07
Oct
14

Kebajikan : TriStrategi Presiden No. 7 RI

Nasional

TriStrategi Presiden ke-7 RI ?Jakarta45

Senin, 06 Oktober 2014 – 11:20 WIB

 

Suara Pembaca:
TriStrategi Presiden ke-7 RI ?

Strategi operasionalisasi Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) kini perlu dibentuk yang direkomendasi banyak pihak berorientasi TRISAKTI yakni Politik Berdaulat, Ekonomi Berdikari dan Budaya Berkepribadian.

Apalagi kini akan mendapatkan batu ujian pertamanya terkait Politik Rakyat Berdaulat dengan tercabutnya Hak Politik Rakyat pada Pemilukada 2015 yad per UU yang telah diputuskan DPRRI 26 September 2014 ybl dan kini dipihak lain UU itu potensial mendapat perlawanan keras dari para pemangku kepentingan Daulat Rakyat yakni barisan pemilih.

Kiprah Kabinet TRISAKTI mutlak ditopang oleh TRIPAKTA (TRI Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir) yakni (1) Tidak Ingkari Janji Konstitusional, (2) Tidak Koruptif terhadap Pancasila & Pembukaan UUD45, (3) Tidak Korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak, serta dipedomani oleh TRILOGI 17845 yaitu (1) 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka + 8 butir Kepemimpinan Hastabrata + 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998).

Paham-paham TRISAKTI, TRIPAKTA dan TRILOGI 17845 diharapkan menjadi TRISTRATEGI yang ampuh hadapi ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan saat Kabinet JokoWi-JK itu berkiprah 2014-2019.

Jakarta, 6 Oktober 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

BERITA LAINNYA

Angin Segar PilKaDa Langsung Serentak

Selasa, 07 Oktober 2014 – 11:35 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:

Angin Segar PilKaDa Langsung Serentak

Berita “Pilkada Serentak Didesain” [Kompas 7 Oktober 2014, halaman 4] dan “Koalisi Merah Putih Dukung Perppu SBY” [Bisnis Indonesia 7 Oktober 2014, halaman 8] perlu diberikan apresiasi seperti pertanda lampu kuning di persimpangan jalan Demokrasi Pancasila.

Penguatan Demokrasi Pancasila Langsung Serentak, selayaknya dibekali TRISTRATEGI Negarawan Kerakyatan cakupi (1) TRISAKTI yakni (a) Politik Berdaulat, (b) Ekonomi Berdikari, (c) Budaya Berkepribadian, (2) TRIPAKTA atau TRI Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir yaitu (a) Tidak Ingkari Janji Konstitusional, (b) Tidak Koruptif terhadap Pancasila & Pembukaan UUD45, (c) Tidak Korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak, serta (3) TRILOGI 17845 yaitu (a) 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka, (b) 8 butir Kepemimpinan Hastabrata, (c) 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998.

Bina Mental berupa penguatan TRISTRATEGI tersebut diatas jadi kebutuhan mutlak mengingat keserentakan PilKaDa Langsung itu perlu diantisipasi terhadap kerentanan2 sosial psikologis yang bisa saja meliputinya.

Bagaimanapun angin segar kedua pokok berita diatas memang perlu penyempurnaan terus menerus di-tengah2 sikon degradasi modus operandi musyawarah mufakat yang dirasakan pada even pemilihan pimpinan DPRRI 1-2 Oktober 2014 dan masih terasa di even pemilihan pimpinan MPRRI 6-7 Oktober 2014 terkait praktek demokrasi paket per UU MD3 yang terasa sekali berdampak disharmonisasi terhadap cita musyawarah mufakat Pancasila.

Jakarta, 7 Oktober 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

 BERITA LAINNYA
 Berita Terkini
Selasa, 07 Oktober 2014 15:18 WIB
Carvajal: Spanyol Tak Boleh Lengah
Selasa, 07 Oktober 2014 14:03 WIB
Hillary Clinton: ISIS Bertentangan dengan Islam
Selasa, 07 Oktober 2014 13:27 WIB
Profit Samsung Diprediksi Turun 60%
Selasa, 07 Oktober 2014 12:54 WIB
Prajurit TNI Dibekali Pengetahuan Kurikulum 2013
Selasa, 07 Oktober 2014 11:35 WIB
Angin Segar PilKaDa Langsung Serentak
Selasa, 07 Oktober 2014 10:46 WIB
Bara JP Papua Kembali Dipimpin Benny Levaan
Senin, 06 Oktober 2014 23:50 WIB
Pernikahan Gay Legal di 30 Negara Bagian AS
Senin, 06 Oktober 2014 22:38 WIB
Ibra: Jose Mourinho Pelatih Tercerdas
Senin, 06 Oktober 2014 21:53 WIB
Seusai Diperiksa 10 Jam, Sutan Bhatoegana Bungkam
 Pejuang_45

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-angin-segar-pilkada-langsung-serentak.html#ixzz3FS77JUVv

Ini ketakutan investor pada Jokowi

MERDEKA.COM. Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menyebut kegaduhan politik diatur untuk seolah membuat investor ketakutan. Padahal, menurut Enny, hal tersebut tidak terjadi sama sekali dan hanya dijadikan alat untuk menarik perhatian Jokowi agar pro pasar. Selama ini investor terlalu nyaman dengan kebijakan SBY yang sangat pro pasar dan investasi.

“Kegaduhan pasar disebut dampaknya negatif. Ini agar kabinet Jokowi mengakomodir agar mereka pro pasar. Jangan termakan isu, mereka takut karena Jokowi pro rakyat dengan ekonomi kerakyatan. Mereka ingin diakomodir ke pro pasar karena memang Jokowi-Jk kebijakan mereka mengacu pada kerakyatan,” ucap Enny ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Senin (6/10).

Enny menyebut, kegaduhan politik di Indonesia tidak separah yang dibayangkan. Kegaduhan politik seperti ini sudah kerap terjadi Indonesia.

“Politisi itu hari ini bilang tempe satu jam lagi jadi kedelai itu biasa. Jangan samakan peta perpolitikan Indonesia dengan Timur Tengah,” tegasnya.

Namun demikian, yang menjadi kegelisahan investor seharusnya adalah kabinet susunan Jokowi-JK. Susunan kabinet akan sangat berpengaruh arah kebijakan perekonomian dan fundamental Indonesia secara keseluruhan.

“Tidak ada yang harus dikhawatirkan (masalah politik), tidak masalah asal kebijakan prudent dan pro rakyat. Pasar gampang sekali mencari income, mereka net selling dengan menggunakan kegaduhan, isu isu politik. Harusnya mereka melihat susunan kabinet,” tegasnya.

Baca Berita Selanjutnya:
OkeShop setor Rp 12,75 miliar bentuk MOMO
Dahlan dorong Batan Tekno melantai di bursa Amerika
MNC Sky yakin bisa gaet 1,6 juta pelanggan
MNC Sky rambah kota kecil di Indonesia Timur
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

Berita Lainnya

Pengamat: KMP Sulit Ubah Undang-Undang

Kupang (Antara) – Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Johanes Tuba Helan berpendapat, koalisi merah putih (KMP) sulit mengubah undang-undang karena untuk merubah undang-undang harus melibatkan presiden.

Apalagi tujuannya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ataupun mengembalikan pemilu presiden ke MPR, kata Johanes Tuba Helan di Kupang, Selasa, terkait kemungkinan dilakukan revisi UU untuk memperlemah posisi KPK dan mengembalikan pemilu presiden ke MPR.

“Menurut saya, KMP tidak bisa seenaknya mengubah undang-undang sesuai dengan keinginan mereka, karena mengubah uu harus melibatkan presiden dan saya yakin Jokowi tidak akan setuju jika revisi itu bertujuan untuk memperlemah KPK,” ucapnya.

Begitupun dengan pilpres oleh MPR, juga berat karena amanden undang-undang harus dihadiri 2/3 anggota MPR dan harus disetujui 50 persen plus satu anggota MPR.

Artinya, amandem tidak bisa dilakukan jika PDI Perjuangan dan partai koalisinya Indonesia hebat tidak menghadiri sidang.

Mengenai undang-undang yang berpihak pada asing, dia mengatakan, harus dipelajari secara seksama karena berkaitan erat dengan investasi dalam negeri.

Hanya saja, jika ada undang-undang di negara ini yang merugikan kepentingan rakyat dan bangsa ini, maka perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, ujarnya.

Juru Bicara KMP Tantowi Yahya di Jakarta, Jumat (3/1)) mengatakan, KMP akan banyak mengamandemen undang-undang yang dinilai tidak mengedepankan kepentingan rakyat.

Ia mengatakan ada sejumlah undang-undang yang berpihak kepada asing dan perlu diamandemen di Pemerintahan Presiden-Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“KMP akan mengamandemen banyak undang-undang yang terlalu liberal atau terlalu berpihak kepada asing,” kata Tantowi.

Dia menyebutkan UU yang masih memuat kepentingan asing dan harus diamandemen, di antaranya UU pertambangan, UU Perbankan, UU Telekomunikasi dan sebagainya.

Upaya untuk mengamandemen UU tersebut dipermulus dengan keberhasilan KMP menguasai parlemen, hingga menjadi pimpinan DPR, katanya. (bd)

Berita Lainnya

Lawan Kubu Prabowo, Mega-Jokowi Bisa Kalah 5-0

Lawan Kubu Prabowo, Mega-Jokowi Bisa Kalah 5-0  

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berbincang dengan Presiden terpilih Jokowi dalam pembubaran Tim kampanye nasional Jokowi-JK di Jakarta, 29 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta – Petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan partai-partai lain penyokong presiden terpilih Jokowi membahas mekanisme pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan berlangsung hari ini. “Kami akan lihat dalam tata tertib, apakah masih bisa (mengajukan calon)?” kata Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Ahad, 5 Oktober 2014. (Baca: Pemilihan Ketua MPR Berpotensi Lemahkan Pasar dan Formasi Pimpinan DPR Mengecewakan Investor)

Kubu Megawati-Jokowi terancam kalah untuk kelima kalinya menghadapi Koalisi Merah Putih, yang dalam pemilihan presiden lalu mendukung Prabowo Subianto. Kekalahan kubu Jokowi sebelumnya sudah tampak dari pengesahan mekanisme voting untuk memilih paket pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Aturan itu dimuat dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). (Baca: SBY Ungkap Gagalnya Pertemuan dengan Mega dan Pimpinan Koalisi Sambangi Rumah Megawati)

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menganggap ketentuan dalam Undang-Undang MD3 itu menghambat koalisinya mengajukan paket calon pimpinan MPR/DPR. Namun dia menolak anggapan bahwa koalisi pengusung Jokowi-Kalla kalah. “Kami tidak boleh bertanding,” kata Paloh di kediaman Megawati kemarin. (Baca: Jokowi: Tak Ada Jatah Menteri Koalisi Merah Putih dan Kumpul di Rumah Mega, Koalisi Jokowi Konsolidasi)

Paloh merujuk pada upaya PDI Perjuangan mengajukan uji materi terhadap Pasal 84 UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Namun Mahkamah menolak uji materi beleid tersebut. Dampaknya, PDIP, yang hanya ditopang Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Hanura, tak bisa mengajukan paket lima calon pemimpin DPR. Koalisi empat fraksi ini memilih walk-out. Kursi pimpinan DPR pun dikuasai oleh koalisi pro-Prabowo. (Baca: Koalisi Prabowo Diklaim Dukung Perpu Pilkada dan Eva: Curhat SBY Hanya Cari Kambing Hitam)

Semula Jokowi berharap Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono bergabung. Namun rupanya Demokrat justru mendukung kubu Prabowo. Dalam cuitannya di Twitter kemarin, Yudhoyono berkeluh kesah mengenai kesulitannya bertemu dengan Megawati. (Baca: SBY Siapkan Perpu Batalkan UU Pilkada dan Pertemuan Usai, Jokowi Tak Sebut Nama Ketua MPR)

“Benar, 10 tahun ini saya berupaya untuk bisa bersilaturahim & menjalin komunikasi kembali dengan Ibu Megawati. Tetapi Allah belum mengizinkan,” kata Yudhoyono lewat akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, kemarin. “Hingga 1 Oktober malam, pertemuan yang sudah lama saya harapkan itu memang tidak terjadi,” ujarnya. (Baca: DPD Usulkan 9 Nama Calon Pimpinan MPR)

Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan Megawati sebetulnya siap bertemu dengan Yudhoyono. “Siapa bilang Bu Mega tidak mau bertemu SBY? Beliau siap, tapi setelah urusan selesai,” kata Kalla kemarin. Urusan yang dimaksudkan oleh Kalla adalah penentuan paket pimpinan DPR itu. Pertemuan ini semula diharapkan menjadi agenda berterima kasih. (Baca pula: Koalisi Jokowi Dukung Calon DPD Jadi Pimpinan MPR dan DPD Jadi Mediator Koalisi Prabowo dan Jokowi)

Mekanisme pemilihan di MPR kali ini pun mirip dengan pemilihan pimpinan DPR. Bedanya, satu calon berasal dari Dewan Perwakilan Daerah. PDIP tak lagi banyak berharap pada Demokrat. Kubu Mega-Jokowi akan mengupayakan musyawarah mufakat. “Harus sesuai dengan napas budaya, yakni musyawarah,” kata Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. (Simak juga: JK Bantah Mega Tidak Mau Bertemu SBY)

SINGGIH SOARES | TRI SUSANTO SETIAWAN | TIKA PRIMANDARI | PRIHANDOKO | TRI SUHARMAN | RIKY FERDIANTO

Berita lain:
Jokowi: Tak Ada Jatah Menteri Koalisi Merah Putih
Adian Napitupulu Yakin Dana Kampanye Balik Modal
Ricuh Unjuk Rasa, 21 Anggota FPI Tersangka
Kenali Enam Tanda Wanita yang Butuh Seks
Adian: Anggota DPR Terima Rp 90 Juta per Bulan

Advertisements

0 Responses to “Kebajikan : TriStrategi Presiden No. 7 RI”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,305,342 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: