10
Oct
14

Kebajikan : TRISTRATEGI = TriSakti – TriPakta – TriLogi17845

TriStrategi: TriSakti-TriPakta-TriLogi17845

Kamis, 09 Oktober 2014 – 10:23 WIB


Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:

TriStrategi: TriSakti-TriPakta-TriLogi17845

Kepada para pemangku Nasionalis Pancasila kawallah Pergantian Rezim 20 Oktober 2014 dengan politik TRISTRATEGI Negarawan Kerakyatan cakupi kebajikan2 sbb :

(1) TRISAKTI yakni (a) Politik Berdaulat, (b) Ekonomi Berdikari, (c) Budaya Berkepribadian,

(2) TRIPAKTA atau TRI Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir yaitu (a) Tidak Ingkari Janji Konstitusional, (b) Tidak Koruptif terhadap Pancasila & Pembukaan UUD45, (c) Tidak Korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak, serta

(3) TRILOGI 17845 yaitu (a) 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka, (b) 8 butir Kepemimpinan Hastabrata, (c) 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998.

Jakarta, 9 Oktober 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/m/berita-tristrategi-trisaktitripaktatrilogi17845.html#ixzz3FhjFZSPg

Suara Pembaca :

Musyawarah mufakat berciri kearifan lokal gotong royong kebersamaan Pancasila kini faktanya terdegradasi dirongrong sistim paket pimpinan lembaga tinggi negara kerakyatan berdasarkan UU MD3 yang terasa kontroversial itu.

Kata kunci Sila-4 Pancasila itu KERAKYATAN artinya Daulat Rakyat itu PRIMER, caranya (modus operandi) DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN sebagai SYARAT bagi yang PRIMER itu, sedang locus-nya adalah PERMUSYARATAN/PERWAKILAN yang adalah SEKUNDER, jadi jangan dibalik, hakekatnya Daulat Rakyat itu UTAMA bukan Wakil Rakyat yg terpilih (dan sering2 akal2an) oleh Daulat Rakyat itu yang pemeran sejati PilKaDa. Apalagi dengan kapasitas, kapabilitas, kualitas & kompetensi eVoting, maka PilKaDa Langsung berbasis Daulat Rakyat itu layak dilakukan di negara hukum Pancasila yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sila-4 Pancasila itu dikiprahkan dalam 10 (sepuluh) butir yakni (1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, (2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, (3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, (4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, (5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, (6) Dengan iktilkad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, (7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan, (8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, (9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, (10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Semoga dikedepankannya ke 10 butir diatas inspiratif bagi para wakil rakyat di lembaga2 kerakyatan seperti DPR, DPD, MPR dan DPRD
Jakarta, 8 Oktober 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

__._,_.___

Posted by: “Dr Ir Pandji R Hadinoto MH” <garudamukha@yahoo.com>

Penghapusan Pilkada Langsung Kebiri Demokrasi

Kamis, 9 Oktober 2014 | 12:36

clip_image001

Franz Magnis Suseno [google]

Berita Terkait

  • Pilkada Langsung Justru Redam Potensi Konflik
  • KSPSI Dan KSBSI Gugat UU Pilkada
  • Mahasiswa UI Gelar Aksi Tolak UU Pilkada
  • Aksi Demo Menolak UU Pilkada Tak Langsung Terus Berlanjut
  • Tolak UU Pilkada, Sejumlah Mahasiswa Palu Terluka

 

[JAKARTA]Penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung mengebiri sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, kata Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Franz Magnis Suseno.
“Penghapusan pilkada langsung menunjukkan feodalisme, oligarki, dan pihak-pihak militer tidak percaya kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan,” katanya dalam diskusi “Seruan Moral Ilmuwan Indonesia: Kembalikan Kedaulatan Rakyat” di Gedung Pascasarjana UI di Jakarta, Kamis (9/10).
Ia mengatakan hasil nyata dari reformasi adalah menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang menempatkan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar.
Dalam sejarah Indonesia, katanya, menyelenggarakan sistem pemilihan pemimpin secara langsung, menunjukkan rakyat sudah dewasa dalam memilih wakil yang dikehendaki.
“Hal yang menyakitkan UU Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung dibuat tanpa meminta masukan dan melihat reaksi rakyat. Sikap itu jelas menghina rakyat,” katanya.
Dia menilai alasan bahwa HAM yang berlaku di Indonesia sudah kebablasan merupakan kebohongan besar.
Menurut dia, HAM merupakan pemberdayaan masyarakat yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan penindasan.
“Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah penentu arah berjalannya bangsa,” ujarnya.
Dia mengingatkan rezim Orde Baru yang berkuasa 32 tahun dengan memerintah menggunakan otot, jangan sampai terjadi kembali.
Untuk itu dirinya menolak diterapkannya UU Pilkada tidak langsung yang merampas hak dan kedaulatan rakyat.
“Demokrasi merupakan cita-cita pendiri bangsa namun saat ini ada yang ingin memperlemah dan menggerogoti demokrasi,” katanya.
Guru Besar UGM Wahyudi Kumorotomo mengatakan saat ini terjadi pemerintahan terbelah, dari sisi positif bisa memunculkan mekanisme “check and balances”.
Namun, menurut dia, situasi di Indonesia saat ini membuat pemerintahan terbelah itu, tidak akan menghasilkan hal yang bermanfaat.
“Proses di parlemen Indonesia saat ini, bangsa Indonesia harus khawatir karena pemerintahan terbelah namun tidak akan menghasilkan hal bermanfaat,” katanya.
Dia mengatakan sikap DPR yang mengesahkan UU Pilkada adalah merampas hak politik rakyat tanpa mempertimbangkan hal yang substansi.
Wahyudi mengakui masih ada kekurangan dalam sistem pilkada langsung namun hal itu bisa diperbaiki.
“Menyerahkan proses ke DPRD adalah keputusan tidak cerdas dalam demokrasi karena lobi-lobi di tingkat parlemen jauh dari adab berdemorkasi,” ujarnya.
Dia mengecam sikap politikus yang oportunis dan mengkhianati rakyat dengan mengesahkan UU Pilkada tidak langsung. [Ant/L-8]

 

__._,_.___

Posted by: “Chan CT” <SADAR@netvigator.com>

Mayoritas Rakyat Indonesia menolak akal2an KMP  ini.
Para ilmuwan, mahasiswa, buruh, tani dan semua lapisan masyarakat !
==========================================

Para ilmuwan tolak Pilkada tidak langsung

Kamis, 9 Oktober 2014 13:19 WIB | 1.002 Views
Pewarta: Imam Budilaksono
Para ilmuwan tolak Pilkada tidak langsung

Sejumlah elemen masyarakat juga menggelar demonstrasi anti Pilkada Tidak Langsung di Jakarta awal pekan ini (ANTARA/Piqih Arfani)

Kami juga menolak sikap dan perilaku politisi dan anggota parlemen yang tidak mencerminkan rasa terima kasih kepada rakyat yang telah memberi mandat kepada mereka”

Jakarta (ANTARA News) – Para ilmuwan Indonesia menolak Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD atau tidak langsung karena menunjukkan sikap anti tata kelola yang transparan dan akuntabel.

“Pilkada melalui DPRD adalah kemunduran berpikir dan penolakan terhadap proses bangsa untuk belajar berdemokrasi,” kata Karlina Supelli dari STF Driyarkara saat membacakan sikap yang mewakili para ilmuwan Indonesia di Gedung Pascasarjana UI, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan pengesahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dan UU Pilkada melahirkan warisan baru berupa polarisasi kepentingan yang sangat nyata dan jauh dari kehendak baik untuk mengupayakan kebaikan bersama serta tidak mendidik generasi muda.

“Perbaikan terus menerus tata negara serta aspirasi untuk belajar berdemokrasi secara beradab sedang dalam bahaya,” ujarnya.

Karlina menegaskan ilmuwan Indonesia menolak segala bentuk manipulasi melalui penyalahgunaan cara-cara prosedural-formal perumusan hukum.

Para ilmuwan menilai, dengan mengatasnamakan rakyat, penyalahgunaan telah dilakukan untuk kepentingan koalisi partai dan kelompok.

“Pengelabuan kepada seluruh bangsa membawa masa depan bangsa dalam risiko besar dan tidak sesuai dengan amanat konstitusi serta Pancasila,” katanya.

Ilmuwan Indonesia juga menolak sikap, prilaku, dan proses yang sedang terjadi di DPR yang merusak tatanan kenegaraan dengan sistem presidensial dengan segala manipulasi untuk memindahkan kekuasaan sepenuhnya ke parlemen.

Hal itu, menurut para ilmuwan, bukan hanya pengelolaan tata negara berada di tangan oligarki politik namun juga penguasaan sumber daya alam ke tangan segelintir orang.

“Kami juga menolak sikap dan perilaku politisi dan anggota parlemen yang tidak mencerminkan rasa terima kasih kepada rakyat yang telah memberi mandat kepada mereka,” katanya.

Dia mendesak parlemen memulihkan cacat perumusan produk legislasi dan pemulihan hak politik langsung seluruh warga negara.

Karlina mengatakan para ilmuwan menilai cara “kudeta parlemen” dengan taktik menguasai kepemimpinan MPR dan DPR untuk kepentingan sempit kelompok harus dikoreksi.

 Masyarakat Indonesia Di Belanda Prihatin Kondisi Politik Indonesia


Kamis, 09 Oktober 2014
alt

DENHAAG- Masyarakat Indonesia di Belanda yang Prihatin akan Demokrasi dan Kesatuan Indonesia akan mengadakan ‘Walk for People’s Democracy’ dari Vredespaleis (Peace Palace) menuju Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di  Den Haag untuk memberikan pernyataan bersama kepada Pemerintah Indonesia melalui Dua Besar Retno L.P Marsudi. Acara ini dilangsungkan pada hari Jumat 10 Oktober 2014 antara pukul 15.00 hingga 17.00. Demikian dilaporkan Oleh Bergelora.com di Denhaag, Kamis (9/10).
Keprihatinan masyarakat Indonesia ini timbul atas situasi politik Indonesia akhir-akhir ini. Keadaan ini merupakan kemunduran dalam perkembangan demokrasi Indonesia yang sebelumnya telah dibangun melalui semangat reformasi dan diperjuangkan selama bertahun-tahun melalui pergulatan pemikiran dan fisik,” demikian Koordinator Aksi, Hari Nugroho.
Menurutnya,  berbagai kelompok masyarakat baik di dalam dan di luar negeri telah mengekspresikan keprihatinan atas situasi ini.
“Demokrasi Indonesia pasca pilpres 2014 mengalami penurunan kualitas yang signifikan terutama saat sebagian wakil rakyat di DPR, menyetujui dan mengesahkan UU MD3 dan UU Pilkada yang melegalisasi serta menguasai secara absolut seluruh posisi kunci di DPR dan MPR,” ujarnya.
Panitia aksi, Yasmine Soraya juga mengatakan bahwa keadaan ini akan mengukuhkan kekuasaan oligarkis dan menghilangkan hak pilih rakyat secara langsung maupun hak-hak politik lainnya dari rakyat, serta lembaga-lembaga yang menjamin hak-hak tersebut, seperti KPK
Baca Lengkap:
__._,_.___

Posted by: Demi Tanah Air <demitanahair@yahoo.com>

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/10/08/20294071/tiga.kawan.ini.dinilai.akan.kuatkan.pemerintahan.jokowi-jk

Tiga “Kawan” Ini Dinilai Akan Kuatkan

Pemerintahan Jokowi-JK

Rabu, 8 Oktober 2014 | 20:29 WIB
altKompas.com/SABRINA ASRIL Sosiolog Universitas Indonesia Thamrin Amal Tomagola
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Thamrin Amal Tamagola menilai, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla nantinya akan tetap kuat karena ada sejumlah lembaga yang akan menguatkannya. Tiga lembaga ini disebut Thamrin sebagai “kawan” Jokowi-JK sehingga pemerintahannya tak akan mudah digoyang.”Jokowi punya tiga kawan kuat, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), MK (Mahkamah Konstitusi), dan rakyat,” ujar Thamrin, dalam diskusi di Jakarta, Rabu (8/10/2014).Selama ini, lanjut Thamrin, KPK dianggap sebagai lembaga yang memiliki komitmen kuat dalam memberantas korupsi. Jika ada yang ingin melemahkan KPK, kata Thamrin, akan muncul gejolak masyarakat, seperti yang terjadi pada kasus “Cicak versus Buaya” beberapa tahun lalu.”Misalnya, kalau orang yang niat melemahkan KPK, tentu publik akan kuat, seperti ‘Cicak versus Buaya’ karena publik sudah demikian percaya sama kinerjanya KPK,” kata Thamrin.

Selain itu, menurut dia, MK memiliki kredibilitas yang tidak diragukan. Selama ini, putusan-putusan yang diputus MK dianggap adil.

Sementara itu, rakyat, kata Thamrin, dianggap menjadi kekuatan yang akan bergerak saat ada upaya penjegalan terhadap program pemerintahan yang tengah berjalan. Oleh karena itu, Thamrin mengatakan, masyarakat tak perlu waswas terhadap kekhawatiran ada penjegalan terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

“Kalau saya lihat tidak ada unsur yang membuat kita harus khawatir, apalagi sampai khawatir Jokowi-JK tidak bisa bekerja,” ujar Thamrin.

“Jangan terpancing tindakan yang anarkistis. Jangan ada pengerahan massa untuk melakukan keributan karena keributan itu yang ditunggu pihak sana untuk melakukan berbagai macam manuver berikutnya,” lanjutnya.

Sebelumnya, kekhawatiran akan tidak mulusnya pemerintahan Jokowi-JK muncul setelah parlemen dikuasai lawan politiknya, barisan Koalisi Merah Putih (KMP). Sejumlah elite KMP membantah isu penjegalan terhadap Jokowi dan menyatakan tak ada upaya untuk melakukan hal itu.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis : Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
__._,_.___

Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>

Sekjen PDIP: KIH Kalah Saya yang Tanggung Jawab Bukan Puan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PDI Perjuangan membantah kekalahan dalam paket pimpinan MPR karena kurangnya komunikasi politik Puan Maharani. Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya telah bekerja dibawah koordinasi Puan Maharani.

“Kita sudah kerja semuanya di bawah koordinasi Mbak Puan ketua fraksi, kalau voting kalah ya karena jumlah kursi PDI Perjuangan pemenang pemilu kan tidak mayoritas, saya sebagai sekjen PDI Perjuangan yang bertanggung jawab,” kata Tjahjo ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (8/10/2014).

Tjahjo mengaku tak mempermasalahkan koalisi SBY-Prabowo menguasai pimpinan MPR dan pimpinan DPR, menyapu semua pimpinan Komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya.

PDI Perjuangan, kata Tjahjo, menilai proses pemilihan pimpinan MPR tersebut sudah demokratis dan permainan votingnya terbuka.

“PDI perjuangan mengucapkan secara terbuka selamat bertugas kepada Ketua MPR yang baru saudara Zulkifli Hasan, sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan saya menilai, ada inventasi tim kerjasama politik pemerintahan Jokowi-JK  dengan bergabungnya mayoritas anggota DPD dan PPP dalam pemilihan pimpinan MPR,” katanya.

Menurut Tjahjo,  koalisi SBY-Prabowo yang menguasai Pimpinan DPR/MPR belum tentu berjalan efektif tergantung konsolidasi partainya awal tahun 2015.

“Serta prediksi politik sampai dengan 2017 mengingat Partai-partai akan konsolidasi memasuki Pemilu Legeslatif dan Pilpres 2019 langsung yang tentunya Parpol-parpol konsolidasi diri sendiri, mari kita lihat gelagat dinamikanya,” katanya.

Sebelumnya, kepemimpinan Puan Maharani di Fraksi PDI Perjuangan harus segera dievaluasi. Karena kurangnya pengalaman dan jaringan politik yang kurang, Puan dinilai menjadi biang kekalahan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) atas Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen.

“Ya kalau itu urusan internal lah. Setiap posisi dan kebijakan biasanya selalu ada pertanggung jawabannya,” kata Sekretaris DPP Partai Demokrat Farhan Effendy kepada Tribunnews.com, Kamis(9/10/2014).

Baca Juga:

JK Minta Publik Tidak Khawatirkan Kondisi Politik Saat Ini

JK: Tunda Subsidi BBM Sehari, Rugi Rp 1 Triliun

Tim Transisi Undang Konsultan Politik Bicarakan Pesta Rakyat

Berita Lainnya

KMP Tidak Ingin Mengulangi Kesalahan Koalisi Setgab

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah mengatakan iktiar dan tesis membangun koalisi permanen seperti yang dilakukan anggota Koalisi Merah Putih (KMP) adalah sumbangan untuk mengatasi kelemahan sistem presidensial multi partai yang dianut oleh Indonesia.

“KMP ini iktiar dan tesis untuk membangun koalisi permanen. Ini adalah sumbangan KMP di dalam mengatasi kelemahan sistem presidesialisme multi partai yang kita miliki,” ujar Fahri kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/10/2014).

Menurut Fahri, umumnya di seluruh dunia biasanya hanya ada dua partai, atau maksimal tiga partai. Jadi kalau ada partai A berkuasa, di eksekutif, maka biasanya rakyatnya memilih partai B berkuasa di legislatif. Dengan demikian maka pengelolaan politik menjadi sederhana.

Fahri menjelaskan, upaya dan tesis itu sudah dikembangkan sebelum pilpres 2014 dilaksanakan sebelum diketahui siapa pemenang pilpres tersebut. Dengan demikian maka diharapkan terjadi check and balance antara eksekutif dan legislatif.

”Jadi sebelum kita mengetahui siapa pemenang pilpres antara Prabowo dan Jokowi, kami sudah memiliki kesadaran membangun koalisi permanen. Kami sadar sistem presidensial multi partai lebih banyak atau umumnya gagal seperti yang banyak terjadi di negara-negara Amerika Latin,” ujarnya.

Buat KMP saat ide ini digulirkan belum bisa diukur kekuatan di pemerintahan dan di parlemen. Bahwa sekarang dua kekuatan terpecah di pemerintahan dan di parlemen, maka ini adalah salah satu hasil yang sudah diperhitungkan.

“Kalau kami sekarang kalah di eksekutif dan menang di legislatif, maka akan ada check and balance seperti yang terjadi AS saat ini di mana Demokrat menguasai Ekesekutif dan Republik di Legislatif. Tapi kalau kami menang dalam pilpres dan menguasai eksekutif dan juga menguasai legislatif saat ini, tidak masalah juga, karena akan ada penyeimbang dari kubu diluar kami. Ini sama seperti yang terjadi di AS saat Obama menang pertama kali. Demokrat menguasai eksekutif dan legislatif,” ujar Mantan Aktivisi Mahasiswa ini lagi.

Dengan adanya pengelompokan dalam dua koalisi besar menurut Fahri maka secara tidak langsung hanya akan ada dua kubu yang bertarung dalam pemilu. Ini tentunya sangat baik karena Amerika Serikat saja yang memiliki perjalanan demokrasi yang sudah berusia ratusan tahun, tidak berani mengambil resiko untuk memilih sistem presidensial multi partai.

“AS saja tidak berani mengambil sistem presidensialisme multi partai. Dengan kesadaran itulah maka lahir KMP yang benar-benar telah direncakan. Kami membicarakan semua hal dalam KMP termasuk common ideologi. Para ketua umum partai seperti Prabowo, Anis Matta, Hatta Rajasa dan Aburizal Bakrie kerap bertemu untuk membicarakan hal ini,” ujarnya.

Dia pun menegaskan bahwa KMP juga terus berusaha agar dalam diskusi-diskusi yang digelar tersebut SBY bisa hadir. KMP berpikir bahwa untuk mencari model atas Indonesia diperlukan diskusi yang panjang, detail dan mendasar.

”Misalnya diskusi tentang Pilkada, kami berupaya mengundang SBY untuk hadir. Kami ingin ada satu model untuk Indonesia. Kami berpikir tidak apa-apa berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian. Kami berpayah-payah berdiskusi untuk kemudian mendapatkan model terbaik untuk Indonesia,” paparnya.

Didalam diskusi yang dilaksanakan menurut Fahri semua bebas berbicara dan tidak menerima apa adanya saja atau bahkan dilarang untuk bicara. Hal ini karena kalau ini tidak dibicarakan atau dikelola, koalisi bisa berantakan juga.

“Di setgab itu kan tidak ada diskusi. Dari pengalaman di setgab pimpinan SBY misalnya 70 persen agenda setgab tidak bisa dijalankan. Kami tidak ingin hal ini terulang makanya semua dibicarakan dulu. Jadi eksperimen membangun koalisi ini tidak main-main. Ini pekerjaan serius. Makanya kami buat mekanisme, kami buat institusi. Kehadiran KMP seharusnya diapresiasi,” ujar Fahri Hamzah, yang juga wakil ketua DPR RI.

Baca Juga:

KMP Tidak Ingin Mengulangi Kesalahan Koalisi Setgab

Polisi Kebut Pemberkasan Demo Ricuh FPI di Balaikota DKI

Kuartal III, Semen Indonesia Jual 196.419 Ribu Ton di Kalbar

Berita Lainnya

Puan yang Kurang Pengalaman Dinilai Jadi Biang Kekalahan KIH

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani dituding menjadi biang kekalahan bertubi-tubi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) atas Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. Ketidakluwesan dan pengalaman yang kurang di diri Puan terutama soal networking(jaringan) politik menjadi salah satu faktornya.

“Lebih tepatnya karena ketidakluwesan dalam politik. Karena hanya mengedepankan ambisi dan eksistensi, lupa berhitung kekuatan lawan dan lupa menghargai teman atau lawan. Saya kira juga karena Puan masih kurang pengalaman dalam bernegosiasi dengan kelompok lain, lebih-lebih kelompok diluar dirinya sebut saja lawan misalnya,” kata Sekretaris DPP Partai Demokrat, Darhan Effendy kepada Tribunnews.com, Kamis(9/10/2014).

Mestinya kata Farhan KIH tidak memaksakan agenda setting jika menelan kekalahan, toh politik lanjut Farhan harus win-win solution. “Apalagi menyangkut pembahasan dan permusyawarahan nasib rakyat dan bangsa,”ujarnya.

Menurut Farhan, apabila gaya kepemimpinan Puan sebagai komando Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen tidak berubah dalam pemilihan di komposisi kelengkapan dewan seperti komisi dan lain-lain, KIH akan kembali menelan kekalahan atas KMP.

Seharusnya kata Farhan, Puan bersika lebih luwes lagi dan pro aktif melakukan komunikasi politik dengan siapapun termasuk kompetitornya, Koalisi Merah Putih (KMP)

“Jika tipikal dan gaya berpolitiknya begitu-begitu terus, saya kira KIH akan mengalami nasib sama. Karena tidak pro aktif dan luwes dengan ‘teman di seberang’ (KMP),”katanya.

Baca Juga:

Puan yang Kurang Pengalaman Dinilai Jadi Biang Kekalahan KIH

Syahrini Malu Kalau Pose Genitnya Ketahuan Pacar

I Wayan Sudirta akan Pilih Busyro untuk Fit and Proper Test di DPR


0 Responses to “Kebajikan : TRISTRATEGI = TriSakti – TriPakta – TriLogi17845”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,060,795 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: