25
Aug
14

Peradaban : Revolusi Mental Trilogi 17845

Revolusi Mental Trilogi 17845

Minggu, 24 Agustus 2014 – 18:46 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
Revolusi Mental Trilogi 17845

Tahap Transisi Pemerintahan dari Presiden RI No.6 ke Presiden RI No.7 seyogjanya dijalani bangsa Indonesia bersemangatkan Revolusi Mental TRILOGI 17845 guna mendasari tekad Politik TRISAKTI (Politik Berdaulat, Ekonomi Berdikari, Budaya Berkepribadian)

Sejarah mencatat bahwa 23 Agustus 2014 adalah tahun ke-69 dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang terbentuk 23 Agustus 1945 dan sebenarnya bisa dimaknai sebagai faktor (1) wujud daripada kelembagaan Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka terbukti kemudian beriwayat cikal bakal kelahiran ber-turut2 Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Republik Indonesia (TRI) lalu Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Spirit BKR itu kemudian juga mendorong faktor (2) spontanitas rakyat mendukung Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dengan berrapat raksasa seperti di lapangan Tambaksari Surabaya pada 18 September 1945 dan di lapangan IKADA, Gambir Jakarta (sekarang lapangan MoNas) pada 19 September 1945.

Dalam konteks proses transisi Presidensiil sekarang ini, maka kedua peristiwa rapat raksasa itu relevan dirujuk sebagai faktor (3) penguat persatuan dan kesatuan warga Indonesia mendukung “kepemimpinan” pemerintahan dan negara saat itu sekaligus faktor ekspresi sikap kegotongroyongan Pancasila warga saat gebyar hajatan rapat raksasa dibawah tekanan ketidakpastian.

Oleh karena itu maka kebersamaan Presiden No. 6 dan Presiden No. 7 peringati peristiwa Tambaksari Surabaya 18 September 1945 dan IKADA Jakarta 19 September 1945 itu adalah momentum penting bagi penguatan transisi pemerintahan terkini dan sekaligus dimaknai sebagai wakili faktor-faktor budaya TRILOGI 17845.

Kini budaya TRILOGI 17845 itu dipahami juga sebagai kumpulan ke-17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka + ke-8 butir Kepemimpinan Hastabrata + ke-45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998.

Semoga 19 September 2014 yang akan datang bisa jadi tonggak sejarah Revolusi Mental TRILOGI 17845 dan diserukan serta dipublikasikan bagi kepentingan umum.

Jakarta, 24 Agustus 2014
Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Minggu, 24 Agustus 2014 22:31 WIB
Iran Tembak Jatuh Pesawat Tak Berawak Terbaru
Minggu, 24 Agustus 2014 20:13 WIB
Putusan MK Timbulkan Luka yang Tak Bisa Diobati
Minggu, 24 Agustus 2014 18:46 WIB
Revolusi Mental Trilogi 17845
Minggu, 24 Agustus 2014 17:54 WIB
Dampak Putusan MK, Suara Buruh Bisa Diwakili Mandor
Minggu, 24 Agustus 2014 15:29 WIB
Israel Rontokkan Apartemen Gaza

Inilah Kejanggalan Hakim MK yang Punya Waktu Hanya 14 Hari

Minggu, 24 Agustus 2014 – 16:37 WIB

Jakarta – Koordinator Forum Advokat Pengawal Konstitusi, Petrus Selestinus, mempertanyakan kejanggalan putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang hanya memiliki waktu dalam 14 hari tetapi wajib memeriksa semua bukti dalam gugatan Prabowo-Hatta yang jumlahnya segudang lebih.

 

“Waktu sidang yang terbatas hanya 14 hari membuat majelis hakim MK menjadi terbelenggu, tersandera, bahkan hilang kebebasannya dalam memutuskan perkara hasil Pilpres 2014. Ditambah lagi jadwal pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih tersisa kurang dari dua bulan,” ungkap Petrus dalam keterangan persnya, Minggu (24/8/2014).

Seperti diketahui, Tim Hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam permohonan tertulisnya ke MK menggugat keputusan KPU RI yang memenangkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, karena ditemukan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Menurut Petrus, selama 10 hari bersidang, hakim-hakim konstitusi hanya berputar pada persoalan mendengarkan pembacaan permohonan/gugatan, perbaikan gugatan, menerima jawaban Termohon dan Pihak Terkait, kemudian mendengarkan keterangan Saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, yang jumlahnya ratusan orang dari ribuan saksi yang disiapkan, termasuk menerima foto copy bukti-bukti tertulis yang jumlahnya ribuan dokumen.

“Pertanyaannya kapan hakim-hakim MK membaca, mencermati, memverifikasi bukti-bukti yang jumlahnya ribuah foto copy antara Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait,” bebernya.

Apabila melihat ke belakang tentang sejarah peradilan untuk sengketa politik, khususnya ketika era Orde Baru seiring dengan dilahirkannya UU Peradilan Tata Usaha Negara pada tahun 1986, urai dia, maka di dalam salah satu pasal dari UU itu mengecualikan enam Keputusan PTUN yang tidak boleh digugat, termasuk Keputusan KPU tentang Hasil Pemilu.

“Tradisi hukum yang bersifat otoriter sebagai realisasi dari kekuasaan otoriter Orde Baru itu terjelma juga di dalam rumusan UU yang seharusnya melindungi hak-hak politk rakyat,” ungkapnya pula.

Sementara, lanjut dia, dari Pemilu ke Pemilu terdapat fakta sosial dan fakta hukum bahwa penyelenggaraan Pemilu selalu tidak jujur, curang dan terdapat sikap serta perilaku tidak adil dari KPU terhadap peserta Pemilu/Partai Politik (Golkar, PDI dan PPP).

Hegemoni Golkar di era Orba yang tanpa batas telah runtuh dengan lahirnya era reformasi kemudian lahirlah Mahkamah Konstiusi yang salah satu fungsi dasarnya adalah mengadili sengketa Pemilu. Ternyata, fungsi Lembaga Peradilan MK terkait sengketa Pemilu inipun beda-beda tipis dengan kekuasan PTUN yang secara tegas melarang Keputusan KPU digugat ke Peradilan TUN.

“Mengapa beda-beda tipis? karena meskipun MK membukakan pintu untuk menggugat Keputusan KPU tentang hasil Pemilu ke MK, akan tetapi dengan jarak waktu yang hanya 14 hari sidang, kapan hakim MK memiliki keleluasaan, kebebasan dan kesungguhan untuk memeriksa dan mengadili sengketa Pemilu berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku,” paparnya mempertanyakan.

“Bukankah 14 hari sidang itu sebetulnya hanya untuk dua kali beracara yaitu membaca gugatan dan memperbaiki gugatan bagi persidangan sengketa bidang lain di MK maupun di lembaga peradilan lainnya,” tambahnya.(ram)

BERITA LAINNYA

Berita Terkini
Minggu, 24 Agustus 2014 22:31 WIB
Iran Tembak Jatuh Pesawat Tak Berawak Terbaru
Minggu, 24 Agustus 2014 20:13 WIB
Putusan MK Timbulkan Luka yang Tak Bisa Diobati
Minggu, 24 Agustus 2014 18:46 WIB
Revolusi Mental Trilogi 17845
Minggu, 24 Agustus 2014 17:54 WIB
Dampak Putusan MK, Suara Buruh Bisa Diwakili Mandor
Minggu, 24 Agustus 2014 15:29 WIB
Israel Rontokkan Apartemen Gaza

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-inilah-kejanggalan-hakim-mk-yang-punya-waktu-hanya-14-hari.html#ixzz3BOFUbNeI

 

2014-08-23 18:07 GMT+02:00 Adi Hidayat <adihidayat375@yahoo.com>:

Jokowi Tidak Boleh Dilantik, Berdasar UU Prabowo Harus Dilantik Sebagai Presiden RI

https://i0.wp.com/assets.kompasiana.com/statics/files/14025633181859464179.jpg

Jokowi tidak bisa dilantik jadi Presiden RI, jika dia masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Maka dia harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur DKI. Pengunduran diri itu harus mendapat persetujuan dari sidang paripurna DPRD DKI. Hal ini berdasar pasal 29 UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerntahan daerah,

Jika pengunduran dirinya ditolak oleh DPRD DKI, maka otomatis Jokowi harus di-diskualifikasi sebagai Calon Presiden RI. Jadi meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah memenangkan Jokowi, akan tetapi karena pengunduran diri Jokowi ditolak oleh DPRD DKI, sedangkan bedasar UU, Presiden tidak boleh merangkap jabatan sebagai Gubernur,  maka Jokowi tidak boleh dilantik sebagai Presiden RI.

Hal ini dmungkinkan, karena DPRD DKI yang baru, yang akan dilantik pada 25 Agustus 2014, jumlah anggota DPRD DKI dari koalisi “kurus” pendukung Jokowi hanya mempunyai 50 kursi. Sedangkan untu mendapat persetujuan dari DPRD DKI, dibutuhkan minimal 63 kursi anggota DPRD DKI.

Maka koalisi permanen “merah putih” sebagaimana dikemukakan oleh Prabowo adalah koalisi yang kompak mulai dari pusat sampai di daerah, maka sebagai koalisi yang menjaga kedaulatan NKRI, tentu akan menolak pengunduran diri Jokowi dari jabatannya sebagai Gubernur DKI.

Saat pengunduran diri Jokowi sudah ditolak oleh sidang paripurna DPRD DKI, maka berdasar UU Jokowi tidak boleh dilantik sebagai Presiden, meskipun mendapat suara terbanyak pada pilpres 2014, Dan harus di-diskualifikasi. Otomatis Presiden terpilih adalah peserta pilpres 2014 yang mendapat suara terbanyak berikutnya, yakni pasangan Prabowo Subianto – Hatta Radjasa.

Maka sangat tepat langkah dari tim hukum pasangan Prabowo – Hatta yang mengadukan permasalahan hukum sekitar pilpres 2014 pada DPR RI. Dan hal ini disambut baik oleh rakyat yang dalam hal ini dilakukan oleh para anggota DPR RI yang akan membentuk Pansus berkaitan dengan Pilpres 2014.Selain itu, tim  Prabowo – Hatta, juga mengadukan & menggugat persoalan sengketa pilpres ke POLRI, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Negeri di Jakarta.

Seperti yang disampaikan oleh tim koalisi merah putih, dalam pilpres 2014 ini bukan soal kalah atau menang. Selain untuk menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang ada, juga perlu dipertimbangkan siapa yang pantas & layak memimpin RI sebagai Presiden. Saat ini yang pantas menjadi Presiden hanyalah Prabowo Subianto, karena merupakan sosok yang berwibawa.

PARODI – Pendukung Prabowo Untuk Daulat Indonesia
D. Koesoema Poetra


Sumber: http://wartajawatimur.blogspot.com/2014/08/jokowi-tidak-boleh-dilantik-berdasar-uu.html

Jokowi Siapkan Pengadilan HAM Adhoc

 Senin, 25 Agustus 2014

alt

JAKARTA- Masyarakat dari para keluarga korban pelanggaran Hak Azasi Manusia tidak perlu ragu dengan komitmen Joko Widodo (Jokowi) –Jusuf Kalla. Khususnya yang menyangkut Hendropriyono.
 Hal ini disampaikan  anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eva Kusuma Sundari kepada Bergelora.com di Jakarta Senin (25/8) menjawab berbagai pertanyaan soal keterlibatan Mantan Kepala Badan Intelejen Nasional itu dalam dugaan kasus-kasus HAM berat.
“Ada atau tidak Hendropriyono, soal penyelesaian kasus-kasus HAM sudah ada dalam visi-misi dan misi Jokowi-JK. Salah satu penyelesaiannya adalah dengan pembentukan pengadilan HAM Adhoc. Sudah ada sejak paparan depat capres awal,” ujarnya.
Bahkan menurut Eva Sundari, pengadilan HAM Adhoc tersebut sudah ada dalam program strategis dan rencana aksi pemerintahan Jokowi yang akan datang.
Baca Lanjut:
__._,_.___

Posted by: Demi Tanah Air <demitanahair@yahoo.com>

http://www.tempo.co/read/news/2014/08/24/063601821/Jokowi-Mau-Buat-Pengadilan-HAM-Ad-Hoc-Komnas-HAM-Ini-yang-Kami-Tunggu

Minggu, 24 Agustus 2014 | 06:45 WIB

Jokowi Mau Buat Pengadilan HAM Ad Hoc, Komnas HAM: Ini yang Kami Tunggu

Jokowi Mau           Buat Pengadilan HAM Ad Hoc, Komnas HAM: Ini yang Kami Tunggu            

Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia berunjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta, Senin (10/11). IKOHI menuntut pemerintah membentuk pengadilan Ad Hoc untuk penghilangan paksa 1997/1998 dan menuntaskan kasus pelanggaran ham di Indonesia. TEMPO/Puspa

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia mendukung rencana presiden terpilih Joko Widodo yang akan membentuk pengadilan HAM ad hoc. Anggota Komnas HAM, Roichatul Aswidah, mengatakan ada tujuh kasus pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan pemerintah.

“Ini yang sudah lama kami tunggu,” ujarnya ketika dihubungi, Sabtu, 23 Agustus 2014. Hingga kini, kata Roichatul, Komnas HAM belum dihubungi tim Jokowi terkait dengan rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang hak asasi manusia, khususnya membentuk pengadilan HAM ad hoc itu.

Ketujuh kasus yang telah diselidiki Komnas HAM antara lain kasus Trisakti Semanggi 1 dan 2, kerusuhan Mei 1998, kasus Talangsari, kasus penghilangan orang secara paksa 1998-1999, kasus pembunuhan misterius, Tragedi 1965, dan kasus Wasior di Wamena. Menurut Roichatul, secara prosedural, yang paling siap untuk diperiksa di pengadilan HAM ad hoc adalah kasus penghilangan orang secara paksa.

Alasannya, panitia khusus DPR pada 2009 lalu sudah merekomendasikan kasus tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk diperiksa di depan pengadilan HAM ad hoc. “Dari hasil penyelidikan Komnas HAM, penghilangan orang secara paksa indikasi pelakunya satuan Kopassus,” ujar Roichatul.

Dia enggan membeberkan nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Roichatul beralasan terganjal ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia. “Kami sudah ada nama-namanya. Kejaksaan Agung yang berhak menetapkan sebagai tersangka. Kami tunduk kepada hasil penyidikan Kejagung,” ujarnya.

Roichatul mengklaim berkas penyelidikan ketujuh kasus tersebut sudah lengkap. Hanya, pada Juni lalu, dikembalikan oleh Kejagung lantaran ada perbedaan persepsi soal kewenangan masing-masing. Karena itu, Roichatul dan tim akan membahas lagi tujuh kasus yang dikembalikan Kejaksaan Agung pada pekan ini. “Bagaimana Komnas dan Kejagung akan mencari titik temu. Kami berjanji usai pemilihan presiden untuk menyelesaikannya,” katanya.

Tujuh kasus itu, menurut Roichatul, tak semuanya diselesaikan dengan pengadilan HAM ad hoc. Untuk kasus Wasior, ujar dia, karena terjadi di atas tahun 2000 maka diselesaikan melalui pengadilan HAM permanen. Sedangkan untuk Tragedi 1965, Komnas HAM merekomendasikan dua cara, yakni dengan pengadilan HAM ad hoc atau penyelesaian non-yudisial.

LINDA TRIANITA

Ketua Bawaslu: Sebaiknya Satu Lembaga Peradilan Pemilu

Jakarta (Antara) – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad menyatakan perlu penyatuan lembaga peradilan tentang pemilu agar tidak terjadi tumpang tindih dan multitafsir.

“Banyak lembaga peradilan yang memutus perkara pemilu sehingga dimungkinkan adanya multitafsir,” kata Muhammad saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik “Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu” oleh Pusat Studi Hukum Publik di Jakarta, Senin.

Dia mengungkapkan di Indonesia banyak lembaga yang diberi kewenangan memutus perkara pemilu, yakni Mahkamah Konstitusi, Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu, Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dia mencontohkan kasus pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU dalam Pemilu Presiden terjadi dua putusan berbeda antara MK dan DKPP.

“MK justru mengapresiasi pembukaan suara itu, sedangkan DKPP memberikan peringatan keras terhadap komisioner KPU,” kata Muhammad.

Untuk itu, lanjutnya, pihaknya berharap perlu ada satu lembaga peradilan yang khusus memutus perkara pemilu.

Sementara pembicara lainnya, untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu tidak cukup memperbaiki peraturan peraturan pemilu, namun perlu ada penyatuan enam UU yang mengatur pemilu.

Didik mengungkapkan enam UU yang mengatur pemilu ini justru membuat kekosongan hukum dan tumpang tindih serta memunculkan putusan berbeda dalam pelaksanaan pemilu.

Keenam UU yang mengatur pemilu itu adalah UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur pelaksanaan Pilkada, UU Nomor 8 tahun 2008 tentang Perubahan UU Pemda, UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Pemda, UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres, UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

“Hanya dengan cara itu (penyatuan UU Pemilu) kita lebih komprehensif mengatur pemilu,” kata Didik.

Dia juga lebih menekankan penyatuan UU tentang pemilu adalah UU Pemilu Legislatif dan UU Pilpres karena putusan MK yang menyatukan pelaksanaan Pemilu legislatif dan pilpres.

Hal yang sama juga diungkapkan Komisioner KPU Yuri Ardyantoro yang menyatakan beberapa peraturan yang multitafsir sehingga membuat komisioner harus memilih.

“Jadi penyelenggara pemilu harus betul-betul tidak hanya menguasai hal teknis, tetapi juga harus paham `orinal intens` (dari peraturan yang ada),” kata Yuri.

Dia mengatakan bahwa pihaknya harus memahami banyaknya peraturan yang tumpang tindih, dimana satu pasal dengan pasal lain yang bertabrakan.(rr)

Advertisements

0 Responses to “Peradaban : Revolusi Mental Trilogi 17845”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,146,496 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: