29
Sep
14

Politik : Presiden Bisa Veto RUU PILKADA

Jika Tidak Setuju, SBY Bisa Veto RUU Pilkada


Minggu, 28 September 2014
alt
JAKARTA- Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebenarnya memiliki hak veto yang bisa digunakan untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-undang Pilkada menjadi Undang-undang. Hal ini disampaikan pengamat konstitusi, Hermawanto kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (28/9).
“Jika benar Presiden tidak setuju RUU Pilkada di sahkan maka seharusnya Presiden menggunakan Hak Veto-nya untuk menolak pengesahan RUU Pilkada tersebut,”  ujarnya.
Menurut alumni Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta ini menjelaskan bahwa ketentuan ini berdasarkan pada makna Pasal 20 ayat 5 UUD 1945 dengan kata-kata ‘yang telah disetujui bersama’.
 
__._,_.___

Jokowi dorong masyarakat gugat UU Pilkada

Sabtu, 27 September 2014 20:45 WIB |
Pewarta: Wira Suryantala
Jokowi dorong masyarakat gugat UU Pilkada

Paripurna RUU Pilkada — Anggota dewan memprotes pimpinan sidang saat rapat paripurna dengan agenda pembahasan pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9). Kericuhan terjadi saat pembahasan RUU Pilkada. (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)

“Bayangkan saja kalau tidak ada pilkada langsung, saya tidak mungkin jadi wali kota, gubernur, dan presiden”

Denpasar (ANTARA News) – Presiden terpilih Joko Widodo mendorong seluruh elemen masyarakat untuk menggugat hasil keputusan rapat paripurna RUU Pilkada melalui DPRD ke Mahkamah Konstitusi.

“Saya mendorong masyarakat untuk menggugat RUU Pilkada melalui DPRD itu, karena yang dirugikan adalah rakyat,” katanya seusai melakukan pertemuan dengan aktivis 98 di Denpasar, Sabtu.

Dia menilai bahwa pilkada langsung itu sangat baik karena kedaulatan ada di tangan rakyat. “Bayangkan saja kalau tidak ada pilkada langsung, saya tidak mungkin jadi wali kota, gubernur, dan presiden,” ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo itu yakin bahwa rakyat lebih cenderung melakukan Pilkada Langsung daripada Pilkada melalui DPRD.

“Mari kita tunggu hasil keputusan MK (Mahkamah Konstitusi),” ujarnya.

Sekjen aktivis 98, Adian Napitupulu, juga ikut mendorong masyarakat untuk menggugat RUU Pilkada melalui DPRD dan menunggu hasil keputusan MK. “Jika hasil keputusan MK tidak memihak rakyat (tetap Pilkada melalui DPRD) maka kami akan melakukan aksi,” ujarnya.

Tanggapannya itu mendapat sambutan dan dukungan dari sejumlah aktivis yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Dia menegaskan bahwa acara Konsolidasi Nasional Aktivis 98 bukan pertemuan partai, tetapi pertemuan untuk membahas langkah-langkah strategis aktivis tersebut dalam lima tahun ke depan.

Sementara itu, sejumlah ormas di beberapa provinsi di Indonesia telah melakukan aksi menolak pembahasan RUU Pilkada melalui DPRD karena dianggap tidak mewakili kepentingan masyarakat kecil.

Sebelumnya, rapat paripurna DPR-RI pada Jumat (26/9) dini hari, akhirnya menyetujui RUU Pilkada dengan opsi pilkada dikembalikan pada DPRD setelah diputuskan melalui mekanisme voting di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Hasil voting tersebut dimenangkan oleh fraksi-fraksi koalisi merah putih dengan jumlah suara sebanyak 226, sedangkan fraksi dalam koalisi Indonesia Hebat dengan tambahan 17 suara dari fraksi Partai Golkar dan Fraksi Demokrat akhirnya memperoleh 135 suara.

Pimpinan rapat paripurna menetapkan hanya dua opsi untuk divoting, yakni opsi pertama pilkada secara langsung serta opsi kedua pilkada dikembalikan ke DPRD. -WRA/B/I007/I007) 27-09-2014 18:46:14
Editor: Ella Syafputri
__._,_.___

Posted by: iwamardi <iwamardi@yahoo.de>

Terungkap, seseorang yang diutus SBY temui Tuan A dari PDIP

Merdeka.com 

MERDEKA.COM. Presiden SBY mengaku telah berupaya keras untuk memperjuangkan agar RUU Pilkada disahkan dengan memasukkan 10 syarat yang diajukan Partai Demokrat. SBY bahkan mengaku mengutus seseorang untuk menemui pimpinan DPR yang disebutnya ‘Tuan A’ yang kebetulan berasal dari PDIP.

Siapa yang diutus SBY dan siapa yang ditemui tersebut akhirnya terungkap. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengaku mendapat telepon dan utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yakni Djoko Suyanto terkait pengesahan RUU Pilkada. Namun, telepon itu tak berarti apa-apa sebab Fraksi Partai Demokrat sudah menyatakan walk out.

Baca juga:
SBY mengaku utus bertemu tuan A dari PDIP, tapi tak direspon

Pramono mengatakan, Djoko menelepon dirinya pada pukul 01.00 WIB. Namun, pada saat itu, Demokrat sudah menyatakan diri untuk tidak mengambil keputusan dalam paripurna pengesahan RUU Pilkada.

“Saya sudah ditelepon Djoko Suyanto pada jam 1 pagi, voting sudah hampir selesai jadi tidak mungkin Partai Demokrat ikut voting,” ungkap Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/9).

Dia menjelaskan, 10 syarat yang diminta Demokrat padahal sudah disetujui oleh Fraksi PDIP, Hanura dan PKB. Dengan begitu, pilkada langsung bakal menang. Meskipun, ada beberapa yang belum terakomodir di dalam pasal, Pramono menambahkan, hal itu bisa dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nantinya.

“Saya yakin pilkada langsung akan menang. Mengenai 10 poin tadi bisa dituangkan dalam PP. Maka keinginan SBY dan publik akan terakomodir,” jelas dia.

Pramono menduga, SBY tidak mendapatkan laporan yang komplet terkait suasana dalam forum lobi sebelum pengesahan RUU Pilkada.

“Saya menduga SBY tidak mendapat informasi sebenarnya ada orang yang bermain mendisinformasi pada SBY. Bagaimana posisi SBY di YouTube dan press realese beliau benar-benar tidak tahu,” kata Politikus senior PDIP ini.

Pramono tak mau berpolemik soal siapa yang sengaja tidak memberikan seluruh informasi kepada SBY. Namun dia menjelaskan, bahwa PDIP sudah setuju dengan opsi Demokrat yakni pilkada langsung dengan 10 syarat.

“Saya tidak tahu dan tidak mau tahu (siapa orang itu). Bahkan sebelum Demokrat walk out, Mbak Puan sempat komunikasi dengan Syarief. Dia mengatakan bahwa PDIP setuju dengan semua opsi Demokrat,” pungkasnya.

Baca juga:
Ungkap inisiator walk out, Demokrat panggil Pasek dan Ruhut
SBY diminta pertimbangkan dekrit soal RUU Pilkada
Telepon Ketua MK, SBY konsultasi soal RUU Pilkada
Gelar Doktor HC bidang demokrasi untuk SBY sangat menyakitkan
‘SBY dan Ibas dalang pilkada via DPRD’

Baca Berita Selanjutnya:
Jokowi: Jangan dipikir blusukan itu hanya main-main
[FOTO] Dua Lamborghini polisi mejeng di Mal Kelapa Gading
Benyamin dilecehkan YKS, rapper Kojek dongkol
Pemred Obor Rakyat: Yang beredar itu contoh, kami cuma tes pasar
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

http://news.detik.com/read/2014/09/28/161905/2703551/10/pilkada-lewat-dprd-indonesia-dinilai-bisa-lebih-rusak-dari-zaman-orba?9922022

 

Minggu, 28/09/2014 16:19 WIB

Pilkada Lewat DPRD, Indonesia Dinilai Bisa Lebih Rusak dari Zaman Orba

Ayunda W Savitri – detikNews

Diskusi (Ayu/detikcom)

Ramai-ramai Menolak ‘Pilkada DPRD’

Jakarta – Reaksi keras menentang pemilihan kepala daerah melalui DPRD dalam UU Pilkada yang disahkan DPR, terus dilontarkan berbagai elemen masyarakat. Tokoh agama dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susetyo, menilai mekanisme Pilkada melalui DPRD akan melahirkan zaman Orba jilid 2 yang bahkan bisa jadi lebih buruk.

“Kita mengancam ke depan munculnya terani demokrasi, kekuatan kapital mendikte keputusan dan menghabiskan daulat rakyat. (Sistem negara) Kita bisa lebih rusak daripada zaman Orba,” ujar Romo Benny yang juga tergabung dalam Kelompok Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI).

Hal itu dia ungkapkan dalam diskusi bertemakan ‘Ditemukan: Dalang Pilkada Tak Langsung dari Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia’ di Restoran Tong Tji, Jalan Menteng Raya, Jakpus, Minggu (28/9/2014).

Benny menilai jika partai politik ‘bermain api’ dengan kapitalisme materi, maka bisa-bisa seorang preman yang akan menduduki kursi pemimpin daerah kelak.

“Ketika kapital berselingkuh dengan partai maka dia hanya melindungi kepentingannya saja. Tidak akan muncul seperti Jokowi, Ahok, Ridwan Kamil, Risma dan lain-lain. Preman nanti menjadi bupati dan gubernur,” lanjutnya.

Dia mengatakan, rakyat saat ini sudah melek politik dan semakin pintar melihat mana yang benar atau tidak. Tak ayal, Benny melihat dengan dirampasnya hak memilih rakyat melalui Pilkada via DPRD memicu kemarahan yang menggebu.

“Dikit-dikit ke MK ini menunjukkan rakyat tidak diam dan ini harus dibaca oleh hakim MK. Puncak kemarahan rakyat itu sekarang, parpol pendukung Pilkada tidak langsung akan dihukum (nantinya oleh rakyat),” kata pria yang mengenakan kemeja motif garis-garis tersebut.

“SBY bertanggungjwab terhadap demokrasi yang selama ini dibangunnya. Kalau demokrasi sudah mati dan dikubur lantas apa gunanya dia mengatakan kecewa serta mau mengajukan ke MK,” sambungnya.

Baik Benny maupun Ketua Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, meminta agar Presiden SBY jangan lagi menambah panjang episode drama ini. Sebab bukan hanya rakyat saja yang lelah melihatnya, tetapi juga negara yang dicabik-cabik konstitusinya.

“Kalau kita lihat soal drama politik ini sangat telanjang, SBY dan Partai Demokrat melakukan drama gagal. Ini penghinaan terhadap rakyat seolah seperti keledai yang bisa ditipu. Ini puncak kejahatan yang luar biasa,” tutur Sri.

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

Membaca Tujuan Akhir UU Pilkada Versi Prabowo

Membaca Tujuan Akhir UU Pilkada Versi Prabowo

Calon Presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto tiba menghadiri Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai KPU di Hotel Bidakara, Jakarta (3/6). Deklarasi ini mengharapkan masa kampanye Capres dan Cawapres berlangsung tertib dan aman seperti tertuang dalam peraturan KPU nomor 16 tahun 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, mengatakan dalam lima tahun ke depan, ada peluang presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Peluang ini terbuka setelah Rancangan Undang-undang Pilkada tak kangsung berhasil diluluskan di rapat paripurna oleh Koalisi Merah Putih. (Baca: UU Pilkada, Netizen Minta SBY Stop Bersandiwara)

“Jika dalam lima tahun ini koalisi merah putih menguasai DPRD, menguasai kepala daerah, menguasai MPR, maka mudah sekali mengandamen UUD 1945. Jadi rakyat nanti tidak sadar di-bully oleh MPR,” kata Hayono seusai diskusi di Restoran Rarampa, Sabtu, 27 September 2014. (Baca: Pilkada, PPP: Demokrat Mainkan Skenario Prabowo)

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, membenarkan peluang itu. Menurut dia, tujuan akhir politik Koalisi Merah Putih yang mengusung calon presiden Prabowo Subianto, memang bukan hanya Pemilukada. (Baca: Pengamat: RUU Pilkada Balas Dendam Kubu Prabowo)

“Bukan mustahil pemilu presiden nanti (tak dipilih langsung oleh rakyat),” kata Ikrar. Alasannya, menurut dia, Prabowo tahu persis, sulit bagi dia untuk terpilih lagi dalam pemilihan umum langsung oleh rakyat. (Baca: Sindir Ahok, Prabowo: Kutu Busuk, Kutu Loncat?)

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, gembira dengan disahkannya Revisi Undang-Undang Pilkada. “Cukup menegangkan, tetapi cukup membanggakan, saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo saat membuka acara Silaturahmi dan Orientasi Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Koalisi Merah Putih di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat, 26 September 2014. (Baca:
Prabowo Senang Pilkada Langsung Dihapus)

Karena itu, Prabowo menyatakan salut dan bangga serta menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada anggota DPR dari Koalisi Merah Putih yang berjuang menggolkan RUU Pilkada. “Saya bangga kepada pelaku Koalisi Merah Putih di parlemen yang gigih dan memperlihatkan bahwa Koalisi Merah Putih adalah koalisi yang riil, nyata, solid, serta punya komitmen kepada idealisme dan ideologi.” (Baca juga: Prabowo Kumpulkan Koalisi Bahas RUU Pilkada)

FEBRIANA FIRDAUS | PRIHANDOKO

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | Parkir Meter | IIMS 2014

Berita terpopuler lainnya:
UU Pilkada Tak Berlaku di Empat Daerah Ini
PPP Sebut 3 Kesalahan Vital Koalisi Jokowi-JK
Istri Gus Dur: Nikah Beda Agama Lebih Baik dari…

Ketua MPR: Agenda Reformasi Dibajak Wakil Rakyat!

http://news.detik.com/read/2014/09/28/161132/2703536/10/pilkada-dprd-bunuh-demokrasi-karangan-bunga-akan-ditebar-di-depan-istana?9911012

 

Minggu, 28/09/2014 16:11 WIB

Pilkada DPRD ‘Bunuh’ Demokrasi, Karangan Bunga Akan Ditebar di Depan Istana

Ayunda W Savitri – detikNews

Ramai-ramai Menolak ‘Pilkada DPRD’

Jakarta – Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI) berkabung atas matinya demokrasi akibat dikabulkannya mekanisme pilkada dikembalikan ke DPRD. Oleh karena itu, kelompok yang secara lantang menolak Pilkada tidak langsung tersebut akan mengirim karangan bunga ke Istana Negara besok sebagai simbol duka cita.

“Besok kita di depan Istana Negara jam 13.00 WIB siang melakukan aksi berkabung dan mengirim bunga sebagai ucapan bela sungkawa,” ujar aktivis sekaligus pendiri Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti di Restoran Tong Tji, Jl Menteng Raya, Jakpus, Minggu (28/9/2014).

Hal ini dikarenakan kekecewaan yang amat sangat dalam terhadap kehidupan berdemokrasi di Indonesia yang tengah diobrak-abrik sejumlah pihak. Menurutnya, DPRD bukan merupakan wajah perwakilan rakyat sehingga tidak memiliki hak untuk menunjuk dan mengangkat kepala daerah karena posisi mereka sejajar.

“DPRD itu bukan wajah perwakilan publik, tapi perwakilan partai. Kalau MPR itu perwakilan publik dan partai. Sekarang bagaimana kelompok partai bernama DPRD diberi kewenangan? Mereka kan cuma dipilih 50 persen dari masyarakat,” imbuhnya geram.

Berbagai dukungan ramai-ramai menolak Pilkada lewat DPRD juga digalang oleh lembaga KontraS. Mereka ingin mengumpulkan massa untuk bersama menggugat keputusan DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami harus melakukan perlawanan tidak hanya dalam hukum tapi juga politik. Kami akan menggugat ke judicial review ke MK,” ujar Wakil Koordinator Advokasi KontraS, Yati Indrayati.

Bersama tokoh agama Romo Benny Susatyo, Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad, Ketua Institute for Ecosoc Rights Sri Palupi dan Peneliti Inded Arif Susanto menyarankan agar Presiden SBY melalui Partai Demokrat (PD) untuk tidak melakukan judicial review ke MK. Sebab, mereka menilai langkah itu menambah akhir dari drama yang buruk di penghujung pemerintahannya.

“Saya menyarankan SBY kalau mau dapat respect dari rakyat di akhir masanya ini jangan menggugat ke MK. Khawatirnya, nanti gugatan (dengan semua argumentasinya) itu dibuat lemah sehingga bisa kalah di MK,” kata Chalid.

Opini Anda · Info Anda · Forum · Foto · TV · Seleksi Menteri

  • detikNews
  • Berita

Minggu, 28/09/2014 16:11 WIB

  • UU Pilkada Bukan Lagi Tarung KMP vs Jokowi, Tapi KMP vs Rakyat
  • Refly: Jika Terbukti ada Misinformasi, Presiden Bisa Batalkan UU Pilkada
  • Apa Arahan dari SBY Saat Paripurna RUU Pilkada? Ini Kata Kemendagri
  • Prof Fauzan: Jadi DPRD Diantarkan dengan Uang, Bagaimana Memilih Bupati?

Posted by: Demi Tanah Air <demitanahair@yahoo.com>

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/27/ikrar-demokrat-gali-kuburannya-sendiri

 

RUU Pilkada

Ikrar: Demokrat Gali Kuburannya Sendiri

Sabtu, 27 September 2014 14:22 WIB

 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan partainya tengah dihadapkan pada sebuah pertaruhan citra politik yang sangat besar. Hal itu menyusul sikap Fraksi Demokrat saat pengambilan keputusan UU Pemilihan Kepala Daerah, Jumat (26/9/2014) dini hari.

“Ini menjadi sebuah upaya bagi Partai Demokrat untuk menggali kuburannya sendiri karena mereka tidak mampu merebut hati rakyat kembali untuk kemudian memperbaiki citra partainya,” kata Peneliti senior LIPI, Ikrar Nusa Bakti dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (27/9/2014).

Dalam pengambilan keputusan itu, Juru Bicara Fraksi Demokrat Benny K Harman menyatakan, Fraksi Demokrat bersikap netral setelah sepuluh syarat perbaikan pilkada langsung yang diajukan mereka tak diakomodir menjadi opsi tersendiri dalam pengambilan keputusan. Padahal, sebelumnya, Fraksi PKB, PDI Perjuangan dan Hanura telah menyatakan mendukung usulan Fraksi Demokrat sebagai opsi ketiga.

Sikap yang ditunjukkan Fraksi Demokrat tersebut rupanya menjadi buah bibir masyarakat terutama di media sosial. Bahkan, sejumlah media internasional juga tak luput menyoroti sikap tersebut dan menilai bahwa pengembalian sistem pemilihan langsung kepada sistem pemilihan tidak langsung sebagai kemunduran demokrasi.

“SBY yang kita tahu citra beliau sangat hancur dan itu bukan cuma melalui pemberitaan media social semata tapi juga media internasional membicarakan itu,” ujar Ikrar.

Untuk diketahui, di media social kecaman terhadap SBY mengalir melalui akun Twitternya, @SBYudhoyono. Kekecewaan itu digambarkan dengan hashtag #ShameOnYouSBY. Ikrar menambahkan, apa yang dilakukan Fraksi Demokrat tersebut tak sesuai dengan khitoh perjuangan partai itu ketika pertama kali terbentuk.

“(SBY) tidak mampu merebut hati rakyat dan mengembalikan khitoh Partai Demokrat sebagai partai pembaharu, partai pembela rakyat dan partai tidak korup,” katanya.

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

2.500 Foto Copy KTP Dikumpulkan Kontras Tolak RUU Pilkada

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Randa Rinaldi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), berusaha menghimpun aspirasi rakyat terkait penolakan disahkannya Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hingga 10 hari ke depan, KontraS masih mengumpulkan bukti-bukti dari rakyat yang menolak UU yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat (26/9/2014). KontraS berusaha mewadahi aspirasi rakyat yang ingin menggugat UU dengan bukti pengumpulan foto copy Kartu Tanda Penduduk.

“Kami menggalang foto copy KTP dari partisipasi rakyat untuk menjadi penggugat UU tersebut ke MK,” ujar Alex Argo Hermowo, Divisi Hak Sipil Politik KontraS di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2014).

Tujuan dari pengumpulan foto copi KTP didasarkan respon masyarakat yang menolak pengesahan UU Pilkada. Menurutnya pengumpulan foto copy ini merupakan langkah pertama kalinya yang diadakan dengan menggalang dukungan dari masyarakat.

“Kami berusaha menjadi fasilitas, bagaimana masyarakat terlibat dalam keputusan-keputusan pemerintah agar hak pilih masyarakat tidak diambil elit pemerintah,” jelas Alex.

Selain pengumpulan foto copy KTP, Alex menuturkan KontraS juga akan berjuang terus dengan melakukan aksi damai. Aksi ini diadakan sebagai bentuk penolakan atas disahkannya UU Pilkada.

Menurut Kepala Divisi Sipil dan Politik KontraS, Putri Kanesia, hingga hari ini pengumpulan foto copy KTP dari rakyat sekitar 2.500 lembar, 857 SMS, dan 285 email dari rakyat sebagai bukti penolakan. Bagi rakyat yang ingin memberikan aspirasinya dapat menghubungi nomor kontak 082217770002 atau melalui email KontraS_98@KontraS.org.

Baca Juga:

Sebelum Diundangkan KPU Masih Gunakan UU Pilkada Lama

Gede Pasek Ungkap Sejumlah Elite Demokrat Diperiksa Komisi Pengawas

Pendemo Tak Masalahkan Gubernur Dipilih DPRD


0 Responses to “Politik : Presiden Bisa Veto RUU PILKADA”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,062,175 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: