23
Aug
14

PILPRES : Putusan MKRI Tolak Gugatan Prabowo – Hatta

Phinisi JokoWi-JKIni Penjabaran Lengkap Putusan MK Tolak Gugatan Prabowo-Hatta

Jumat, 22 Agustus 2014 | 11:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya Permohonan Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Penolakan tersebut tercatat dalam amar putusan setebal 4.390 halaman. Butuh tiga kali skorsing dan sekitar tujuh jam bagi sembilan Majelis Hakim MK untuk membacakan 300 halaman secara bergantian dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Pleno, Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2014). Sidang pun berlangsung dari siang hingga malam hari.

Secara garis besar, MK mengelompokkan penolakannya menjadi beberapa bagian. Ini penjabarannya:

  1. Klaim Hitungan Kemenangan

Prabowo-Hatta meminta MK agar menetapkan mereka sebagai pemenang pilpres berdasarkan perhitungan suara yang mereka lakukan sendiri. Pasangan nomor urut 1 itu mengklaim telah mendapatkan 67.139.153 suara sementara Joko Widodo-Jusuf Kalla hanya mendapatkan 66.435.124 suara.

Mereka menilai, hitung-hitungan Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan pasangan Jokowi-JK tidak sah karena telah terjadi kecurangan yang terstruktur sistemais dan masif dalam pilpres. KPU menetapkan Prabowo-Hatta mendapatkan 62.576.444 dan Jokowi-JK mendapatkan 70.997.833.

Namun, menurut Mahkamah, pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci pada tingkat mana dan dimana terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang berakibat berkurangnya perolehan suara pemohon dan bertambahnya perolehan suara pihak terkait. Bukti dan saksi dalam persidangan juga tak mampu menjelaskan hal itu.

“Justru sebaliknya keterangan saksi yang diajukan oleh termohon dan pihak terkait membuktikan bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon dalam proses rekapitulasi mengenai perolehan suara,” kata Hakim MK Muhammad Alim.

  1. Penyusunan dan DPT

Prabowo-Hatta juga menuding KPU melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif dengan pengabaian Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) sebagai sumber penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pengabaian itu berujung manipulasi data DPT dan akhirnya berdampak sistemik hingga menimbulkan terjadinya kecurangan dalam proses pilpres yang menguntungkan Jokowi-JK. Tetapi, berdasarkan bukti dan saksi ketiga pihak, Mahkamah menilai tidak dijelaskan secara detil mengenai pengabaian DP4.

Mahkamah juga berpendapat, penyusunan DPT merupakan proses panjang yang dilakukan KPU dengan tahapan yang sesuai peraturan.

“Maka apabila ada keberatan mengenai DPT, seperti penambahan dan modifikasi jumlah pemlih sebagimana didalilkan pemohon, seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan oleh penyelenggara dan peserta dalam kerangka waktu tersebut,” kata Hakim Ahmad Fadlil Sumadi.

  1. Jumlah DPKTb Tinggi

Prabowo-Hatta juga mecurigai tingginya jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) adalah strategi mobilisasi massa untuk memenangkan Jokowi-JK. Mereka menilai DPKTb tidak sah dan melanggar Undang-Undang. Namun, Mahkamah menilai, DPKTb sah dan justru dapat menyalurkan hak konstitusional warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT.

Mahkamah juga menilai saksi yang dihadirkan Prabowo-Hatta tidak bisa membuktikan tuduhannya mengenai mobilisasi massa. Selain itu, Prabowo-Hatta juga tidak bisa menjamin siapa yang dipilih oleh pemilih yang terdaftar dalam DPKTb karena pemilu bersifat rahasia.

“Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan beprapa kepastian perolehan suara yang diperoleh pemohon jika hal tersebut (DPKTb) tidak terjadi,” kata Hakim Aswanto.

  1. Nol Suara di Papua

Prabowo-Hatta merasa telah dicurangi karena sama sekali tidak mendapatkan satu suara pun di 2152 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan, kecurangan ini sempat dikeluhkan langsung oleh Prabowo dengan menyebut Indonesia layaknya negara totaliter, fasis, dan komunis saat berorasi dalam sidang perdana MK.

Namun, Mahkamah menilai raihan nol suara di sejumlah TPS bukan berarti terjadi kecurangan. Pasalnya, dalam berbagai sengketa pemilu yang pernah ditangani MK, kerap terjadi salah satu pasangan calon mendapatkan suara nol. Hal itu pada umumnya terjadi di daerah tertentu yang memiliki ikatan sosial kuat yang praktik pemilihannya dilakukan secara kesepakatan, seperti di Nias Selatan, Madura, Kalimantan, Bali, Maluku dan Maluku Utara.

“Perolehan suara nol tidak hanya untuk pemohon saja, akan tetapi pihak terkait di suatu TPS juga memperoleh nol suara,” kata Hakim Wahidudin Adams.

  1. Rekomendasi Bawaslu

Prabowo-Hatta mempermasalahkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu yang tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Mereka menilai, KPU telah dengan sengaja mengabaikan rekomendasi tersebut guna memenangkan pasangan Jokowi-JK. Namun, MK juga tidak melihat hal ini sebagai suatu bentuk kecurangan, meskipun ada kesalahan prosedur dan administratif yang dilakukan.

Di DKI Jakarta misalnya, menurut Mahkamah Bawaslu tidak cermat dan tidak mengawasi pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikannya sehingga KPU merasa telah menyelesaikannya dengan hanya melakukan kroscek.

“Sehingga oleh karena Bawaslu tidak mempersoalkan pelaksanaan rekomendasinya secara keseluruhan oleh termohon, menurut Mahkamah, Bawaslu harus dianggap telah menerima pelaksaan rekomedasi oleh termohon,” ujar Hakim Maria Farida Indriarti.

  1. Rincian di daerah

Terakhir, MK juga merinci kecurangan yang terjadi di berbagai daerah seperti yang didalilkan Prabowo-Hatta. Pasangan yang diusung koalisi merah putih itu sebenarnya mendalilkan seluruh provinsi dalam berkas gugatannya, namun MK memilih lima daerah yang saksinya telah dihadirkan dalam persidangan.

Di Papua misalnya, Prabowo-Hatta menilai sistem noken atau ikat tidak sah menurut hukum. Namun Mahkamah berpendapat penggunaan Noken sah karena sesuai dengan putusan MK sebelumnya dan juga kerap digunakan dalam berbagai pilkada di sana.

“Mahkamah berpendapat pemungutan suara dengan sistem noken atau ikat adalah sah menurut hukum karena dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945,” ujar Hakim MK Wahidudin Adams.

Di Jawa Tengah, Prabowo-Hatta menuding adanya keterlibatan Gubernur setempat yang juga kader PDI-P, Ganjar Pranowo karena yang bersangkutan mengirimkan surat instruksi kepada seluruh lurah. Namun, dalam salinan surat tersebut, Ganjar hanya meminta lurah untuk bersikap netral dan tidak ada perintah untuk memihak Jokowi-JK.

“Dalam persidangan pemohon tidak bisa membuktikan baik dengan bukti saksi maupun bukti tilisan adanya tindak lanjut dan pengaruh surat Gubernur Jawa Tengah tersebut terhadap perolehan suara masing-masing calon,” kata Hakim Ahmad Fadlil Sumadi.

Di provinsi tersebut, Mahkamah juga menilai tudingan pemohon yang menyebut KPU menggunakan tinta yang mudah dihapus agar pemilih bisa mencoblos dua kali, tidak terbukti. Mahkamah menilai, pemohon tidak pernah bisa menunjukkan tinta jenis tersebut di persidangan sehingga menganggap tinta semacam itu tidak pernah ada.

Amar Putusan

Sebelum membuat putusan, Mahkamah terlebih dulu membuat konklusi dari setiap pokok-pokok permohonan yang sudah ditolak. Mahkamah menyimpulkan pokok permohonan yang diajukan Prabowo-Hatta tidak beralasan menurut hukum.

“Mengadili, menyatakan dalam pokok permohonan: menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva.

Penulis

 Ihsanuddin
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

 

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2014/08/22/11025921/Ini.Penjabaran.Lengkap.Putusan.MK.Tolak.Gugatan.Prabowo-Hatta

Logo PKP 45

Inilah Putusan MK yang Mementahkan Gugatan Prabowo
Kamis, 21 Agustus 2014 | 19:12

[JAKARTA] Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pembacaan putusan sengketa Pilpres 2014 masih berlangsung hingga Kamis (21/8) malam. Meskipun belum selesai, arah putusan sembilan hakim konstitusi sudah bisa terlihat.

Kemungkinan besar, MK akan menolak permohonan pasangan Prabowo-Hatta yang disidangkan sejak 6 Agustus lalu. Berikut beberapa pertimbangan majelis hakim konstitusi yang mementahkan dalil gugatan Prabowo-Hatta.

1. Pembukaan kotak suara oleh KPU
– pembukaan kotak suara oleh KPU sebelum ada penetapan MK dianggap sah
– pembukaan kotak suara memenuhi aspek transparansi karena mengundang saksi dua calon, Bawaslu, dan Kepolisian, serta dibuat berita acara

2. Prabowo-Hatta memperoleh suara nol
– MK menilai, pasangan Prabowo-Hatta memperoleh suara nol di 2.152 TPS dengan DPT sebanyak 665.905 suara adalah hal yang wajar
– dalil pemohon bahwa ada intimidasi yang membuat pemilih tidak berani memilih pasangan nomor urut 1 tidak bisa dibuktikan
– pasangan Jokowi-JK juga memperoleh suara nol di 17 TPS di Kabupaten Sampang, Madura
– dalam perkara yang diputus MK sebelumnya, baik pilkada maupun pileg, juga ada calon yang memperoleh suara nol

3. Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)
– DPKTb dianggap implementasi pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk memilih
– aturan MK mengenai DPKTb belum dicabut, sehingga dianggap sah secara hukum, dengan demikian pemilih yang termasuk dalam DPKTb juga harus dianggap sah secara hukum
– tidak ada bukti bahwa DPKTb dimanfaatkan untuk memobilisasi pemilih sehingga merugikan salah satu pasangan

4. Klaim perolehan suara Prabowo-Hatta
– permohonan kubu Prabowo-Hatta agar MK menetapkan mereka sebagai pemenang pilpres atas dasar klaim mendapatkan 67.139.153 suara, sementara pasangan Jokowi-JK hanya mendapatkan 66.435.124 suara, dianggap tidak beralasan secara hukum
– MK menilai tidak ada bukti yang meyakinkan, demikian juga tidak ada keterangan saksi yang bisa membuktikan klaim penghitungan suara tersebut

5. Sistem “Noken” di Papua
– penggunaan sistem “Noken” di Papua dianggap sah menurut hukum karena dijamin UUD
– sebelumnya ada putusan MK yang mengizinkan penggunaan sistem “Noken” di beberapa daerah di Papua, dan sudah kerap digunakan saat pilkada, sehingga dianggap relevan digunakan dalam pilpres

6. Rekomendasi Bawaslu tak dilaksanakan KPU
– MK menganggap secara umum rekomendasi Bawaslu di tingkat kabupaten/kota dan provinsi sudah dilakukan KPU
– ada rekomendasi Bawaslu yang tidak jelas sehingga bisa ditafsirkan berbeda oleh KPU
– rekomendasi Bawaslu di Nias Selatan memang tidak dilaksanakan KPU karena waktunya terdesak oleh jadwal rekapitulasi suara, dan meskipun tidak dilaksanakan tidak berpengaruh terhadap perolehan suara

Logo Kerabat 45

Gugatan Prabowo Ditolak MK Jadi Sorotan Dunia

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014. Hal ini lantas menjadi sorotan dunia.

Media Tiongkok, South China Morning Post menulis “Indonesia’s constitutional court backs Widodo as Prabowo Subianto’s supporters stage protest” atau “Mahkamah Konstitusi Indonesia Mengukuhkan Widodo Saat massa Prabowo Subianto berunjuk rasa.”

“Hakim MK secara bulat menolak permohonan Prabowo Subianto ketika gas air mata polisi dan meriam air ditembakkan ke para pengunjuk rasa,” tulis South Chiha Morning Post, Kamis (21/8/2014).

Dari belahan Australia, media ABC melaporkan kabar bertajuk “Indonesia’s highest court unanimously upholds Widodo’s presidential win” atau “Pengadilan Tertinggi Indonesia secara Bulat Memperkuat Kemenangan Widodo pada Pilpres”.

“Kemenangan ini membuka jalan bagi Presiden terpilih untuk menjalankan proses selanjutnya, yakni pelantikan di Indonesia pada Oktober,” tulis media negeri kanguru itu.

Lewat artikel bertajuk, “Indonesia court upholds Widodo’s presidential victory”, Kantor Berita Inggris Reuters menuliskan bahwa keputusan MK tidak bisa diganggu gugat karena bersifat mengikat.

“Mahkamah Konstitusional menolak semua gugatan yang diajukan pemohon, yang diputuskan sembilan hakim,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva, yang dikutip Reuters.

Koran terkemuka Amerika Serikat, The New York Times memberitakan, mantan Jenderal gagal membuktikan klaimnya bahwa telah terjadi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif.

“Pak Joko, yang beberapa tahun lalu menjadi Walikota di Jawa Tengah mengalahkan Prabowo dengan perolehan suara 53 persen berbanding 47 persen pada pemilihan ketiga yang digelar secara langsung oleh rakyat,” papar The New  York Times.

Baca juga:

‘Terstruktur, Sistematis, dan Masif’ Kubu Prabowo Ditolak MK

Pendapat MK Terkait Kesaksian Novela Nawipa

Ini Langkah Jokowi-JK Selanjutnya

Berita Lainnya

Yusril: Saya sudah menduga MK bakal tolak gugatan Prabowo

MERDEKA.COM. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra sudah menduga sejak awal bahwa gugatan Prabowo-Hatta bakal ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, permohonan ditolak karena keterbatasan waktu mengumpulkan bukti-bukti kecurangan tersebut.

“Sejak awal saya sudah menduga MK akan mengambil putusan demikian. Waktu yang tersedia bagi Prabowo Hatta untuk menyusun permohonan dan mengemukakan alat bukti dalam persidangan, sangatlah terbatas,” kata Yusril menanggapi putusan MK, Jumat (22/8).

Yusril mengatakan, sangat sulit mengumpulkan bukti kecurangan pilpres dengan batas waktu yang singkat. Bahkan waktu yang tersedia disamakan dengan batas waktu pengumpulan bukti Pilkada.

“Dengan demikian, MK tak akan pernah mampu memeriksa perkara dengan mendalam. Jadi sesungguhnya, mungkin saja apa yang didalilkan Prabowo Hatta mengandung kebenaran, tapi masalahnya, waktu untuk membuktikannya sangatlah terbatas,” imbuhnya.

Namun demikian, lanjut dia, putusan MK final dan mengikat. “Maka apa boleh buat, semua pihak harus menerimanya sebagai hasil maksimal yang bisa dicapai,” pungkasnya.

Baca Berita Selanjutnya:
Yusril ngaku didukung raja dan sultan nyapres di 2014
Yusril diberi keris untuk jalankan amanat raja dan sultan
Yusril dapat gelar bangsawan Sri Narendra Dyah Balitung
Yusril akan terima gelar dari raja dan sultan se-Nusantara
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

Berita Lainnya

Jubir Prabowo-Hatta: Silakan Dicek Unimog Itu Punya Prabowo atau Bukan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru bicara Prabowo-Hatta, Marwah Daud Ibrahim, mempersilakan pihak kepolisian dalam mengusut pemilik tiga truk kecil Mercedes-Benz Unimog 1300L yang dibawa massa pendukung Prabowo-Hatta, saat melakukan aksi di Patung Kuda depan gedung Indosat.

“Ya di cek saja. Apa benar itu punya massa Prabowo-Hatta atau bukan,” kata Marwah saat diskusi Konsolidasi Kebangsaan di Galery Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2014).

Dalam aksi damai yang dilakukan pendukung Prabowo-Hatta kemarin, kata Marwah, juga terdapat beberapa orang penyusup yang inggin memperkeruh suasana unjuk rasa.

“Ada yang mengatakan, ada penyusup dan sebagainya, kita kan selalu ingin transparan, sifatnya adil, siapapun itu kalau tidak jelas dan melanggar diperiksa aja,” cetus Marwah.

Marwah pun menilai, tindakan pihak kepolisian pada massa Prabowo-Hatta terlalu berlebihan dan seakan-akan massa akan membuat kericuhan yang membahayakan masyarakat. Padahal kan, selama ini aksi demo dilakukan secara damai.

Saat ini Polda Metro Jaya melakukan koordinasi dengan Polda Jabar menyoal kebenaran plat nomor dari tiga truk kecil Mercedes-Benz Unimog 1300L milik massa pendukung Prabowo-Hatta yang disita Polda Metro Jaya.

Adapun, nomor polisi dua Unimog menunjuk daerah Bandung sebagai asal kendaraan, yakni D 8139 DI dan D 8499 TC. Sementara satu Unimog lainnya bernomor polisi Z 8383 BM.

Unimog itu diamankan polisi lantaran saat unjuk rasa siang tadi, tiga Unimog itu diparkir persis di depan pagar kawat berduri yang didirikan polisi di depan Bundaran Patung Kuda, di sekitar kantor Indosat. Pendukung Prabowo-Hatta merangsek melewati kawat berduri menggunakan Unimog tersebut hingga memicu terjadinya kerusuhan.

Baca Juga:

KPU Limpahkan Pengamanan dan Pengawalan Jokowi-JK Kepada Paspampres

Dimyati: PPP Konsisten Ada di Koalisi Merah Putih

Petinggi Demokrat Tepis Recoki Jokowi-JK


0 Responses to “PILPRES : Putusan MKRI Tolak Gugatan Prabowo – Hatta”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,062,175 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: