12
Jul
14

Tambang : Pemerintah Ancam Akhiri Kontrak Newmont

http://sinarharapan.co/news/read/140710062/pemerintah-ancam-akhiri-kontrak-newmont-span-span

antara / dok

Pemerintah memberi tenggat hingga beberapa hari ke depan kepada Newmon

JAKARTA – Pemerintah mengingatkan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) untuk segera mencabut gugatannya terhadap pemerintah ke arbitrase internasional. Jika hal itu tidak dilakukan, pemerintah dapat melakukan terminasi (penghentian) kontrak karya (KK) PT NNT.Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dirjen Minerba Kementerian ESDM, R Sukhyar mengatakan, pemerintah memberi tenggat hingga beberapa hari ke depan kepada Newmont untuk mencabut gugatannya ke arbitrase internasional.Sukhyar menyatakan, hal tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Direktur PT NNT, Martiono Hadianto, dalam sebuah pertemuan beberapa hari lalu. “Kami sudah sampaikan arahan dari Pak Menko Perekonomian, Chairul Tanjung, bahwa pemerintah meminta mereka segera mencabut gugatannya. Bila tidak, negosiasi tidak ada lagi,” tutur Sukhyar di Jakarta, Selasa (8/7).Menurutnya, langkah terminasi tersebut dapat dilakukan pemerintah karena perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu dinilai tidak beriktikad baik di tengah upaya pemerintah merenegosiasi kontrak. Ia menyebutkan, dalam beberapa hari ke depan, Newmont harus menyampaikan sikapnya kepada pemerintah, khususnya kepada Kementerian ESDM.Direktur Utama PT NNT, Martiono menegaskan, pihaknya sedang menunggu bertemu Menko Perekonomian Chairul Tanjung. “Pada prinsipnya, saat ini kami masih menunggu panggilan dari menko,” ujarnya, Senin (7/7).

Ia mengatakan, jika bertemu menko, yang akan dilakukan pertama kali adalah membuat persepsi yang sama. Setelah itu, ia baru membicarakan cara supaya NNT bisa beroperasi kembali. “Saat ini, gudang produksi sudah penuh. Ini terjadi karena tidak bisa ekspor. Karena penuh, ya terpaksa operasional dihentikan,” ucapnya.

Ia menyebutkan, dalam gugatan itu, pihaknya berusaha majelis yang memimpin persidangan dapat memberikan putusan sela. Ia mengakui, berdasarkan data yang diperolehnya dalam hal putusan sela di persidangan arbitrase, paling cepat 1,3 tahun dan paling lama 10 tahun.

“Permintaan ini diajukan dengan pertimbangan, manajemen ingin mendapatkan kepastian bahwa perusahaan dapat melanjutkan operasionalnya. Semua ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Ia menegaskan, gugatan arbitrase ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang istimewa, tetapi harus dilihat sebagai upaya NNT untuk menyelesaikan perbedaan dengan pemerintah.

“Kami terpaksa membawa masalah ini ke arbitrase karena untuk persoalan yang tengah dihadapi ini saya tidak melihat bisa diselesaikan pemerintah,” ujarnya.

Martiono melanjutkan, dalam gugatan tersebut, yang dituntut adalah bisa mengekspor sebagaimana disebutkan dalam KK, tidak dikenakan beban lain, serta akan mengajukan permintaan ganti rugi.

Ia mengatakan, masyarakat dan pemerintah Indonesia juga rugi tidak sedikit pascaberhentinya operasi NNT. Sejak NNT beroperasi pada 2000-2013, kontribusinya kepada perekonomian nasional mencapai US$ 8,832 miliar atau 67,2 persen.

“Dari total pendapatan perusahaan sejak 2000-2013 sebesar US$ 13,1 miliar, 67,2 persennya dinikmati pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pemegang saham asing hanya 32,8 persen,” ucap Martiono. (Satoto Budi)

Sumber : Sinar Harapan

 

Pakar Hukum ini Beberkan Kelemahan Gugatan Arbitrase Newmont

Jakarta, GATRAnews – Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana menilai bahwa gugatan yang diajukan Newmont ini tidak etis karena negoisasi dengan pemerintah Indonesia masih berlangsung. Pemerintah Indonesia pun sedang meninjau ulang besaran BK untuk ekspor konsentrat untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan tambang, termasuk Newmont.

 

“Tidak etis Newmont menggugat ke arbitrase. Zalim ini Newmont,” katanya kepada GATRAnews, Senin lalu. Harusnya, Newmont baru mengajukan gugatan ke arbitrase bila perundingan dengan pemerintah Indonesia sudah selesai dan menemui jalan buntu.

 

Kenyataannya, perundingan antara Newmont dan pemerintah masih terus berlangsung sampai saat ini. Karena itu, arbitrase yang diajukan Newmont belum layak. “Nanti kalau arbitrase sudah terbentuk, ada 3 orang tribunal, kita sampaikan bahwa harusnya diselesaikan dulu di dalam negeri, ini masalah kontraktual,” cetusnya.

 

Arbitrase Newmont juga salah alamat karena diajukan melalui International Council of Societies Industrial Design (ICSID). Hikmahanto menjelaskan, ICSID memiliki fungsi serupa dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia.

 

Suatu perkara dapat diajukan ke ICSID bila berkaitan dengan kebijakan negara yang mendiskriminasi sehingga merugikan investor asing. “Lucunya, ketika arbitrase ini diajukan ke ICSID, isinya tentang KK,” ujar dia.

 

Selain itu, arbitrase yang diajukan Newmont melalui ICSID juga tidak tepat karena pemerintah Indonesia tidak membuat kebijakan diskriminatif yang merugikan Newmont. Nyatanya, BK tinggi tidak hanya dikenakan pada Newmont, tapi pada semua perusahaan tambang. “Semuanya (perusahaan tambang) kena. Pemerintah mengenakan BK ke semuanya,” ucapnya.

 

Newmont mengajukan gugatan karena menurut mereka pemerintah Indonesia tidak bisa mengenakan bea apapun kecuali yang ditentukan oleh KK. Bila yang dipermasalahkan berkaitan dengan KK, sambungnya harusnya gugatan diajukan ke arbitrase komersial yang dibentuk berdasarkan KK.

 

Pasalnya, sengketa KK serupa dengan masalah perdata. “Kalau yang dipermasalahkan adalah Kontrak Karya, seperti masalah perdata, ke arbitrase komersial,” dia menambahkan.

 

Menurut Hikmahanto, Newmont dan banyak kontraktor tambang lainnya menafsirkan KK secara salah, seolah-olah KK membuat pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan apapun. Padahal harus dibedakan kedudukan pemerintah Indonesia sebagai subyek hukum perdata yang menyepakati KK dengan kontraktor tambang, dan pemerintah Indonesia sebagai subyek hukum publik yang berwenang penuh menetapkan regulasi. “Yang membuat rancu adalah dua-duanya adalah pemerintah, sebagai subyek hukum perdata dan subyek hukum publik,” katanya.

 

Dalam kedudukan sebagai subyek hukum publik yang membuat peraturan, pemerintah Indonesia tidak bisa dibelenggu kedaulatan hukumnya dengan KK. “Pemerintah menetapkan BK dalam konteks sebagai regulator,” katanya lagi.

 

Lagipula, dalam pasal 1337 KUHPerdata, disebutkan bahwa sebuah perjanjian terlarang apabila bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, apabila isi KK bertentangan dengan aturan yang dibuat pemerintah, maka KK harus disesuaikan dengan aturan pemerintah.

 

Artinya, kedudukan UU Minerba dan aturan turunannya berada di atas ketentuan KK, maka tidak ada alasan bagi Newmont untuk menolak penganaan BK dengan alasan tidak ada dalam ketentuan KK. “Yang dibuat pemerintah adalah hukum. Kalau perjanjian bertentangan dengan hukum, berarti perjanjian kalah,” dia mengungkapkan.

 

Pemerintah Indonesia, tandas Hikmahanto, tidak perlu gentar menghadapi arbitrase Newmont karena posisi pemerintah lebih kuat dari Newmont dalam sengketa ini.

 

Apalagi, Newmont telah bertindak kurang ajar dengan menggunakan para pekerjanya yang dirumahkan untuk melawan pemerintah Indonesia, maka pemerintah harus mengambil sikap tegas terhadap Newmont. “Ini Newmont sudah kurang ajar, harus kita hadapi,” tegas dia.

 

Lebih lanjut, Hikmahanto menduga Newmont hendak mencurangi pemerintah Indonesia dengan gugatan ke ICSID ini. Newmont, tuturnya, meminta ICSID agar arbitrase dibentuk hanya dalam waktu 30 hari karena masalah yang urgensinya tinggi, padahal normalnya arbitrase dibentuk dalam 90 hari.

 

Bila arbitrase belum siap karena waktu yang sempit, maka akan dibuat putusan sela. “Tujuan dia adalah putusan sela, proses arbitrase jalan terus tapi dia diperbolehkan untuk mengekspor tanpa dikenai BK. Ini cara investor nakal mau menekan pemerintah Indonesia melalui forum peradilan,” pungkasnya.

 

Seperti diketahui, pekan lalu PT Newmont Nusa Tenggara resmi menggugat pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional. Kabar itu disampaikan Newmont lewat rilis resmi tertanggal 1 Juli yang disebarluaskan ke berbagai media nasional maupun internasional.

 

Dalam keterangan tertulis itu disebutkan bahwa Newmont dan pemerintah Indonesia tidak mencapai kata sepakat mengenai larangan ekspor mineral mentah meski telah bernegosiasi selama enam bulan. “Karena itu, Newmont dan para pemegang sahamnya tidak punya pilihan lain selain mencari penyelesaian di arbitrase internasional, agar pekerjaaan, hak dan kepentingan para pemegang saham kami terlindungi,” ujar Martiono Hardianto, Presiden Direktur PT Newmont Nusa Tenggara, dalam rilisnya.


Penulis: MA

Editor: Nur Hidayat

 

KATADATA – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana mengatakan tidak seharusnya Newmont mengajukan gugatan kepada pemerintah Indonesia. Apalagi gugatan tersebut diajukan lewat arbitrase internasional International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID).

Menurutnya ada tiga hal yang seharusnya dapat dipertimbangkan oleh Newmont dalam gugatan tersebut. “Pertama, karena saat ini pemerintah sedang dalam proses meninjau kembali besaran bea keluar. Tapi kalau bea keluar tetap diterapkan,” ujarnya kepada Katadata, Rabu (2/7).

Gugatan Newmont tersebut dapat mengganggu proses peninjauan kembali bea keluar tersebut. Padahal banyak juga perusahaan tambang yang menantikan keringanan bea keluar yang akan ditetapkan pemerintah.

Hal kedua yang dikatakan Hikmahanto adalah pengajuan arbitrase tersebut seharusnya tidak melalui International ICSID. Karena pengajuan arbitrase pada ICSID adalah untuk investor individual yang merasa dirugikan oleh pemerintah.

Sementara kebijakan pemerintah menerapkan bea keluar mineral berlaku bagi semua perusahaan tambang mineral, bukan hanya Newmont. Artinya bukan hanya Newmont yang dirugikan akibat aturan tersebut. Selain itu, pengajuan gugatan arbitrase ke ICSID bukan yang diatur dalam kontrak antara Newmont dan pemerintah.

“Ketiga, kalau mau Newmont bisa murnikan hasil tambangnya di perusahaan-perusahaan smelter (lain) yang ada. Tapi kalau pick and chooses ya susah dong,” ujarnya. Perlu diingat, bahwa tidak ada keharusan dari pemerintah, yang mewajibkan Newmont membangun smelter.

Hal lain yang seharusnya dipikirkan oleh Newmont adalah kondisi saat ini yang sedang menjalani menjalani pemilihan presiden. Sementara semua calon presiden, dalam kampanyenya hendak mengembalikan kedaulatan kekayaan alam kepada pemerintah. Ini akan membuat posisi Newmont menjadi lebih sulit pasca pemerintahan baru yang segera akan diketahui tanggal 9 Juli 2014.

Sebagai pemegang kontrak karya, Newmont juga tidak memiliki alasan yang kuat untuk menggugat penerapan bea keluar progresif ke arbitrase. Alasannya, dalam kontrak karya, pemerintah dianggap sebagai mitra atau entitas perdata, bukan sebagai regulator. Sementara dalam posisi sebagai regulator, pemerintah berwenang mengeluarkan aturan untuk menerapkan bea keluar.

Perihal gugatan Newmont tersebut, Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku belum mengetahuinya sama sekali. “Belum tahu, saya baru datang dari London. Nanti setelah tahu, dan jika legal, baru kita pelajari,” ujar Chatib.

Chatib juga enggan berkomentar banyak, karena dia harus mempelajari segala sesuatunya secara mendalam. “Kalau legal, ya nggak boleh ditebak-tebak, apa yang mesti ditulis di surat itu. Semua statement pemerintah kan bisa digunakan di pengadilan jadi harus hati-hati,” ujar Chatib.

– See more at: http://katadata.co.id/berita/2014/07/02/hikmahanto-tidak-seharusnya-newmont-gugat-pemerintah#sthash.3thyI3Cm.dpuf

KATADATA – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana mengatakan tidak seharusnya Newmont mengajukan gugatan kepada pemerintah Indonesia. Apalagi gugatan tersebut diajukan lewat arbitrase internasional International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID).

Menurutnya ada tiga hal yang seharusnya dapat dipertimbangkan oleh Newmont dalam gugatan tersebut. “Pertama, karena saat ini pemerintah sedang dalam proses meninjau kembali besaran bea keluar. Tapi kalau bea keluar tetap diterapkan,” ujarnya kepada Katadata, Rabu (2/7).

Gugatan Newmont tersebut dapat mengganggu proses peninjauan kembali bea keluar tersebut. Padahal banyak juga perusahaan tambang yang menantikan keringanan bea keluar yang akan ditetapkan pemerintah.

Hal kedua yang dikatakan Hikmahanto adalah pengajuan arbitrase tersebut seharusnya tidak melalui International ICSID. Karena pengajuan arbitrase pada ICSID adalah untuk investor individual yang merasa dirugikan oleh pemerintah.

Sementara kebijakan pemerintah menerapkan bea keluar mineral berlaku bagi semua perusahaan tambang mineral, bukan hanya Newmont. Artinya bukan hanya Newmont yang dirugikan akibat aturan tersebut. Selain itu, pengajuan gugatan arbitrase ke ICSID bukan yang diatur dalam kontrak antara Newmont dan pemerintah.

“Ketiga, kalau mau Newmont bisa murnikan hasil tambangnya di perusahaan-perusahaan smelter (lain) yang ada. Tapi kalau pick and chooses ya susah dong,” ujarnya. Perlu diingat, bahwa tidak ada keharusan dari pemerintah, yang mewajibkan Newmont membangun smelter.

Hal lain yang seharusnya dipikirkan oleh Newmont adalah kondisi saat ini yang sedang menjalani menjalani pemilihan presiden. Sementara semua calon presiden, dalam kampanyenya hendak mengembalikan kedaulatan kekayaan alam kepada pemerintah. Ini akan membuat posisi Newmont menjadi lebih sulit pasca pemerintahan baru yang segera akan diketahui tanggal 9 Juli 2014.

Sebagai pemegang kontrak karya, Newmont juga tidak memiliki alasan yang kuat untuk menggugat penerapan bea keluar progresif ke arbitrase. Alasannya, dalam kontrak karya, pemerintah dianggap sebagai mitra atau entitas perdata, bukan sebagai regulator. Sementara dalam posisi sebagai regulator, pemerintah berwenang mengeluarkan aturan untuk menerapkan bea keluar.

Perihal gugatan Newmont tersebut, Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku belum mengetahuinya sama sekali. “Belum tahu, saya baru datang dari London. Nanti setelah tahu, dan jika legal, baru kita pelajari,” ujar Chatib.

Chatib juga enggan berkomentar banyak, karena dia harus mempelajari segala sesuatunya secara mendalam. “Kalau legal, ya nggak boleh ditebak-tebak, apa yang mesti ditulis di surat itu. Semua statement pemerintah kan bisa digunakan di pengadilan jadi harus hati-hati,” ujar Chatib.

– See more at: http://katadata.co.id/berita/2014/07/02/hikmahanto-tidak-seharusnya-newmont-gugat-pemerintah#sthash.3thyI3Cm.dpuf


0 Responses to “Tambang : Pemerintah Ancam Akhiri Kontrak Newmont”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,093,660 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: