13
Sep
14

IpTek : Electronic Voting (eVoting)

merah-putih

Pemungutan suara elektronik

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

e-voting berasal dari kata electronic voting yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi pada pelaksanaan pemungutan suara.

Pilihan teknologi yang digunakan dalam implementasi dari e-Voting sangat bervariasi, seperti penggunaan kartu pintar untuk otentikasi pemilih yang bisa digabung dalam e-KTP, penggunaan internet sebagai sistem pemungutan suara atau pengiriman data, penggunaan layar sentuh sebagai pengganti kartu suara, dan masih banyak variasi teknologi yang bisa digunakan dewasa ini. Dalam perkembangan pemikiran dewasa ini penggunaan perangkat telepon selular untuk memberikan suara bisa menjadi pilihan karena sudah menggabungkan (konvergensi) perangkat komputer dan jaringan internet dalam satu perangkat tunggal.

Kondisi penerapan dan teknologi e-voting terus berubah seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Kendala-kendala e-voting yang pernah terjadi di berbagai negara yang pernah dan sedang menerapkannya menjadi penyempurnaan e-voting selanjutnya. Salah satu segi positif dari penerapan e-voting saat ini adalah makin murahnya perangkat keras yang digunakan dan makin terbukanya perangkat lunak yang digunakan sehingga biaya pelaksanaan e-voting makin murah dari waktu ke waktu dan untuk perangkat lunak makin terbuka untuk diaudit secara bersama. Salah satu konsep penerapan perangkat lunak adalah melalui Indonesia Goes Open Source (IGOS) dengan diperkenalkannya aplikasi e-Demokrasi pada tahun 2007. [1]

Penggunaan di Indonesia

Penggunaan e-voting di Indonesia telah dilakukan dalam skala terbatas baik dalam lingkup organisasi, perusahaan maupun pemerintahan di skala paling kecil yaitu dusun atau desa.

Di Kabupaten Jembrana, Bali sejak pertengahan 2009 telah dilakukan puluhan kali pemilihan kepala dusun di desa-desa yang ada di kabupaten tersebut. Penggunaan e-voting di kabupaten Jembrana telah menghemat anggaran lebih dari 60 persen, seperti anggaran untuk kertas suara. E-voting ini juga diawali dengan penggunaan KTP (Kartu Tanda Penduduk) berbasis chip atau kemudian disebut juga e-KTP. Penggunaan e-KTP tersebut membuat pemilih tidak mungkin melakukan pemilihan lebih dari sekali. TPS (tempat pemungutan suara) juga bisa menampung hingga 1000 pemilih, sementara dengan sistem manual sekitar 500-700 pemilih saja per TPS yang layak.

Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pada Selasa, 30 Maret 2010 bahwa penggunaan e-voting adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil[2] maka e-Voting bisa dilakukan pada skala lebih luas di antaranya Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada).

Kabupaten Jembrana, Bali sudah menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan pemilihan bupati Jembrana pada bulan Oktober 2010 dengan e-voting. Namun berbagai kesiapan masih perlu dilakukan baik dari KPU maupun Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dari sisi kesiapan SDM dan pemahaman mengenai e-voting itu sendiri. Juga harus dibuat perubahan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah[3] sehingga paling cepat e-voting baru akan dilaksanakan di daerah lain pada tahun 2011.[4] Namun khusus kabupaten Jembrana, Bali diharapkan bisa dilaksanakan menggunakan Peraturan KPU yang bisa diselesaikan sebelum Pemilukada di Jembrana dilaksanakan.

Terkait dengan Pemilu Nasional, CETRO juga pernah mengusulkan Pemilu Elektronik pada tahun 2014 nanti dan dilakukan persiapan sejak saat ini (Agustus 2009 ketika diusulkan) [5]. Keputusan MK tersebut memberi jalan untuk Pemilu Elektronik pada tahun 2014 yang harus diawali dengan selesainya Single Identity Number (SIN) untuk seluruh penduduk Indonesia yang direncanakan selesai pada tahun 2011.


Halaman Wiki ini sedang dalam pengembangan terkait telah diputuskannya e-voting menjadi salah satu sarana untuk pemilihan umum di Indonesia sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai penggunaan e-voting di Indonesia


Referensi

Pranala luar

 

Electronic Voting atau E-Voting


Electroninc voting atau e-voting adalah proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang menggunakan perangkat elektronik atau teknologi informasi. Tujuan penggunaan e-voting tidak saja untuk mempercepat proses pemungutan dan penghitungan suara, tetapi yang lebih penitng adalah untuk menjaga otentisitas atau keaslian suara pemilih, sekaligus menjaga akurasi penghitungan suara.

Penerapan e-voting dalam pemilu membutuhkan proses panjang, mulai dari uji coba berkali-kali perangkat teknologi yang digunakan, menumbuhkan kepercayaan pemilih, menunggu persetujuan partai politik dan calon, sampai dengan pengesahan undang-undang. Dalam praktek penerapan e-voting biasanya dimulai dari penghitungan suara atau e-counting, baru setelah sukses dilanjutkan dengan pemungutan suara atau e-voting.


 Garuda Mabur3


Sunday, September 7, 2014

Lewat E-Voting, Nyoblos Pemilu Hanya 30 Detik

Masyarakat kini tak perlu lagi direpotkan dengan melipat dan mencoblos kertas suara yang bisa memakan waktu beberapa menit. Dengan teknologi e-voting, proses pemilu menjadi lebih cepat dan hemat.
Teknologi karya Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu pun sudah mulai diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di beberapa daerah.

Friday, August 29, 2014

Kapan Pemilu Indonesia Bisa e-Voting? Ini Jawaban Ketua KPU

Jakarta – Belum lama ini Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menemukan alat e-Voting untuk digunakan dalam pemilu. Kapan inovasi teknologi ini bisa diterapkan di Indonesia?

“Kita tunggu aturannya,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik kepada wartawan di Restoran Kopi Deli, Jl Sunda, Menteng, Jakpus, Kamis (28/8/2014).

Wednesday, July 23, 2014

Begini Cara Kerja Sistem e-Voting Buatan BPPT

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah membuat sistem e-Voting. Dengan sistem yang dibuat ini, diyakini mampu mempermudah proses Pemilu yang selama ini memakan waktu dan biaya.”e-Voting ini sistem yang mulai berjalan sejak pembuatan surat suara, setelah itu pemungutan suara, usai penghitungan hasil langsung dikirim. Sehingga setelah TPS tutup, maka hasil realcount sudah masuk ke data center,” kata Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT, Andrari Grahitandaru dalam paparan yang disampaikan di kantornya, Jl MH Thamrin, Jakpus, Rabu (23/7/2014).

BPPT Yakin Sistem e-Voting Kebal Terhadap Serangan Hacker

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menemukan e-Voting yang diyakini akan mempercepat dan mempermudah proses Pemilu. Namun, kekhawatiran muncul jika sistem ini diserang oleh hacker mengingat semua sistem dijalankan menggunakan bantuan internet.

Kekhawatiran serangan Hacker itu ditampik pihak BPPT. Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT, Andrari Grahitandaru yakin sistem dan aplikasi yang telah dibuatnya kebal terhadap serangan para peretas.

Garuda Mabur2

E-Voting, Harapan Baru Pemilu Murah

User Rating: / 1
PoorBest 

Akhir-akhir ini kita terjebak pada arus media utama sehingga Kompasiana sangat disibukkan dengan segala macam tulisan mengenai markus, Gayus, Susno, Nunung dan yang terakhir pro-kontra mengenai FA. Kenapa kita tidak berprinsip out of the box supaya tulisan kita tidak menjadi kembaran dari koran-koran yang kita beli sehari-hari. Nah, di tengah-tengah pusaran arus berita utama akhir-akhir ini, saya mendapati ada satu isu yang sebenarnya patut mendapat perhatian dari kita karena bentuknya yang berupa lompatan jauh ke depan.Isu itu adalah mengenai diperbolehkannya penggunaan layar sentuh (E-Voting) dalam proses pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2010 yang lalu. KOMPAS edisi 31 Maret 2010 memberitakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan Bupati Jembrana I Gede Winasa beserta beberapa kepala dusun di Jembrana. Dalam permohonan itu mereka meminta MK menguji konstitusionalitas pasal 88 UU no 32 tahun 2004 yang mengatur pemberian suara dalam pilkada dilakukan dengan mencoblos surat suara.

MK menyatakan penggunaan E-Voting konstitusional sepanjang tidak melanggar asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. MK menyatakan bahwa membatasi pemberian suara hanya dengan mencoblos berarti melanggar pasal 28C ayat 1 dan 2 UUD 1945 bahwa setiap negara berhak memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidup.

Dalam putusannya, MK memerintahkan bahwa penerapan metode E-Voting harus disiapkan dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, perangkat lunak maupun kesiapan masyarakat.

Inilah yang saya sebut isu yang out of the box, isu yang berupa lompatan jauh ke depan. Bayangkan, puluhan tahun merdeka kita masih menggunakan metode jaman batu untuk melakukan pemilihan umum, yaitu dengan mencoblos kertas. Pemilu kemarin sudah lumayan, dengan mencentang he..he….

Metode pemilu selama ini sangat mahal, membutuhkan biaya lebih dari 3 triliun, kata KPU untuk pemilu 2009 yang lalu. Bayangkan, untuk metode mencoblos kita membutuhkan milyaran rupiah untuk setiap kebutuhan logistik di bawah ini:
1. Paku (berapa ton paku yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh TPS ?)
2. Kertas suara (berapa ton kertas yang harus didistribusikan, berapa milyar uang yang diperlukan untuk membayar relawan pelipat kertas suara ?)
3. Kertas hasil rekapitulasi
4. Kertas untuk kartu pemilih
5. Bolpoint, untuk panitia mencatat
6. Kotak suara (berapa ton aluminium yang harus dipesan untuk membuat kotak suara ini ?)
7. Komputer dengan segala perangkatnya.
Waktu memakai metode “mencentang”, sekian ton paku digantikan dengan sekian ton spidol he..he..sementara logistik yang lain tetap dibutuhkan.

Dengan logistik yang sedemikian besar dan beragam, wajar saja terjadi kongkalikong saat melakukan tender pengadaan. Maklum, uang yang beredar sampai triliunan rupiah (angka nolnya berjumlah 12 buah lho he..he..) Masih ingat nggak saat satu demi satu anggota KPU pada pemilu 2004 yang lalu masuk penjara karena terjerat kasus korupsi ?

Itu kalau bicara logistik. Metode mencoblos atau mencentang juga rawan manipulasi, karena hasil rekapitulasi diperoleh secara manual, keakuratannya tergantung pada jujur nggaknya petugas KPU.

Kalau kita memakai E-Voting, biaya pemilu bisa diharapkan lebih murah karena praktis biayanya hanya dipakai untuk beli komputer dengan segala perangkatnya lalu kertas hasil rekapitulasi saja. Kalau kertas suara hanya sekali pakai langsung dibuang. Kalau komputer sekali dipakai di pemilu ini masih bisa digunakan untuk pemilu berikutnya. Kalau teknologinya sudah ketinggalan jaman, bisa dijual dengan sistem lelang lalu duitnya digunakan untuk beli komputer yang lebih baru. Berdasarkan pengalaman di Jembrana, penggunaan E-Voting ongkosnya lebih murah, hanya 2 per tiga dari metode mencoblos atau mencentang.

Lalu bagaimana metode E-voting ini bekerja ? Syarat pertama adalah Anda sudah harus memiliki KTP ber-chip (kayak kartu kredit itu lho), di situ semua database Anda akan disimpan, termasuk sidik jari Anda. Itulah sebabnya kartu pemilih (mungkin tinta juga) tidak perlu lagi karena Anda hanya bisa memilih kalau sidik jari Anda cocok dengan database yang ada. Anda pun tidak biasa 2 kali memilih karena seusai memilih yang pertama, sistem akan memblok Anda untuk curang memilih yang kedua.

Secara otomatis, software akan menghitung berapa jumlah suara yang masuk. Sehingga ketika waktu pemilihan sudah ditutup, Anda bisa langsung melihat hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh komputer. Data di tingkat TPS ini akan otomatis masuk ke komputer di tingkat atas berikutnya sampai ke tingkat nasional, mungkin malah tidak perlu operator untuk mengetik data secara manual, persis seperti saat Anda mencetak buku tabungan Anda di Bank setiap bulannya. Kalau listrik tidak byar-pet, malam harinya Anda sudah bisa melihat siapa pemenangnya.

Saya menceritakan di atas secara sederhana saja; sebenarnya sistem yang di dalamnya sangat rumit. Saya sampaikan secara sederhana supaya kita bisa mendapatkan gambaran besar dan cita-cita mulianya.

Kabupaten Jembrana sudah siap dengan metode ini karena mereka sudah punya KTP chip dengan nama J-card. Mereka juga sudah menggunakan E-Voting saat memilih kepala dusun.

Apa rakyat Jakarta tidak malu dengan rakyat Jembrana ? Katanya provinsi kaya, penduduknya mayoritas berpendidikan menengah ke atas, tingkat ekonomi penduduknya juga mapan, sebagian penduduknya kemana-mana bawa laptop tapi ternyata masih menggunakan paku saat melakukan pemilu he…he…. Sementara rakyat sederhana di kabupaten yang dulu kita nggak pernah dengar ternyata lebih canggih hidupnya, sudah biasa memegang kartu chip dan menggunakan layar sentuh kayak di negara-negara maju sono he..he..

Rakyat Jembrana, melalui keputusan MK ini sebenarnya juga sedang mengingatkan Kementerian Komunikasi dan Informasi, supaya daripada sibuk ngurusi RPP Penyadapan dan RPP Konten mereka lebih baik mempersiapkan E-Voting untuk digunakan pada pemilu nasional berikutnya.

Ayo, canggihan mana antara kita dengan rakyat Jembrana sekarang ini ? he…he…
Catatan penulis:
Saya sebenarnya juga malu lho he..he….Walaupun bekerja dengan peralatan modern dan teknologi canggih, saya juga masih menggunakan paku saat pilkada kemarin. Untung saya tidak masuk daftar pemilih saat itu sehingga tidak terlalu malu he..he..Dan untungnya saat sudah terdaftar di daftar pemilih untuk pilpres kemarin, sudah pakai spidol……..lumayanlah, ketimbang pakai paku. Gengsi dong he..he….

(Osa Kurniawan Ilham, Balikpapan, 11 April 2010)

 sumber : Kompas

Lewat E-Voting, Nyoblos Pemilu Hanya 30 Detik

Sabtu, 6 September 2014 | 21:18 WIB
Kompas.com/SABRINA ASRIL Simulasi e-voting dengan menggunakan teknologi buatan Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT).

JAKARTA, KOMPAS.com– Masyarakat kini tak perlu lagi direpotkan dengan melipat dan mencoblos kertas suara yang bisa memakan waktu beberapa menit. Dengan teknologi e-voting, proses pemilu menjadi lebih cepat dan hemat.Teknologi karya Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu pun sudah mulai diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di beberapa daerah.Zulwelly, Tim di Program e-Pemilu PTIK BPPT menjelaskan, untuk menjalankan sistem e-voting ini dibutuhkan satu set perlengkapan mulai dari card reader untuk membaca kartu pemilih yang mencantumkan chip dengan nomor NIK e-KTP, sebuah layar sentuh yang menampilkan foto kandidat, dan printer struk barcode sebagai bukti telah menggunakan hak pilih.”Di sini tidak ada lagi istilah mencoblos karena tidak lagi menggunakan kertas suara. Cukup dengan layar, tinggal sentuh, lalu keluar struknya,” ujar Zulwelly saat dijumpai di pameran teknologi Tugu Proklamasi, Sabtu (4/9/2014).Untuk menerapkan azas kerahasiaan, maka setiap set alat itu tetap ditempatkan di dalam bilik. Seluruh pilihan suara yang dilakukan masyarakat akan secara otomatis dihitung setiap saat.”Tapi alat ini tidak merekam siapa pilih siapa. Hanya hasil akhirnya saja bisa ketahuan setiap kandidat dapat perolehan suara berapa,” ujar dia.Dengan adanya teknologi e-voting ini, proses pemungutan suara yang biasanya butuh bermenit-menit kini hanya perlu waktu 30 detik. Setelah memberikan pilihan, sebut Zulwelly, pemilih akan mendapat struk bergambar barcode yang dimasukkan ke dalam kotak suara.Kotak itu hanya akan dibuka apabila memang diperlukan untuk proses pembuktian dalam sengketa pemilu. Zulwelly mengklaim alat e-voting ini tidak akan bisa diretas. Sebab, mesin ini berdiri sendiri dan tidak memiliki koneksi ke internet.Sementara untuk proses rekapitulasi dilakukan dengan mencatat perolehan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) ke dalam formulir C1. Formulir itu kemudian dipindai dan diolah menjadi data yang terkoneksi ke pusat.

Adapun, untuk satu set alat perlengkapan e-voting dibutuhkan dana sebesar Rp 11 juta. Jumlah ini dinilai lebih murah dibandingkan pencetakan kertas suara setiap kali pemilu dilakukan.

Alat e-voting ini telah diterapkan untuk pemilihan kepala desa Desa Kebon Gulo, Boyolali pada 5 maret 2013, Desa Mendoyo Dangin Tukad di Jembrana, Bali pada 29 Juli 2013, Desa Taba Renah di Musi Rawas, Sumatera Selatab pada 5 Desember 2013.

Terkendala RUU

Chief Engineer Faisol Abdullah mengatakan seluruh desa yang sudah melakukan e-voting merasa puas dan berniat kembali menerapkan sistem yang sama pada pemilihan selanjutnya. Kendati mendapat respons positif dari desa-desa, pelaksanaan e-voting tetap belum bisa diterapkan dalam skala yang lebih tinggi.

“Di Pilkada (tingkat provinsi dan kabupaten), kami masih ada kendala undang-undang. Di PKPU belum memayungi, meskipun MK sudah membolehkan lewat pusuan MK tahun 2010. Yang dibutuhkan adalah payung hukumnya, dan pengadaannya,” ucap Faisol.


Penulis : Sabrina Asril
Editor : Desy Afrianti

 

Logo Kujang

 

 

 

On 09/13/2014 09:41 PM, Awind wrote:

http://www.gatra.com/politik-1/63321-hayono-isman-penghapusan-pilkada-langsung-kiamat-demokrasi.html

Hayono Isman: Penghapusan Pilkada Langsung ”Kiamat

Demokrasi”

  • Print
  • Email
Created on Saturday, 13 September 2014 23:13

Jakarta, GATRAnews – Hayono Isman menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah tidak langsung, yakni bupati, wali kota, dan gubernur yang dipilih oleh DPRD, merupakan “kiamat demokrasi” Indonesia. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Demokrat itu beralasan, rakyat tidak bisa lagi memilih dan menentukan siapa kepala daerahnya.

Menurut mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga pada Kabinet Pembangunan VI (era Orde Baru) itu, di Jakarta, Sabtu (13/9), mengatakan bahwa jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang tengah dibicarakan DPR ini disahkan, maka hak rakyat menentukan pemimpin “teramputasi”.

Selain itu, rakyat tidak bisa mempertimbangkan visi-misi, rekam jejak, integritas, program kerja, karena dipastikan tidak ada lagi para calon kepala daerah membebarkannya kepada rakyat di masa kampanye, untuk kemudian rakyat menilai dan menentukan pilihan.

Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro itu, pola seperti ini sangat berbahaya, karena bukan lagi ibarat beli kucing dalam karung, tapi rakyat tidak mengetahui isi karung tersebut, apakah itu kucing atau buaya.

“Betul, bukan lagi ibarat milih kucing dalam karung, tapi tidak tahu isi karung itu, dan sudah pasti tidak ada ‘public security’-nya,” tegas politisi Demokrat ini.

Dengan demikian, calon-calon yang baik, mempunyai intergirtas, serta bervisi-misi dan program baik seperti bebebapa kepala daerah yang dinilai berhasil sebagai buah pilkada langsung, tidak akan lagi terpilih. “Pilkada rakyat, calon baik bisa menang. Pilkada DPRD, calon beruang pasti menang,” tegas Hayono.


Penulis: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief


0 Responses to “IpTek : Electronic Voting (eVoting)”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,060,795 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: