21
Aug
14

Kenegarawanan : Badan Audit AdHoc Kebijakan Publik

Badan Audit AdHoc Kebijakan Publik
Selasa, 19 Agustus 2014 – 18:29 WIB

Pandji R Hadinoto ITB68

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:
Badan Audit AdHoc Kebijakan Publik

Pemerintahan Pusat periode 2014-2019 perlu kiranya membentuk Badan Audit AdHoc Kebijakan Publik Energi dan Pangan periode 2004-2014 menimbang pemberitaan publik seperti (1) http://m.edisinews.com/berita-parrindo-sesalkan-gagalnya-target-lifting-minyak-.html dan (2) http://sinarharapan.co/news/read/140818122/kegagalan-kebijakan-pangan mengingat bahwa sektor Energi dan Pangan adalah terhitung “hajat hidup orang banyak” per Pasal-33 UUD45.

Oleh karena itulah Audit AdHoc ini strategik bagi dinamika pembelajaran/pembenahan politik kebijakan publik Indonesia periode 2014-2019 bahkan rujukan juga bagi periode 2019-2024 yang akan datang dan malahan periode seterusnya sebagai pustaka sejarah politk kebijakan publik Indonesia.

Dapat saja Badan Audit AdHoc ini sertakan berbagai pihak pemangku kepentingan dari kalangan akademisi, pelaku pemerintahan, pemerhati masyarakat, pelaku pasar dlsb guna peroleh hasil yang optimal baik dari sisi kebaikan/kekuatannya maupun dari sisi keburukan/kelemahannya.

Kesemuanya itu tentunya bersemangatkan konstitutif dan konstruktif bagi upaya-upaya peningkatan mutu kenegarabangsaan Indonesia sendiri kedepan.

Salam “Sekali MERDEKA, Tetap MERDEKA !”

Jakarta, 20 Agustus 2014
Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

PARRINDO Sesalkan Gagalnya Target Lifting Minyak
Selasa, 19 Agustus 2014 – 10:12 WIB

 
Logo PARRINDOJakarta – Parlemen Rakyat Indonesia (PARRINDO) menyesalkan kinerja pemerintah yang gagal dalam mengangkat target lifting minyak. Kegagalan pemeirntah ini sungguh memprihatinkan, karena masalah mendasar adalah tidak ditemukannya cadangan migas baru di Tanah Air itu disebabkan birokrasi dan kebijakan pemerintah terlalu berbelit.

Yakni, untuk pencarian dan eksplorasi melibatkan minimal 60-70 perijinan lewat 300 proses birokrasi yang rumit. Sedangkan dari eksplorasi sampai dengan eksploitasi migas minimal butuh waktu 5-6 tahun.

Lemahnya kebijakan tatakelola eksplorasi dianggap jadi sebab gagalnya target lifting minyak sangat boleh jadi benar sebagai salah satu argumen, namun juga harus dipertimbangkan apakah benar bahwa realisasi praktek produksi “lifting” minyak sekarang di bawah 1 juta barel per hari?

“Hal ini dipertanyakan mengingat mayoritas pengusahaan eksploitasi minyak bumi di Tanah Air dilakukan oleh BUMA (Badan Usaha Milik Asing) sehingga apakah akses pencatatan produksi “lifting” itu secara “real time” tercatat juga di database pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM?” tegas Jurubicara PARRINDO, Dr Ir Pandji R Hadinoto MH di Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Dan sebenarnya, lanjut Pandji, apakah Audit Teknis baik pre-audit maupun post-audit itu telah dilakukan ESDM terhadap kegiatan nyata “lifting” itu sendiri mengingat RAPBN sudah beberapa tahun ini selalu dirancang terbilang kritis dibawah angka 1 juta barel per hari, alias di bawah kebutuhan publik sehingga selalu harus diimbangi dengan pasokan impor, bukan? Dan imbangan pasokan impor inilah diduga penyumbang kritis bagi besaran-besaran yang dikatakan angka-ngka “subsidi” BBM itu.

“Semoga Menteri ESDM dapat menjelaskan ke publik yang kini justru sedang galau dengan langkah-langkah penyesesuaian diri terhadap kebijakan teknis pengendalian pasokan BBM yang kini sedang dilakukan oleh ESDM. Penjelasan kepada publik itu adalah penting memperhatikan bahwa BBM juga “hajat hidup orang banyak” per Pasal 33 UUD45,” harapnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah mematok target lifting minyak dan gas (migas) hingga 2018 akan terus menurun. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 menargetkan, target lifting minyak 845.000 barel per hari (bph). Angka itu cenderung menurun hingga 2018, yang target lifting minyak Indonesia hanya 700.000-750.000 bph.

Penurunan tersebut diakibatkan banyak hal, seperti sumur ekplorasi yang sudah tua, penurunan kinerja reservoir dari lapangan-lapangan produksi yang ada, belum ditemukannya cadangan baru yang cukup besar, dan berbagai permasalahan klasik lainnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (Iress), Marwan Batubara menyebutkan, permasalahan mendasar dari tidak ditemukannya cadangan migas baru di Tanah Air itu karena birokrasi dan kebijakan pemerintah terlalu berbelit. Ini membuat investor enggan mengeksplorasi migas di Indonesia.

“Migas tergolong investasi yang berisiko tinggi. Kalau gagal, investasi besar untuk menemukan cadangan migas hilang semua. Kalau berhasil, keuntungannya juga besar. Pemerintah kita itu tidak tahu diri. Sudah tidak punya duit untuk eksplorasi, bukannya membantu malah menyulitkan investor melalui kebijakan dan birokrasinya yang sangat rumit,” tutur Marwan saat berbincang dengan SH di Jakarta, Senin (18/8).

Ia menyebutkan, untuk melakukan upaya pencarian dan eksplorasi saja dua tahun yang lalu, setidaknya diperlukan 60-70 macam perizinan dari tingkat daerah hingga pusat, melalui 300 proses birokrasi yang rumit. Hal itu tentu membuat perizinan memakan waktu yang tidak sebentar. Bisa tahunan baru perizinan bisa keluar seluruhnya.

Padahal untuk ekplorasi hingga eksploitasi migas, minimal dibutuhkan waktu 5-6 tahun. Akibatnya hingga kini, proses eksplorasi migas di Indonesia cenderung tidak berkembang dan berakibat produksi minyak dalam negeri terus turun setiap tahun.

Ia mengatakan, saat ini satu-satunya wilayah produksi yang masih diharapkan adalah Blok Cepu. Namun hingga kini, Cepu belum dapat memberikan hasil yang optimal.

Ia mengutip pernyataan pemerintah yang menyebut, paling lambat Blok Cepu baru mampu berproduksi maksimal pada 2015 atau 2016. “Seharusnya pemerintah mendorong setiap upaya eksplorasi yang dilakukan swasta maupun asing. Kalau memang tidak mau, ya dilarang saja. Tapi, apakah pemerintah punya dana melakukan kegiatan eksplorasi migas? Kalau tidak punya dana, perizinan dan birokasinya dibenahi, jangan seperti sekarang,” ujarnya seperti dilansir Sinar Harapan, Senin (18/8). (ari)

 
BERITA LAINNYA
 

Antara / dok

Ilustrasi.

Impor produk pertanian Indonesia melonjak hingga empat kali lipat.

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data impor yang sangat mengejutkan. Dalam kurun 10 tahun, impor produk pertanian Indonesia melonjak hingga empat kali lipat. Tahun 2003, impor produk pertanian US$ 3,34 miliar, namun pada 2013 sudah menyentuh US$ 14,9 miliar.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, Adi Lumaksono mengatakan, negara mengeluarkan banyak uang untuk mengimpor produk-produk pertanian dari luar negeri. “Hal ini tentu memprihatinkan. Banyak mata uang dolar yang dikeluarkan untuk membeli produk pertanian dalam negeri,” ucap Adi, pekan lalu.

Ketua Serikat Petani Seluruh Indonesia (SPI), Henry Saragih menyatakan, lonjakan drastis impor menjadi warisan masalah kebijakan pangan yang sangat buruk bagi pemerintahan baru. Ia menegaskan, sebagai negara pertanian, seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang berpihak ke pertanian, bukan justru mengabaikannya.

“Namun yang terjadi, pemerintah sekarang mewariskan begitu banyak masalah pangan, mulai konflik agraria, penyusutan tenaga kerja pertanian, sampai menurunnya kesejahteraan petani. Ini bentuk kegagalan kebijakan pangan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” tutur Henry.

Ia menekankan, pemerintah dalam 10 tahun terakhir sangat mengagungkan kehebatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nyatanya, dalam pertumbuhan itu ada banyak ketidakadilan, kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan yang semakin tinggi.

Apalagi, pertanian tidak lagi dianggap sebagai sumber kesejahteraan bagi rakyat. Lapangan pekerjaan di bidang pertanian semakin menurun. Pertanian yang berkembang justru bukan tanaman pangan, melainkan pertanian untuk kebutuhan ekspor. “Pemerintah mengorbankan pertanian dengan melaksanakan sistem ekonomi pasar,” ujar Henry.

Impor Beras
Kebijakan pemerintah terbaru adalah memberikan kuota impor beras kepada Bulog sebanyak 500.000 ton. Impor tersebut  akan dipergunakan pemerintah untuk memenuhi stok cadangan beras nasional. Dari kuota tersebut, Perum Bulog telah merealisasikan impor dari Vietnam 50.000 ton, untuk menjaga stabilitas harga beras di dalam negeri yang mulai naik.

Berdasarkan data, Perum Bulog mendapatkan alokasi 500.000 ton, terdiri atas beras medium dengan tingkat pecah 25 persen sebanyak 300.000 ton dan beras premium dengan tingkat pecah 5 persen sebanyak 200.000 ton.

Impor diberikan karena berdasarkan data BPS, selama semester I/2014 diperkirakan 69,87 juta ton GKG atau menurun 1,41 juta ton atau 1,98 persen dibandingkan pada 2013. Penurunan produksi tersebut diperkirakan terjadi karena penurunan luas panen seluas 265.310 hektare atau 1,92 persen dan produktivitas 0,03 kuintal per hektare atau 0,06 persen.

Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Alimoeso sebelumnya menyatakan, stok beras Bulog hingga Juni 2014 mencapai 1,9  juta ton. Ini lebih rendah dari stok yang seharusnya 2 juta ton. Ketahanan stok ini cukup untuk sekitar tujuh bulan ke depan. Menurutnya, posisi stok ini cukup serius memengaruhi harga beras di dalam negeri.

“Posisi ini mirip 2010, harga menjadi tidak stabil. Berdasarkan kondisi ini, tampaknya memang harus impor,” ujar Sutarto.

Menurut Henry, rujukan data untuk impor masih perlu diperdebatkan sebab sering kali terjadi benturan perbedaan data antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan BPS.  Hal ini dikatakannya menjadi prioritas yang harus diambil pemerintah mendatang untuk mengaudit data pertanian.

“Konsumsi sebenarnya berapa, luas lahan produksi. Ini harus dikerjakan pemerintah baru agar bisa mengambil kebijakan yang lebih baik,” tutur Henry.

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir mengungkapkan, pihaknya tidak heran dengan data impor yang dilansir BPK. Pemerintah begitu mudah mengeluarkan kebijakan imor setiap kali ada ancaman inflasi.

“Argumen inflasi dipakai sebagai senjata untuk impor. Akibatnya, inflasi pangan dimanfaatkan pelaku usaha untuk mengimpor sebanyak-banyaknya prouk pertanian,” ucap Winarno.

Keinginan mengimpor dengan meningkatkan produktivitas sudah tidak sama. Petani mundur karena tidak mampu bersaing dengan impor,  terutama dalam harga. Sektor pertanian tergerus karena modal, akses kredit, teknologi yang terbatas, serta musim yang bersifat anomali. “Pertanian bukan lagi sumber kesejahteraan bagi petani,” katanya.

Ia mengingatkan, jika pemerintah membiarkan kondisi ini, pertanian akan lenyap. Winarno menyebutkan. tanda-tanda semakin hilangnya pertanian makin nyata, terlihat  dari pengenaan PPN untuk produk-produk pertanian. “Bagaimana mungkin produk pertanian segar, seperti tomat, wortel, sayur-sayuran dikenai PPN? Saya tidak habis pikir,” tutur Winarno.  

Data BPS memaparkan, lonjakan impor tersebut karena tidak sebandingnya produktivitas dibandingkan kebutuhan konsumsi. Ironisnya, luas lahan pertanian menurun hingga 5 juta hektar lebih, menurun 16,32 persen dari 2003. Tercatat seluas 31,2 juta hektare pada 2003 menjadi 26 juta hektare pada 2013.  

Upaya peningkatan produktivitas pertanian di dalam negeri juga tidak diimbangi pola konsumsi masyarakat yang semakin cenderung impor. “Pemerintah seharusnya gencar mempromosikan produk pertanian dalam negeri, baik di toko-toko ritel maupun lainnya. Jadi, selera masyarakat akan kembali beralih mengonsumsi produk pertanian dalam negeri,” ujar Bustanul.

Adalah menjadi tantangan, mengembalikan kepercayaan petani untuk kembali yakin pertanian adalah sumber kesejahteraan. Untuk ini, diperlukan kebijakan yang mengembalikan kedaulatan pangan. Mau impor selamanya?

Sumber : Sinar Harapan

Kurangi Mobilitas Berarti Hemat Energi
Senin, 18 Agustus 2014 – 10:12 WIB

58401-panji-708666Suara Pembaca:

Kurangi Mobilitas Berarti Hemat Energi

Pengendalian Subsidi BBM, SBY Wariskan Beban [Bisnis Indonesia 18Aug14] sungguh memprihatinkan. Namun begitu, upaya-upaya mengurangi mobilitas orang per kendaraan pribadi seharusnya masih dapat dilakukan seperti: Pertama, Karyawan/pegawai pemobil/pemotor komuter baiknya bertempat tinggal di sekitar kantornya dan bahkan kantornya yang menyediakan pondokan kalau bisa di lokasi kantor di hari kerja Senin-Kamis, semacam RuKan (Rumah Kantor) bertingkat banyak.

Kedua, Guru/Siswa dan Dosen/Mahasiswa pemobil/pemotor diasramakan di lokasi sekolah/kampusnya. Ketiga, Pemerintah sediakan fasilitas sosial seperti kimedsos (kios media sosial) atau warnet-warnet plat merah terutama di perbatasan kota. Keempat, Pemerintah sediakan fasilitas sosial seperti tempat parkir mobil dan motor di seputar stasiun kereta api dan terminal bis kota, terutama di perbatasan kota.

Kelima, Perbanyak Kantor-kantor Pusat tersebar di perbatasan kota dan perbanyak Kantor-kantor Bergerak di pusat-pusat Kota. Keenam, Kurangi peran struktural kota seperti Jakarta ini dari kegiatan-kegiatan terpusat dan perbanyak kerja-kerja jaringan fungsional tersebar ke daerah-daerah pendukung di seputar Jakarta. Ketujuh, Perbanyak jaringan wifi kota.

Pada intinya, pengurangan mobilitas orang baik pemobil maupun pemotor berarti juga pengurangan konsumsi BBM berujung akan dapat menyumbangkan perbaikan neraca pembiayaan BBM lebih berimbang.

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

 
BERITA LAINNYA

http://edisinews.com/berita-parrindo-sesalkan-gagalnya-target-lifting-minyak-.html#ixzz3AzrWfcZf


http://m.edisinews.com/berita-badan-audit-adhoc-kebijakan-publik.html#ixzz3Azqrye8R


0 Responses to “Kenegarawanan : Badan Audit AdHoc Kebijakan Publik”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,060,795 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: