29
Aug
14

MiGas : Poros Koalisi Proklamasi 17845 dan Poros Maritim

Logo PKP 17845 jpeg

Poros Koalisi Proklamasi 17845

Kamis, 28 Agustus 2014 – 10:32 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
Poros Koalisi Proklamasi 17845

Menyambut gebyar tradisi politik baru yaitu dialog Presidensiil di Bali 27 Agustus 2014 antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan Joko Widodo di tahap transisi pemerintahan rezim 2009 – 2014 ke rezim 2014 – 2019 terkait RAPBN 2015 dengan isu utama politik bahan bakar minyak (BBM) nasional, sungguh mencerahkan.

Disadari bahwa temu dialog itu dibangun bertumpu pada semangat pengkokohan budaya kemerdekaan berpikir, bersikap, bertindak dalam koridor Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Konstitusi Republik Indonesia 18 Agustus 1945.

Oleh karena itulah sungguh bijak bilamana dalam konteks politik BBM nasional tersebut dipertimbangkan selalu pemberlakuan makna dan hakekat “hajat hidup orang banyak” bagi komoditas BBM itu dengan segala konsekuensi dan implikasinya, mengingat Pasal 33 UUD 18 Agustus 1945 berpayung pada Bab XIV Kesejahteraan Sosial, artinya Politik BBM Nasional mutlak ditujukan bagi harmoni Kesejahteraan Sosial nasional, bukan utamakan hitung-hitungan kalkulasi Perekonomian Nasional per judul Bab XIV UUD 2002 sehingga ironis muncul politik “subsidi” bagi komoditas “hajat hidup orang banyak”.

Politik pembatasan konsumsi BBM yang tepat adalah pengurangan mobilitas atau lintasan harian rata-rata (LHR) kendaraan-kendaraan pribadi dengan politik-politik struktural fungsional imbangan seperti alih fungsi gedung-gedung perkantoran swasta dan pemerintah menjadi rumah kantor (RuKan) sehingga kurangi mobilitas komuter di hari-hari kerja Senin – Jumat, penyediaan Parking Area disamping Rest Area di jalan-jalan tol ke kota-kota Metropolitan berlanjut dengan rute Bis Kota, penyediaan Parking Area di stasiun-stasiun kereta api dan terminal bis antar kota di kota-kota penyokong kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya dan lain sebagainya, penyediaan warnet-warnet plat merah di wilayah-wilayah perbatasan kota metropolitan, penyediaan jaringan wifi guna perbanyak intensitas kerja bergerak, penyebaran terpola pusat-pusat pasar modern, dan lain sebagainya, selain perbanyak angkutan bis-bis kota mini, besar, gandeng, tingkat dan trotoar pejalan kaki.

Diyakini dengan berkesadaran Poros Koalisi Proklamasi 17845 ini dapat dikembangkan dua arah, top down dan bottom up sehingga tidak terjadi segregasi antara Koalisi Elit Politik dan Koalisi Rakyat yang dalam prakteknya dapat diametral berpotensi saling berseberangan kepentingan praktis.

Salam Poros Koalisi Proklamasi 17845 demi realisasi politik “hajat hidup orang banyak” !

Jakarta, 28 Agustus 2014
Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

BERITA LAINNYA

KSPI Duga Kenaikan Harga BBM Kepentingan Asing

Jakarta (Antara) – Ketua Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur Nandar menduga rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ada kepentingan dari pihak asing.

“Kami menduga kebijakan menaikkan harga BBM ini ada kepentingan broker SPBU asing agar bisa bersaing dengan harga BBM yang dijual Pertamina saat ini,” kata Nandar melalui siaran pers diterima di Jakarta, Jumat.

Nandar berpendapat bahwa efek domino dari kenaikan harga BBM akan lebih menyengsarakan kaum buruh, petani dan nelayan. Karena itu, KSPI menyampaikan sikap tegas menuntut kepada pemerintah menolak rencana kenaikan harga BBM.

Apalagi, kata Nandar, upah buruh masih jauh tertinggal di saat perekonomian Indonesia berhasil menembus masuk 10 besar dunia.

Nandar membandingkan upah buruh di Thailand yang saat ini mencapai Rp3,27 juta, Tiongkok Rp3,4 juta dan Filipina Rp3,74 juta. Apalagi upah buruh di Korea Selatan yang mencapai Rp14,1 juta, Jepang Rp24,8 juta dan Australia Rp42,8 juta.

“Seharusnya pemerintah serius untuk meningkatkan upah buruh Indonesia yang jauh tertingggal akibat kebijakan upah murah selama ini,” ucapnya.

Karena itu, KSPI menyatakan akan mengorganisasikan mogok nasional di seluruh kawasan industri pada Oktober-November, bila pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi, sehingga pasokan ke stasiun pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sejumlah kota berkurang.

Akibatnya, terjadi antrean panjang untuk membeli BBM di sejumlah kota setelah SPBU menerima pasokan dari Pertamina. Di beberapa SPBU, pasokan tersebut langsung habis hanya dalam hitungan jam.(rr)

Berita Lainnya

 

Megawati Tanggapi Wacana Kenaikan Harga BBM

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ikut menanggapi wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Hal itu mengingat selama ini PDI Perjuangan selalu bersikap menolak kenaikkan BBM saat berada di luar kabinet selama 10 tahun.

“Ingat PDIP bukan oposisi, kalian mesti tahu konstitusi, tidak ada oposisi, kami berada diluar kabinet. karena di tingkat provinsi dan kabupaten pemilihan langsung dan kami ada. Kami bersikap tidak pernah oposisi,” kata Megawati mengawali pembicaraan di Posko Tim Kampanye Nasional (TKN) Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Ia mengatakan bila masih subsidi masih bisa ditahan maka BBM tidak dinaikkan harganya. “Jangan kami dibilang tidak konsisten, bukan begitu,” ujarnya.

Megawati mencontohkan saat ini terjadi antrean BBM. Apalagi BBM bersubsidi kini dibatasi.

“Rakyat jadi kacau. Sebagai pemerintah yang akan datang, Pak Jokowi sudah bertemu Pak SBY,” kata Megawati.

Presiden RI ke-5 itu mempertanyakan kebijakan SBY yang sudah menjalakan roda pemerintahan selama 10 tahun.

“Realitasnya bagaimana, kenyataan. Ini bukan hal sembarangan, kita berhitung terus, kalau bisa ditahan dan didiskusikan,” imbuhnya.

Ia menuturkan fakta bahwa telah terjadi defisit APBN. “Ini yang harus diketahui, bagaimana mencari pemasukannya, bagaimana?” kata Megawati menutup pembicaraan.

Sementara Presiden Terpilih Joko Widodo belum dapat memutuskan wacana kenaikkan BBM. “Semua harus dievaluasi secara ekonomi dan politik,” kata Jokowi.

Baca Juga:

Stok BBM di Surabaya Aman Untuk 4 Hari Kedepan

Isu Kelangkaan BBM, Rahmad Pribadi: Jangan Hancurkan Nama SBY

Tim Jokowi-JK Siapkan ‘Bantalan Sosial’ Jika Harga BBM Dinaikkan

 

Reformasi Sektor Pertahanan Harus Dilakukan Guna Mewujudkan Poros Maritim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Adanya usulan untuk memperkuat poros maritim dalam pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga harus dipertimbangkan dengan memperkuat sektor keamanan dan pertahanan maritim.

“Kami berharap poros maritim juga diperkuat dengan sistem pertahanan maritim dengan tidak melupakan kekuatan di darat dan udara,” ujar Al A’raf selaku Direktur Program Imparsial di Tebet, Jakarta Selatan, Jum’at (29/8/2014) siang.

Reformasi dalam alat utama sistem pertahanan (alutsista) dalam armada maritim harus diperkuat Jokowi-JK untuk mewujudkan poros maritim.

Strategi pertahanan poros maritim ini diharapkan bisa merubah strategi orientasi untuk memperkuat pertahanan laut. Imparsial mengharapkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengalihan bisnis militer.

“Jokowi-JK harus membangun good governance di sektor pertahanan dan keamanan dalam pengadaan alutsista sehingga transparansi bisa berjalan,” kata Al A’raf.

Guna mewujudkan reformasi di sektor keamanan, Jokowi-JK diminta untuk menyegerakan pembahasan revisi undang-undang peradilan militer. Revisi undang-undang ini terkait peradilan militer nomor 31 tahun 1997 bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kebijakan untuk reksturisasi Komando Teritorial.

Baca Juga:

Imparsial Desak Jokowi Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Pansus Pilpres Penting untuk Koreksi Pemilu Selanjutnya

Perempuan Indonesia Menaruh Harapan pada Jokowi-JK

Berita Lainnya

Harga BBM jadi Rp 9.500, ini permintaan pengusaha pada Jokowi

MERDEKA.COM. Pengusaha muda, Erwin Aksa mendesak pemerintah untuk segera menaikkan harga BBM subsidi. Tak tanggung-tanggung, dia meminta pemerintah menaikkan harga premium sebesar Rp 3.000 per liter, sehingga harga premium menjadi Rp 9.500 per liter.

Apabila BBM subsidi dinaikkan, Jokowi dinilai bisa penghematan anggaran. Anggaran subsidi bisa digunakan untuk pembangunan perekonomian bangsa. “Kalau ada solusi lain Jokowi, perlu dijabarkan. Kalau mengandalkan anggaran negara dan tetap subsidi besar saya kira tidak mungkin,” katanya ketika ditemui di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8).

Erwin mempunyai beberapa permintaan ke pemerintah Jokowi, jika BBM jadi dinaikkan. Diantaranya, pemerintahan mendatang Jokowi harus mementingkan transportasi jalan khususnya di Jabodetabek, Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Sekarang banyak kawasan industri tidak punya akses ke jalan tol. Pelabuhan kan sudah dibenahi Pelindo.”

Selanjutnya Erwin meminta Jokowi untuk fokus menggunakan anggaran subsidi untuk membenahi bandara. Pelayanan bandara Indonesia saat ini masih buruk, di mana masih banyaknya antrean pesawat yang ingin terbang ataupun mendarat.

“Kalau mau ke Singapura biasanya 1,5 sekarang sudah 3 jam karena antre pesawatnya. Pelaku usaha Singapura menghabiskan 1 hari atau dua hari untuk bisnis ke Indonesia. Bisnis kita rugi kalau begini.”

Menurut Erwin harga BBM subsidi memang mendesak untuk dinaikkan saat ini. Hal ini akan mendorong pendapatan negara tidak bisa naik. Kemudian ekspor juga terus turun dan ini membuat perlambatan pertumbuhan ekonomi.

“Kalau ada komunikasi baik, transparan dan membangun kilang minyak tidak akan apa pa harga minyak naik. Selanjutnya dana subsidi bisa digunakan untuk membangun pelabuhan di beberapa daerah kawasan timur, pelabuhan perintis,” katanya.

Baca Berita Selanjutnya:
Bank Dunia: Ekonomi Indonesia bakal melambat
Semangat Trisakti kini diadopsi hampir seluruh negara
Teknologi informasi dongkrak sektor barang dan jasa
Indonesia masih untung hingga 30 tahun ke depan
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com


0 Responses to “MiGas : Poros Koalisi Proklamasi 17845 dan Poros Maritim”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,063,568 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: