06
Aug
14

PEMILU : ILUNI UI Minta Putusan Sela MKRI

ILUNI FHUI minta MK keluarkan putusan sela soal gugatan Prabowo

MERDEKA.COM. Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan provisi atau putusan sela menyangkut legal standing pasangan Calon Presiden dan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 (PHPU). Demikian dikatakan oleh Ketua ILUNI FHUI Melli Darsa di Jakarta, pada Rabu (6/8).

Seperti telah diketahui, pada tanggal 25 Juli 2014 pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta telah mengajukan permohonan PHPU kepada Mahkamah Konstitusi. Padahal, sebelumnya pada tanggal 22 Juli 2014 Capres Prabowo Subianto sendiri telah secara terbuka menyatakan kepada publik menarik diri dari proses Pilpres 2014 dan menolak pelaksanaan Pilpres 2014.

Melli menyatakan bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan Prabowo-Hatta, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hendaknya memeriksa dan memutus mengenai legal standing Prabowo-Hatta sehubungan dengan telah adanya penarikan diri dari proses Pilpres 2014 dan penolakan pelaksanaan Pilpres 2014 yang dilakukan sendiri oleh Capres Prabowo sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi harus tegas soal legal standing Prabowo-Hatta agar jelas status hukum aksi penarikan diri dari proses Pilpres 2014 dan penolakan pelaksanaan Pilpres 2014 yang dilakukan oleh Capres Prabowo agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat dan tidak ada preseden kurang baik tentang perilaku seorang capres mengingat sanksi hukum terkait terkait pengunduran diri mereka dari proses pemilu dari seorang capres berdasarkan Pasal 245 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sesungguhnya amat sangat berat tegas Melli dalam rilis yang diterima merdeka.com, Rabu (6/8).

Menurut Melli, putusan provisi perlu karena walaupun dapat dianggap bahwa tanggal 21 Agustus 2014 relatif bukan jangka waktu yang lama, namun hendaknya masalah sengketa Pilpres ini tidak menjadi berlarut-larut dan semakin menimbulkan potensi perpecahan di masyarakat.

ILUNI FHUI mencatat bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah 2 (dua) kali mengeluarkan putusan provisi atau putusan sela. Pertama, yaitu dalam perkara permohonan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (SKLN) antara Komisi Pemilihan Umum dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang diputus pada 19 Juli 2012. Kedua yaitu dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan dua pimpinan nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah yang diputus pada 29 Oktober 2009.

Selain itu menurut Melli, “Secara hukum di negara-negara demokratis yang maju, selisih marjin kemenangan yang relatif besar sebagaimana telah diraih kubu Jokowi-JK yaitu di atas 6% secara nasional bukan merupakan dasar bagi seorang calon presiden yang dinyatakan kalah untuk dapat memohonkan suatu penghitungan ulang dari lembaga yudikatif yang berwenang. Apalagi kalau untuk membawa hal itu ke ranah legislatif untuk diperiksa seperti yang disiratkan melalui gagasan adanya pansus pilpres. Itu benar-benar tidak dikenal dalam hukum pada umumnya” tegas Melli.

Senada dengan Melli, Sekretaris Umum ILUNI FHUI, Mohamad Kadri mengatakan, sebenarnya harusnya jelas dari PMHU, bahwa Prabowo-Hatta tidak punya ‘case’ yang kuat.

“Jangan sesatkan rakyat dengan pandangan seperti yang sempat dilontarkan BEM UI yaitu adalah seolah-olah “wajar” dalam suatu Pemilu hasilnya belum final sebelum sengketa di Mahkamah Konstitusi selesai. Hak pilih ratusan jutaan orang suatu negara demokratis harusnya hanya dalam keadaan genting sekali menjadi akhirnya diputuskan oleh segelintir manusia, sekalipun mereka adalah Hakim Konstitusi,” ucap Kadri.

Baca Berita Selanjutnya:
Pendukung Prabowo cabut gugatan UU Pilpres
Hubungan Mega-Prabowo retak setelah Pilgub DKI?
e-KTP diharapkan bisa atasi kisruh DPT pada Pilpres 2014
Unggul di polling Wall Street Journal, Prabowo disukai asing?
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

Berita Lainnya

500 Simpatisan Prabowo-Hatta Siapkan Bukti Ke MK

Jakarta (Antara) – Magdir Ismail selaku anggota Tim Kuasa Hukum Pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta menyatakan bahwa sekitar 500 simpatisan peserta pilpres nomor urut satu telah menyiapkan bukti untuk menguatkan dalil-dalil pemohon di Mahkamah Konstitusi.

“Sebanyak 500 orang telah menyiapkan bukti yang akan dibawa ke MK. Dengan bukti ini bisa menjawab bahwa permohonan kami bukan cerita fiksi saja,” kata Magdir, saat konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, bukti yang akan diajukan berupa formulir C1, formulir DA1, Formulir DB1 dan beberapa bukti lain yang mencapai ribuan jumlahnya.

Ada kemungkinan bukti yang diajukan itu lebih banyak daripada yang dimiliki KPU pusat sendiri, katanya.

Terkait saksi yang diajukan, Magdir berkeinginkan menghadirkan saksi dari 55.485 TPS bermasalah, namun susah merealisasikannya karena waktu yang diberikan MK sangat terbatas.

Dia juga menegaskan bahwa inti dari permohonannya adalah meminta MK untuk menetapkan perolehan suara pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan 67.139.153 suara (50,25 persen) dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapatkan 66.435.124 suara (49,75 persen).

Jika mahkamah berpendapat lain, kata Magdir, maka tim kuasa hukum Prabowo-Hatta meminta MK menyatakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS se-Indonesia atau paling tidak MK memerintahkan KPU untuk melakukan PSU 55.485 TPS bermasalah.

Menurut dia, kecurangan-kecurangan yang terjadi di 55.485 TPS telah memunculkan suara bermasalah sebesar 22.543.811.

“Hal itu terjadi di seluruh provinsi se-Indonesia ditambah adanya aktivitas membuka kotak suara untuk diambil formulir A5, dan C7 oleh KPU,” ungkap Magdir.

Pihak Prabowo menyatakan bahwa KPU selaku penyelenggara pemilu telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, dan juga meyakini selisih 8.421.389 suara terjadi karena ada kesengajaan yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat bawah.

Untuk membuktikan adanya kesalahan dalam rekapitulasi suara, Maqdir mengungkapkan pihaknya siap menghadirkan bukti dokumen C1 di 52.000 TPS yang diperoleh sesuai aturan hukum dan etika berdemokrasi.

Tim Hukum Prabowo-Hatta ini juga menndalilkan adanya penggelembungan suara sebanyak 1,5 juta untuk pasangan nomor urut dua dan pengurangan 1,2 juta suara untuk pasangan nomor urut satu.

Magdir juga mengungkapkan kecurangan yang terstrukur, sistematis, dan masif yang dilakukan KPU terkait berubah-ubahnya keputusan KPU mengenai jumlah pemilih dalam DPT yang hingga tiga kali.(ma)

Berita Lainnya

Hasto Berharap Putusan MK Senafas dengan KPU

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan gugatan pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi (MK), adalah bagian dari proses demokrasi untuk menyelesaikan persoalan selisih suara.

Kepada wartawan di Rumah Transisi, jalan Situbondo nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2014), mengatakan MK juga sebagai benteng demokrasi, harus memahami aspirasi rakyat Indonesia.

“Sehingga ada kesatuan nafas antara apa yang disuarakan rakyat pada 9 juli dan diputusakan MK nanti. Itu harapan kami,” katanya.

Pihak Jokowi – JK pun sudah mempersiapkan diri untuk dimintai keterangan, soal tuduhan kecurangan yang diajukan oleh pasangan Prabowo – Hatta. Kata Hasto sudah ada tim hukum yang terdiri dari para praktisi handal. Selain itu bukti-bukti untuk membantah tuduhan kecurangan juga sudah disiapkan.

“Sebagai pihak terkait kami buat dalil hukum membatah tudingan adanya kecurangan masif dan terstrukutur,” ujarnya.

Salah satu argumennya adalah koalisi partai pendukung Prabowo – Hatta lebih banyak memiliki kepala daerah, dan sebagian besar kecurangan terjadi di wilayah pendukung Prabowo – Hatta. Oleh karena itu tudingan kecurangan menurutnya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Walau pun demikian menurutnya gugatan Prabowo – Hatta bukan lah suatu hal yang sia-sia. Jika MK memenangkan Jokowi – JK, maka hal itu akan menambah legitimasi pasangan tersebut untuk memimpin Indonesia.

Hasto berharap gugatan Prabowo – Hatta, dapat dijadikan momentum bagi MK untuk kembali memperjuangkan nilai-nilai konstitusi, pascapenangkapan mantan Ketua MK Akil Mochtar karena kasus suap.

Baca Juga:

Sebut Prabowo Titisan Allah, Nurcahaya Caleg Gagal dari Gerindra

Hasto: Rumah Transisi Bukan Hanya Representasi Partai

Prabowo-Hatta Ingin Pemilu Mendatang Demokratis


0 Responses to “PEMILU : ILUNI UI Minta Putusan Sela MKRI”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,060,795 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: