26
Jul
14

Pengamat Politik : Jokowi Lebih Menjanjikan Daripada Prabowo

On 07/24/2014 08:22 PM, Awind wrote:

http://internasional.kompas.com/read/2014/07/24/10141211/Prof.Emmerson.Jokowi.Lebih.Menjanjikan.daripada.Prabowo?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kpopwp

Prof Emmerson: Jokowi Lebih Menjanjikan daripada Prabowo

Kamis, 24 Juli 2014 | 10:14 WIB
altVOA Prof. Donald K. Emmerson

KOMPAS.com — Profesor Donald K Emmerson adalah Direktur Forum Asia Tenggara di Shorenstein Asia dan seorang profesor di Stanford University, AS. Dia optimistis melihat kondisi politik di Indonesia. Berikut ini merupakan wawancara VOA (Voice of America) dengan Prof Emmerson terkait pelaksanaan Pilpres 2014, terpilihnya Joko Widodo, serta peluang dan tantangan Joko Widodo nanti sebagai presiden.

Rakyat Indonesia kelihatan semakin percaya diri dan dewasa mengikuti pilpres langsung tahun ini, tetapi ada suatu fenomena baru yang terjadi, yaitu sikap Prabowo Subianto, salah satu calon presiden, yang menolak hasil rekapitulasi pemilu dan menarik diri dari proses pemilu hanya beberapa jam sebelum hasilnya diumumkan. Melihat kedua hal itu, bagaimana Anda melihat pelaksanaan demokrasi di Indonesia?

Saya seorang yang sangat optimistis melihat kondisi politik di Indonesia meski ada kontroversi dan ketegangan yang terjadi terkait sikap Prabowo Subianto yang menolak hasil pemilu karena menilai telah dicurangi. Saya mempertaruhkan penilaian saya, tetapi memang ada indikasi kuat bahwa Jokowi akan tetap dilantik sebagai presiden berikutnya dan Prabowo Subianto akan terisolasi jika tetap berkeras menolak hasil pemilu. Saya tetap yakin Jokowi tetap memiliki legitimasi sebagai pemenang pemilu yang jujur dan adil meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa melihat luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya pemilih, hampir tidak mungkin pemilu berlangsung 100 persen secara jujur dan adil. Namun, melihat selisih suara di antara Jokowi dan Prabowo sekitar 8 juta suara, sulit membayangkan bahwa 8 juta suara itu merupakan hasil rekayasa atau dicurangi.

Namun, saya juga ingin melihat pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam jangka waktu yang lebih panjang, bukan sekadar berdasarkan pemilu kali ini saja. Ada penilaian bahwa demokrasi dianggap berhasil jika sudah menjadi satu-satunya aturan main di negara tersebut atau bahasa yang suka saya pakai adalah “the only game in town“. Tentu saja maksudnya ini lebih dari sekadar “permainan” atau “aturan”. Namun, dengan kata lain, tidak ada alternatif yang punya legitimasi di negara tersebut, dalam hal ini Indonesia, selain demokrasi.

Melihat konteks itu, menarik mencermati pidato-pidato Prabowo Subianto semasa kampanye yang menunjukkan bahwa dia tidak suka pada pemilu langsung, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Ini bisa diterjemahkan bahwa Prabowo tidak punya komitmen pada demokrasi.

Jadi, ada baiknya dia tidak terpilih sebagai presiden baru Indonesia karena bisa-bisa dia justru membuat demokrasi mundur. Namun, kembali ke pertanyaan awal soal “apakah demokrasi sudah menjadi satu-satunya aturan permainan di Indonesia dan apakah sudah diinstitusionalisasikan”, maka ada sejumlah kriteria yang bisa dijadikan ukuran.

Salah satu di antaranya adalah sudah berapa banyak pemilu yang diselenggarakan. Awal tahun ini Indonesia menyelenggarakan pemilu langsung keempat, yaitu pemilu legislatif dan disusul dengan pemilu presiden langsung ketiga pada tanggal 9 Juli lalu. Memang belum ada batas perolehan suara (threshold) yang ditetapkan untuk menunjukkan “wah memang demokrasi sudah dilembagakan di Indonesia,” tetapi pertambahan jumlah pemilih setiap tahun ini menunjukkan bahwa demokrasi memang mulai menjadi kisah sukses di Indonesia. Demokrasi menjadi cara efektif serah terima kekuasaan secara damai dalam sistem politik.

Kriteria kedua adalah transparansi. Dalam hal ini kita patut memuji rakyat Indonesia, termasuk pemilih-pemilih muda, yang sudah semakin dewasa. Bahkan, dalam pemilu kali ini mereka menggunakan teknologi lewat berbagai media sosial, quick count, exit poll, dll. Untuk menghindari terjadinya kecurangan dan pelanggaran pemilu, mereka tidak segan-segan melakukan cek dan recheck lewat berbagai media sosial tadi. Ini suatu hal yang menggembirakan terlebih melihat semangat kaum muda Indonesia yang kelak mewarisi masa depan Indonesia.

Kriteria ketiga adalah legitimasi dan ini sangat penting. Indonesia cukup beruntung karena dalam dua pilpres langsung sebelumnya, Yudhoyono memenangkan pemilu secara mutlak dengan selisih suara sangat besar, baik di Pemilu 2004 maupun Pemilu 2009. Sulit mempersoalkan selisih suara yang sangat besar yang diraih Yudhoyono. Hal ini membantu mempersiapkan rakyat Indonesia menghadapi perolehan selisih suara Jokowi yang lebih sedikit. Perolehan suara Jokowi yang 53 persen dengan Prabowo yang 47 persen, jadi ada selisih suara 6 persen, tetapi merupakan hal yang substansial. Namun, tetap memicu pertanyaan soal apakah Prabowo akan berhasil mempersoalkan selisih suara tersebut ke pengadilan dan akankah hal ini memicu terjadinya aksi kekerasan.

Kita sama-sama tahu Indonesia sudah mengalami banyak pengalaman dengan terjadinya beragam aksi kekerasan. Saya bahkan baru saja berbicara dengan beberapa teman yang baru kembali dari Indonesia. Mereka mengatakan menemui banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang bersiap menuju ke Singapura, Hongkong, atau negara-negara dekat lainnya karena khawatir terjadinya aksi kekerasan bernuansa ras pasca-pemilu. Ini sangat miris meskipun hingga saat wawancara ini terbukti tidak terjadi aksi kekerasan apa pun di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran itu tidak terbukti, menunjukkan bahwa rakyat Indonesia sudah dewasa dan menunjukkan keabsahan hasil pemilu.

Jika ketiga kriteria itu dinilai sudah terpenuhi, dapatkah dikatakan demokrasi Indonesia sudah berhasil?

Nah itu dia. Demokrasi baru dinilai benar-benar berhasil jika berhasil membuktikan kepada para peserta demokrasi, dalam hal ini rakyat Indonesia, bahwa hasil demokrasi itu manjur bagi mereka. Bahwa tokoh atau pemerintahan yang dihasilkan dari proses demokrasi itu benar-benar kompeten. Ini masih harus diuji karena Jokowi juga baru saja terpilih.

Jokowi memang belum membuktikan kompetensinya, tetapi setidaknya rakyat Indonesia telah membuktikan bahwa mereka lebih dewasa dalam berdemokrasi dibanding elite politiknya, bukan?

Ha-ha-ha… Penggambaran yang Anda sampaikan cukup baik. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sejumlah elite politik terlibat dalam korupsi, manipulasi, ada yang mengklaim bahwa Indonesia adalah negara oligarki yang tidak bisa melakukan reformasi, negara yang hanya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang korup, dan jika kemudian kita melihat beberapa elite politik tertentu yang keluar masuk dalam kabinet pemerintahan selama ini, memang benar yang Anda katakan.

Namun, Anda juga harus mengetahui bahwa Jokowi berasal dari latar belakang yang sama sekali berbeda. Dia adalah satu-satunya presiden di Indonesia yang latar belakangnya berasal dari dunia bisnis. Ia memang pernah menjadi Wali Kota Solo dan kemudian Gubernur Jakarta, tetapi pada dasarnya dia adalah pebisnis. Dia seorang eksportir mebel dari Solo. Dia berasal dari luar lingkaran elite yang korup. Rakyat Indonesia tampaknya tahu betul bahwa jika mereka memang ingin melakukan reformasi secara serius, terutama reformasi ekonomi yang memang luar biasa penting, maka sangat rasional untuk tidak memilih seseorang yang pernah duduk di lingkaran kekuasaan, tetapi memilih seseorang yang benar-benar berasal dari luar sistem.

Apa masalah yang menjadi target pekerjaan utama Jokowi setelah dilantik? Reformasi ekonomi atau justru mengatasi intoleransi beragama dan minimnya perlindungan terhadap kaum minoritas?

Saya kira kita harus bedakan antara prioritas dan masalah. Dalam hal prioritas, saya kira prioritas utama Jokowi adalah reformasi ekonomi. Harus diakui bahwa makro-ekonomi Indonesia tidak terlalu baik, angka pertumbuhan masih di bawah 6 persen. Angka ini sebenarnya, jika ingin jujur, merupakan hal yang tidak seharusnya. Artinya, angka pertumbuhan ini masih bisa didorong lebih tinggi lagi jika Indonesia berniat tidak sekedar jadi negara berkembang.

Infrastruktur merupakan prioritas penting lain terkait reformasi ekonomi. Indonesia dikenal sebagai negara yang punya sumber daya beragam, minyak, emas, mineral, dll, sehingga infrastruktur merupakan hal vital. Jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dll. Infrastruktur merupakan hal yang sangat vital. Tanpa infrastruktur yang memadai, Indonesia akan tertinggal secara domestik dan luar negeri. Padahal, ini sangat penting untuk mendorong angka pertumbuhan. Hal lain adalah anggaran. Hampir seperlima anggaran habis untuk subsidi BBM. Saya tahu mencabut subsidi BBM akan sangat menyakitkan rakyat, tetapi saya juga yakin  legitimasi Jokowi akan membuat rakyat memahami kebijakan ini jika ia memutuskannya pada tahun pertama setelah berkuasa.

Prioritas penting lain setelah ekonomi adalah pendidikan. Untuk mencegah terperangkap dalam kemiskinan secara terus-menerus, Indonesia harus meningkatkan kualitas pendidikan. Sebenarnya kebijakan pendidikan Indonesia sejak zaman Soeharto sudah cukup baik, terutama dari sisi kuantitas atau banyaknya jumlah anak yang bisa sekolah. Namun, dari sisi kualitas, saya kira perlu ada terobosan. Jika Indonesia tidak bisa membuat SDM-nya bersaing di pasar global, masa depannya akan kurang cerah.

Sementara itu, dari sisi tantangan, yang paling utama adalah intoleransi yang Anda sebut tadi. Meningkatnya jumlah kelompok Islam garis keras dan kekebalan hukum yang mereka miliki setelah melakukan aksi kekerasan terhadap kelompok Kristen, kelompok Islam-minoritas dll merupakan tantangan utama yang harus diatasi Jokowi. Saya sangat gembira ketika menyadari pidato kemenangan Jokowi di Pelabuhan Sunda Kelapa, yang tampaknya dimaksudkan untuk menunjukkan Indonesia memiliki akses maritim global, menggunakan beragam bahasa. Salam pembuka Jokowi dalam pidato itu tidak saja menggunakan bahasa Arab “Assalammualaikum“, tetapi juga bahasa Buddha, Hindu, dll. Ini menunjukkan bahwa Jokowi sejak awal punya keberanian untuk mengatasi intoleransi beragama di Indonesia.

Tantangan kedua Jokowi adalah korupsi. Survei terbaru Gallup menunjukkan bahwa 91 persen warga Indonesia yakin bahwa korupsi meluas dari pemerintahan dan 86 persen warga yakin korupsi meluas dari dunia bisnis. Ini merupakan salah satu tantangan utama bagi Jokowi untuk memberantasnya dan menurunkan angka korupsi. Saya yakin Jokowi mampu karena dalam salah satu pernyataannya dia mengatakan “jika ada menteri yang kinerjanya tidak baik, termasuk melakukan korupsi, maka dia akan memecatnya.” Ini tidak terjadi pada pemerintahan Yudhoyono, terutama pada masa jabatan keduanya. Momentum pemberantasan korupsi yang digalakkan pada masa jabatan pertama pupus begitu muncul sejumlah kasus korupsi pada masa jabatan keduanya, yang bahkan menjadi wabah tidak saja di pemerintahannya, tetapi juga partai politiknya.

Jika Jokowi menyadari masalah dan tantangan yang dihadapinya, pastinya akan terjadi perubahan kebijakan besar-besaran dalam pemerintahan Jokowi?

Ya. Namun, saya harus jujur menganalisis karena saya independen dan tidak partisan. Jokowi memang jauh lebih menjanjikan sebagai pemimpin baru dibanding Prabowo, tetapi jangan lupa partai yang mengusungnya ke puncak kekuasaan. PDI-Perjuangan dan pimpinannya Megawati Soekarnoputri bukanlah orang luar. Ia adalah orang dalam. Setidaknya pernah berada dalam lingkaran kekuasaan. Demikian pula Jusuf Kalla yang kini akan berjuang bersama Jokowi, patut diakui dia memiliki rekam jejak yang baik dalam menangani berbagai isu, terutama konflik di Aceh dan Poso, tetapi dia juga orang dalam. Dia juga bagian dari elite politik. Latar belakangnya di Golkar, partai yang kini justru mendukung Prabowo. Jadi, saya optimistis, tetapi juga waspada, berhati-hati melihat pengambilan kebijakan Jokowi nantinya. Jika Anda mencoba memosisikan diri dalam posisi Jokowi dan menjadi incumbent, banyak hal akan berubah. Dalam arti, dia akan menyadari bahwa banyak hal yang harus dilakukan dan tanggung jawab yang harus dipikul lewat kompromi.

Apakah mungkin terjadi kompromi, atau saya lebih suka menggunakan kata “rekonsiliasi”, di antara kubu Jokowi dan Prabowo? Mungkinkah Jokowi menawarkan sejumlah posisi bagi Prabowo?

Ini topik yang krusial. Karena begini, setelah pengumuman KPU dan ada penetapan pemenang secara sah, tanpa gejolak, mungkin banyak warga dan pemimpin dunia merasa lega. Mereka mulai mengalihkan perhatian ke Ukraina, krisis Israel-Palestina, dll. Tetapi, saya tidak. Menurut saya, masa di antara saat pengumuman KPU 22 Juli hingga pelantikan Oktober nanti justru merupakan masa-masa genting. Jelas bahwa partai-partai yang mendukung Prabowo bisa akan bubar atau keluar dari koalisi yang mereka ciptakan. Mereka akan mencari kesempatan untuk bergabung dengan Jokowi yang saat ini hanya menguasai 37 persen kursi di DPR.

Harus diakui bahwa meskipun Jokowi jadi presiden, dia adalah presiden minoritas karena partai-partai yang mendukungnya hanya merupakan kelompok kecil di DPR. Sementara itu, sistem politik Indonesia adalah campuran antara presidensial dan parlementer. Jokowi akan menghadapi kesulitan jika dia menemui tantangan dari koalisi besar yang berada di belakang Prabowo. Kabar baiknya adalah koalisi permanen Prabowo itu justru akan bubar. Namun, jangan salah, hal ini juga berpotensi menimbulkan masalah baru karena jika kita belajar dari era pemerintahan Yudhoyono yang merangkul begitu banyak partai pendukung dan merasa “kuat”, padahal hanya dalam tanda petik. Dukungan yang diperoleh Yudhoyono semu dan banyak anggota kabinetnya yang mengambil kebijakan sendiri-sendiri karena merasa loyalitasnya diukur dari sikap loyal kepada partai politiknya, bukan kepada presiden.

Alhasil, pemerintahannya kacau dengan begitu banyak politisi independen dan Yudhoyono tidak bisa membuat kabinetnya kompeten. Sudah tidak kompeten, dipenuhi skandal korupsi pula. Jadi, saya kira sebaiknya hanya melakukan koalisi secara minimal, 53 hingga 54 persen, sehingga bisa mempertahankan kekuatan mayoritas tadi tanpa perlu diganggu oleh mereka yang hanya loyal pada partai politik dan bukan pada presiden. Saya menilai Jokowi cukup mampu mewujudkan hal ini karena dia pernah mengatakan bahwa hanya 20 persen dari kabinetnya yang berasal dari partai politik. Jika itu yang terjadi, saya yakin kompetensi pemerintah Jokowi akan tinggi dan korupsi bisa ditekan.

Adakah kebijakan luar negeri yang perlu diubah Jokowi?

Dari kampanye-kampanya saya melihat Jokowi menekankan perlunya memperkuat hubungan antara Indonesia dan Palestina, yaitu dengan membuka kedutaan Indonesia di Palestina. Namun, di luar Timur Tengah, saya kira banyak pihak menanti bagaimana sikap Indonesia mengatasi beragam tantangan baru di Asia Tenggara, termasuk pendekatan apa yang akan dilakukan terhadap China. Kini ada anggapan bahwa “Anda bisa mendekat ke China untuk meningkatkan kemakmuran dan mendekat ke Amerika untuk memperkuat keamanan”.

Jika Jokowi benar-benar tulus saat mengungkapkan rencana untuk menjadikan Indonesia sebagai “poros maritim dunia” atau “global maritime access“,dia harus mempersiapkan kebijakan untuk menghadapi China, terkait krisis di Laut China Selatan, dan tentu saja pada ASEAN. Indonesia adalah “natural leader” ASEAN, tetapi herannya dalam beberapa tahun ini Indonesia tidak suka memainkan peran penting. Kebijakan luar negeri Indonesia malah bisa dibilang “naif”.

Kita dengar dari Yudhoyono bahwa kebijakan luar negeri Indonesia berlandaskan “million friends zero enemy“. Itu bukan strategi, itu kontes popularitas. Saya harap Jokowi memahami luasnya Indonesia, signifikannya peran yang dimainkan, bahkan negara kepulauan terbesar di dunia dengan beragam sumber daya, sehingga kebijakan luar negerinya lebih baik. Saya kira Indonesia tidak bisa bersikap pasif saja terhadap banyak hal, terutama terhadap China. Karena jika hal ini terus terjadi, dari perspektif Amerika, jika Amerika diminta Vietnam dan Filipina untuk membantu menghadapi China, sebenarnya Amerika justru mempertanyakan peran Indonesia dan ASEAN terlebih dulu. Jika negara-negara di Asia Tenggara tidak peduli dengan konflik yang terjadi di Laut China Selatan, kenapa Amerika harus peduli?

Pendekatan yang sekarang ini terjadi ialah “mendekat ke China untuk meningkatkan kemakmuran dan mendekat ke Amerika untuk memperkuat keamanan” bukanlah pendekatan yang baik untuk jangka panjang, apalagi bagi Amerika yang pastinya tidak ingin “dimintai” membantu menjaga keamanan Asia Tenggara, tetapi ditinggal saat Asia Tenggara mencari kemakmuran ke China. Pernyataan ini bisa jadi kontroversial, tetapi saya rasa Indonesia di bawah Jokowi harus memikirkan hal ini. Banyak pihak, termasuk Amerika, yang menunggu inisiatif Indonesia dalam berbagai isu.

__._,_.___

http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/24/269595559/Jokowi-Bawa-500-Pengacara-Lawan-Prabowo-di-MK

Jokowi Bawa 500 Pengacara Lawan Prabowo di MK

Kamis, 24 Juli 2014 | 21:02 WIB
Jokowi Bawa 500 Pengacara Lawan Prabowo di MK

Aktivis memainkan Barongsai saat aksi damai membawa pesan TRI TURA (Tiga Tuntutan Rakyak) di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, (21/01). Mereka menuntut agar pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden dalam waktu yang bersamaan. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Tim Hukum Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan, menyatakan telah menyiapkan sekitar 500 pengacara untuk menyanggah gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi. Mereka telah dilengkapi bukti pembelaan baik dokumen maupun saksi-saksi. “Segala dokumen dan saksi sudah siap dibawa ke MK,” kata Trimedya saat dihubungi Kamis, 24 Juli 2014.

Trimedya meyakini dokumen pembelaan maupun saksi-saksi itu akan sangat membantu Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat untuk mementahkan tuduhan tim Prabowo-Hatta. Sebab dia mengklaim alat bukti tersebut sudah menjawab segala kecurigaan yang diungkapkan Prabowo-Hatta.”Ada bukti untuk di Jawa Timur, Jawa Barat, dan daerah lainnya,” katanya. (Baca: Tim Hukum Merah Putih Lengkapi Data Gugat ke MK)

Prabowo Subianto menyatakan tidak menerima hasil pemilu karena menuding terjadi kecurangan yang cukup masif. Dia, melalui tim hukumnya, lantas berencana menggugat Komisi Pemilihan Umum. Diperkirakan sekitar 2000 pengacara digunakan untuk gugatan tersebut.

Trimedya yang juga anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat itu mengatakan tidak khawatir akan ada kejutan yang diungkapkan tim Prabowo-Hatta di Mahkamah. Hal itu karena Trimedya tak menemukan keberatan yang cukup banyak dari saksi calon presiden dan calon wakil presiden nomor satu itu di tempat pemungutan suara. “Keberatan tidak sampai 10 persen di seluruh TPS,” ucap dia. (Baca: Hatta Sambangi Kantor DPP PKS Soal Gugatan MK)

Oleh karena itu dia yakin tim Prabowo-Hatta akan kalah. Keyakinan itu juga tak lepas dari jumlah selisih suara yang cukup besar antara dua pasang calon presiden itu. “Menggugat 500 ribu suara saja buktinya bisa lima kontainer. Apalagi menggugat 8,4 juta suara,” katanya, “Bagi saya, mereka hanya menunda kekalahan.”

Trimedya menambahkan tim hukumnya juga tidak hanya akan menyanggah dengan pembelaan, tetapi juga menunjukkan bukti dugaan kecurangan yang ditemukan timnya di sejumlah daerah. “Intinya asumsi harus didasari bukti bukan ilusi,” ujar dia.

TRI SUHARMAN

On 07/23/2014 04:31 PM, Awind wrote:

http://www.gatra.com/politik-1/57509-pernyataan-prabowo-sempat-jadi-blunder.html

Pernyataan Prabowo Sempat Jadi Blunder

  • Print
  • Email
Created on Wednesday, 23 July 2014 10:51

Jakarta, GATRAnews – Penyataan capres Prabowo Subianto menarik diri dari proses pilpres 2014 yang sedang berlangsung dalam konferensi persnya di Rumah Polonia, Jakarta Timur, sempat menjadi blunder.

Demikian Poempida Hidayatulloh, Anggota Tim Pemenenangan Nasional Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menyampaikan penilaiannya di Jakarta, Selasa malam (22/7), menanggapi pernyataan Prabowo.

Eks politisi Partai Golkar ini menegaskan, keputusan Prabowo juga menimbulkan kesan negatif dari masyarakat Indonesia karena meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) juga tidak menjamin pasangan capres-cawapres nomor urut 1 menang pilpres 2014.

“Jika diadakan pemilu ulang, Jokowi-JK menang dengan perolehan suara lebih tinggi sementara suara Prabowo tergerus,” kata Poempida.

Juru bicara JK ini menilai ada beberapa blunder sikap Prabowo menarik diri dari semua proses pilpres 2014. Pertama, menunjukkan sikap antitesa dari sifat negarawan sejati dan diduga ingin menghindari kesan kalah dan enggan akui kemenangan Jokowi-JK.

“Keputusan sempat mundur justru menjadi bomerang, terlebih ada konsekuensi hukum yang mengikuti,” tandasnya.

 

Kesalahan kedua, kata Poempida, Prabowo tak mempertimbangkan konsekuensi pidana yang timbul apabila mundur dari pemilu presiden. Tindakan Prabowo dan koalisi bisa melanggar Undang-Undang Pilpres Pasal 246. Atas tindakan itu, Prabowo dapat dikenai sanksi pidana dengan ancaman penjara 36 bulan dan denda minimal Rp 50 milyar.

 

“Tak hanya capres, partai koalisi juga terancam hukuman penjara minimal 36 bulan dan denda minimal Rp 50 milyar,” tegasnya.

Kesalahan ketiga, cara capres Prabowo itu tak efektif untuk mengulur waktu atau mempengaruhi hasil pemilu presiden, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib menyelesaikan rekapitulasi tepat waktu. “Apabila ditunda, maka KPU terancam sanksi dan diragukan kredibilitasnya,” tandasnya.

 

Sebelumnya, saksi dari kubu Prabowo-Hatta walk out dari sidang pleno rekapitulasi suara nasional yang diselenggarakan di KPU karena mengklaim kecurangan yang tak ditindaklanjuti dengan baik sebagai landasan aksi walk out.

 

Di Polonia, Prabowo menyatakan pengunduran diri dari pemilu presiden dengan alasan demokrasi di Indonesia yang dianggap tak demokratis, bertentangan dengan UUD 1945, dan KPU melanggar aturannya sendiri.

Kubu Prabowo-Hatta akhirnya mengklarifikasi sikapnya, yakni hanya mundur dari proses rekapitulasi suara di KPU, bukan mengundurkan diri dari pilpres, setelah berbagai pihak menanggi langkah Prabowo-Hatta itu.


Penulis : Iwan Sutiawan

Editor : Dani Hamdani


Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>

PLAN B PRABOWO: DISINTEGRASI SOSIAL + DISINTEGRASI BANGSA

#BarjiBarbeh
Upaya Plan A untuk bermain-main kecurangan di bawah bendera legalisasi konstitusi tampaknya gagal dilakukan oleh Prabowo dan tim suksesnya. Kecurangan-kecurangan yang dituntut oleh Prabowo dalam Mahkamah Kontitusi nanti ternyata banyak menimbulkan perlawanan dari internal maupun eksternal Koalisi Merah Putih. Prabowo sadar, Mahkamah Konstitusi tidak akan mampu menjawab kepentingan dan ambisi pribadinya menjadi presiden.
Karena PLAN A gagal, Prabowo mulai masuk PLAN B. Yudi Syamhudi Suyuti (Caleg DPR RI Jateng VI No.6. Partai Gerindra, Wonosobo, Magelang, Purworejo, Temanggung ) meminta kepada Presiden RI agar mengeluarkan Dekrit Presiden. “Kalau sekarang diteruskan sampai dilantik tidak di keluarkan dekrit, maka yang terjadi perlawanan-perlawanan sosial dan dapat mengkhwatirkan, disintegrsi sosial, maupun disintegrasi bangsa. Karena saat ini kedua kandidat mempunyai kekuatan terpolarisasi untuk bertindak terhadap proses pemilu yang inkostitusional (terjadi kecurangan dan rekayasa),” tandasnya.
Demi memperoleh Kekuasaan Desain DISINTEGRASI SOSIAL DAN DISINTEGRASI BANGSA sepertinya sedang dipersiapkan oleh Prabowo Subianto 
Apa saja yang di Persiapkan : 1. meMinta Presiden SBY Buat Perppu Perpanjangan Kepemimpinan, 2. Koalisi Merah Putih sedang mempersiapkan dan merencanakan untuk membentuk Pansus Kecurangan Pipres 2014 di DPR RI agar Pilpres dapat diUlang. 3. Yudi Syamhudi Suyuti (Caleg DPR RI Jateng VI No.6. Partai Gerindra) : SBY diminta Terbitkan Dekrit. 4 Gerakan fitnah yang mengarah ke adu domba TNI / Polri dgn masyarakat didahului oleh pernyataan umar abduh seorang mantan narapidana kasus woyla, kasus cicendo jamaah imron tentang terlibatnya institusi TNI / Polri dalam kemenangan Jkw Jk
baca :
Yudi Syamhudi Suyuti (Caleg DPR RI Jateng VI No.6. Partai Gerindra), Pilpres Kacau Balau, SBY diminta Terbitkan Dekrit
Jakarta, Aktual.co — Persatuan Rakyat Indonesia (PRI) menyakini bahwa intrik dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014 ini belum berakhir, bahkan akan menjadi sangat berpotensial terjadinya sejumlah permasalahan yang besar, khususnya yang berkaitan dengan kehidupaan berbangsa dan bernegara.
Meskipun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan pasangan Jokowi-JK sebagai calon presiden-calon wakil presiden terpilih.
Demikian disampaikan oleh Ketua PRI, Yudi Syamhudi Suyuti dalam acara konprensi persnya, di Hotel Blessing Residence, Jalan Komando Raya I No.19, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (23/7).
“Kita PRI melihat kesalahan dari awal pemilu, memang bagi beberapa kelompok atau orang dalam menjalankan praktek pemilu menyadari bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memaksakan kehendak dengan menetapkan UU Nomor 42/2008 yang  dinyatakan konstitusional untuk dilakukan serentak, namun diberlakukan pada 2019, sehingga terjadi polarisasi dua kekuatan yang kemudian berpotensi terjadi benturan keras,” kata Yudi.
Benturan keras itu, sambung Yudi bisa terjadinya kemungkinan disintegrasi terhadap wilayah di Indonesia, apalagi bila hasil pemilu dengan sistem yang banyak menimbulkan sekerumit kecurangan.
“Kita melihat sistem yang membuat negara tidak stabil, jadi mau tidak mau sebelum terlambat harus di ulang dan yang bisa melakukan itu hanya presiden dengan mengeluarkan dekrit atau Perpu untuk memperpanjang masa jabtannya dengan membubarkan KPU sementara dan kemudian semua proses pemilu 2014 di batalkan,” ujarnya.
“Kalau sekarang diteruskan sampai dilantik tidak di keluarkan dekrit, maka yang terjadi perlawanan-perlawanan sosial dan dapat mengkhwatirkan, disintegrsi sosial, maupun disintegrasi bangsa. Karena saat ini kedua kandidat mempunyai kekuatan terpolarisasi untuk bertindak terhadap proses pemilu yang inkostitusional (terjadi kecurangan dan rekayasa),” tandasnya.
Sumber : Yudi Syamhudi Suyuti (Caleg DPR RI Jateng VI No.6. Partai Gerindra), Pilpres Kacau Balau, SBY diminta Terbitkan Dekrit
__._,_.___
 Posted by: Al Faqir Ilmi <alfaqirilmi@yahoo.com>

Bukti Pilpres Prabowo-Hatta Pakai 15 Mobil Lapis Baja

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota tim hukum capres Prabowo Subianto dan cawapres Hatta Rajasa, Habiburohman menyatakan dalam membawa bukti pelaksanaan Pilpres untuk diserahkan ke Mahkmah Konstitusi (MK), menggunakan 15 mobil berlapis baja.

“Semua bukti sudah siap, saya duluan ke sini untuk melihat lokasi. Nanti kita bawa bukti semua dengan 15 mobil seperti mobil security dengan lapir baja,” kata Habiburohman di gedung MK, Jakarta, Jumat (25/7/2014).

Menurut Habib, bukti tersebut berupa 52 ribu formulir C1 yang falid dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan rekaman video dari masyarakat serta tim Prabowo-Hatta saat pelaksanaan Pilpres 2014.

“Nati kita serahkan semuanya ini dan sekarang sedang menuju ke sini (MK) dari DPP PKS,” ucap Habib.

Dirinya pun berharap, MK dapat mengabulkan permintaannya untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), dengan dibawanya berbagai bukti yang dinilainya falid atas kejadian kecurangan yang masif di seluruh 33 propinsi.

“Ini akan merubah suara kita signifikan jika ini dikabulkan,” ucap Habib.

Baca Juga:

Pendukung Prabowo-Hatta Minta MK Perkarakan KPU

Jokowi Punya Jurus Tunggal Hadapi Gugatan di MK

Demo di Depan MK, Jalan Medan Merdeka Barat Macet


 

Advertisements

0 Responses to “Pengamat Politik : Jokowi Lebih Menjanjikan Daripada Prabowo”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,193,028 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: