22
Jul
14

Kenegarawanan : Kontroversi Pemilu 2014

Logo NasPan45

Gawat, Bukti Kecurangan Pilpres Bakal Terungkap

Selasa, 22 Juli 2014 – 01:25 WIB

Salamuddin Daeng

Jakarta – Bukti berbagai kecurangan pemilu presiden (Pilpres) 2014 bakal diungkap dan terungkap.  Kesimpulan dari diskusi politik yang digelar Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) di Jakarta, Senin (21/7/2014), ternyata meragukan penyelenggara pemilu pileg/pilpres.

Menurut Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng yang juga Pengamat dari The Institute for Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Lingkaran Survei Indonesia (LSI) adalah lembaga yang banyak menerima bantuan asing (USAID/AS) dan AUSAID/Australia).

“Karena itu layak diragukan independensinya dalam penyelenggaraan Pilpres. Diduga KPU pro pada Capres yang didukung luas oleh pemodal asing yang punya kepentingan besar di Indonesia,” ungkapnya sebagai pembicara pada diskusi IEPSH.

Daeng memaparkan, UU No. 15 tahun 2011 tentang  Pemilu  menyebutkan bahwa yang mengatur sumber pendanaan penyelenggara Pemilu  harus berasal dari APBN dan dari dalam negeri. “Mengapa UU ini diabaikan?” ujarnya mempertanyakan.

Selain itu, lanjut dia, Putusan MK No. 108-109 PHPU.18/2009 tentang Pilpres  mengamanatkan Pemilu agar bisa terbebas dari keterlibatan pihak asing. Bahkan, putusan MK  lahir terkait dengan keterlibatan IFES dalam tabulasi suara nasional pada pemilu 2009. “Tapi, mengapa putusan MK ini tidak dihormati KPU?” bebernya.

Ia pun mengungkapkan, Anggaran KPU sangat tergantung pada Pemerintah/DPR (Partai). Pencairannya diatur oleh Pemerintah sehingga KPU sangat tergantung pada Pemerintah. “Ini membuat sebelah kaki KPU tersandera. Independensinya juga diragukan karena masalah ini,” tegasnya.

Diungkapkan pula, aalam kasus verifikasi partai ada orang dalam KPU yang membuka informasi bahwa partai-partai besar ada yang tidak lulus sehingga menghebohkan, KPU diadukan beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi faktual. KPU dituduh telah meloloskan parpol yang semestinya tidak memenuhi syarart. Pengadu mengklaim mengantongi data verifikasi parpol tersebut. “Tetapi harapan ada anggota KPU yg dipecat saat itu tdk terjadi .DKPP jadi macan ompong. Ada apa?” tandas Daeng.

Dari berbagai kesaksian dalam diskusi dari peserta Pemilu legislatif (Pileg), menurutnya, ada indikasi bahwa di KPU/KPUD terdapat mafia yang mengatur perolehan suara. “Diduga dalam pilpres pun terjadi permainan misalnya dengan melenyapkan suara, padahal katanya minat pemilih meningkat untuk Pilpres tapi suara yang lenyap bgitu besar!” seru Peneliti AEPI.

Lebih lanjut,  ia mengingatkan dalam  Pileg/Pilpres 2009 penyelenggara terbukti melakukan kejahatan, bahwa DPT akan dimutakhirkan dengan anggaran Rp3,7 Trilyun. “Ternyata data DPT tidak dimutakhirkan (tidak berubah) tapi dananya kemana? Begitu juga manipulasi IT dan korupsinya. Juga korupsi e-KTP dan lain-lain yang datanya gagal digunakan untuk Pileg/Pilpres,” ungkapnyta pula.

Daeng mengamati, harapan agar pengumuman PILPRES ditunda sesuai UU (jatuh tempo tanggal 9 Agustus atau sebulan setelah pencoblosan) tampaknya tidak akan dipenuhi oleh KPU. “Padahal masih banyak masalah(seperti usulan pemilihan ulang di Jakarta dan lain-lain) yang belum tuntas. Apa maksudnya?” paparnya mempertanyakan.

“Dengan kondisi penyelenggaraan Pileg/Pilpres seperti itu, maka dapatkah kita percaya hasil Pileg/Pilpres bisa dipertanggungjawabkan?” tegasnya. (ira)

 

BERITA LAINNYA

Somasi KPU Tunda Penetapan Hasil Pilpres 2014

Selasa, 22 Juli 2014 – 00:43 WIB

Jakarta – Pengacara dari LBH Solidaritas Indonesia, M Taufik Budiman SH MH, menilai berbagai hasil hitung cepat yg dilakukan lembaga survey justru menjadikan kedua pasangan capres merasa sebagai pemenang. Demikian juga hasil real count yg belakangan dikeluarkan sumber tak resmi, justru makin memantik api perseteruan di tengah masyarakat.

“Kondisi ketidakpercayaan pada hasil Pemilu sebenarnya sudah terjadi pada hasil Pemilu Legislatif yg ditetapkan KPU 9 Mei 2014 lalu. Tak kurang 900 perkara masuk ke Mahkamah Konstitusi dan sedikitnya 697 perkara disidangkan karena dianggap layak dengan bukti yang cukup,” ungkapnya, Senin (21/7/2014).

Menurutnya, perkara perselisihan hasil Pileg di MK tersebut secara tegas menyatakan bahwa data-data hasil Pileg yg ditetapkan KPU ditenggarai banyak berisikan data palsu. Dan terbukti kemudian MK mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan parpol peserta Pemilu 2014.

Oleh Majelis Hakim MK, Putusan KPU No. 411 tahun 2014 yg berisi Penetapan Hasil suara Parpol dalam Pemilu Legislatif 2014 yg kemudian diajukan dasar untuk mengusung pasangan Capres dinyatakan dibatalkan (sebagian). Artinya MK telah memutuskan bahwa sebagian data Hasil Pileg 2014 yg ditetapkan oleh KPU adalah merupakan data palsu / hasil kejahatan Pemilu.

Dan sebagai konsekuensi hukumnya, maka SK KPU No. 411 tahun 2014 tersebut haruslah diganti/dirubah dengan SK KPU yg baru. “Sebagai turunannya maka proses pencalonan pasangan Capres yang menggunakan SK KPU No. 411 tahun 2014 juga menjadi cacat yuridis. Ini buah dari keterburu-buruan KPU dalam menetapkan Hasil Pemilu”.

Belajar dari fakta tersebut, lanjut taufik, LBH Solidaritas Indonesia SOMASI KPU tertanggal 17 Juli 2014. bahwa batas waktu untuk Penetapan Hasil Pipres masih dapat dilakukan sampai 8 Agustus 2014.

“Seharusnya KPU memanfaatkan waktu yg dibolehkan oleh Undang undang yaitu 30 hari setelah hari pencoblosan & bertindak teliti & hati-hati dalam menetapkan Hasil Pilpres 2014,” tegas Aktivis LBH Solidaritas Indonesia. (red)

BERITA LAINNYA

Demokrasi Otoriter KPU Lecehkan Suara Rakyat

Selasa, 22 Juli 2014 – 00:12 WIB

Ratna Sarumpaet

Demokrasi Otoriter KPU Lecehkan Suara Rakyat

Oleh: Ratna Sarumpaet (Majelis Kedaulatan RI)

Jakarta – Iklan KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang dibuat agar rakyat Indonesia berpartisipasi dalam Pilpers dengan Slogan “Suaramu Menentukan Nasib Bangsa Kedepan” menelan uang rakyat puluhan/ratusan milliar rupuah dan itu uang rakyat.

Bawaslu DKI Merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di DKI-Jakarta di 5800 lebih TPS (ini baru DKI), tapi KPU menolak. KPU berkeras akan mengumumkan hasil Pemungutan Suara tanggal 22 Juli 2014 dan dua Kubu Capres diam, padahal di 5800 TPS dimaksud pendukung keduanya terlibat.

Katakanlah kubu Jokowi diam karena merasa sudah sukses menggiring opini dan merasa menang. Tetapi kenapa kubu Merah Putih ikut diam? Kenapa Merah Putih tidak menolak tegas sikap KPU yang OTORITER, toh UU Pemilu mengatur masa penghitungan Suara 30 hari, yakni hingga 08 Agustus 2014.

Kenapa tidak all out menuntut KPU menunda Pengumuman Hasil Pemungutan Suara demi membela (hak) suara rakyat yang dicurangi? Kenapa pula setelah dua bulan lebih rakyat diintimidasi berita-berita manipulatif konflik politik antar kubu Capres, kedua kubu dalam dua hari terakhir mendadak kompak menyerukan damai, lupa ada jutaan rakyat dicurangi dan tidak dibela.

Dengan sikap otoriter KPU, nasib bangsa tidak lagi ditentukan suara rakyat seperti bunyi iklan KPU, tapi ditentukan kelakuan otoriter KPU. Untuk itu rakyat Indonesia, di kubu mana pun dia, termasuk mereka yang GOLPUT, wajib menolaknya, karena Pilpres tidak semata persoalan menang kalahnya Capres, tapi persoalan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia ke depan.

Inti demokrasi dalam Pemilu (seliberal apa pun) adalah KEADILAN, bukan `DAMAI` yang mengabaikan keadilan. (*)

BERITA LAINNYA

0 Responses to “Kenegarawanan : Kontroversi Pemilu 2014”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,060,880 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: