14
Sep
14

Kenegarawanan : PilKaDaLang (Pemilu Kepala Daerah Langsung)

Phinisi JokoWi-JK

Adnan Buyung: Hanya Orang Bodoh Usulkan Pilkada Lewat DPRD

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat Patutie

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengacara senior Adnan Buyung Nasution menolak keras pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, gagasan menolak pilkada langsung oleh rakyat dan diganti pilkada lewat DPRD hanya dilakukan orang-orang dengan pemikiran bodoh.

“Pikiran orang yang mau pilkada lewat DPRD itu pikiran orang terbelakang. Dia mundur ke tahun 1998. Pemikirannya bodoh menurut saya,” kata Adnan kepada wartawan di sela merayakan hari ulan tahunnya ke-80 di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Minggu (14/9/2014).

Pilkada lewat DPRD masuk pembahasan RUU Pilkada yang bakal disahkan 25 September 2014. Menurutnya, masyarakat Indonesia harus berjuang agar pelaksanaan pilkada langsung bukan lewat DPRD seperti dilakukan di era Orde Baru. Jika pilkada lewat DPRD masuk dalam pengesahan RUU Pilkada maka perjuangan rakyat sia-sia.

“Kita sudah berjuang mati-matian merubah keadaan. Saya juga masuk paling depan. Setiap orang berhak bersuara. (sekarang, red) Pilkada lewat DPRD mau dikembalikan lagi, maka hak kita hilang lagi,” sambung Adnan Buyung.

Golongan orang-orang yang memiliki pemikiran bodoh tadi, nilai Adnan Buyung, dianggap telah berkhianat terhadap bangsa dan negara. Namun ia yakin penghianatan itu tak akan berlangsung lama, sebab akan direbut kembali oleh rakyat yang berdaulat.

Baca Juga:

Tepi: Ketimbang Dipilih DPRD, Lebih Baik Pemilu Satu Putaran

Sejumlah Aktivis Tolak Pilkada Lewat DPRD

Pengamat: Pilkada Lewat DPRD Buka Celah Praktik Transaksi Politik

BERITA LAINNYA

Kandasnya Upaya Mengegolkan Penunjukan Gubernur Oleh DPRD

Upaya partai anggota Koalisi Merah Putih mengupayakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebenarnya bukan barang baru. Usaha serupa pernah dicoba namun akhirnya kandas di Mahkamah Konstitusi.

Padahal, mereka yang menginginkan penunjukan oleh DPRD itu punya argumen yang lebih kuat dari sekadar menghindari biaya besar dan mencegah konflik horizontal. Kisah perjuangan agar DPRD bisa menunjuk gubernur dan wakilnya ini diceritakan oleh mantan Wakil Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie dalam buku Satu Dasawarsa Reaktivasi Provinsi Papua Barat.

Ya, judul bukunya memang kurang menarik mata, namun isinya kaya informasi soal lika-liku perkembangan provinsi paling timur itu mulai dari zaman pendudukan Belanda hingga menjadi Irian Jaya, lalu menjadi Papua, munculnya Papua Barat, dan menanti lahirnya provinsi-provinsi baru di pulau itu.

Berikut nukilan buku itu soal pilkada tak langsung:

Pertemuan itu digelar malam hari di Hotel Blue Sky, Jakarta. Peserta pertemuan merapatkan barisan agar semua sepakat gubernur dan wakil gubernur tidak dipilih langsung oleh rakyat, tapi oleh perwakilan mereka di Dewan.

Pertemuan pada 30 Januari 2011 itu memang mengejar waktu hari pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat yang sudah dekat. Hasil pertemuan itu, DPRD Papua Barat, KPUD Papua Barat, dan perwakilan pemerintah provinsi sepakat menunda pemilihan gubernur Papua Barat sampai ada vonis dari uji materi Undang-undang Otonomi Khusus Papua di Mahkamah Konstitusi.

Mereka melobi pemerintah pusat dalam sebuah rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri. Sebenarnya agenda acara di kementerian itu membahas soal pembentukan Majelis Rakyat Papua di Papua Barat, namun mereka menyisipkan pembahasan pemilihan gubernur tidak langsung.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan meminta urusan itu dibahas di Hotel Redtop pada 4 Februari 2011. Pertemuan lanjutan itu diikuti wakil dari KPU dan Badan Pengawas Pemilu.

Tapi ide penundaan pemilihan langsung atau pergantian jadi penunjukan oleh DPRD tak disepakati meski pertemuan diulang pada 14 Februari 2011. Semua tergantung putusan Mahkamah Konstitusi.

Saat itu, DPRD Papua dan DPRD Papua Barat memang sedang mengajukan permohonan uji materi Undang-undang No. 35 Tahun 2008 yang salah satunya menghapus kewenangan mereka menunjuk gubernur dan wakil gubernur. “Kewenangan memilih gubernur dan wakil gubernur itu merupakan bagian dari kekhususan Papua,” kata Wakil Ketua DPRD Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie yang bersidang di MK.

Jimmy mengatakan, mereka merasa Papua harus dibedakan cara pemilihan kepala daerahnya dari provinsi lain. Argumennya, penunjukan lebih menjamin pemimpin provinsinya adalah orang Papua asli seperti dalam ketentuan otonomi khusus.

Saat itu posisi mereka lumayan kuat karena di tingkat nasional dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Pilkada juga muncul wacana kepala daerah dipilih saja oleh DPRD. Para pendukung “sistem penunjukan” ini mengemukakan argumen banyaknya konflik akibat pilkada dan juga mahalnya biaya pemilihan. Khusus Papua yang medannya berat, kata Jimmy, biayanya bisa berlipat ganda.

Lagipula, di Papua sudah ada model pemilihan tidak langsung yakni sistem “noken” di mana pemilih menitipkan suaranya kepada pemimpin adat. “Sistem ini tentu tidak sah secara aturan yang ada, tapi tidak bertentangan dengan nilai demokrasi jika mengacu pada budaya politik lokal,” kata Jimmy.

Lagipula, kata Jimmy, konstitusi juga tak melarang adanya penunjukan oleh DPRD. Bagi dia, sistem penunjukan tidak kurang demokratisnya dibanding pemilihan langsung. “Ketika konstitusi tidak melarang semestinya pemerintah juga menghormati apa yang telah diberikan kepada Papua melalui UU Otsus dan bukannya menghapus kewenangan,” ujarnya.

Pada 28 Februari 2011 MK akhirnya menyampaikan putusannya. Saat itu sidang dipimpin Mahfud Md, dengan anggota Achmad Sodiki, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi.

Majelis hakim menolak permohonan penunjukan gubernur dan wakil gubernur oleh DPRD Papua dan DPRD Papua Barat. Mereka menyatakan tak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa pemilihan kepala daerah di kedua provinsi itu memiliki kekhususan yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Menurut para hakim konstitusi, kekhususan itu sudah ada dan hanya ada pada syarat kandidat harus orang Papua dan disetujui Majelis Rakyat Papua.

“Keputusan ini final dan mengikat sehingga harus diterima dengan lapang dada meski ada kekecewaan dari pemohon,” kata Jimmy.

Kini upaya yang sama tengah digodok oleh para anggota parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat. Meski survei-survei menunjukkan para pemilih mereka masih ingin memilih langsung kepala daerah, partai anggota koalisi Merah Putih tetap menggulirkannya klausul penunjukan oleh DPRD.

Akankah kali ini berhasil? Apakah hakim-hakim konstitusi yang dulu menolak ide penunjukan langsung akan menguatkan undang-undang tersebut?

Selengkapnya bisa dibaca di buku:

Judul:
Satu Dasawarsa Reaktivasi Provinsi Papua Barat
Pengarang:
Jimmy Demianus Ijie
Penerbit:
Pustaka Sinar Harapan, 2013
Tebal:
xxiii + 260 halaman

BERITA LAINNYA

Dasar Hukum Penyelenggaraan PILKADA

Soal RUU Pilkada, Amir: SBY Berpihak pada Akal Sehat

Soal RUU Pilkada, Amir: SBY Berpihak pada Akal Sehat

Presiden SBY memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan politisi dari partai anggota Koalisi Merah Putih di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa 2 September 2014. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono cenderung akomodatif menyikapi isu-isu besar yang berkembang di masyarakat, termasuk ihwal Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. “Melihat rekam jejaknya, saya yakin Presiden Yudhoyono berpihak pada akal sehat,” kata Amir di Jakarta, Ahad, 14 September 2014.

Menurut Amir, pemerintah tak akan lepas tangan melihat wacana yang berkembang di masyarakat yang mayoritas menolak opsi pemilihan kepala daerah lewat DPRD dalam beleid tersebut. Bahkan kepala daerah yang terpilih melalui sistem pemilu langsung secara tegas menghendaki pembahasan revisi beleid itu dihentikan. (Baca: Kepala Daerah Pendukung Prabowo Membelot)

Bila demikian, Amir menjelaskan, prosedur penarikan revisi UU Pilkada harus melalui kesepakatan antara pemerintah dan DPR. “Inisiatif revisi UU Pilkada berasal dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga pemerintah dan parlemen harus berunding dan bersepakat jika ingin menariknya,” katanya.

Amir menyayangkan bila upaya penataan sistem pemilu malah mengurangi kualitas demokrasi yang sudah dibangun sejak Reformasi 1998. “Menghentikan saja sudah keliru, apalagi mengurangi kualitas pelaksanaannya,” ujarnya. (Baca: 11 Kerugian Rakyat Jika Pilkada Harus Lewat DPRD)

Dia tak menampik ada kekurangan yang harus dibenahi dalam sistem pemilu langsung agar lebih efisien dan transparan. “Semoga pada 25 September 2014 masyarakat Indonesia bisa mendapatkan hasil yang memuaskan,” kata Amir. (Baca: Pemerintah Mati-matian Loloskan Pilkada Langsung)

Revisi UU Pilkada menjadi polemik menjelang berakhirnya masa tugas DPR 2009-2014. Beleid itu bila disahkan akan menghapus hak konstitusional rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung. Gantinya, parlemen kembali memiliki wewenang untuk memilih kepala daerah.

Koalisi Merah Putih, partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pemilu presiden lalu, gencar mendesak pengesahan rancangan revisi dengan opsi pemilihan di DPRD. Adapun koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla menghendaki pemilihan digelar secara langsung oleh rakyat. (Baca: UU Pilkada Sah, Koalisi Prabowo Borong 31 Gubernur)

RAYMUNDUS RIKANG

  • Terpopuler Harian
  • Terpopuler Mingguan
Advertisements

0 Responses to “Kenegarawanan : PilKaDaLang (Pemilu Kepala Daerah Langsung)”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,311,278 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: