10
Sep
14

Kenegarawanan : Mantabkan Pro Demokrasi Kerakyatan

Pro Demokrasi Kerakyatan Mantabkan 247 Pilkada 2015

Rabu, 10 September 2014 – 00:23 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
Pro Demokrasi Kerakyatan Mantabkan 247 Pilkada 2015

Kata kunci amanat politik ideologi Sila-4 Pancasila adalah “Kerakyatan”, oleh sebab itu Demokrasi Kerakyatan kedepan perlu dimantabkan, dan model Pemilu Langsung lebih mencerminkan Demokrasi Kerakyatan daripada model Demokrasi Tidak Langsung.

Namun begitu, dengan adanya argumentasi bahwa Demokrasi Langsung potensial berbiaya politik tinggi dibandingkan Demokrasi Tidak Langsung maka benar Demokrasi Langsung perlu modifikasi proses berupa perampingan seperti dilakukan secara Serentak bagi ke-247 Pilkada di tahun 2015 yad plus introduksi berbasis Digital, eVoting dan dioperasikan via Gadget, sesuai dinamika kemajuan teknologi informasi terkini sekaligus guna upaya2 tingkatkan mutu Jujur Adil yang Aman dan Damai.

Demokrasi Kerakyatan berakar rumput di TPS (Tempat Pemungutan Suara yang boleh saja disempurnakan kini menjadi disebut Tempat Perwakilan Suara yang sepenuhnya terselenggara ditingkat satuan warga terkecil Rukun Tetangga) sesuai http://m.edisinews.com/berita-tps-representasi-sila4-pancasila.html , dan bukanlah berakar elit partai politik di satuan2 lembaga legislatif daerah/kota/kabupaten.

Perwujudan Sila-4 Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” sebenarnya telah menemukan moda terbaiknya di tahun 2014 ini yang ditandai oleh tingkat partisipasi pemilih tertinggi di era reformasi. Sehingga dinamika Demokrasi Kerakyatan kedepan adalah hanya perlu langkah2 penyempurnaan seperti upaya2 “perampingan” proses Pemilu tersebut diatas yang bisa dimulai dengan 247 Pilkada 2015 yang akan datang itu.

Jakarta, 10 September 2014
Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845

 

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Rabu, 10 September 2014 00:23 WIB
Pro Demokrasi Kerakyatan Mantabkan 247 Pilkada 2015
Rabu, 10 September 2014 00:12 WIB
Berantas Mafia Migas, Jokowi dan Kemiskinan
Selasa, 09 September 2014 23:04 WIB
AS Merusak Irak, Pakai Tentara Bayaran Perangi ISIS
Selasa, 09 September 2014 22:37 WIB
Silva: Spanyol Harus Belajar Terima Kritik
Selasa, 09 September 2014 21:50 WIB
Kompolnas Tidak Boleh Takut
Selasa, 09 September 2014 20:41 WIB
DPR-Pemerintah Sepakat Selesaikan Revisi UU PA
Selasa, 09 September 2014 20:16 WIB
Habiskan Uang Negara, Bubarkan Kemenko!
Selasa, 09 September 2014 17:54 WIB
Senior PDIP: Koalisi Merah Putih `Ora Ono Opo-Opone`

TPS Representasi Sila-4 Pancasila

Selasa, 09 September 2014 – 10:12 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

 Suara Pembaca:

TPS Representasi Sila-4 Pancasila

Polemik yang kini berkembang antara pihak yang pro Pilkada Langsung via TPS (Tempat Pemungutan Suara) versus pihak yang pro Pilkada Tidak Langsung via Lembaga Legislatif Daerah/Kota/Kabupaten, harusnya segera dihentikan daripada menguras waktu dan tenaga secara sia2, apalagi memicu gejolak heboh berujung konflik head to head

Kiblat konstitusional sebenarnya sudah ada yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi RI tanggal 23 Januari 2014 khususnya tentang Pemilu Serentak.

Dengan kemajuan Teknologi Informasi yang bahkan kini sudah menginjak kearah Teknologi Telepati, maka Tradisi Manual mutlak sudah absolut sehingga pilihannya kedepan adalah tetap meneruskan model Pilkada Langsung namun dilakukan Serentak secara Digital eVoting karena model2 tempo doeloe seperti Pilkada Langsung atau Pilkada Tidak Langsung sebenarnya sudah bermutu kadaluarsa dan masuk kepustakaan sejarah.

Digital eVoting meminimasi distorsi akibat manipulasi rekapitulasi berjenjang, dan digital eVoting dapat menjadi jaminan bagi Pemilu Langsung + Serentak terjadi JurDil.

Diametral diantara model Pemilu Langsung versus Pemilu Tidak Langsung harus segera diakhiri merujuk antara lain pengalaman 1. http://www.kawalpemilu.org 2. Quick Count oleh 7 pihak2 surveyor kompeten 3. Indonesia Idol selama 10 tahun, 4. Pemilu digital di negara lain, 5. Kemampuan perekayasa lokal di bidang Teknologi Informatika, dlsb.

Sehingga yang diperlukan kini adalah Kemauan Politik Demokrasi kearah Indonesia yang lebih baik.

Selain merujuk http://m.edisinews.com/berita-pilkada-serentak-digital-evoting.html maka cukup bijak juga berpaham bahwa TPS sebenarnya juga representasi fisik daripada sila-4 Pancasila mengingat keterwakilan suara secara musyawarah rakyat tersebut sesungguhnya telah difasilitasi oleh/dan di TPS itu.

Jakarta, 9 September 2014
Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, PARRINDO
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845

 

BERITA LAINNYA

Senior PDIP: Koalisi Merah Putih `Ora Ono Opo-Opone`

Selasa, 09 September 2014 – 17:54 WIB

Jakarta – Politisi senior PDI Perjuangan (PDIP), AP Batubara,  sama sekali tidak menganggap keberadaan Koalisi Merah Putih yang dipelopori oleh Partai Gerindra.  Menurutnya, Koalisi Merah Putih tidak ada apa-apanya.

“Koalisi Merah Putih, tak ada apa-apanya alias ‘ora ono opo-opone’. Jadi Jokowi tidak perlu tanggapi. Keberadaan mereka hanya ingin mencari posisi di pemerintahan Jokowo-JK,” tegas AP, sapaan akrab AP Batubara, Selasa (9/9/2014).

“Jokowi kan orang baik. Biarkan saja Koalisi Merah Putih berniat menyusahkan pemerintahannya, rakyat tetap mencintai Jokowi. Jokowi itu orang biasa, bias didekati siapa saja. Paspampres pun tidak terlalu ketat,” tambahnya.

Ia pun meminta Jokowi tidak perlu takut menjalankan roda pemerintahan menghadapi oposisi dari Koalisi Merah Putih di DPR, karena Jokowi akan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih, menegakkan hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

AP optimistis pasangan Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla  (Jokowi-JK) akan mampu menghadapi kubu oposisi dari Koalisi Merah Putih di DPR. “Saya menilai Koalisi Merah Putih, tak ada apa-apanya. Keberadaan mereka hanya ingin mencari posisi di pemerintahan Jokowi-JK,” tandas Sesepuh Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP ini.

Menurut AP, istilah koalisi tidak ada dalam sistem demokrasi presidensil di Indonesia. Ia pun menilai, Koalisi Merah Putih tidak ada apa-apanya, cuma mencari tempat doang. Dicontohkan seperti ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) tidak akan berpengaruh dalam ‘menjegal’ pemerintahan Jokowi.

“ARB itu bisa apa sih. Utang-utangnya saja belum dibayar, pajaknya juga harus diberesi dulu. Siapa yang mau dengar ARB. Paling anak istrinya. Jokowi itu cukup didukung rakyat, tidak didukung ARB. Nanti malah minta-minta. ARB itu tidak ada apa-apanya,” tandas tokoh senior PDIP.

Seperti diberitakan, di DPR Koalisi Merah Putih didukung oleh lima partai politik yaitu Gerindra, Golkar, PAN, PPP dan PKS dengan jumlah perolehan 292 kursi.Sementara Jokowi-JK hanya didukung empat parpol, yakni PDIP, Partai Nasdem, PKB dan Hanura dengan total memiliki 207 kursi. Adapun Partai Demokrat memperoleh 61 kursi DPR. Demokrat sebelumnya sudah menyatakan akan menjadi penyeimbang alias memilih netral setelah pemerintahan SBY-Boediono berakhir.

Jokowi Tak Perlu Menteri dari KMP
AP Batubara menilai, Presiden terpilih Jokowi tidak perlu mendudukkan kader partai di Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menjadi menteri di kabinetnya. Menurutnya, Jokowi tidak perlu takut menghadapi koalisi  merah putih di parlemen. “Tidak perlu jadikan menteri dari Koalisi Merah Putih. Kalau Jokowi lakukan pemerintahan yang bagus, parlemen bisa apa?” tandasnya.

“Gak ada jatah bagi partai di Koalisi Merah Putih. Jokowi akan memberi kesempatan kepada calon menteri yang bersih, jujur dan professional,” tambahnya.

Sesepuh Deperpu PDIP ini juga yakin Jokowi tidak akan korupsi dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga pihak Koalisi Merah Putih akan kesulitan mencari cela kesalahan Jokowi. “Jokowi itu hidupnya sederhana, mana dia mau korupsi,” tutur ketua umum Yayasan Proklamasi 17 Agustus 1945 ini .

Lebih lanjut, AP melarang kepada pihak siapa pun yang menitipkan calon menteri kepada Jokowi. “Serahkan ke Jokowi untuk menentukan menteri pilihannya. Jangan ada satu orang pun yang nitip ke Jokowi, termasuk Bu Mega. Saya juga tidak. Kasihan Jokowi, nanti jadi beban pikirannya,” tutur Penasihat politik Megawati Soekarnoputri ini.

AP pun mengaku tidak pernah memberi saran soal menteri kepada Jokowi, kecuali jika dirinya diminta oleh Presiden terpilih dari PDIP tersebut. “Saya tidak mau titip menteri ke Jokowi.  Iya kalau didengar, kalau tidak malah sakit hati. Menteri itu urusan Jokowi, kecuali kalau kita dimintai saran. Jika tidak, ya jangan campuri Jokowi,” paparnya. (ari)

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Rabu, 10 September 2014 00:23 WIB
Pro Demokrasi Kerakyatan Mantabkan 247 Pilkada 2015
Rabu, 10 September 2014 00:12 WIB
Berantas Mafia Migas, Jokowi dan Kemiskinan
Selasa, 09 September 2014 23:04 WIB
AS Merusak Irak, Pakai Tentara Bayaran Perangi ISIS
Selasa, 09 September 2014 22:37 WIB
Silva: Spanyol Harus Belajar Terima Kritik
Selasa, 09 September 2014 21:50 WIB
Kompolnas Tidak Boleh Takut
Selasa, 09 September 2014 20:41 WIB
DPR-Pemerintah Sepakat Selesaikan Revisi UU PA
Selasa, 09 September 2014 20:16 WIB
Habiskan Uang Negara, Bubarkan Kemenko!
Selasa, 09 September 2014 17:54 WIB
Senior PDIP: Koalisi Merah Putih `Ora Ono Opo-Opone`

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-senior-pdip-koalisi-merah-putih-ora-ono-opoopone.html#ixzz3CsnsB07b

KPK: RUU Pilkada Berpotensi Jadi Rekayasa Kekuasaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto angkat bicara mengenai Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam pesan singkatnya, Rabu (10/9/2014), Bambang mengatakan pilkada yang dipilih melalui DPRD sangat berpotensi menjadi rekayasa kekuasaan.

“Ada dampak yang sangat besar dari sekAdar implikasi problem pilkada yang selama ini terjadi, karena sangat berpotensi terjadi rekayasa kekuasaan oleh elite penguasa yang berpijak pada kepentingan rent seeking dan bersifat transaksional serta tidak sepenuhnya mewakili kepentingan rakyat,” kata Bambang.

Bambang menuturkan itu merupakan salah satu indikasi political corruption dan korupsi demokrasi. “Inilah salah satu indikasi dan fakta yang bisa dan biasa disebut dalam nomenklatur sosiologi,” ujarnya.

Selain itu, Bambang jengkel pilkada yang selama ini langsung dipilih rakyat dirusak oleh kepentingan pihak-pihak tertentu yang berupaya untuk mendapatkan kekuasaan.

“Makna daulat rakyat sejati seperti dijamin dalam konstitusi dimana rakyat menjadi subyek utama dalam memilih kepala daerahnya didelegitimasi secara inkonstitusional untuk kepentingan sempit kekuasaan yang berbasis pada syahwat dan libido berkuasa,” kata Bambang.

Karena itu, pendiri LSM ICW itu mengimbau masyarakat menyimak seksama seluruh proses revisi UU Pilkada tersebut.

Rakyat, ujar Bambang, harus mengidentifikasi siapa saja yang memiliki pandangan secara tegas maupun tersamar yang mendukung tidak dipenuhinya hak rakyat untuk memilih langsung.

“Rakyat harus secara kritis mengkaji dan mempertanyakan beberapa hal sebagai wacana, yaitu apakah mereka yang mendelegitimasi hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung bisa disebut sebagai pelaku political corruption atau pelaku korupsi demokratisasi. Atau apakah pelaku tersebut dapat dikenakan sanksi politik dan sanksi sosial agar mereka konsisten dan amanah menjalankan daulat rakyat yang substantif,” imbuhnya.

Baca Juga:

Ahok: Biaya Tinggi, Hanya Alasan Klasik Agar DPRD Bisa Main

Ahok Mundur dari Gerindra, Jokowi: Itu Urusan Pribadi Pak Ahok

Ahok: Pemimpin Bertanggung Jawab Kepada Rakyat, bukan DPRD

Berita Lainnya

Pilkada Oleh DPRD Rawan Transaksi Politik

Jakarta (Antara) – Koalisi merah putih menginisiasi rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).  Â

Upaya tersebut dilakukan karena pemilu langsung rawan dengan biaya politik tinggi sehingga mekanisme melalui pemungutan suara atau vooting di DPRD akan menghemat pengeluaran calon serta mencegah terjadinya transaksi politik.  Â

Namun, pengamat politik dari Universitas Indonesia Ari Junaedi, mengatakan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD rawan terjadinya transaksi politik kepada segelintir elit politik.

Ia mengungkapkan pemilihan langsung oleh rakyat selama ini sudah memberi kebebasan demokrasi bagi rakyat secara langsung untuk memilih kepala daerahnya tetapi hak itu dirampas lagi dan diberikan kepada segelintir elit politik di dewan.  Â

“Sangat membahayakan bagi kelangsungan demokrasi kita jika pilkada dikembalikan ke DPRD. Bukankah cerita buruk tentang pemilihan kepala daerah lewat DPRD masih kita ingat ? Tinggal menyediakan dana besar untuk  separuh lebih satu suara maka calon kepala daerah yang memiliki sokongan dana besar pasti akan menang di Pilkada lewat DPRD,” kata dia.  Â

Ia mengatakan anggota dewan juga rawan menjadi kepanjangan pemodal yang punya “interest” menguasai konsensi tambang sedangkan kepala daerah yang terpilih, juga rentan menjadi mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dari anggota dewan yang memilihnya.   Â

Menurut pengajar Program Pascasarjana Universitas Diponegoro (Undip) ini, jika anggota DPR masih mempunyai nurani dan keberpihakkan kepada demokrasi maka urungkan saja mengembalikan pilkada kepada DPRD.  Â

“Saya yakin pilkada melalui DPRD justru akan membuka peluang besar terjadinya manipulasi suara rakyat. Calon yang dipilih hanya sesuai selera partai, bukan berdasar keinginan mayoritas pemilih,” kata dia

   Â

Jangan harap lewat pemilihan di DPRD nantinya mampu menghasilkan pemimpin seperti Ridwan Kamil di Bandung, Abdulah Aswar Anas di Banyuwangi, Bima Arya di Bogor, Tri Rismaharini di Surabaya, Jokowi-Ahok di Jakarta.   Â

“Justru nanti yang menang adalah pemodal besar yang jelas punya agenda ingin mengembalikan pengeluaran politik selama pemilihan dengan menjarah habis-habisan potensi ekonomi daerah yang dipimpinnya. Kalau mau membenahi undang-undang pilkada, sebaiknya atur lebih rinci dana kampanye,” ujar dia.   Â

Ia mengatakan pendanaan kampanye di Pilkada harus ada batasnya serta diaudit oleh akuntan publik.   Â

Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi agenda semangat reformasi. Bukan kembali ke belakang dengan melanggengkan korupsi. Â

   Â

“Makna pemilihan langsung sebagai pestanya rakyat menjadi hilang. Kesempatan pengusaha kecil untuk menikmati pesta demokrasi seperti membuat baliho, usaha sablon kaos bahka usaha makanan menjadi hilang karena semuanya dirampas menjadi hak anggota dewan,” ujar dia.  Â

Selama proses rekrutmen anggota DPRD belum dibenahi oleh partai politik maka jangan harap memiliki anggota Dewan yang mumpuni.  Â

“Baru di lantik saja menjadi anggota DPRD, banyak anggota Dewan menggadaikan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan karena terlilit hutang selama kampanye. Bagaimana nanti jika mereka memiliki kewenangan memilih calon kepala daerah?,” kata dia.    Â

Lima Alasan

   Â

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengungkapkan ada lima alasan menolak RUU Pilkada yang materi muatannya hendak menghapus Pemilihan langsung oleh rakyat.   Â

Pertama, ia mengatakan secara historis pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sesungguhnya menjadi original intent dari perumusan amendemen UUD 1945. Hampir seluruh Fraksi pada saat itu pada prinsipnya setuju dan memang memaksudkan pemilihan gubernur, bupati, walikota dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

“Bahwa kemudian pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota … dipilih secara demokratis” dan bukan dipilih langsung oleh rakyat sebetulnya disebabkan sedikitnya karena beberapa alasan. Diantara karena pembahasan tentang Pemerintahan Daerah kadung dibahas lebih awal daripada pembahasan tentang Pemilu,” ujar dia.

Pada saat itu, BAB VI tentang Pemerintahan Daerah dibahas pada Perubahan Kedua tahun 2000, sedangkan BAB VIIB tentang Pemilihan Umum dibahas pada Perubahan Ketiga tahun 2001. Pada saat pembahasan tentang Pemerintahan Daerah, belum muncul perdebatan mendalam tentang Pemilu.

Selain daripada itu, lanjutnya, perumus amendemen UUD 1945 ingin menghormati adanya keragaman politik ditiap-tiap daerah yang memang tidak seragam. Ada daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan tertentu, seperti Yogyakarta, misalnya, yang Gubernurnya berasal dari ngarso dalem. Oleh sebab itu, Badan Pekerja MPR yang merumuskan amendemen UUD 1945 bersepakat untuk mengatur teknis pilkada di dalam UU.

“Nah, maksud dari perumus amendemen UUD 1945 ini tidak boleh dilupakan. Mestinya, perlu dipahami juga original intent-nya. Seperti apa suasana kebatinan, latar belakang, maksud, dan tujuan lahirnya teks atau pasal itu,” kata dia.  Â

Kedua, jika pilkada langsung dinilai memakan biaya yang sangat mahal, maka permasalahan ini sebetulnya bisa diatasi dengan memperbaiki aturan. Contoh, Pilkada dilaksanakan secara serentak agar pemda provinsi bisa patungan dengan pemda kabupaten/kota dalam membiayai Pilkada.   Â

“Jumlah TPS bisa dikurangi dengan cara mengatur jumlah pemilih di tiap TPS maksimal 800 orang seperti penyelenggaraan Pilpres. Dengan jumlah TPS yang sedikit maka jumlah anggota KPPS juga bisa dikurangi. Lalu tidak boleh lagi ada duplikasi anggaran Pilkada. Anggaran melalui instansi pemerintah harus di stop. Semua dipusatkan ke penyelenggara Pemilu. Beberapa contoh itu akan bisa menekan pembiayaan Pemilukada secara signifikan,” kata dia .   Â

Ketiga, jika pilkada langsung dianggap selalu memunculkan konflik, maka hal itu bisa diminimalisir dengan cara melakukan pengetatan rekrutmen dan seleksi penyelenggara Pemilu

   Â

Sebab, banyak konflik terjadi diakibatkan oleh rendahnya kualitas KPUD dan pengawas Pemilu didaerah, sehingga kebijakan yang dibuatnya dinilai diskriminatif, tidak adil, tidak transparan, dan seterusnya.   Â

“Pada saat yang sama juga perlu dilakukan pendidikan politik yang lebih masif kepada masyarakat,” kata dia.   Â

Keempat, jika pilkada langsung dinilai memunculkan praktik “money politic”, maka perlu diingat bahwa salah satu pertimbangan penyelenggaraan pilkada oleh DPRD diubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat adalah karena pada saat pemilihan oleh DPRD selalu diwarnai money politic.   Â

“Money politic juga bisa diminimalisir jika aturan kampanye diubah. Misal, metode kampanye “dalam bentuk lain” dihapuskan. Bentuk kampanye itulah yang sering dimanfaatkan parpol atau calon untuk melakukan money politic dengan cara memberikan `ini dan itu` kepada pemilih,” ujar dia.  Â

Kelima, jika dikatakan kepala daerah hasil pilkada langsung banyak yang tersangkut kasus korupsi, hal itu tidak benar.   Â

Ia mengatakan banyaknya kepala daerah yang ditangkap itu lantaran sejak diberlakukannya Pemilukada, aturan tentang korupsi sudah semakin ketat.   Â

“Kita juga sudah punya KPK. Andai saja saat pemilihan oleh DPRD aturan tentang soal korupsi sudah ketat dan telah ada KPK, maka boleh jadi jumlah kepala daerah yang masuk penjara jumlahnya lebih banyak lagi,” ujar dia. (bd)

Berita Lainnya

Masyarakat Jabar Tolak RUU Pilkada Oleh DPRD

Bandung (Antara) – Massa dari berbagai elemen masyarakat di Jabar menggelar aksi menolak Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, Rabu.

Koordinator Lapangan dari Gerakan Rakyat untuk Pilkada Langsung Azhar Hariman, mengatakan perubahan undang-undang pilkada itu akan menghilangkan demokrasi rakyat untuk memilih langsung kepala daerahnya.

“Ini (pilkada dipilih oleh DPRD) tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Kita menolak Rancangan Undang-undang pilkada oleh dewan baik provinsi, kabupaten atau kota,” kata Azhar.

Menurut dia, jika Pilkada dipilih di parlemen berarti tidak ada kemajuan dalam sistem demokrasi di Indonesia melainkan terjadi kemunduran seperti masa orde baru.

Ia menegaskan, rakyat Indonesia sebelumnya telah berjuang mengharapkan disahkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan pilkada dipilih langsung oleh rakyat.

“Pemilihan kepala daerah melalui parlemen merupakan langkah mundur. Selama era reformasi, kita telah bersusah payah membangun sistem demokrasi ini,” katanya.

Ia menuturkan, keinginan adanya pilkada langsung agar masyarakat belajar berdemokrasi dan berpartisipasi aktif atau mengorganisir diri dalam politik, dan membangun demokratisasi di daerah.

Selain itu, pilkada langsug dapat menjaring putra-putra daerah untuk menjadi pemimpin, atau menjadi pemimpin alternatif secara nasional ketika Indonesia krisis tokoh.

“Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional,” kata Azhar.

Aksi tersebut berlangsung dengan orasi dan diakhiri dengan membakar replika keranda di depan gedung DPRD Jabar.

Massa aksi yang mendapatkan pengawalan oleh kepolisian akhirnya membubarkan diri setelah diterima aspirasinya oleh perwakilan DPRD Jabar dari Fraksi Golkar, dan PDIP, Gerindra.(ma)

Berita Lainnya

Sesat Pikir Terhadap Demokrasi Perwakilan

Selasa, 09 September 2014 – 12:01 WIB

Sesat Pikir Terhadap Demokrasi Perwakilan
Oleh: Moh Jumhur Hidayat

Adalah sesat bila mengartikan bahwa dalam demokrasi perwakilan semua hal harus diputuskan melalui sistem perwakilan. Lahirnya demokrasi perwakilan itu adalah krn tdk mudahnya melaksanakan demokrasi langsung utk mengambil setiap keputusan dalam suatu negara terlebih negara yg penduduk dan geografisnya demikian luas.

Demokrasi langsung itu bisa terjadi di zaman Yunani Kuno di mana suatu negara kota yg sangat kecil dg perempuan dan budak tdk boleh memilih. Dalam demokrasi langsung itu hal-hal menyangkut semua masalah negara diputuskan bersama oleh warga kota (negara) karena penduduknya sedikit dan wilayahnya kecil.

Karena itu sebaliknya, dalam negara besar dg penduduk yg besar tdk mungkin lagi demokrasi langsung dalam setiap pengambil keputusan kecuali Keputusan untuk memilih sesuatu yang sakral yaitu memilih Pemimpinnya dan Wakil-wakilnya di Parlemen atau dg kata lain bila di Indonesia yaitu rakyat langsung memilih Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota dan semua Anggota Parlemen sekali dalam 5 tahun.

Di luar itu semua keputusan yang jumlahnya bisa ribuan keputusan dilakukan melalui perwakilan secara musyawarah utk mencapai mufakat sesuai sila ke-4 Pancasila.

Jadi, jelaslah bahwa Pilkada melalui DPRD adalah penyelewengan aspirasi suci rakyat utk memilih pemimpin yg diharapkannya. Apalagi pemikiran itu bukan hasil pemikiran matang kenegarawanan melainkan sekedar tindakan penawar “kecewa” segelintir elit. Sungguh ironis! (*)

 

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Rabu, 10 September 2014 00:23 WIB
Pro Demokrasi Kerakyatan Mantabkan 247 Pilkada 2015
Rabu, 10 September 2014 00:12 WIB
Berantas Mafia Migas, Jokowi dan Kemiskinan
Selasa, 09 September 2014 23:04 WIB
AS Merusak Irak, Pakai Tentara Bayaran Perangi ISIS
Selasa, 09 September 2014 22:37 WIB
Silva: Spanyol Harus Belajar Terima Kritik
Selasa, 09 September 2014 21:50 WIB
Kompolnas Tidak Boleh Takut
Selasa, 09 September 2014 20:41 WIB
DPR-Pemerintah Sepakat Selesaikan Revisi UU PA
Selasa, 09 September 2014 20:16 WIB
Habiskan Uang Negara, Bubarkan Kemenko!
Selasa, 09 September 2014 17:54 WIB
Senior PDIP: Koalisi Merah Putih `Ora Ono Opo-Opone`

0 Responses to “Kenegarawanan : Mantabkan Pro Demokrasi Kerakyatan”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,063,568 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: