30
Sep
14

PilPres di MPR, Pintu Menuju Kediktatoran [KONTRAS]

http://www.tempo.co/read/news/2014/09/29/078610539/Pilpres-di-MPR-Kontras-Pintu-Menuju-Kediktatoran

Senin, 29 September 2014 | 15:18 WIB

Pilpres di MPR, Kontras: Pintu Menuju Kediktatoran

Pilpres di           MPR, Kontras: Pintu Menuju Kediktatoran  

Sejumlah Tim Kuasa Hukum pihak terkait (Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla) melambaikan tangan ke arah awak media usai mendengarkan putusan perselisihan hasil Pilpres di Gedung MK, Jakarta, 21 Agustus 2014. MK memutuskan menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Prabowo-Hatta. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan wacana Koalisi Merah Putih menggulirkan kembali pemilihan presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan hal yang dipaksakan. (Baca: Koalisi Prabowo Usulkan Pilpres oleh MPR Lagi)

Apalagi, ujar Haris, wacana itu mencuat seusai Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang menetapkan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. “Ini jalan menuju suatu (pemerintahan) diktatorial,” kata Haris kepada Tempo di depan Istana Negara, Senin, 29 September 2014. (Baca: 2 Alasan Lucu Soal SBY Gugat UU Pilkada)

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir mengatakan pemilihan langsung adalah produk Barat. Menurut dia, demokrasi di Indonesia diwakilkan kepada parlemen. “Kalau perlu, presiden dipilih kembali lewat MPR,” ujarnya pada 12 September 2014. (Baca: ‘SBY Kecewa UU Pilkada, tapi Rakyat Tidak Bodoh’)

Herman beralasan, pemilihan presiden 2014 banyak menimbulkan konflik yang berujung terpecah-belahnya persatuan bangsa. “Kalau pemilihan presiden langsung menimbulkan konflik, saya pikir harus dicabut,” ujarnya. (Baca: 5 Argumen DPR Soal Pilkada DPRD yang Terbantahkan dan UU Pilkada, Netizen Minta SBY Stop Bersandiwara)

Adapun hasil voting dalam Rapat Paripurna DPR Jumat pekan lalu menyepakati pilkada oleh DPRD. Fraksi-fraksi pendukung pilkada oleh DPRD, yakni PAN, PKS, PPP, Golkar, dan Gerindra, menang dengan 256 suara. Sedangkan PDIP, PKB, dan Hanura yang mendukung pilakda langsung oleh rakyat memperoleh 135 suara. (Baca: Membaca Tujuan Akhir UU Pilkada Versi Prabowo)

TRI SUSANTO SETIAWAN

Ini saran Yusril untuk SBY & Jokowi agar UU Pilkada tak berlaku

Reporter : Ya’cob Billiocta | Senin, 29 September 2014 22:47

Ini saran Yusril untuk SBY & Jokowi agar UU Pilkada tak berlaku

Yusril. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jepang. Yusril diminta pendapat oleh SBY terkait RUU Pemerintahan Daerah, khususnya soal pemilihan kepala daerah.

“Saran saya SBY tidak usah tandatangani dan undangkan RUU tersebut sampai jabatannya habis,” kata Yusril dalam akun Twitternya, Senin (29/9).

Dengan skenario demikian, maka UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang masih tetap sah dan berlaku. Otomoatis, mekanisme pemilihan kepala daerah tetap diselenggarakan secara langsung oleh rakyat.

“Dengan tetap berlakunya UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang, maka pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat,” kata Yusril.

Usai pertemuan, Yusril juga diminta SBY untuk menghubungi presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), membahas skenario tersebut.

“Pada intinya Presiden terpilih Joko Widodo dapat memahami jalan keluar yang saya sarankan, yang saya anggap terbaik bagi semua pihak,” lanjutnya.

Saran Yusril yang diterima Jokowi adalah terkait tidak perlunya menandatangani dan mengundangkan RUU Pilkada.

“Sebab Presiden baru tidak ikut membahas RUU tersebut. Dengan demikian, presiden baru dapat mengembalikan RUU tersebut ke DPR untuk dibahas lagi.”

“Intinya Presiden gunakan Pasal 20 ayat 5 UUD 1945,” sambung Yusril.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kyoto, Jepang, SBY didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Seskab dan Dubes RI untuk Jepang.

Baca juga:
Diserang habis-habisan, SBY dibela keluarga
Kontroversi Amien Rais dari zaman Pilpres sampai UU Pilkada
Effendi Simbolon: Gaya politik Koalisi Merah Putih gerombolan!
Demokrat: Jika pilih pilkada langsung, kenapa tak ikut walk out?

JK nilai SBY serba salah, tak mungkin gugat UU Pilkada ke MK

Reporter : Sri Wiyanti | Senin, 29 September 2014 18:31
JK nilai SBY serba salah, tak mungkin gugat UU Pilkada ke MK

jokowi-jk umumkan struktur kabinet. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com – Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK) menilai tidak mungkin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan uji materi atau judicial review Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Alasannya, lantaran utusan pemerintah, yakni Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, telah menyetujui undang-undang tersebut.

“(SBY gugat UU Pilkada ke MK) Tidak mungkinlah, karena utusan pemerintah sudah setuju, menurut Gamawan. Bagaimana bisa presiden menggugat sementara pemerintah sudah setuju?” tutur JK di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9).

JK menilai, pengajuan judicial review UU Pilkada seharusnya dilakukan oleh rakyat, meski diakui SBY juga bisa mengajukan judicial review apabila menempatkan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

“Jadi harus rakyat, bukan presiden. Dia (SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat) juga ada, tapi mesti rakyat saja,” tutur JK.

JK melihat posisi SBY serba salah. Satu sisi SBY merupakan pucuk pemerintahan, disisi lain SBY merupakan ketua umum partai yang mewakili suara rakyat.

“Kita lihat sajalah. Beliau kan serba salah ya,” tutup JK.

[ian]

Lengser, SBY bakal tinggalkan warisan utang Rp 2.532 triliun

Reporter : Juven Martua Sitompul | Senin, 29 September 2014 17:15

Lengser, SBY bakal tinggalkan warisan utang Rp 2.532 triliun
SBY pidato. ©2013 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com – Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan meninggalkan warisan utang sebesar Rp 2.532 triliun. Utang itu berasal dari pinjaman luar negeri selama pemerintahan SBY.

“Pada tahun 2014, utang Indonesia sebesar Rp 2.532 triliun,” kata Uchok dalam acara diskusi bertajuk ‘Implikasi ekonomi politik utang rezim SBY terhadap rezim Jokowi dan anak cucu bangsa’, di Galery Cafe, Jakarta, Senin (29/9).

Maka, tambah dia, jika Indonesia ingin melunasi utang yang begitu besar itu setiap warga negara dapat dikenakan beban sebesar Rp 10.042.659.

Tak hanya itu, Uchok juga mengatakan bahwa kenaikan utang pada pemerintahan SBY dari 2013 ke 2014 mencapai Rp 157 triliun.

“Karena setiap tahun APBN selalu defisit, setiap tahun juga Indonesia harus mencari pinjaman untuk menutupi defisit,” ucapnya.

Uchok pun menilai di masa pemerintahan mendatang, pemerintah harus mengurangi pengeluaran anggaran yang dinilai tidak produktif. Hal itu dilakukan guna menutup defisit APBN.

“Kalau kita ingin mengetatkan ikat pinggang atau anggaran itu bisa dilakukan, seperti anggaran fasilitas untuk pejabat, perjalanan dinas, belanja operasional, makan minum untuk tamu. Itu bisa diperkecil atau dihilangkan tiap kementerian,” tutupnya.

[bal]
FOLLOW
Senin, 29 September 2014 16:01:00

Wamenkum HAM Denny Indrayana mengaku sedang melakukan kajian bagaimana caranya agar UU Pilkada tidak diberlakukan.

Senin, 29 September 2014 15:28:27

JK mengatakan, sejak dulu dia mendukung pelaksanaan pilkada langsung dan serentak.

Senin, 29 September 2014 15:25:51

Fuad Bawazier: Kondisi perekonomian nasional saat ini tidak sebagus yang diucapkan pemerintah.

Senin, 29 September 2014 14:52:44

Menurut Hamdan, dalam masalah yang disebutnya sebagai kasus kenegaraan itu bukanlah yang pertama.

Senin, 29 September 2014 14:40:26

Mereka menuding Presiden SBY telah berbohong kepada publik dengan berpura-pura mendukung Pilkada langsung.

Senin, 29 September 2014 14:12:59

Joko Widodo ditantang turun tangan langsung mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia.

Senin, 29 September 2014 13:59:06

Gelar itu diberikan langsung oleh Rektor Universitas Ritsumeikan, Prof Kifoyumi Kawaguchi.

Selasa, 30 September 2014 11:30:21

Massa Bara JP membawa piala raksasa dan keranda mayat sebagai simbol penghargaan terhadap SBY.

Selasa, 30 September 2014 11:28:53

Tidak wajar apabila SBY seolah mencari berbagai jalan untuk menolak RUU yang opsinya didukung oleh menterinya sendiri.

Selasa, 30 September 2014 11:13:10

Puluhan massa itu juga menolak keras SBY jadi Sekjen PBB dan meminta KPK segera menangkap Ibas.

Selasa, 30 September 2014 10:49:03

Jokowi bisa dipersalahkan secara konstitusi karena tidak menandatangani UU yang telah disahkan DPR.

Selasa, 30 September 2014 10:03:47

Walau acara penghadangan batal, Bara JP tetap akan menggelari SBY sebagai bapak antidemokrasi.

Selasa, 30 September 2014 09:42:59

Belasan WNI itu juga merasa kesal dengan SBY karena tak bisa apa-apa soal mekanisme Pilkada lewat DPRD.

Selasa, 30 September 2014 09:11:20

“Sekarang pada konyol dikasih nasehat percuma, bego dan keras kepala,” ucap mantan menteri keuangan era Soeharto ini.

Selasa, 30 September 2014 08:06:00

Partai pimpinan SBY itu dinilai bermuka dua.

Selasa, 30 September 2014 07:35:00

Banyak menuding aksi Demokrat walk out saat paripurna DPR yang membahas RUU Pilkada, berdasarkan instruksi SBY.

Selasa, 30 September 2014 04:03:47

SBY menyatakan sedang menyusun taktik baru buat melawan pengesahan UU Pilkada.

Selasa, 30 September 2014 03:46:57

SBY mengontak Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva buat mencari celah apakah ada cara lain supaya dia bisa menolak.

Selasa, 30 September 2014 01:57:44

“Enggak ada yang penting. Biasa saja soal perjalanan. Kan enggak ada yang gawat,” kata Syarief.

Selasa, 30 September 2014 01:49:25

Wapres Boediono dan sejumlah menteri ikut rapat.

Senin, 29 September 2014 22:47:26

Masih ada harapan pilkada diselenggarakan langsung.

Senin, 29 September 2014 18:31:08

JK menilai bagaimana mungkin SBY menggugat ke MK, sementara Mendagri yang mewakili peme



0 Responses to “PilPres di MPR, Pintu Menuju Kediktatoran [KONTRAS]”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,062,175 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: