12
Sep
14

PARRINDO : Politik Rakyat Pilkada Langsung Online Serentak (LOS)

Logo PARRINDO

Politik Rakyat Pilkada Langsung Online Serentak (LOS)

Suara Pembaca :

Amanat politik Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998 Sila-4 butir-2 “Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain”.

Sementara itu Lingkaran Survei Indonesia melaporkan bahwa 81,2 % respondennya Pro Pilkada Langsung.

Sedangkan Agenda Sidang Paripurna DPRRI tentang RUU Pillkada Tidak Langsung konon dijadwalkan 25 September 2014.

Artinya kalaupun agenda tersebut terlaksana berarti sensitifitas legislator rendah sekali diukur terhadap amanat politik Pengamalan Pancasila tersebut diatas. Apalagi bilamana sampai terjadi diketok palu jadi UU Pilkada Tidak Langsung.

Sesungguhnya paradigma Pemilu Langsung Offline yang selama ini dilakukan disadari melibatkan kepanitiaan sangat besar di KPU TPS, KPU Kelurahan, KPU Kecamatan, KPU PemKot/PemKab, KPU Nasional, BaWasLu, PanWasLu, perangkat Saksi ParPol termasuk logistik kertas suara, kotak suara, tenda TPS, ruang kantor2 KPU yang semuanya jelas berkonsekuensi anggaran biaya negara dan daerah besar.

Kedepan paradigma Pemilu Langsung Online berbasis digital, eVoting, gadget diyakini mereduksi anggaran biaya sedemikian rupa banyaknya begitu pula kampanye online dan dialogis para calon akan banyak memotong ongkos selain lingkungan jadi bebas dari alat2 peraga offline.

Pilkada Langsung Online Serentak (LOS) paling tidak memberikan Panca Manfaat Layanan Publik yakni (1) Kedaulatan Rakyat atas Hak Politik lebih terjamin ditegakkan daripada melalui Perwakilan Rakyat yang notabene elite Partai Politik di lembaga legislatif nasional dan daerah propinsi/kota/kabupaten sesuai uraian di situs [ http://m.edisinews.com/berita-kerakyatan-permusyawaratanperwakilan.html ] , (2) Hemat tenaga manusia, biaya dan waktu, (3) Akuntabilitas Politik lebih terukur, (4) Hemat Ruang Arsip sehingga hemat akses penelitian pasca Pemilu/Pilkada, (5) Bebas Lingkungan Tercemar Alat2 Peraga.
Ke-5 (lima) Manfaat diatas ini diyakini akan mampu memperbesar tingkat kepuasan dan partisipasi aktif konstituen yang berdampak kepada akumulasi mutu demokrasi yang lebih baik menuju tahapan Indonesia Mulia 2015-2025.

Jakarta, 12 September 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Logo Garuda Merah Putih

http://sinarharapan.co/news/read/140911036/menguji-integritas-politikus-span-span-span-span

SH / dok

Pilkada lewat DPRD adalah langkah mundur demokrasi.

 

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menjadi buah bibir setelah pada Rabu (10/9) mengaku sudah menyiapkan surat pengunduran diri sebagai anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Salah satu alasannya adalah kekecewaan terhadap sikap Gerindra yang ingin mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) kepada mekanisme pemilihan oleh DPRD.Sikap Ahok ini jelas memancing kejengkelan di jajaran pemimpin Gerindra. Ahok dibilang tak tahu berterima kasih, seperti “kacang yang lupa kulit”.Ketua Gerindra Jakarta, Muhammad Taufik, menyilakan Ahok mundur sambil menyebutkan, jika RUU Pilkada yang memasukkan mekanisme pilkada lewat DPRD disahkan, Ahok nantinya harus mundur dari jabatan Gubernur DKI Jakarta, setelah Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, melenggang ke Istana Negara.Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon bahkan menuding, Ahok tak beretika, tak berkontribusi untuk Gerindra, dan “kutu loncat.”Namun, bukan Ahok namanya kalau ia jeri dengan tudingan-tudingan tersebut. Baginya, pilkada lewat DPRD tidak menunjukkan perilaku demokratis karena kepala daerah nantinya tidak lagi sibuk mengurus rakyat, tapi malah sibuk melayani anggota DPRD. Ia menilai, pilkada lewat DPRD mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru.Saat politikus Gerindra menuding sikap Ahok hanya mencari panggung agar bisa loncat ke partai lain, Ahok mengatakan kepada wartawan, ia tak akan berpindah partai, tapi bakal berkonsentrasi mengurus persoalan Jakarta. Ia juga tak peduli kalau tak akan terpilih lagi dalam periode selanjutnya.Sebagian orang menyayangkan sikap Ahok yang terlalu gegabah menanggapi kontroversi RUU Pilkada yang kini tengah dibahas di DPR. Namun, tak sedikit pula yang mendukung.Di jaringan media sosial, gerakan #saveAhok digalang. Mereka melihat yang dilakukan Ahok menunjukkan integritasnya sebagai politikus dan wagub yang dipilih rakyat.

Ahok, tanpa memperhitungkan jabatannya yang mungkin hilang, menyampaikan kepada publik bahwa ia mengakui hak rakyat memilih kepala daerah yang baik. Ia tidak ingin publik dibuat bingung dengan permainan “para elite politik” yang mengatasnamakan demokrasi.

Ia adalah saksi dan contoh hidup bagaimana seorang warga negara dengan status minoritas di Indonesia—sebagai keturunan Tionghoa dan beragama Kristen—dipercaya rakyat memimpin Jakarta bersama Jokowi. Ia tak ingin menyangkal kepercayaan rakyat yang datang ke bilik suara dan memberikan suaranya untuknya dan Jokowi. Bukan DPRD yang memilih ia dan Jokowi, melainkan rakyat, satu orang satu suara.

Dalam konteks ini, kita mengapresiasi yang dilakukan Ahok. Hal yang dilakukan Ahok justru menjadi pemantik sekaligus “batu uji” bagi para politikus lain, apakah perdebatan mereka yang berbusa-busa tentang RUU Pilkada benar-benar dilandasi niat baik untuk membuat demokrasi Indonesia lebih baik atau sekadar manuver pascapemilihan presiden (pilpres)?

Dalam iklim demokrasi, perbedaan pendapat adalah sah. Ahok, produk dari pilkada langsung, berhak menyampaikan pendapat dan menyatakan sikap politiknya karena ia mencoba bersikap konsisten. Sementara itu, para politikus Gerindra pun berhak menuding Ahok sebagai “Malin Kundang” karena sikapnya dianggap menikung partai.

Kita sebagai warga negara juga berhak menuntut integritas para politikus. Partisipasi publik yang cukup masif dalam Pilpres 2014 yang baru saja berlalu menunjukkan, rakyat bukan sekadar kerbau yang dicucuk hidung. Mereka juga bukan rimbunan rumput kering yang bisa disulut isu SARA. Mereka berjejaring, membuat komunitas, dan membangun kerja sama untuk menumbuhkan kesadaran bernegara dan berbangsa.

Demokrasi, konsep yang kita bangun pelan-pelan sejak tumbangnya Orde Baru, telah membuahkan hasil. Bukan sekadar hiruk-pikuk—yang dikhawatirkan para pengkritiknya akan menyeret Indonesia pada chaos—tapi juga “orang-orang baik.”

Hanya dalam tempo 16 tahun setelah gerakan Reformasi bergulir, kita mampu mengganti kekuasaan dan transisi demokratik tanpa pertumpahan darah. Terakhir, pelaksanaan Pilpres 2014 yang menghadap-hadapkan Jokowi dan Prabowo Subianto juga berlangsung mulus, meski diwarnai hiruk-pikuk dari kubu koalisi parpol pendukung Prabowo.

Namun, kekhawatiran masyarakat dan dunia bahwa ketidakpuasan Prabowo atas kemenangan Jokowi memicu amuk seperti 1998, mengingat latar belakang Prabowo sebagai tentara dan mantan menantu Soeharto, tidak terjadi.

Hanya dalam rentang 16 tahun setelah kejatuhan Soeharto, Indonesia berhasil mereformasi diri sebagai negara yang demokratik, bahkan terdepan dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga menjadi rujukan keberagaman karena sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, negeri ini tidak berminat membangun khilafah Islam.

Bahwa ada yang mesti dibenahi dari sistem demokrasi , termasuk pelaksanaan pilkada langsung, tentu kita sepakat. Hal yang mesti dibenahi antara lain sikap para elite yang terkadang susah menerima kekalahan dan keributan di antara para pendukungnya, juga soal pemborosan anggaran pelaksanaan pilkada.

Namun, mendesakkan pilkada lewat DPRD adalah langkah mundur demokrasi. Ahok, wakil kepala daerah hasil pemilihan langsung, lantang mengatakan itu. Ia bukan jenis “kutu” yang “meloncat” dari suara rakyat yang memberinya amanah langsung.

Sumber : Sinar Harapan

 

http://www.suarapembaruan.com/home/icw-pilkada-oleh-dprd-bisa-tingkatkan-korupsi/64537

 

ICW: Pilkada Oleh DPRD Bisa Tingkatkan Korupsi

 

Kamis, 11 September 2014 | 18:55

[JAKARTA] Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch Firdaus Ilyas mengatakan pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bisa memicu peningkatan kasus korupsi.

“Bisa memicu kasus korupsi lebih tinggi karena melalui mekanisme DPRD ini bisa melahirkan modus aktor atau pola korupsi baru,” kata Firdaus dalam diskusi Pemaparan Hasil Pemantauan Iklan Capres di Jakarta, Kamis (11/9).

Menurut Firdaus, penyelenggaraan dan proses pilkada secara langsung memang memakan biaya lebih mahal akan tetapi dengan pilkada oleh DPRD justru melahirkan dampak yang lebih besar.

“Kalau bicara dampak tidak langsung dan tidak terlihat dengan melalui mekanisme DPRD bisa melahirkan modus aktor atau pola korupsi baru bahkan bisa menyandera DPRD selama lima tahun. Kepentingan politik tergadaikan, tidak diperhatikan,” jelasnya.

“Dan yang harus dikedepankan adalah bagaimana aspirasi dan substansi kedaulatan rakyat terakomodasi. Nilai substansi jauh lebih penting dibandingkan teknis. Sehingga pemilu harus representasi dari publik yakni dengan pemilu langsung skemanya,” kata Firdaus.

Ia menambahkan penekanan penyelenggaraan pemilu bisa ditekan lewat keputusan MK soal penyelenggaran pemilu serentak. Penyelenggaraan Pemilu Legislatif, pemilu Presiden 2019 dan seterus akan digelar serentak.

Menurut Firdaus, pemilu serentak bisa menghemat anggaran karena ada beberapa pos pembiayaan yang disatukan, termasuk honor penyelenggara pemilu dan anggaran logistik.

“Kalau bicara soal penghematan biaya, kan sudah ada keputusan pemilu langsung dan serentak. Ini teknik penghematan biaya, artinya saat pemilu serentak kita sudah pilih semua dari presiden, anggota DPR dan kepala daerah,” ujar Firdaus.

Berdasarkan rapat panitia kerja (Panja) RUU Pilkada, Selasa (9/9), semua partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu tetap memegang teguh pada kesepakatan mereka agar pilkada dipilih oleh DPRD, kembali seperti pada Orde Baru.

Mereka menganggap model pilkada saat ini menyebabkan masalah dalam anggaran negara karena menelan biaya tinggi untuk penyelenggaraan dan proses pemilihan termasuk terjadi politik uang serta melahirkan konflik masyarakat.

“Bukan masyarakat yang melakukan politik uang tapi justru aktor atau partai politik itu sendiri yang melakukan baik dari tim sukses resmi dan tidak resmi maupun pendukung parpol,” ujar Firdaus.

“Ada satu kelompok yang ingin mengembalikan kedaulatan rakyat dalam mekanisme lewat DPRD. Dan jika RUU Pilkada benar disahkan, ini jadi track record buruk pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, karena itu juga usulan dari pemerintah,” tambahnya. [Ant/L-8]

Logo NasPan45

Melawan Tirani Mayoritas

Ada tanda-tanda berbahaya dalam kehidupan demokrasi kita. Kedaulatan rakyat akan diganti dengan kedaulatan partai. Koalisi pendukung capres kalah Prabowo-Hatta belum ikhlas menerima kekalahannya. Kalah di Pilpres, di Mahakamah Konstitusi, dan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak menghentikan upaya mereka untuk menciptakan rambu-rambu penghalang bagi presiden terpilih Jookowi. Setelah menggolkan UU MD3 yang kini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi, kini koalisi Merah Putih bersekongkol mengepung Jokowi-Hatta di daerah-daerah dengan skema menempatkan calon-calon kepala daerah dukungan suara mayoritas mereka di DPRD, melalui RUU Pilkada yang rencananya akan disahkan pada tanggal 25 September mendatang.
Presiden SBY dan partainya yang segera akan mengakhiri masa tugasnya sejauh ini belum mendengarkan protes banyak pihak agar pemerintah menarik diri dari pembahasan RUU tersebut. Bila berlanjut, SBY akan meninggalkan warisan (legacy) buruk berupa kerusakan pada sistem demokrasi kita. Kita diajak mundur kembali ketika kita mulai optimis atas terpilihnya beberapa tokoh muda berbakat dan berkarakter sebagai kepala daerah di berbagai kota dan kabupaten sebagai hasil pemilihan langsung oleh rakyat.
Benar bahwa pilkada langsung masih jauh dari sempurna dan perlu terus disemppurnakan, tetapi menghapus sistem itu dan memberikan wewenang kepada wakil rakyat di DPRD untuk menentukan kepala daerah adalah fatal. Kenapa? Karena yang disebut sebagai wakil rakyat itu pada kenyataannya adalah wakil partai politik. Karenanya yang didahulukan adalah kepentingan partai, bukan rakyat. Tidak seperti di banyak negeri lain, undang-undang kita tidak membenarkan calon independen menjadi anggota DPR. Sistem Pileg kita juga bukan sistem distrik. Dengan sistem proporsional terbuka, partailah yang berkuasa penuh menentukan siapa yang akan maju sebagai calon anggota legislatif beserta nomor urutnya. Anggota DPR harus melaksanakan kebijakan partai. Pilihan dalam voting di DPR/D ditentukan oleh partai. Yang melanggar bisa dipecat. Dengan sedikit pengecualian, sebagian besar anggota DPR tidak berani melawan kehendak partainya walaupun bertentangan dengan hati nuraninya.
Tanda-tanda juga makin jelas bahwa koalisi Merah Putih yang akan menguasai 63% kursi DPR RI nantinya akan “membalas” kekalahan mereka dalam pilpres dengan mengganjal pemerintahan baru dibawah Jokowi-JK melalui hak anggaran dan wewenangnya merancang undang-undang. Mereka tampaknya tidak akan rela melihat pemeritah baru sukses dalam melaksanakan misinya. Walaupun tidak mudah, bukan tidak mungkin mereka bahkan sudah berancang-ancang mencari jalan untuk memakzulkan pemerintahan Jokowi-JK sebelum waktunya berakhir. Semuanya ini tentunya akan buyar bila satu dua partai anggota koalisi di belakang hari keluar dari keanggotaan koalisi dan membelot ke kelompok partai pemerintah.
Inilah salah satu kelemahan sistem demokrasi perwakilan. Rakyat hanya diberikan kesempatan memilih sekali lima tahun. Partai politik bisa bersekongkol membentuk tirani mayoritas. Namun kita tidak boleh putus asa dengan menyalahkan sistem demokrasi. Betapapun demokrasi bermasalah, sistem lain jauh lebih buruk, kata Sir Wisnton Churchill. Masih ada jalan keluar. Apa itu? Monitor dan lawan bersama wakil-wakil rakyat kita bila mereka tidak berada di jalan yang benar. Jangan kita diam dan berpangku tangan.
Monitor terus dan catat posisi dan pemberian suara mereka dalam sidang-sidang DPR. Kontak “wakil-wakil” anda di DPR bila mereka menyimpang dari aspirasi rakyat. Sampaikan peringatan bahwa kita tidak akan memilih mereka atau partainya kembali bila mereka tak memenuhi tuntutan kita. Suarakan dengan keras di publik keberatan kita. Kumpulkan petisi dan lakukan demonstrasi bila perlu. Tulis surat pembaca, artikel, dan minta media masa membantu menyebarkan opini anda. Manfaatkan media sosial untuk memperluas dukungan dan menggalang solidaritas. Sampaikan argumen yang rasional, masuk akal, dan berpihak kepada kepentingan bangsa. Semuanya ini tentunya harus dilakukan dengan jalan damai dan tidak melanggar hukum dan etika.
Bila semua itu telah dilaksanakan tetapi DPR tetap bersikukuh mengesahkan RUU Pilkada atau RUU lain yang tidak berpihak kepada kepentingan nasional, masih ada jalan dengan mengambil langkah berikutnya melakukan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi atau gugatan hukum lainnya. Dengan demikian kita telah menjadikan diri kita warga negara yang peduli dan bertanggung jawab. Sekaligus membuat kehidupan demokrasi yang tidak sempurna ini menjadi lebih hidup dan berimbang. Sebuah upaya bersama dan sungguh-sungguh diluar lembaga demokrasi resmi pasti akan membuat para pelaku politik berpikir dua kali sebelum mencoba mengambil langkah yang tidak menguntungkan masyarakat. Ujungnya, kehidupan demokrasi dan berbangsa kita menjadi lebih sehat.
Beramaan dengan itu, bila keadaan tidak berubah, pemerintah Jokowi-JK hanya akan didukung oleh kekuatan minoritas di DPR dengan jumlah kursi 37%. Keadaan ini tidak boleh dilihat sebagai masalah kecil. Upaya-upaya harus terus dilakukan untuk menarik partai anggota koalisi lawan ke kubu pemerintah tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip bernegara yang benar. Jokowi yang juga terpilih sebagai presiden antara lain berkat dukungan luas jaringan relawan, harus memelihara terus hubungan dengan mereka dan tetap menjaga semangat relawan untuk ikut menyukseskan pemerintahannya dan bersama menghilangkan rintangan yang menghadang jalannya pemerintahan.
Abdillah Toha

_._,_.___


Posted by: Chalik Hamid <chalik.hamid@yahoo.co.id>

Logo PKP 17845 jpeg

SENATOR ANANG PRIHANTORO: JANGAN BONSAI DEMOKRASI!

ANANGSenator dari Propinsi Lampung yang biasa memakai caping gunung, Ir. Anang Prihantoro memberikan penilaian pada wacana pilkada di DPRD: “ Pemilihan di DPRD akan menjadi bonsai bagi demokrasi. Hak politik rakyat dikerdilkan. Jika DPRD yang memilih pemimpin untuk rakyat itu berarti hak rakyat dirampas!”
Pandangan Senator Anang Prihantoro merupakan bentuk dukungan bagi penyaluran aspirasi politik rakyat agar pemilihan kepala daerah tetap dilakukan melalui pemilihan langsung. Pertimbangan efisiensi dan efektifitas tidak dapat menghindari penyimpangan dan resiko dari suatu pemilihan umum. Politik uang dapat terjadi dimana saja bahkan jika dilakukan pemilihan kepala daerah (pilkada) di DPRD, bisa saja nominalnya lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan pengakuan dari konstituen yang diberitakan menerima Rp 200.000,- atau Rp. 100.000,- maka tentunya anggota DPRD tidak pantas diberikan seharga itu. Begitupun sengketa ke Mahkamah Konstitusi-pun dapat terjadi, karena penyelesaian masalah pemilu bermuara di Mahkamah Konstitusi.

http://news.detik.com/read/2014/09/09/234039/2685838/10/tak-perlu-lewat-dprd-pilkada-serentak-sudah-hemat-biaya?9922022

LOGO SEPERAK

Selasa, 09/09/2014 23:40 WIB

RUU Pilkada

Tak Perlu Lewat DPRD, Pilkada Serentak

Sudah Hemat Biaya

Danu Damarjati – detikNews
                                                                                                       Halaman 1 dari 2

Jakarta – Fraksi partai politik dari koalisi merah putih kompak mendorong Pilkada lewat DPRD. Pilkada tak langsung itu dipandang lebih bisa menghemat biaya Pilkada. Namun koalisi pendukung Jokowi-JK plus pemerintah memandang penghematan bisa dilakukan lewat Pilkada serentak yang akan dimulai pada 2015.

“Pilkada serentak itu sudah sangat menghemat anggaran. Bahwa ada biaya dari Pilkada langsung, itu wajar dalam demokrasi. Masa untuk menunjukkan kedaulatan rakyat saja tidak kita biayai? Kan aneh,” kata anggota Panja RUU Pilkada dari Fraksi PDIP Yasona Laoly di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).‎

Wakil Ketua Panja RUU Pilkada dari Fraksi PDIP Arief Wibowo juga menyatakan ‎Pilkada serentak bisa menghemat anggaran belanja kampanye, proses rekrutmen tenaga Pilkada, juga honor tenaga Pilkada.

Semua fraksi memang sepakat dengan Pilkada serentak 2015. Namun sesungguhnya, kata Arief, pada awalnya semua fraksi ingin Pilkada serentak beserta Pilkada langsung. Namun belakangan usai Pilpres 2014, koalisi merah putih berubah sikap menjadi pendorong Pilkada lewat DPRD.

“‎Dulu itu asumsinya Pilkada langsung dan Pilkada serentak. Kesepakatan itu diambil sejak awal,” kata Arief.

Anggota Panja dari PKB, Abdul Malik Haramain, menyatakan Pilkada langsung dan Pilkada serentak itu saling terkait.‎ PKB merupakan partai pendukung Jokowi-JK, alias sekubu dengan PDIP.

“Kita setuju sejak awal ikut Pilkada serentak karena putusan MK,” ucap Malik.Next

RUU Pilkada

Tak Perlu Lewat DPRD, Pilkada Serentak

Sudah Hemat Biaya

Danu Damarjati – detikNews
                                                                                              Halaman 2 dari 2

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menyatakan Pilkada serentak akan digelar pada 2015 untuk 8 Provinsi, 170 Kabupaten, dan 26 Kota. Dengan kata lain, ada 204 Pilkada yang akan digelar pada 2015‎.

“‎Kalau kita jadi Pilkada serentak dengan mekanisme secara langsung, sekitar 50 persen lebih anggaran akan kita hemat. Kalau kita lihat, Rp 70 triliun untuk Pilkada Gubernur, Kabupaten, dan Kota akan hemat sekitar Rp 35 triliun,” tutur Djohermansyah usai rapat dengan Panja RUU Pilkada.

Menurut Djohermansyah, Pilkada serentak akan ‎mengefisienkan pelaksanaan Pilkada langsung. Meski begitu, pastilah pelaksanaan Pilkada langsung memakan biaya. Namun itu dinilainya wajar.

“Demokrasi itu harus ada ongkosnya, tapi kita harus efisien, jadi nggak bisa demokrasi itu tanpa ongkos. Kita harus berani bayar untuk demokasi,” ujar Djohermansyah.‎

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso juga menyatakan ‎Pilkada langsung bisa dibuat semakin efisien dengan jalan lain selain Pilkada lewat DPRD. Cara itu adalah Pilkada serempak bersama-sama dengan Pilpres dan Pileg. Namun demikian Priyo memandang cara Pemilu serempak ini mustahil, sehingga Pilkada lewat DPRD dinilai lebih masuk akal.

“‎Tapi susah saya bayangkan masyarakat kita nyoblos (jika Pemilu dan Pilkada serempak) sampai tujuh surat suara dari presiden dan wapres, DPR, DPRD I, DPRD II, Gubernur, Bupati, dan Walikota‎. Serempak atau nggak serempak itu masih sulit mengaturnya,” tutur Priyo yang juga politisi Partai Golkar ini di Gedung DPR pada Jumat (5/9) lalu.

‎Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat menyatakan Pilkada tak langsung, alias lewat DPRD, ‎bisa menghemat anggaran dengan kuantitas besar.

“‎‎Menghemat lebih dari 80 persen dari biaya Pemilukada selama 10 tahun ini yang betriliun-triliun,” kata Martin pada Jumat (5/9) lalu.

‎Seperti diketahui, pendukung Pilkada lewat DPRD terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, PKS, dan PPP. Sedangkan pendukung Pilkada langsung adalah PDIP, PKB, Hanura, ditambah Pemerintah.

Advertisements

0 Responses to “PARRINDO : Politik Rakyat Pilkada Langsung Online Serentak (LOS)”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,193,692 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: