01
Oct
14

Politik : Kontroversi UU PilKaDa DPRD 26Sep14

Logo PARRINDO

1 ).    Irwan Ariston Napitupulu

Keputusan DPR terkait RUU Pilkada, TIDAK SAH.

Berdasarkan tata tertib DPR mengenai tata cara pengambilan keputusan yang dapat di baca di web DPR yang saya cantumkan dibawah ini, keputusan DPR terkait RUU Pilkada ternyata TIDAK SAH dikarenakan tidak memenuhi persyaratan jumlah suara yang dibutuhkan untuk dapat menjadi sebuah keputusan resmi DPR.

Pasal 277 ayat 1 mengatakan:
Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan unsur fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1), dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir.

Jumlah anggota yang hadir pada sidang RUU Pilkada tersebut adalah sebanyak 496. Dapat dilihat langsung daftar kehadiran di kesekreatriatan DPR atau bisa lihat di berita berikut ini:
http://www.antaranews.com/berita/455360/496-anggota-dpr-ri-hadiri-paripurna-ruu-pilkada

Bila mengacu pada pasal 277 ayat 1, maka keputusan baru dinyatakan SAH dan berlaku bila disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir. Bila jumlah anggota yang hadir adalah 496, maka keputusan baru dinyatakan SAH bila mendapat 249 suara.

Mengenai anggota DPR yang walkout atau meninggalkan sidang, ada diatur dalam pasal 278 ayat 3 yang mengatur demikian:
Anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

Dengan demikian, maka walaupun meninggalkan sidang, maka tetap dinyatakan telah hadir sehingga persyaratan lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir tetap berlaku yaitu dalam hal ini karena yang hadir pada daftar hadir yang resmi adalah 496 orang, maka keputusan dalam sidang DPR tersebut baru sah bila mendapatkan suara dukungan sebesar minimal 249 suara.

Suara keputusan terkait RUU Pilkada pada sidang DPR tersebut hanya mendapatkan suara dukungan sebesar 226 suara, alias hanya mencapai 45,56% suara anggota DPR yang hadir. Tidak memenuhi persyaratan tatib DPR Bab XVII pasal 277 ayat 1, dimana ketentuannya harus disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir.

Silakan penjelasan saya ini diteruskan kepada pihak terkait yang memerlukan.

Untuk Presiden SBY yang saya hormati, saya sudah coba membantu Bapak keluar dari situasi sulit di akhir masa jabatan Bapak. Mohon kiranya agar Bapak Presiden bisa memanfaatkan hal ini dengan baik dan tetap pada sumpahnya untuk berjuang mempertahankan pemilu langsung seperti yang Bapak janjikan. Semoga nama baik Bapak sebagai presiden pertama di era reformasi yang dipilih secara langsung oleh rakyat, tidak jadi cidera oleh ulah sebagian anggota DPR yang melupakan perjuangan gerakan reformasi tahun 1998.

Semoga situasi terkini bisa dikendalikan, dan keputusan DPR yang lalu pada sidang RUU Pilkada bisa dinyatakan TIDAK SAH karena tidak memenuhi tata tertib DPR dalam hal tata cara pengambilan keputusan.

salam,
Irwan Ariston Napitupulu

catatan:
Bagi yang ingin memforward penjelasan saya ini, silakan saja dilakukan secara bebas. Saya sengaja membuatnya bisa diakses secara publik.
Berikan link berikut agar ulasan yg saya tulis di atas juga bisa dibaca:

https://www.facebook.com/irwan.napitupulu/posts/10152829730624474

http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/tata-tertib/bab-17

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Presiden Tak Bisa Terbitkan Perppu Pilkada

Rabu, 01 Oktober 2014 12:27 wib | ant –

 Presiden Tak Bisa Terbitkan Perppu Pilkada Presiden Tak Bisa Terbitkan Perppu Pilkada KUPANG– Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Pilkada.

Namun, menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana Johanes Tuba Helan, Presiden tidak bisa menerbitkan perppu hanya untuk mengubah atau mengganti Undang-Undang Pilkada.

“Perppu hanya dikeluarkan untuk mengatasi keadaan darurat atau mendesak karena ada kekosongan hukum. Tidak bisa digunakan untuk mengganti atau mengubah suatu undang-undang, termasuk UU Pilkada” kata Johanes Tuba Helan, di Kupang, Rabu (1/10/2014).

Johanes mengatakan, tidak sependapat dengan sikap Presiden Yudhoyono yang ingin mengeluarkan perppu karena penetapan UU Pilkada oleh DPR pekan lalu. “Dalam pandangan hukum tata negara, lahirnya UU Pilkada tidak menimbulkan kevakuman hukum dan tidak juga ada sesuatu yang darurat yang memperlukan Perppu,” katanya.

Karena itu, sikap SBY yang akan menerbitkan perppu, dapat dianggap hanya sebagai upaya memperbaiki citra pada akhir masa jabatan dan Partai Demokrat yang mengambil keputusan “walk out” dalam paripurna pekan lalu.

Sekadar diketahui, SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat menyatakan bakal mengeluarkan Perppu Pilkada yang di dalamnya akan mengembalikan pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat.

Menurut SBY, saat ini pemerintah berpandangan sama dengan Partai Demokrat yang mendukung pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan. Dia mengakui bahwa pilkada langsung dengan perbaikan, yang diperjuangkan Partai Demokrat di DPR pada Rapat Paripurna pekan lalu tidak berhasil.

Ia mengatakan keputusan mengeluarkan perppu adalah sebuah risiko politik yang harus diambil. Namun keputusan perppu itu akan diterima atau tidak sepenuhnya tetap menjadi kewenangan DPR RI.

“Kalau DPR mendengar aspirasi rakyat yang menghendaki pilkada langsung dengan perbaikan maka ini yang harus kita ambil,” kata SBY. (ant//ugo)

 BERITA TERKAIT

Berita Lainnya

index berita lainnya »

http://news.detik.com/read/2014/09/30/182440/2705707/10/ini-bahayanya-pemilu-lewat-dprd-di-mata-kpk?991101mainnews

Selasa, 30/09/2014 18:24 WIB

Ini Bahayanya Pemilu Lewat DPRD di Mata KPK

Herianto Batubara – detikNews
Halaman 1 dari 2

Jakarta – Sejak disahkan, gelombang penolakan terhadap pemilu lewat DPRD terus bermunculan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri telah menganalisis, bahwa ada bahaya dan ancaman dari pilkada tak langsung. Apa saja?

“Ada 313 kepala daerah yang terkena kasus korupsi. DPRD yang terkena kasus korupsi itu sekitar 3.000-an per 10 tahun. Kalau ada 3.000 lebih, itu artinya per tahun 300. Jadi, jumlah anggota dewan yang terkena kasus korupsi itu 10 kali lipat dari kepala daerah yang kena kasus korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Pernyataan tersebut disampaikan Bambang di Kantor Badan Pertanahan Nasional, di Jalan Sisingamangaraja No 2, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Selasa (30/9/2014).

“Kalau kita menyerahkan kewenangan kepada lembaga yang terlibat kasus korupsi jumlahnya 10 kali lipat, pertanyaannya, apakah kita meyakini bahwa proses pemilukada tidak langsung itu tidak menjadi proses korupsi yang akan berkesinambungan?,” sambung Bambang.

Kata Bambang, di pilkada langsung memang sering ditemukan politik uang dari calon kepala daerah kepada para pemilihnya. “Tapi paling pemilihnya dibayar berapa sih? Paling Rp 50-100 ribu dan itu hanya sekali,” ujar Bambang.

“Tapi kalau pemilihan itu dilakukan oleh anggota dewan, maka yang potensial disuap adalah anggota dewan. Dan apakah itu (suap) hanya Rp 50 atau 100 ribu? Nggak. Apakah cuma sekali? Nggak,” jelas Bambang.

Bambang mengatakan, Pilkada Langsung tidak ada hubungannya dengan tingginya praktek korupsi. Hal ini tertuang dalam kajian KPK selama ini.Next

 

Selasa, 30/09/2014 18:24 WIB

Ini Bahayanya Pemilu Lewat DPRD di Mata KPK

Herianto Batubara – detikNews
                                                                                              Halaman 2 dari 2

“Begitu kami mengkaji, pasal-pasal dakwaan dan fakta-fakta yang dijadikan dasar dakwaan itu, 81 persen mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi sesuai pasal 2 dan 3. Jadi tidak ada hubungan langsung antara pemilihan kepala daerah dengan tindak pidana korupsi,” ujar Bambang.

Bambang mengambil contoh kasus Gubernur Riau Annas Maamun yang diciduk KPK dan menjadi tersangka atas kasus suap alih fungsi hutan. Kata Bambang hal itu tidak ada kaitannya dengan pilkada langsung.

“AM menerima suap karena pengalihan lahan. Its nothing to do with direct election. Nggak ada. Adalagi misalnya, Bupati Karawang AS. AS berkaitan dengan dia menahan surat izin yang harusnya dikeluarkan oleh dia dalam kapasitas sebagai kepala daerah untuk perizinan pembangunan mal. Itu nggak ada urusannya dengan pemilihan langsung,” ujar Bambang.

Kata Bambang, mayoritas para kepala daerah yang terjerat pada umumnya melakukan penyalahgunaan wewenang. Tindak kejahatan itu dilakukan setelah seorang kepala daerah menduduki jabatannya.

“Misalnya Hambit Bintih, ternyata dia urusannya suap. Tapi suap apa? Menyuap hakim dalam perkara sengketa pemilu kada, bukan pemilu kadanya,” ucap Bambang.

__._,_.___

Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>

On 09/30/2014 10:34 PM, Awind wrote:

http://sinarharapan.co/news/read/1409308834/memilih-keputusan-politik

dok / SH

Ilustrasi.

Persaingan antarkelompok lebih menonjol dibandingkan aspek kerja sama.

Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dibangun untuk mencari pemecahan terhadap masalah efektivitas pemerintah daerah (pemda) menggunakan pendekatan seleksi kepala daerah. Pilkada secara langsung setelah berjalan selama 10 tahun, kemudian ditemukan persoalan tata hubungan kerja antara kepala daerah pada sistem presidensial.

Naskah akademik RUU Pilkada merekomendasikan kedudukan gubernur sebagai kepala daerah perlu kembali didudukkan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan fungsi dekonsentrasi. Sementara itu, bupati dan wali kota juga perlu didudukkan kembali untuk melaksanakan fungsi desentralisasi.

Di samping itu, seleksi kepala daerah diperumit masalah sinergi antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah apabila pemilihannya dijadikan dalam satu paket. Hal itu dimungkinkan pada pasangan calon yang berasal dari koalisi partai politik.

Namun, harapan untuk membangun kompetisi dalam praktik di lapangan pada banyak kasus ternyata sulit diwujudkan. Misalnya, pada hubungan kerja era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Rupanya pendekatan ilmu manajemen strategis dalam bentuk harapan untuk terjadinya pembentukan hubungan kompetisi itu kalah kuat dibandingkan kekokohan aplikasi ilmu politik dan ilmu sumber daya manusia.

Persaingan antarkelompok lebih menonjol dibandingkan aspek kerja sama antar dan dalam kelompok. Akibatnya, masalah disorganisasi lebih mengemuka dalam praktik di lapangan dibandingkan efektivitas sinergi antara pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mencapai tujuan organisasi pemda secara efektif.

Paradigma di atas dijadikan sebagai strategi yang mengoreksi dampak negatif pilkada langsung. Paradigma tadi juga diperumit kegagalan untuk menjauhkan dari penyakit kronis korupsi. Tercatat 80 persen kasus terkait korupsi kepala daerah, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dihadirkan untuk mencegahnya melalui penegakan hukum antikorupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Alibi justru karena keberadaan KPK, temuan pidana korupsi dan pencucian uang justru mempunyai magnitude yang besar. Alibi lain adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak menggunakan jurus sanksi hukuman seumur hidup, hukuman mati, dan sulitnya mencabut hak politik terdakwa.

Akan tetapi, alibi-alibi tadi tidak mampu menafikan kelahiran ilmu ekonomi politik. Ilmu tersebut telah diadopsi di Indonesia sekitar tahun 1970. Tahun yang jauh dari kelahiran KPK.

Ketika itu ilmu ekonomi politik menjadi semakin populer ketika terungkapnya skandal korupsi pengadaan satelit Palapa, kasus korupsi dana Bulog, dan seterusnya. Ini membukakan mata dan mempertajam telinga tentang keberadaan korupsi sebagai penyakit bawaan yang bersifat kronis menjangkiti lintasan kegiatan ekonomi maupun politik.

Sesungguhnya masalah korupsi dan kegagalan pembentukan strategi kompetisi itu di dunia nyata pada kasus seleksi kepala daerah telah ditemukan pada era sejarah Romawi kuno. Karena itu, persoalan yang dibangkitkan dalam naskah akademik RUU Pilkada di atas tidak dapat dipandang sebelah mata.

Ketika agama baru diyakini sudah tidak ada lagi saat ini, kebaruan yang relevan adalah menggunakan taktik hijrah, yakni pembaruan agama dengan berharap dari penggiatan ormas Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain sesuai agama dan keyakinannya masing-masing.

Namun, kegiatan korupsi yang mencemari pilkada langsung maupun tidak langsung melalui DPRD ini tidak memandang bulu. Itu disebabkan pegiat agama pun terjangkiti penyakit kronis korupsi pula.

Oleh karena itu, pilihan keputusan politik pilkada adalah dengan cara melokalisasikan kegiatan korupsi secara masif dari kegiatan pilkada langsung untuk kembali ke pemilihan oleh DPRD. Strategi retreat ini terpaksa dilakukan, sebagaimana ketika itu strategi pilkada langsung dibangun sedemikian heroik, ternyata melupakan keganasan atas cemaran dari potensi membesarnya kegiatan pertukaran antara suara dengan uang dan hadiah natura.

Implikasi cemaran tersebut adalah meningkatnya kegiatan pertukaran antara katebelece perizinan dengan gadai dana kampanye maupun sebagai jalan pintas untuk meningkatkan kapitalisasi modal perseorangan dan kelompok.

Apabila musyawarah mufakat secara aklamasi gagal dilakukan dalam sidang paripurna DPR, opsi keputusan politik secara ekstrem itu sesungguhnya ada dua. Pertama, pilkada langsung dengan perbaikan, dan pilkada tidak langsung oleh DPRD dengan perbaikan.

Dengan memperhatikan kekokohan hukum small number, manfaat lebih besar yang diterima per orang yang berjumlah sedikit itu berpeluang lebih efektif dibandingkan insentif dari manfaat perjuangan pada jumlah orang banyak yang akan diterima per orang dalam memperjuangkan suatu opsi kebijakan. Jadi, opsi pilkada secara tidak langsung oleh DPRD dengan perbaikan itu lebih mungkin diimplementasikan.

Kemudian upaya mengarantinakan anggota DPR untuk memurnikan potensi pertukaran suara dengan janji-janji politik, maupun pertukaran lainnya adalah tindakan prasyarat demi membangun kemurnian independensi dalam memilih keputusan politik.

Namun, independensi itu terkondisikan dependensi loyalitas kepada ketua umum parpol dan timbangan arah perubahan dalam konstelasi politik, di antara koalisi Jokowi-Jusuf Kalla dengan Koalisi “permanen” Merah Putih, ketika kontrak politik koalisi Kabinet Yudhoyono telah di ujung salam perpisahan.

Betapa politik recall telah berfungsi menata independensi anggota yang memilih keputusan politik berbeda itu terlihat telanjang pada mekanisme pemungutan suara secara terbuka. Dalam hal ini, kekokohan antara kekuatan taktik kompetisi dan kooptasi kembali diuji dalam kegiatan pemilihan keputusan RUU Pilkada pada sidang paripurna DPR.

*Penulis adalah Peneliti Indef dan Dosen Universitas Mercu Buana

Sumber : Sinar Harapan

__._,_.___

Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>

SBY Jawab Kemarahan Netizen di @SBYudhoyono

TEMPO.CO, Jakarta – Hampir sepekan para netizen di Twitter meluapkan kemarahan kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Mereka marah karena Presiden SBY dinilai plinplan dalam menentukan keputusan saat pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Munculnya #ShameOnYouSBY, #ShameByYou, #ShameByYouAgainSBY, dan #WelcomeMrLiar yang sempat menjadi trending topic di Twitter selama beberapa hari setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU Pilkada menjadi penanda kemarahan itu. (Baca: SBY Pastikan Teken UU Pilkada)

Hari ini, Rabu, 1 Oktober 2014, SBY menjawab kemarahan netizen itu melalui akun Twitternya @SBYudhoyono. »Saya tangkap dan pahami kemarahan publik dan media dalam lima hari ini. Izinkan saya 5 menit saja untuk menjawab,” cuit SBY. (Baca: Eks Hakim MK : Presiden Pilihan MPR Bakal Diktator)

SBY menegaskan bahwa dirinya dan Partai Demokrat tidak setuju dengan pemilihan kepala daerah tidak lanngsung. Menurut SBY, pemilihan tersebut hanya akan menimbulkan politik uang yang jauh lebih besar dan politik bagi kursi. (Baca: SBY Mau Batalkan UU Pilkada, Mahfud: Itu Sia-sia)

“Posisi saya sangat jelas: Saya tidak pilih Pilkada oleh DPRD, karena kemungkinan politik uang akan jauh lebih besar,” cuit @SBYudhoyono. Menurut SBY, dengan disahkannya UU Pilkada, yang akan mengusulkan dan diuntungkan hanyalah partai-partai besar. (Baca juga: Perppu Pilkada SBY Dinilai Blunder)

Sayangnya, usaha SBY untuk mengklarifikasi langkahnya kepada netizen tak bersambut baik. Beberapa pengguna Twitter malah balik ‘menyerang’. “Ya kalau tahu begitu, kenapa malah walk out Pak?” cuit akun @SetraNugroho kepada akun @SBYudhoyono beberapa jam yang lalu. »Draf dari pemerintah sendiri usulannya dua opsi Pak. Kalau tidak setuju sama sekali kenapa harus kasih pilihan,” cuit akun @gitaputrid.

Dalam tweet berikutnya, SBY mengatakan tengah berupaya menjegal UU Pilkada dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). “Salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang,” kata SBY

DEVY ERNIS

Topik terhangat:

Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:

Tak Penuhi Kuorum, UU Pilkada Tak Sah

Saran Yusril ke Jokowi Dianggap Jebakan Batman

Yusril Beri ‘Pencerahan’ ke SBY dan Jokowi Soal UU Pilkada

Advertisements

0 Responses to “Politik : Kontroversi UU PilKaDa DPRD 26Sep14”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,193,692 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: