetapkan Jokowi-JK sebagai pemenang pemilu 2014, yang layak untuk ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, yang sudah di sahkan oleh MK.

Kekacauan seperti yang kita saksikan sekarang ini, yang dipicu oleh manuver politik kotor dari Koalisi Mendukung Prabowo (KMP) pimpinan mantan jendral militer penjabat Pangkostrat Prabowo Subiyanto, yang menolak kedaulatan rakyat sebagai syarat utama dalam demokrasi Pancasila 1 Juni 1945 yang sudah kita setujui bersama; dan mengantinya dengan kedaulatan lembaga perwakilan, yaitu partai-partai politik korup dan anti HAM, yang membendung kedaulatan rakyat; dan mengangti budaya mufakat dan musyawarah dengan voting yaitu  budaya tirani otoritarianisme lembaga legislatif, mirip demokrasi palsu yang dilakukan oleh orde baru pimpinan Jendral TNI AD Soeharto.

Roeslan.

.__._,_.___


Posted by: roeslan <roeslan12@googlemail.com>

 

Di Atas DPR Masih Ada Rakyat

PARA anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 yang baru dilantik pada Rabu, 1 Oktober 2014, mempertontonkan sidang paripurna yang tidak apik untuk ditonton, kalau tidak dapat dikatakan memuakkan.

Pada Rabu malam hingga Kamis (2/10) dini hari itu, hujan interupsi dan teriakan begitu membahana, hanya untuk menentukan apakah sidang berlanjut malam itu atau ditunda keesokan harinya. Semua ini terkait dengan jadwal sidang untuk memilih pimpinan DPR dalam satu paket yang harus disetujui oleh paling sedikit lima fraksi yang berbeda.

Sidang Paripurna DPR dini hari itu akhirnya dimenangi koalisi partai pendukung Prabowo-Hatta yang menyebut dirinya Koalisi Merah Putih (KMP) ditambah Fraksi Partai Demokrat  yang menyapu bersih semua posisi pimpinan di DPR.

Kelima pimpinan DPR periode 2014-2019 tersebut adalah Ketua Setya Novanto (Fraksi Partai Golkar), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), Fahri Hamzah (PKS), dan Fadli Zon (Gerindra).  Ini berarti koalisi partai pendukung Prabowo-Hatta yang kalah pada Pemilu Presiden 2014 memenangi pertarungan politik di Dewan yang dapat dikatakan the loser takes all.

Pertanyaan yang muncul di benak kita adalah, pertama, tidak adakah lagi prinsip kebersamaan (togetherness), kebijaksanaan (wisdom), dan musyawarah mufakat dalam politik Indonesia masa kini dan mendatang?

Kedua, apakah politik Indonesia lebih ditentukan oleh personalisasi,  adu kekuatan, dan balas dendam politik antar-aktor yang memiliki hegemoni dan dominasi kekuasaan di partai atau koalisi partai?

Ketiga, tidakkah kepentingan bangsa, rakyat, dan negara seharusnya lebih didahulukan ketimbang kepentingan individu, kelompok, dan partai seperti sumpah dan janji para anggota DPR yang terhormat?

Keempat, apakah pemerintahan Jokowi-JK akan menjadi pemerintahan yang bagaikan ”Bebek Lumpuh” (lame-duck government) dalam lima tahun ke depan?

Kelima, masih adakah titik terang dari jalan buntu politik dalam hubungan eksekutif dan legislatif ke depan?

Personalisasi politik

Pada siang harinya, sebenarnya Partai Demokrat (PD) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sama posisinya dengan koalisi empat partai pendukung Jokowi-JK, yakni PDI-P, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura, yang menginginkan agar rapat pemilihan paket pimpinan Dewan dilaksanakan pada Kamis, 2 Oktober 2014. PPP akhirnya berubah sikap dan kembali ke koalisi partai pendukung Prabowo-Hatta, sementara PD juga mendesak rapat dilanjutkan malam itu juga.

Posisi PD ini terjadi akibat gagalnya pertemuan antara Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang sedianya akan dilakukan di Hotel Sultan pada Rabu (1/10) malam.

Di satu sisi, Presiden SBY yang juga Ketua Umum PD membuat pernyataan pers yang menyayangkan gagalnya pertemuan antara dirinya dan Megawati. Padahal, jika pertemuan tersebut terjadi, kedua pemimpin itu dapat duduk bersama untuk membicarakan bagaimana menyelamatkan bangsa ini dari situasi ”pemerintahan yang terbelah” ini.

Di sisi lain, politisi senior PDI-P, Pramono Anung, menyatakan kepada pers bahwa Megawati mau bertemu dengan SBY pada Rabu malam itu asalkan didahului kerja sama antara PD dan PDI-P beserta koalisinya dalam mengegolkan paket pimpinan Dewan versi koalisi partai pendukung Jokowi-JK.

Prasyarat ini sebagai ujian apakah SBY benar-benar serius untuk menata bangsa ini ke depan ataukah SBY akan kembali menelikung di tengah jalan seperti dialami Megawati pada pilpres langsung pertama 2004.

Politik balas dendam

Kita juga tahu bahwa terlepas adanya bantahan dari partai koalisi partai pendukung Prabowo-Hatta, masih ada dendam politik akibat kekalahannya pada Pilpres 2014 lalu sehingga sulit bagi koalisi itu untuk melakukan musyawarah mufakat dengan koalisi partai pendukung Jokowi-JK dalam segala hal di parlemen.

Koalisi Prabowo-Hatta secara kebetulan merupakan partai mayoritas di parlemen sehingga dapat melakukan politik sapu bersih atas jabatan pimpinan Dewan dan posisi-posisi di alat-alat kelengkapan Dewan.

Sebelumnya koalisi ini seminggu sebelumnya juga berjaya dalam mengegolkan RUU Pilkada menjadi UU yang mengubah pilkada langsung menjadi pilkada melalui DPRD. Ini berarti ada kelanjutan arah kebijakan politik yang dilakukan koalisi Prabowo-Hatta pada DPR periode 2009-2014 dan DPR 2014-2019.

Jika ini benar-benar terjadi, tampak jelas kita akan menyaksikan pemerintahan yang terbelah dalam lima tahun mendatang jika tidak ada perubahan peta koalisi dalam setahun mendatang, ketika beberapa partai di koalisi Prabowo-Hatta ada yang harus melakukan musyawarah nasional seperti Golkar atau muktamar seperti PPP.

Jika di kedua partai itu tak terjadi perubahan rezim, bukan mustahil pemerintahan yang terbelah ini menjadi kenyataan karena pemerintahan Jokowi-JK hanya didukung koalisi minoritas di parlemen (DPR).

Pimpinan partai di kedua kubu koalisi itu tentu masih memiliki hegemoni politik untuk memengaruhi cara pandang atau langkah politik partainya. Kelompok mayoritas di parlemen juga akan terus berupaya untuk tetap menjadi kekuatan hegemoni dan dominan di parlemen.

Ini yang menimbulkan jalan buntu di parlemen dalam setiap persidangan jika tidak ada perubahan peta koalisi atau paling tidak niat baik untuk membangun bangsa dan negara ini secara bersama.

Sinar di ujung terowongan gelap

Kita masih menunggu apakah ego personal antara SBY dan Megawati akan luluh ketika PDI-P dan PD sama-sama mendukung dua perppu yang diajukan SBY untuk mempertahankan pilkada langsung terus bertahan di negeri ini.

Sebetulnya, SBY tidak perlu menandatangani UU Pilkada yang baru karena yang menyetujui RUU itu menjadi UU hanya 226 anggota dari 496 anggota yang hadir, yang berarti kurang dari 50 persen dan harus batal demi hukum.

Jika kerja sama itu benar-benar terwujud, bukan mustahil ini adalah awal kerja sama yang baik kedua partai demi masa depan bangsa dan demokrasi di negeri ini. Di tengah berbagai kebuntuan politik, sesungguhnya masih ada sinar di ujung terowongan gelap.

Jika ini terjadi, berarti kepentingan rakyat, bangsa, dan negara benar-benar diperjuangkan. Jika tidak, rakyat sebagai pemilik kedaulatan bukan mustahil akan membentuk parlemen jalanan.

Itukah warisan politik yang ditinggalkan SBY? Ini juga taruhan politik bagi pemerintahan SBY yang harus menjawab berbagai pertanyaan peserta asing yang akan menghadiri Bali Democracy Forum, 10 Oktober mendatang, apakah kita mengalami kemunduran demokrasi atau akan mematangkan demokrasi kita.

Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset di LIPI
__._,_.___

Posted by: heri latief <herilatief@yahoo.com>


Advertisements

0 Responses to “Kepemimpinan : Revolusi Mental Bung Karno”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,310,110 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: