27
Sep
14

PARRINDO : Problem Kinerja Legislator DPRRI ?

Cabut Hak Pensiun Legislator DPRRI

Jumat, 26 September 2014 – 13:46 WIB

 Logo PARRINDO

Suara Pembaca:
Cabut Hak Pensiun Legislator DPRRI

Punishment berupa Cabut Hak Pensiun Legislator DPRRI 2009-2014 adalah layak diberlakukan, bilamana benar berita sebagai berikut :

Rabu, 24 September 2014.

“Ternyata UU Produk DPR Banyak Bernilai Sampah.”

Sebagaimana dimuat sebuah situs berita online, sejak reformasi hingga dewasa ini DPR kita sudah membuat 428 UU. Nyaris rakyat tak bisa bergerak, ke sana kemari berhadapan dengan UU. Sayangnya, kata Dr. Bayu Dwianggono dari Universitas Negeri Jember, banyak UU yang sebetulnya tak layak diundangkan, karena berbenturan dengan UU lain. Itu artinya, banyak UU produk DPR bernilai sampah belaka.

Pejabat kita memang selalu mendewakan kwantitas ketimbang kwalitas. Yang jadi menteri, merasa tak bekerja jika tidak membuat UU. Yang di DPR idem ditto, merasa kerja all out bila banyak menelurkan UU selama masa baktinya. Sinyalemen seperti ini pernah terlontar dari Mahfud MD saat menjadi Ketua MK. Padahal realitasnya, banyak pasalnya yang diujimateri, bahkan sampai dibatalkan secara keseluruhan. Itu artinya bahwa kwantitas tidak menjamin kwalitas.

Tugas DPR salah satunya memang menyusun UU, baik itu inisiatif sendiri maupun atas masukan pemerintah. Tapi kan tidak semua masalah di-UU-kan, bisa dibuat PP (Peratuan Pemerintah) atau Perpres (Peraturan Presiden). Tapi yang terjadi, sedikit-sedikit bikin UU, sedikit sedikit bikin UU, sehingga rakyat selaku pengguna UU nyaris tak bergerak, karena ke sana kemari berhadapan dengan UU.

Alkisah, Dr. Bayu Dwianggono dari Unej Jember dalam bukunya “Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia” menulis, dari 428 UU produk DPR itu setidaknya ada 14 UU yang tidak layak diundangkan. Soalnya banyak permasalahan yang  sudah dibahas dalam UU lain. Maka sang doktor hukum itu menyebut, UU yang tak layak itu di antaranya: UU Pornografi, UU Kepemudaan, UU Perpustakaan, UU Penyuluh Pertanian, UU Pramuka, dan UU remeh temeh lainnya.

Mengapa DPR getol sekali bikin UU, karena setiap kementrian bikin UU, anggarannya bisa sampai Rp3 miliar. Dari UU ini pula wakil rakyat punya alasan untuk klintong-klintong ke luar negeri dengan alasan riset atau pendalaman RUU yang sedang dibahas. Karena itu pula meski banyak produksi UU yang mentah dan tak tercapai target, DPR terus getol bikin UU. Sebab setiap ada pembahasan perundangan, itu artinya akan menambah pemasukan!

Jakarta, 26 September 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Sabtu, 27 September 2014 10:13 WIB
Panglima TNI Sematkan Wing Kehormatan Free Fall
Sabtu, 27 September 2014 09:25 WIB
Jokowi Hadiri Konsolidasi Aktivis 98 di Bali
Sabtu, 27 September 2014 07:32 WIB
Jangan Gunakan Konstitusi di Luar UUD 1945 !
Sabtu, 27 September 2014 05:40 WIB
Revolusi Dewa-Dewa
Jumat, 26 September 2014 23:48 WIB
Sikap SBY dan Partai Demokrat Melukai Rakyat

Kecewa dan Walk Out Bukan Legal Standing Uji Material Konstitusional

 

Sabtu, 27 September 2014 – 08:04 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

Kecewa dan Walk Out Bukan Legal Standing Uji Material Konstitusional

Pengajuan permohonan uji material UU PilKaDa 26 September 2014 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia oleh pihak yang telah menyatakan “kecewa” di muka publik bahkan “walk out” di sidang paripurna DPRRI, sebetulnya tidak dapat dikualifikasi sebagai “kerugian konstitusional” yang dipersyaratkan bagi status “legal standing” atau “kedudukan hukum” di muka peradilan konstitusi.

Oleh karena itu pengutaraan keinginan ajukan permohonan uji material tersebut diatas adalah tidak cukup dimengerti.

Apalagi RUU PilKaDa adalah prakarsa pemerintah yang notabene adalah terkait erat dengan partai pemerintah yang justru memamerkan “walk out” tersebut, maka jelas tidak tepat meniatkan ajukan permohonan uji material karena justru akan memunculkan kontroversi penyikapan yang terkesan tidak taat azas.

Praktek politik tidak taat azas jelas menunjukkan karakter berpolitik yang labil bahkan dapat dianggap kurang bahkan lemah kepribadian kalau tidak mau disebut sebagai “split personality”.

Memang kenegarawanan perlu diperkaya oleh Trilogi 17845 (17 butir Jiwa Semangat Nilai2 45 / Roh Indonesia Merdeka + 8 butir Kepemimpinan Hastabrata + 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998) guna menghindari produk2 politik antiklimaks yang memalukan (shameonyou).

Jakarta, 27 September 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

 BERITA LAINNYA

Berita Terkini
Sabtu, 27 September 2014 10:13 WIB
Panglima TNI Sematkan Wing Kehormatan Free Fall
Sabtu, 27 September 2014 09:25 WIB
Jokowi Hadiri Konsolidasi Aktivis 98 di Bali
Sabtu, 27 September 2014 07:32 WIB
Jangan Gunakan Konstitusi di Luar UUD 1945 !
Sabtu, 27 September 2014 05:40 WIB
Revolusi Dewa-Dewa
Jumat, 26 September 2014 23:48 WIB
Sikap SBY dan Partai Demokrat Melukai Rakyat

Tiga Indikasi MK Tolak Gugatan UU Pilkada

Jum’at, 26 September 2014 10:51 wib | Fiddy Anggriawan – Okezone

Tiga Indikasi MK Tolak Gugatan UU Pilkada Tiga Indikasi MK Tolak Gugatan UU Pilkada (foto: Okezone) JAKARTA – Mayoritas anggota DPR mendukung Undang-undang (UU) Pilkada, namun tak sedikit juga yang menolak. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku akan menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Said Salahudin, mengatakan memang UU Pilkada berpotensi besar digugat ke MK oleh banyak pihak seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh lembaga survei hingga partai politik yang tidak setuju dengan UU Pilkada).

“Putusan ini pasti digugat, teman-teman LSM akan mendesak Pilkada Langasung, juga termasuk kelompok kepentingan lembaga survei. bukan mustahil mereka maju ke MK,” ungkap Said kepada Okezone, Jumat (26/9/2014).

Namun, Said menduga, ada tiga indikasi MK menolak gugatan UU Pilkada. Pertama. MK dalam sejumlah putusannya menyatakan, ini open legal policy, bagaimana cara pemilihannya diserahkan kepada pembentuk UU. “Sekarang DPR sudah memilih melalui mekanisme voting,” tegasnya.

Indikasi kedua, lanjut Said, MK sudah mengeluarkan Putusan nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pilkada bukan rezim pemilu, sehingga MK tidak lagi bisa menangani sengketa pilkada.

Kemudian, indikasi ketiga, MK juga telah mengeluarkan putusan MK Nomor 72-73/PUU-II/2004. Ini semakin menegaskan bahwa sengketa pilkada tidak bisa lagi disidangkan oleh hakim konstitusi. “Kans gugatan di MK memang masih 50-50, tapi kemungkinan ditolak indikasinya seperti yang saya kemekukakan tadi,” terang Said.

Dia pun khawatir, UU Pilkada akhirnya secara final benar-benar diterapkan. Sebab, menurut dia pilkada dengan sistem saat ini masih relevan tentu dengan perbaikan-perbaikan. “Memang masih banyak yang harus diperbaiki agar biayanya tidak lagi tinggi konflik diminimalisir, politik uang bisa ditekan dan seterusnya,” pungkasnya.(fid) (ahm)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

PDIP Gugat UU Pilkada ke MK

Sabtu, 27 September 2014 14:09 wib | Bayu Septianto – Okezone

PDIP Gugat UU Pilkada ke MK PDIP Gugat UU Pilkada ke MK (Foto: Okezone) JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengesahan RUU Pilkada.

“Jalan Mahkamah Konstitusi akan kita tempuh,” ujar anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDIP, Aria Bima dalam Diskusi Polemik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/9/2014).

Menurut Aria, PDIP akan mencari para pendukung yang punya argumentasi kuat untuk meyakinkan Mahkamah Konstitusi bahwa pilkada langsung sudah tepat.

Partai berlambang banteng ini, kata Aria juga bakal menyiapkan pengacara ahli tata negara untuk menghadapi sidang di MK nanti.

“Saya berharap Mahkamah Konstitusi tidak dipolitisasi untuk bicara soal uji publik Undang-Undang Pilkada ini,” tukas Wakil Ketua Komisi IV tersebut.

Undang-Undang Pilkada disahkan melalui voting. Sidang paripurna itu pun diwarnai dengan aksi walk out Partai Demokrat lantaran 10 opsi yang mereka ajukan untuk pilkada langsung tidak diterima secara penuh oleh fraksi-fraksi lainnya.
(crl)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

UU Pilkada Tak Berlaku di Empat Daerah Ini

UU Pilkada Tak Berlaku di Empat Daerah Ini  

Mendagri Gamawan Fauzi dengan para pimpinan DPR saat rapat paripurna dengan agenda pembahasan pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat 26 September 2014. Hasil perhitungan voting menunjukkan sebanyak 135 suara mendukung Pilkada langsung, sedangkan 226 suara mendukung Pilkada dipilih DPRD. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta – DPR telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Jumat dinihari, 26 September 2014. Dalam putusan yang diambil melalui voting itu, fraksi pendukung pilkada lewat DPRD, yakni PAN, PPP, Gerindra, PKS, dan Gerindra, unggul dengan 256 suara.

Tiga fraksi pendukung pilkada langsung, yakni PDI Perjuangan, Hanura, dan PKB, mengantongi 135 suara. Walhasil, RUU Pilkada disahkan. Pengesahan itu memastikan pemilihan kepala daerah akan dilakukan lewat DPRD, tidak lagi langsung oleh rakyat.

Meski RUU Pilkada telah disahkan, ada empat daerah di Tanah Air yang ‘kebal’ dengan aturan ini. Alasannya, daerah-daerah tersebut memiliki undang-undang yang lebih khusus. Berikut daerah yang dimaksud.

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Kepemimpinan DKI Jakarta berubah sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta. Dalam peraturan itu, Pasal 10 disebut DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang gubernur dibantu oleh satu orang wakil gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Fauzi Bowo mengawali kepemimpinan Jakarta sejak diterapkannya undang-undang itu. Sedangkan untuk jabatan wali kota, DKI Jakarta berbeda dengan daerah lain. Pasal 19 menyebut wali kota/bupati diangkat oleh gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil.

Daerah Istimewa Aceh
Daerah lain yang juga berbeda dalam proses penetapan pemimpinnya adalah Aceh. Dibanding Jakarta, Aceh sudah terlebih dahulu mempunyai peraturan yang berbeda. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, disebut gubernur dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Penetapan bupati dan wali kota Aceh berbeda dengan Jakarta. Menurut Pasal 1 Ayat 9 bupati/wali kota dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Papua
Proses pemilihan pemimpin Papua berlangsung panjang. Awalnya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Pasal 7 disebutkan bahwa gubernur diusulkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Kemudian mekanisme itu diubah melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2008 yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Perppu itu menyebut gubernur dipilih melalui pemilihan langsung.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi pada Maret 2011 menolak uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Mahkamah tidak menganggap pemilihan gubernur Provinsi Papua merupakan kekhususan Provinsi Papua yang berbeda. Sehingga pemilihan gubernur Papua tetap dilakukan secara langsung.

Daerah Istimewa Yogyakarta
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur tentang posisi gubernur dan wakil gubernur DIY. Dalam Pasal 18 ayat c menyebutkan, posisi Gubernur dijabat oleh Sultan Hamengku Buwono dan Wakil Gubernur dijabat Adipati Paku Alam.

EVAN | PDAT (Sumber Diolah Tempo)

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | Parkir Meter | IIMS 2014

Berita terpopuler lainnya:
‘Jangan Ada Pemberlakuan Jilbab untuk Non-Muslim’
Parkir Meter, DKI Raup Rp 120 miliar Setahun
Dolmen Ditemukan di Semak-semak Gunung Padang
RUU Pilkada, Kubu Jokowi Merasa Dibohongi Demokrat
Era Pilkada Langsung Akhirnya Tamat

Ketua MPR: Agenda Reformasi Dibajak Wakil Rakyat!

Ketua MPR: Agenda Reformasi Dibajak Wakil Rakyat!  

Ketua MPR Sidharto Danusubroto. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Yogyakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sidarto Danusubroto menilai agenda reformasi telah dibajak oleh para wakil rakyat. Sebabnya, politikus menghapus pemilihan langsung oleh rakyat dan menggantinya dengan pemilihan melalui DPRD.

Ia menyesalkan perjalanan demokrasi di Indonesia yang sudah diapresiasi dunia justru mengalami kemunduran. Menurut Sidarto, hal itu akibat pertarungan antarelite di DPR.

Voting terhadap RUU Pilkada membuka mata kita dan dunia bagaimana agenda reformasi rakyat dibajak justru oleh para wakil rakyat,” ujar Sidarto, Jumat, 26 September 2014. (Baca: RUU Pilkada, Demokrat Dinilai Bohongi Publik)

Ia menuturkan pilkada langsung oleh rakyat menuju kedewasaan dengan memunculkan tokoh-tokoh yang menang tanpa politik uang, seperti Tri Rismaharini, Ahok, Jokowi, Azwar Anas, dan Ridwan Kamil. Menurut ia, kemunculan tokoh-tokoh seperti ini terancam mandek.

“Pilkada via DPRD bukan saja merampas hak politik, tetapi juga hak ekonomi rakyat,” ujarnya.

Ia mengimbau agar polarisasi kekuatan politik di DPR yang mengganggu demokrasi harus diakhiri. Justru saatnya DPR menjalankan agenda pendalaman demokrasi. Dengan begitu, kesejahteraan dan keadilan bisa terdistribusi.

“Saatnya beralih dari isu demokrasi prosedural ke demokrasi substansial,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. (Baca: RUU Pilkada, SBY Kecewa Voting DPR)

Ia menyarankan elite politik membuat kesepakatan baru yang mewujudkan kemakmuran ekonomi bagi rakyat. Sidarto sangat menyayangkan jika Indonesia kalah memanfaatkan peluang memenangkan kompetisi ekonomi regional dan global akibat kegagalan menciptakan pemerintahan yang kuat.

“Hanya kestabilan politik yang bisa menjamin pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan rakyat,” tutur Sidarto. (Baca: RUU Pilkada, SBY Pasrah dengan Keputusan DPR)

MUH SYAIFULLAH

Terpopuler:
RUU Pilkada, Ahok: Ada Isu Sogokan Rp 150 Juta
Walkout Paripurna RUU Pilkada, Demokrat Pengecut
Era Pilkada Langsung Akhirnya Tamat
KPK Hattrick Tangkapi Gubernur Riau
RUU Pilkada, Kubu Jokowi Merasa Dibohongi Demokrat

Walkout Demokrat Skenario Koalisi Merah Putih

 Walkout Demokrat Skenario Koalisi Merah Putih

JAKARTA – Walkout Fraksi Partai Demokrat dalam pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah mengubah peta dukungan pada pemilihan kepala daerah langsung Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy mengatakan manuver Partai Demokrat memang sudah dirancang sejak awal oleh Koalisi Merah Putih Demokrat melakukan political gimmick trik politik sehingga tak kehilangan simpati publik kata Romi-sapaan Romahurmuziy-di sela rapat pleno Partai Persatuan Pembangunan di Balai Kartini Jakarta kemarin Itu sesuai dengan desain yang.

 Jakarta45
Sabtu, 27 September 2014
FREE!

MK Bisa Batalkan Pasal Pemilihan Lewat DPRD

JAKARTA – Pakar hukum tata negara dari Universitas Jember, Widodo Ekatjahjana, yakin Mahkamah Konstitusi akan membatalkan pasal mengenai pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Argumentasinya, pelaksanaan pemilihan lewat DPRD hanya berdasarkan tafsir terhadap Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

“Kedaulatan yang paling tinggi itu ada di tangan rakyat. Kita harus memahami secara cermat substansi Pasal 18 ayat 4 UUD 1945,” ujarnya saat dihubungi kemarin.

Menurut Widodo, Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menyebutkan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Sedangkan Pasal 1 ayat 2 menggariskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Jika Pasal 1 dan Pasal 18 dihubungkan, ucap dia, berarti konstitusi memberi amanat untuk melaksanakan pemilihan langsung.

“Pemilihan melalui DPRD hanya tafsir segelintir orang. Pada kenyataannya, yang dimaksud pemilihan secara demokratis itu ya dipilih langsung oleh rakyat,” ucapnya.

Mantan hakim konstitusi Maruarar Siahaan berpendapat, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sudah tidak berlaku sejak amendemen UUD 1945 kedua pada 2000. Di dalam Pasal 18, tuturnya, ada aturan kepala daerah dipilih secara demokratis. Artinya, amendemen saat itu mengamanatkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dengan cara pemilihan langsung. “Amanat konstitusi tidak memberikan lagi wewenang kepada DPRD untuk memilih kepala daerahnya,” tuturnya.

Namun peluang dibatalkannya oleh MK hanya 50 persen karena mekanisme pemilihan langsung atau pun melalui DPRD sama-sama tidak melanggar konstitusi. “Tergantung bagaimana majelis hakim menentukannya.”

Anggota Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Veri Junaidi, mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan berkas gugatan ke MK. Rencana uji materi ini mendapat dukungan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. “Kami akan menggunakan jalur MK,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

“Karena ini keputusan politik, kami akan menguji dari aspek keadilan,” ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, yang diusung Gerindra dan PKS. REZA ADITYA | LINDA TRIANITA | IKA NINGTYAS | RISANTI | DEVY ERNIS

FrontNas45

UU Pilkada Langsung Digugat Ke MK

Jakarta (Antara) – Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang baru disetujui DPR pada Jumat dini hari langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi.

“Saya akan mengajukan uji materi UU Pilkada. Senin (29/9) akan daftar ke MK,” kata Kuasa Hukum Pemohon UU Pilkada, Muhammad Andi Asrun di Jakarta, Jumat.

Asrun mengungkapkan dirinya mewakili para pemohon pengujian UU Pilkada, yang terdiri dari 17 buruh harian, lembaga survei dan bupati serta DPRD.

“Pilkada melalui DPRD mengkhianati Hak Pilih Rakyat untuk memilih kepala daerah dalam sebuah pesta demokrasi,” kata Asrun.

Dia juga menegaskan bahwa Pilkada melalui DPRD ini mempunyai efek buruk, yakni menyuburkan praktik politik uang yang terukur di DPRD.

“Setelah disahkan UU Pilkada, berarti belum sepenuh hati pemerintah melaksanakan Otda (Otonomi Daerah). Ternyata legislatif masih tetap ingin desentralisasi kekuasaan,” kata Asrun.

Rapat paripurna DPR RI akhirnya menyetujui RUU Pilkada dengan opsi pilkada dikembalikan pada DPRD setelah diputuskan melalui mekanisme voting.

Hasil voting tersebut dimenangkan oleh fraksi-fraksi dalam koalisi merah putih dengan jumlah suara sebanyak 226, sedangkan fraksi-fraksi dalam koalisi hebat dengan tambahan 17 suara dari fraksi Partai Golkar dan Fraksi Demokrat akhirnya memperoleh 135 suara.

Pimpinan rapat paripurna, Priyo Budi Santoso yang berasal dari Fraksi Partai Golkar, menetapkan hanya dua opsi untuk divoting, yakni opsi pertama pilkada secara langsung serta opsi kedua pilkada dikembalikan ke DPRD. (bd)

Berita Lainnya

Berita Populer

Jumat, 26/09/2014 02:54 WIB

Pilkada Lewat DPRD

Ridwan Kamil: Para Wali Kota dan Bupati Akan Gugat UU Pilkada ke MK

Ahmad Toriq – detikNews

Jakarta – DPR telah mengesahkan UU Pilkada dengan mengembalikan mekanisme pemilihan lewat DPRD. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menegaskan komitmennya untuk menggugat UU itu ke Mahkamah Konstitusi.

“Sesuai komitmen, para wali kota bupati di forum Apeksi/Apkasi akan menggugat untuk Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi,” tulis Ridwan di akun twitternya @ridwankamil yang dikutip detikcom, Jumat (26/9/2014).

Apeksi dan Apkasi adalah forum perkumpulan wali kota dan bupati se-Indonesia. Banyak kepala daerah yang tergabung di forum ini. Ridwan memohon doa agar usahanya berhasil.

“Semoga Tuhan bersama kita,” tulisnya lagi.

DPR telah mengesahkan UU Pilkada dengan mengembalikan mekanisme pemilihan lewat DPRD. Keputusan ini diambil melalui mekanisme voting yang dimenangkan Koalisi Merah Putih pendukung pilkada lewat DPRD.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di “Reportase Malam” pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/fdn)

Baca Juga

News / Nasional

Prabowo Heran Ada yang Mau Gugat UU Pilkada ke MK

Jumat, 26 September 2014 | 17:05 WIB
indra/Kompas.com Ketua Umum Partai Gerindra dalam pembekalan caleg terpilih koalisi merah putih

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkejut saat mengetahui ada pihak-pihak yang akan mengajukan judicial review atau uji materi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Undang-undang tersebut baru saja disahkan dalam rapat paripurna DPR, Jumat (26/9/2014) dini hari, dan menghasilkan keputusan pilkada dipilih melalui DPRD.”Judicial review apa? Judicial review apa? Apanya yang mau di-judicial review?” kata Prabowo di Jakarta, Jumat sore.Menurut Prabowo, seharusnya tidak ada lagi pihak-pihak yang ingin mengajukan uji materi ke MK. Pasalnya, keputusan untuk mengubah pilkada langsung menjadi pilkada lewat DPRD itu sudah tepat.

Judicial review itu dilakukan kalau ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Kalau kita kan justru sudah mengembalikan supaya tidak bertentangan,” ujarnya.

Sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang pada Kamis (25/9/2014) hingga Jumat dini hari berlangsung alot hingga harus diputuskan melalui voting. Hasil akhirnya, sebanyak 135 anggota yang hadir memilih pilkada tetap secara langsung.

Adapun pendukung pilkada lewat DPRD sebanyak 226 orang. Fraksi Demokrat yang semula mendukung pilkada langsung dengan syarat memilih walkout ketika syaratnya sudah disetujui Fraksi PDI-P, PKB, dan Hanura. SBY yang sedang berada di Washington DC sudah mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses dan hasil sidang paripurna itu.


Penulis : Ihsanuddin
Editor : Fidel Ali Permana
Advertisements

0 Responses to “PARRINDO : Problem Kinerja Legislator DPRRI ?”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,197,709 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: