23
Jul
14

PARRINDO : Demokrasi Digital Non MisMatch

LOGO PARRINDO

Politik Demokrasi Digital Non MisMatch

Selasa, 22 Juli 2014 – 14:39 WIB

Suara Pembaca:

Demokrasi Digital Non MisMatch

Ketidaksempurnaan Hasil Rekapitulasi KPU Nasional berwujud permasalahan-permasalahan tersisa seperti terindikasinya berbagai rupa tindak penyimpangan prosedural baik sengaja maupun tidak sengaja di berbagai tingkat penyelenggaraan Pemilu, menunjukkan telah terjadi apa yang disebut sebagai MisMatch. Ironinya rupa2 MisMatch itulah yang jadi dasar bagi keputusan walk out atau menarik diri salah satu pasangan kontestan.

Dominasi Sosial Media Digital di awal Pemilu disamping sosok peran Sosial Politik bahkan Sosial Budaya yang sudah lebih lama eksis dikenali menunjang dunia politik Demokrasi, ternyata kini faktanya berujung kontradiksi di ronde akhir Pemilu dengan munculnya ketidaksempurnaan termaksud di atas.

Keadaan paruh peran ini seharusnya tidak terjadi bilamana ada kemauan politik yang kuat dan berkarakter jatidiri bangsa yakni Pancasila, merujuk beberapa MisMatch yang terjadi baik di Pemilu 2009 maupun PiLeg 2014 yang baru lalu. Artinya, MisMatch yang terjadi di PilPres 2014 adalah konsekwensi daripada kekurangcerdasan belajar dari fenomena MisMatch serupa di episode Pemilu-pemilu sebelumnya.

Dengan terpilihnya Presiden JokoWi yang diusianya telah cukup lama terpapar oleh peran digitalisasi dalam kelolaan pemerintah seperti eProcurement dlsb, maka sungguh sangat diharapkan penyempurnaan eVoting jadi realita bagi penyelenggaraan Pemilu yang akan datang termasuk PilKaDa guna meminimalisir MisMatch bahkan Biaya Operasional Manual Pemilu guna tujuan Penghematan APBN dan APBN.

Digitalisasi Demokrasi memang sudah mutlak dilaksanakan penuh peran tersebab ketersediaan teknologi termasuk sumber daya manusia siap adaptasi teknologi itu sendiri, apalagi kinerja digital Quick Count telah terdemontrasi terbuka termasuk program eRekapitulasi http://www.kawalpemilu.org sehingga tidak ada alasan lagi bagi adanya argumentasi pembenaran atas kejadian2 MisMatch secara sporadis tak terduga apalagi kronis diluar kontingensi yang ada.

Digitalisasi Demokrasi diyakini menjamin Pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil pada tingkat kesalahan yang minim.

Jakarta, 22 Juli 2014

Pandji R Hadinoto, Dewan Pakar PKPI

PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

 

4 Juta Suara Pilpres Dimanipulasi Hacker

Rabu, 23 Juli 2014 – 01:02 WIB

Jakarta – Ketua Tim Koalisi Merah Putih Perjuangan untuk Kebenaran dan Keadilan, Yunus Yosfiah, meyakini 37 hacker asal Korea dan Cina yang ditangkap polisi di Semarang,Jawa Tengah, karena melakukan penggelembungan suara golput di Pilpre 2014. “Sekitar 4 juta suara dimanipulasi,” kata Yunus, Selasa (22/7/2014).

Diungkpkan para hackers itu memanipulasi penggelembungan suara golput di beberapa kecamatan di Jateng, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Utara. Kasus terebut sekarang dalam penanganan Bareskrim Polri. “Sekarang sedang dilaporkan ke Bawaslu,” jelas Yunus seperti dilansir Republika.

Menurutnya, hal itu juga yang menjadi pertimbangan untuk menarik diri pasangan Prabowo-Hatta dalam tahapan rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menegaskan, adanya bukti itu menunjukkan pelaksanaan Pilpres 2014 jauh dari harapan dengan demokratis dan jurdil.

Yunus menegaskan, tidak ada perubahan struktur yang signifikan dalam Tim Koalisi Merah Putih . “Saya menggantikan Pak Mahfud. Agar tidak ada konflik of interest pada penanganan masalah di MK. Dan saya juga dibantu oleh Pak Djoko Santoso dan George Toisutta sebagai wakil saya,” tandasnya.

Yunus juga berpesan untuk proses setelah penarikan diri dari pilpres ini, pendukung dan simpatisan Prabowo-Hatta agar tetap tenang. “Kepada relawan dan pendukung jangan ada tindakan anarkis dan jaga persatuan nasional,” ujar Ketua Tim Prabowo-Hatta ini. (red)

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-4-juta-suara-pilpres-dimanipulasi-hacker.html#ixzz38HemA5lE

 

Kubu Jokowi-JK Singgung Ancaman Pidana Terkait Pernyataan Prabowo

Selasa, 22 Juli 2014 – 18:19 WIB

Jakarta – Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Pramono Anung menilai Capres Prabowo Subianto tidak cukup mendapatkan informasi terkait peryataannya mengenai pemilihan presiden. Sebelumnya, Prabowo menolak apapun yang akan diputuskan oleh KPU dan kemudian menarik diri dari proses penetapan rekapitulasi suara hasil Pilpres 2014.

“Saya kebetulan mendengarkan secara lengkap apa yang menjadi pidato Prabowo. Saya melihat informasi yang tidak cukup beliau dapatkan mengenai Undang – undang  berkaitan dengan pilpres,” kata Pramono di kediaman Megawati di Kebagusan, Jakarta, Sealasa (22/7/2014).

Aturan yang mengatur calon presiden masuk dalam UU Pilpres no 42 tahun 2008. Sanksi diatur di pasal 245 dan 246. “Yang pertama kan sudah ada ketentuan perundan-undangan yang mengatur mengenai pasangan calon apakah bisa menarik diri atau engga,” ujarnya.

Pramono menuturkan seorang calon yang menarik diri dalam proses penghitungan suara maka akan dikenakan denda sebesar Rp50 miliar dan kurungan maksimum 60 bulan minimum 24 bulan. “Jadi karena aturan itu ada, perlu dikaji secara lebih mendalam,” kata Wakil Ketua DPR itu.

Pramono mengharakan proses tersebut tidak mundur dan terus berjalan sehingga KPU dapat menetapkan keputusan. Bila terdapat sengketa, Pramono menyarakan mengajukan gugatan ke MK. “Saya menghimbau kebesaran hati Prabowo-Hatta dan pendukung sebab kalau ini diangkat ketegangan akan merugikan kita semua,” ujarnya.

Selain itu, Pramono berharap tim Jokowi-JK tidak memberikan respon yang berlebihan atas pernyataan Prabowo. “Karena itu kepentingan bersama. Sebab demokrasi kita kemudian mengalami gangguan akan mahal sekali,” ungkapnya.

Nusron Tuding Prabowo Kekanak-kanakan

Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid menuding sikap Prabowo yang menarik diri tahap Pilpres menjelang usai rekapitulasi KPU nasional, merupakan sikap kekanak-kanakan, tidak siap kalah dan menyepelekan rakyat.
“Sikap itu jauh dari negarawan sesungguhnya yang menghormati kehendak rakyat sesuai dengan sistem.  Dia bukan politisi yang baik juga bukan prajurit sejati. Hanya ingin menang dengan menghalalkan segala cara,” tuding Nusron.

Menurut Nusron, sikap Prabowo ini sungguh upaya maksimalnya untuk mendelegitimasi negara. Menganggap pilpres tidak absah, dan tidak legitimate. Dengan dalih menyalahkan penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu.

Ia pun mengatakan kalau mau menarik diri seharusnya bukan sekarang. Tapi dimulai ketika begitu banyak kampanye hitam dilakukan, dengan berbagai tuduhan yang tidak berdasar. Saat itu seharusnya Prabowo mundur. Karena menganggap Pilpres yang tidak berkeadaban.

“Tapi baru sekarang, ketika serangkaian usaha menekan dan mengkondisikan KPU dan Bawaslu gagal, bersikap mengundurkan diri. Seakan-akan KPU dan Bawaslu tidak kredibel. Sungguh disayangkan. Kenapa ketika pemilu legislatif Partai Gerindra dan pengusungnya tidak mengundurkan diri juga,” ucap Nusron. (sor)

BERITA LAINNYA

0 Responses to “PARRINDO : Demokrasi Digital Non MisMatch”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,060,880 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: