03
Oct
14

Politik : Pentas Sistim Demokrasi Paket

Pentas Sistim Demokrasi Paket

Kamis, 02 Oktober 2014 – 09:48 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
Pentas Sistim Demokrasi Paket

Mengikuti proses sidang paripurna DPRRI tentang pimpinan DPRRI 1-2 Oktober 2014 yang berpegang pada UU MD3 yang kontroversial a.l. mengedepankan sistim paket, sungguh memunculkan cita anti musyawarah mufakat karena a.l. ketiadaan ruang interupsi bagi anggota DPRRI oleh pimpinan sementara DPRRI.

Demokrasi musyawarah mufakat bahkan demokrasi voting terkesampingkan secara kasat mata oleh demokrasi paket,

Sebagai ide baru, sistim demokrasi paket ketika digebyar pertama kali ternyata menuai 4 (empat) aksi walk out oleh 4 (empat) fraksi, menunjukkan bahwa sistim demokrasi paket tidak memenuhi kearifan lokal yaitu semangat kebersamaan gotong royong Pancasila, bahkan anti klimaks bagi demokrasi PilPres yang telah mencatat apresiasi dunia.

Oleh karena itu kaji ulang UU MD3 perlu segera dilakukan guna menyelamatkan mutu demokrasi di Indonesia.

Semoga keprihatinan tersingkirnya kearifan lokal gotong royong diatas dapat diluruskan kembali dimulai dari hari kearifan lokal BATIK 2 Oktober 2014 ini.

Jakarta, 2 Oktober 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

BERITA LAINNYA

Ketua KPK Kecewa Setya Novanto Terpilih Ketua DPR

Kamis, 02 Oktober 2014 – 20:24 WIB

Jakarta – Setya Novanto terpilih jadi Anggota DPR tapi Fraksi banyak yang tidak mendukung seperti Fraksi Hanura, Nasdem, PKB dan PDI Perjuangan. Bahkan KPK menyambutnya dengan nada miris sebab Bendahara Umum DPP Golkar itu akrab dengan koruptor.

Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa setelah Setya Novanto dipilih sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019. Selama ini Setya Novanto kerap berurusan dengan sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani lembaga itu.

“Sebenarnya KPK menginginkan Ketua DPR terpilih, orang yang bersih dan tidak punya keterkaitan dengan kasus-kasus hukum. Jadi KPK juga kecewa dengan terpilihnya ketua DPR baru,” kata Abraham Samad ditanyai wartawan melalui pesan singkatnya, Kamis (2/10/2014).

Meski begitu, kata Abraham, pihaknya tetap menghormati proses pemilihan Setya Novanto dan kawan-kawan yang didaulat sebagai pimpinan parlemen saat ini. “Kami tetap menghargai proses yang sudah terjadi,” imbuhnya.

Selama ini nama Setya Novanto santer dikaitkan dengan sejumlah kasus dugaan korupsi. Dirinya kerap bolak-balik menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK untuk sejumlah kasus.

Kasus yang membuatnya diperiksa sebagai saksi di antaranya kasus Cessie Bank Bali, PON Riau, e-KTP, dan pengadaan seragam Hansip. Dua kasus terkahir justru dibongkar oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin.

Dalam putusan hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru memutuskan Rusli Zainal, selaku Gubernur Riau saat PON berlangsung, terbukti menyuap Setya Novanto dan Kahar Muzakir Rp 9 miliar. Tapi Setya Novanto sudah berkali-kali membantahnya.(sor)

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita–ketua-kpk-kecewa-setya-novanto-terpilih-ketua-dpr.html#ixzz3F3kyGpBk

Ketua DPRRI

http://www.mediaindonesia.com/hottopic/read/4515/Pimpinan-DPR-Harus-Bebas-Korupsi/2014/10/02

 

Pimpinan DPR Harus Bebas Korupsi

Kamis, 02 Oktober 2014 Penulis: YAHYA FARID NASUTION/Nov/P-3

Sumber: ICW/TIM MI/Grt/Grafis: EBET/FOTO: MI/SUSANTO

ANGGOTA DPR bermasalah, terutama yang selama ini kerap berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi, sebaiknya tidak menjadi pimpinan dewan periode 2014-2019. Hal itu penting untuk menyelamatkan DPR dari potensi korupsi sekaligus memperbaiki citra lembaga wakil rakyat itu.

”Pemilihan pimpinan DPR ini merupakan langkah awal membangun DPR bersih. Peran pimpinan DPR sangat strategis untuk memperbaiki wajah DPR, karena mereka sejatinya merupakan simbol kelembagaan legislatif,” tegas Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, kemarin.

Menurut ICW, dari ratusan anggota DPR yang dilantik, masih ada yang disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi. ”Hal ini tentu membuat wajah DPR yang akan datang tidak akan jauh berubah ketimbang periode sebelumnya,” ujar Ade.

Apalagi, menurut dia, pada pemilu legislatif lalu, marak terjadi praktik politik uang. Praktik itu menyebabkan biaya politik tinggi sehingga para anggota berupaya mengembalikan biaya tersebut dengan berbagai cara saat menjabat wakil rakyat.

Enam syarat
Oleh karena itu, menurut ICW, setidaknya ada enam syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pimpinan DPR. Syarat tersebut, yakni tidak pernah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi, tidak pernah diperiksa oleh lembaga penegak hukum kasus korupsi atau diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi yang sedang ditangani penegak hukum, dan tidak memiliki usaha atau perusahaan yang menimbulkan potensi konflik kepentingan dengan posisinya sebagai pimpinan DPR.

Syarat lainnya, sambung Ade, tidak pernah terlibat dalam permainan anggaran di DPR, tidak pernah terlibat upaya pelemahan KPK, serta tidak pernah melakukan intervensi kasus hukum, khususnya kasus korupsi.

”Enam syarat pimpinan DPR itu berlaku secara kumulatif. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, yang bersangkutan tidak layak menjadi pimpinan DPR. Penting digarisbawahi bahwa mengubah wajah DPR yang korup harus dimulai dari pemilihan pimpinan yang bersih dan berintegritas,” tutur Ade.

Ia menambahkan, ICW menolak adanya politik dagang sapi dalam memilih pimpinan DPR antara koalisi partai. Politik dagang sapi, kata dia, harus dilawan karena berpotensi meloloskan orangorang yang tidak memenuhi enam persyaratan tersebut.

Dalam tata tertib DPR, calon ketua dan wakil ketua diusulkan fraksi dalam satu paket calon pimpinan yang terdiri atas satu calon ketua dan empat calon wakil ketua dari fraksi yang berbeda. Usul itu lalu ditetapkan sebagai paket calon dalam rapat paripurna DPR. Paket tersebut nantinya akan dipilih secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai musyawarah mufakat, paket akan dipilih dengan pemungutan suara. Paket calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih.

Ade tidak secara eksplisit menyebut nama anggota DPR yang tidak layak menjadi pimpinan dewan. Namun, dari catatan Media Indonesia, calon yang diusung Partai Golkar, Setya Novanto, kerap berusuran dengan KPK (lihat grafik).

Sementara itu, Novanto yang ditemui di gedung parlemen, tadi malam, enggan mengomentari hal itu. Ketua F-PG DPR periode 2009-2014 itu hanya mengatakan ia siap memimpin DPR mendatang.

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

Drama Ceu Popong Hilang Palu Jadi Meme di Media Sosial

Sidang Paripurna perdana anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 diwarnai berbagai kejadian. Satu kejadian yang sedang ramai menjadi bahan perbincangan di media sosial adalah saat Popong Otje Djundjunan atau biasa dipanggil Ceu Popong kehilangan palu sidang.

Tak perlu menunggu lama, berbagai foto plesetan alias meme yang memperlihatkan politisi partai Golkar itu pun langsung membanjiri ranah maya. Tim Tekno Liputan6.com mencoba mengambil beberapa foto meme drama Ceu Popong hilang palu.

Gambar yang akrab dikenal sebagai meme bertema drama Ceu Popong kehilangan palu sidang sebagian besar dikaitkan dengan Thor, salah satu pahlawan Amerika Serikat yang mempunyai senjata andalan palu istimewa.

>>>> Selanjutnya

1

Kalimat Ceu Popong mempertanyakan palu sidangnya yang raib dalam bahasa sunda juga mewarnai gambar-gambar plesetan tersebut. Bahkan, di meme yang beredar juga menampilkan Thor yang memberikan palunya dalam bahasa sunda juga.
Meme lucu lainnya menunjukkan seorang bocah kecil yang menunjukkan kota Palu, ibukota Sulawesi Tengah di dalam peta. Bocah itu tampak menjawab pertanyaan dari nenek asal Cianjur berusia 76 tahun soal palu yang hilang.

Sebelum palu sidang ketua DPR sementara itu hilang, sejumlah anggota DPR menyambangi meja pimpinan sidang paripurna karena memprotes sejumlah hal. Di antaranya soal skors sidang, interupsi tak digubris, dan sejumlah permintaan soal melanjutkan sidang malam ini atau ditunda menjadi besok.

Ketika itu, pimpinan sidang Popong mencari palu yang ternyata menghilang. “Mana paluna? euweuh (di mana palunya? tidak ada),” ujar politisi senior yang akrab disapa Ceu Popong dalam bahasa Sunda di Ruang Sidang DPR, Rabu (1/10/2014) menjelang tengah malam.

 Ikuti Yahoo Indonesia di Twitter dan Facebook

Perpu Pilkada Dianggap Akal-Akalan SBY

Perpu Pilkada Dianggap Akal-Akalan SBY

Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aria Bima. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO , Jakarta-Ketua DPP PDI Perjuangan, Aria Bima, mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pilkada (Perpu) yang dibuat pemerintah hanyalah permainan Ketua Umum Demokrat, sekaligus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itu sebabnya, Aria tak merasa ada urgensinya penerbitan Perpu tersebut. “Mendesak apanya?” kata Aria, Kamis, 2 Oktober 2014, di kompleks Senayan.

Menurut Aria, disahkannya UU Pilkada DPRD oleh DPR takibat dari 129 orang Fraksi Demokrat yang melenggang keluar jelang voting. Ia memprediksi setelah Perppu itu keluar, saat diajukan di DPR akan ditolak oleh anggota Dewan dari partai-partai pendukung calon presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, sia-sia saja usaha pemerintah menerbitkan Perpu. “SBY inikan pemain citra,” kata Aria, “Kupingnya tipis.” (Baca: Lawan Koalisi Kapak Merah, Warga Yogya Buka Posko).

Alasan putusnya komunikasi dengan SBY menjelang voting di DPR, kata Aria, sangat tak logis. Aria menilai figur SBY telah terwakili oleh empat perwakilannya, yakni Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Ketua Fraksi Nurhayati Assegaf, serta Edhie Baskoro sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, yang noatebene anak SBY. “Gitu kok bilang kalau enggak ngerti prosesnya,” kata dia.

Menurut Aria, akibat sikap mendua inilah, SBY lalu “dihajar” di media sosial. Ia pesimis bahwa Perpu tersebut bisa mencabut UU Pilkada. “Mana mungkin?” kata dia. (Baca: Tim Transisi Jokowi: Peluang Koalisi Tertutup).

UU Pilkada, menurut Aria, adalah alur dari bagi-bagi kekuasaan setelah menyikat bersih DPR-MPR. Menurut dia, Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo juga ingin menguasai propinsi, kabupaten dan walikota. “Saya kira tak perlu analisis cerdas memikirkan bagaimana SBY menjalankan roleplay ini,” katanya.

Sementara itu, Nurhayati meminta agar media tak menyalahkan partainya lantaran UU Pilkada disahkan dalam Paripurna DPR pekan lalu. “Jangan sedikit-sedikit menyalahkan Demokrat. Tanyakan juga kepada yang lain.” (Baca: Doa Ruhut untuk SBY-Mega: Tunjukkan Mukjizat-Mu).

Juru bicara Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman, menilai wajar presiden mengeluarkan Perpu Pilkada. Menurut dia, ada keadaan mendesak yang melatarbelakangi penerbitan peraturan tersebut. “Demokrasi kita sedang terancam,” kata dia.

Ia menantang siapa yang menolak Perpu berarti tak berkomitmen melindungi daulat rakyat. “Perpu ini untuk menjaga pilkada langsung sesuai instrumen konstitusi,” kata dia.

Demokrat, Benny melanjutkan, bakal mendukung Perpu tersebut. “Tak akan ada alasan komunikasi terganggu.” Ia mengklaim pilkada langsung justru lahir dari pemerintahan SBY.

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Terpopuler
Pimpinan DPR Dikuasai Pro-Prabowo, Puan: Zalim

Pemilihan Pimpinan DPR Tergesa-gesa, Fahri Hamzah: Demi Jokowi

Setya Novanto cs Jadi Pimpinan DPR, PDIP Kalah 2-0

Ibas: Kami Sepaham dengan Koalisi Prabowo

Belum Pernah Terjadi, Presiden Diganjal DPR

Kamis, 02 Oktober 2014 – 15:17 WIB

Jakarta – Politisi senior PDI Perjuangan (PDI-P), AP Batubara, menegaskan Presiden terpilih Joko Widodo tidak pernah khawatir program kebijakan pemerintahannya akan diganjal oleh Koalisi Merah Putih di DPR RI. Pasalnya, dalam sejarah Indonesia dari dulu tidak pernah terjadi presiden diganjal oleh DPR.

“Belum pernah terjadi di Indonesia, presiden diganjal. Justru sebaliknya, presiden yang mengganjal DPR. Presidennya ditempel terus oleh partai politik. Alaa… dikasih fasilitas, nanti mereka akan diam,” ungkap AP, sapaan AP Batubara, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Menurut AP, sudah menjadi karakter dan perilaku partai politik akan menempel kekuasaan karena untuk mengelola partai butuh dana besar. Seperti halnya, setgab koalisi parai pendukung SBY tidak ada yang mengusik Presiden setelahj dibagi jatah kekuasaan jabatan menteri. Oleh karena itu, ia memperkirakan Koalisi Merah Putih nantinya bakal terjadi perpecahan setelah diantara mereka mendapat fasilitas dari Jokowi-JK. “Jadi, Jokowi tidka perlu khawatir digoyang Koalisi Merah Putih,” tegas Sesepuh Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDI-P ini.

Lebih lanjut, AP mengatakan PDI-P dari dulu tidak pernah serakah merebut jabatan di eksekutif sekaligus di legislatif, meski menjadi pemenang pertama pemilu. Saat Partai Demokrat (PD) menjadi pemenang pemilu, posisi Presiden dan sekaligus jabatan Ketua DPR diduduki kader PD. Demikian juga saat Golkar menang pemilu, jabatan Presiden maupun Ketua DPR diduduki kader Golkar.

Namun sekarang, Presidennya dari PDIP tetapi Ketua DPR nya dari partai lain. “Kami tahu diri, bagi-bagilah. Terlalu berat kalau mau diborong. Saya tidka mau partai saya rakus. Kita tidak mau serakah dan haus kekuasaan,” tandas Penasihat politik Megawati Soekarnoputri ini.

AP menilai partai di Koalisi Merah Putih yang menawur PDI-P, justru bisa menjadi blunder. “Mereka tidak sadar, makin begitu, rakyat makin benci dengan mereka. Partai politik yang disenangi rakyat kok dimusuhi. Ini tokoh-tokoh politik yang bodoh,” tutur Ketua Umum Yayasan Proklamasi 17 Agustus 1945 ini.

Menanggapi terpilihnya Setya Novanto menjadi Ketua DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI kemarin, AP justru mengaku senang. “Itu bagus. Saya senang sekali. Mereka (Koalisi Merah Putih) berarti tidak punya tokoh. Tokoh mereka yang top ya Setya Novanto itu,” cibir tokon senior PDI-P ini..

Kabarnya, Setya Novanto bakal dipanggil KPK terkait dugaan kasus korupsinya? “Itu bukan urusan PDIP. Masa’ Setya Novanto yang pernah diduga jadi ‘perampok’ Bank Bali, sekarang dijadikan ketua DPR dari Golkar.  Kawannya itu sempat kabur lewat Papua Nugini, Djoko Tandra. Jadi, jika ada bukti, Setya Novanto akan diperiksa KPK. Yang jelas, KPK tidak tidur,” jawab AP.

AP juga menyoroti langkah Presiden SBY yang langkahnya dinilai telah ‘menggagalkan’ Pilkada langsung. Apakah akibat SBY panik jelang akhir masa jabatannya terkait kasus Century dan dugaan keterlibatan Ibas dalam kasus korupsi Hambalang dan lainnya? Menurutnya, penegakan hokum tidak boleh pilih bulu.

“Setiap warga negara dari Presiden, gubernur, bupati/walikota hingga tukang becak, harus dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah diperbuatnya. Jadi, SBY harus berani bertanggungjawab,” tuturnya.

Apakah Sidang Umum MPR harus meminta pertanggungjawaban SBY terkait utang luar engeri yang menumpuk Rp2300 triliun? “Ya nanti pemerintahan Presiden Jokowi yang akan meminta pertannunggjawaban terhadap SBY. SBY akan dimintai penjelasan, utang luar negeri Rp2.300 triliun dipakai untuk apa,” tegas AP. (ari)

 

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita–belum-pernah-terjadi-presiden-diganjal-dpr.html#ixzz3F3lbD7hZ

Pendapat Profesor Prancis Soal UU Pilkada

Pendapat Profesor Prancis Soal UU Pilkada

Demonstran tunjukkan atribut menolak RUU Pilkada di Bundaran HI, Jakarta, 28 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO , Jakarta – Ahli tata negara dari Universite de Rouen, Prancis, Profesor Jean-Philippe Derosier, mengamati kontroversi yang terjadi akibat pengesahan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Undang-undang itu (Pilkada) bersifat anti-demokrasi,” ujar Derosier ketika memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia, Rabu, 1 Oktober 2014.

Anti-demokrasi, Derosier menjelaskan, terjadi karena pengikisan hak rakyat dalam memilih kepala daerah. “Padahal awalnya rakyat memilih sendiri kada dalam pemilu,” katanya. Dengan beleid itu, kata dia, kepala daerah dipilih oleh parlemen/DPRD.

Namun demikian, Derosier enggan memberikan pendapat lebih lanjut soal UU Pilkada karena berstatus warga negara asing. Status ini menghalanginya untuk memberikan opini mendalam.

Hanya saja, dia mengatakan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD, juga memberi kemudahan bagi rakyat itu sendiri. Derosier menjelaskan, rakyat tidak perlu repot melakukan dua kali pemilu.

Di Indonesia, rakyat harus memilih wakilnya di parlemen melalui pemilu legislatif, kemudian disusul dengan pemilu presiden atau kepala daerah. UU Pilkada, Derosier melanjutkan, mengingatkan dirinya tentang sistem yang sama seperti di Inggris dan Jerman. “Karena saya orang Eropa,” ujarnya.

Sistem pemilu di Inggris, tutur Derosier, lebih mudah karena rakyat hanya melalukan pemilu satu kali. Pemilu langsung dilakukan untuk menentukan parlemen. “Kursi Perdana Menteri otomatis jadi milik partai pemenang pemilu,” katanya. Sebelumnya, calon perdana menteri sudah terlebih dahulu diperkenalkan ke publik sebelum pemilu.

ANDI RUSLI

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:
Megawati ke Gus Dur: Sampeyan Enak, Saya Pusing
Keluarga Adam Malik Gugat Bank Swiss Bikin Heboh
Berapa Uang Saku Pelantikan Anggota DPR?
Duka Pewaris Naskah ‘Genjer-genjer’

  • Terpopuler Harian
  • Terpopuler Mingguan

News / Nasional

Batalkan Pilkada Tak Langsung, Presiden SBY Terbitkan 2 Perppu!

Kamis, 2 Oktober 2014 | 21:43 WIB
Kompas.com/SABRINA ASRIL Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (2/10/2014) malam, menerbitkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pemilihan kepala daerah.”(Pertama, saya tanda tangani) Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota,” kata Presiden. Perppu ini, Presiden menekankan, sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD.”Sebagai konsekuensi (penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2014) dan untuk memberikan kepastian hukum, saya terbitkan juga Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” sebut Presiden. Inti perppu ini, lanjut Presiden, adalah menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah.Presiden menyatakan, penerbitan kedua perppu tersebut merupakan bentuk perjuangannya bersama rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung. “Seperti saya sampaikan dalam banyak kesempatan, saya dukung pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan mendasar.”

Dalam pidato yang disiarkan langsung di salah satu televisi swasta itu, Presiden menyatakan menghormati keputusan DPR soal UU Pilkada. “(Namun), izinkan saya berikhtiar untuk tegaknya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” ujar dia.Presiden pun menyatakan pilkada langsung adalah buah dari perjuangan reformasi, sembari menambahkan, “Saya jadi Presiden melalui pemilu langsung oleh rakyat pada 2004 dan 2009.”Persetujuan DPRSetelah perppu diterbitkan, pemerintah akan mengajukannya kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu 30 hari. Apabila diterima, maka secara otomatis UU Pilkada diubah sesuai dengan isi perppu. Namun, apabila ditolak, maka perppu dianggap gugur, dan isi UU Pilkada tetap digunakan.Sebelumnya, Presiden SBY, yang juga Ketua Umum DPP Demokrat, menuai kecaman setelah fraksi partainya memilih walk out dari sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada pada 26 September lalu. Langkah politik Demokrat dianggap sebagai sikap antidemokrasi. Kekecewaan publik dilayangkan melalui media sosial Twitter dengan langsung ditujukan ke akun pribadi SBY.Merespons reaksi publik, Presiden SBY mengaku kecewa dengan keputusan DPR yang meloloskan pilkada dilaksanakan oleh DPRD. Awalnya, Presiden ingin menggugat ke Mahkamah Konstitusi, tetapi dibatalkan setelah berkonsultasi dengan Ketua MK Hamdan Zoelva.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Rekomendasi

  • Dasar Kedaruratan Perppu Pilkada Menurut SBY

    Dasar Kedaruratan Perppu Pilkada Menurut SBY

  • PKS: Pilkada lewat DPRD Benahi Pemimpin dan Rakyat

    PKS: Pilkada lewat DPRD Benahi Pemimpin dan Rakyat

  • Pilkada dan Lorong Ideologi Alternatif

    Pilkada dan Lorong Ideologi Alternatif

  • Istana: Presiden SBY Dukung Pilkada Langsung, asal...

    Istana: Presiden SBY Dukung Pilkada Langsung, asal…

  • Bupati Uu Nilai Pilkada di DPRD Sesuai Ajaran

    Bupati Uu Nilai Pilkada di DPRD Sesuai Ajaran “Khalifah”

  • Demokrat Bantah SBY

    Demokrat Bantah SBY “Cuci Tangan” melalui Perppu Pilkada

  • SBY Terbitkan Perppu Pilkada, Irman Gusman Nilai Terlambat

    SBY Terbitkan Perppu Pilkada, Irman Gusman Nilai Terlambat

  • Ini Isi Perppu Pilkada yang Dikeluarkan Presiden SBY

    Ini Isi Perppu Pilkada yang Dikeluarkan Presiden SBY

Penulis : Sabrina Asril
Editor : Palupi Annisa Auliani

0 Responses to “Politik : Pentas Sistim Demokrasi Paket”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,062,175 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: