30
Aug
14

MiGas : Transparansi Komponen Harga Jual BBM

Logo PKP 17845 jpeg

Alumni ITB Minta Transparansi Komponen Harga Jual BBM

Saatnya kini Ir Jero Wacik SE yang Menteri ESDM dan Ir Susilo Siswoutomo yang Wakil Menteri ESDM, keduanya sesama Alumni ITB segera secara ber-sama2 terbuka paparkan rincian komponen harga jual BBM kepada khalayak publik pemangku kepentingan BBM sehingga transparansi ini mengundang pemahaman publik terbaik atas situasi dan kondisi terburuk pasokan BBM yang kini berkembang.

Hal ini penting mengingat telaah rekan Nur Lapong SH, deklarator PARRINDO, bahwa kenaikan BBM dilema bagi si Miskin dan si Kaya.

Gila! APBN Indonesia 400 triliun atau seperlimanya ternyata dihabiskan untuk mengisi tangki2 mobil pribadi. Dan habis Begitu saja, DIBAKAR. IJka anggaran tersebut di share maka kira2 menghidupkan 4000 pengusaha; 4 juta keluarga; atau 16 juta orang Indonesia/thn.

Gila! Disisi lain ada 97 juta rakyat Indonesia hidup dengan uang dikantong hanya dengan Rp 15.000 /hari.

Jika BBM dinaikkan si Kaya pada sebahagian tidak terasa dan pada yang lainnya harus mengerutu karena harus irit. Tapi bagi si Miskin dampak kenaikan BBM, yang terpikir jangankan biaya sekolah atau biaya kesehatan yang sudah lama hilang dalam ingatan mereka, untuk makan se-hari2pun bisa jadi sekedar makan apa nggak bagi mereka ?

Anehnya hasil Survei LSI kemaren ada sekitar 73% tidak setuju BBM dinaikkan, artinya baik si kaya dan si miskin kompak tidak setuju BBM dinaikkan. Karena yang satu tidak setuju kenyamanannya berkurang dan yg satu mereka pikir apa masih makan apa nggak ya ?

Hasil survei LSI itu juga membuktikan bahwa benar bahwa BBM itu “hajat hidup orang banyak” sesuai amanat pasal 33 UUD 1945 sebagai jaminan bagi politik TRISAKTI dapat dikiprahkan yang terbaik demi capaian Kesejahteraan Sosial per Bab XIV UUD 1945.

Jakarta, 30 Agustus 2014

Alumni ITB,

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

Sah! RUU Panas Bumi Diketok

  • Print
  • Email
Created on Friday, 29 August 2014 19:25

Jakarta, GATRAnews – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Panas Bumi menjadi Undang-Undang pengganti Undang-Undang No. 27/2003 tentang Panas Bumi. Dalam rapat paripurna pengambilan keputusan yang digelar di Jakarta, Selasa, seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang.

 “Panas bumi akan berkembang lebih besar dan cepat lagi,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, yang memimpin sidang itu. Panas bumi ini akan menjamin kemandirian energi. Kita makin optimis karena ini adalah energi terbarukan yang bisa menggantikan BBM, sehingga energi makin mandiri,” katanya.

 Ia menambahkan, keberadaan undang-undang itu akan mempercepat pelaksanaan program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap dua yang sebagian di antaranya menggunakan energi panas bumi. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana mengatakan, rancangan undang-undang yang baru memuat setidaknya empat hal yang berbeda dari Undang-Undang 27/2003 tentang Panas Bumi.

 Dalam rancangan undang-undang itu, kegiatan eksplorasi dan produksi panas bumi tidak masuk dalam ketegori kegiatan pertambangan. Selama ini, pengategorian sebagai bagian dari pertambangan menjadi kendala pengembangan panas bumi.

 Sebagian besar potensi energi masa depan tersebut berada di hutan yang tidak boleh digunakan untuk kegiatan pertambangan. Indonesia diperkirakan memiliki potensi panas bumi 29.000 MW namun baru termanfaatkan sekitar 1.300 MW. “Dengan tidak lagi masuk kategori pertambangan, panas bumi bisa dioptimalisasi di wilayah konservasi,” kata Rida.

Perbedaan lainnya, menurut regulasi yang baru pelelangan pengelolaan wilayah kerja panas bumi dikembalikan ke pusat, tidak lagi dilakukan oleh daerah seperti sebelumnya. Pertimbangannya selama ini daerah terkendala mengeluarkan perizinan dan sering kali mesti berkoordinasi dengan pusat terlebih dahulu.

Selain itu, menurut rancangan regulasi yang baru pengembang panas bumi memberikan bonus produksi secara langsung kepada pemerintah daerah dan pemanfaatan langsung panas bumi untuk nonlistrik diserahkan ke pemerintah daerah sebagai tambahan pendapatan asli daerah (PAD).

Rancangan undang-undang yang baru juga memberikan porsi lebih besar kepada masyarakat. Menurut Rida, RUU Panas Bumi mengamanatkan pembuatan tiga Peraturan Pemerintah (PP) yakni pemanfaatan langsung, pemanfaatan tidak langsung, dan bonus produksi. Pembuatan ketiga PP itu diharapkan selesai dalam dua tahun setelah UU diundangkan. “Paling tidak PP tentang bonus produksi selesai akhir tahun ini,” katanya.

Direktur Utama PLN Nur Pamudji juga mengatakan, persetujuan RUU akan membuat panas bumi makin berkembang. “Karena kegiatan eksplorasi yang semula terlarang, menjadi boleh,” ujarnya. Ketua Panitia Khusus RUU Panas Bumi DPR Nazarudin Kiemas mengatakan DPR telah melakukan kunjungan kerja ke dalam maupun luar negeri untuk mendapat masukan terkait rancangan undang-undang tersebut.

 “Dengan persetujuan RUU ini akan memberikan kepastian hukum dan peningkatan investasi panas bumi menuju ketahanan energi,” katanya. RUU tentang Panas Bumi merupakan inisiatif pemerintah yang diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke DPR pada 13 Agustus 2013.


Penulis: JNR

Editor: Nur Hidayat

Advertisements

0 Responses to “MiGas : Transparansi Komponen Harga Jual BBM”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,146,480 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: