04
Jul
14

PARRINDO : PilPres 1 (satu) Putaran [Mahkamah Konstitusi]

LOGO PARRINDO

Dua Hakim Konstitusi Dissenting Opinion Pilpres Satu Putaran

Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –– Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan digelar 9 Juli 2014 dilaksanakan satu putaran saja dengan suara terbanyak. Keputusan tersebut karena pertimbangan utama peserta Pilpres kali ini hanya dua pasangan calon saja.

Dari tujuh hakim konstitusi yang memutuskan, dua hakim yakni Patrialis Akbar dan Wahidin Adams menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) terkait Pilpres kali ini dilakukan satu putaran.

Bekas Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) itu menilai, pasal 6A UUD 1945 merupakan bentuk kemajemukan yang mengakomodir seluruh suara rakyat Indonesia. Menurutnya sudah tepat presidensial treshold yang terdapat dalam undang-undang tersebut diberlakukan sebagai syarat untuk menjadi Presiden.

“Untuk menjagi NKRI, harus menjamin NKRI, Presiden dipilih semua rakyat, paling tidak ada lima pasal yang menyebutkan NKRI dalam UUD. Oleh karena itu, presiden tidak hanya berindak kepala negara dan pemerintahan, tetapi juga lambang NKRI, dan simbol pemersatu. Presiden terpilih harus mendapat dukungan rakyat dan mendapat sebaran dari provinsi-provinsi,” kata Patrialis saat membacakan pendapat hukumnya, di MK, Kamis (3/7/2014).

“Maka kalau dikaitkan pasal itu, mencerminkan keragaman, masyarakat yang berbeda latar belakangnya, memulai dukungan lebih besar, merata, menghindari hegemoni kelompok lain, berlaku syarat minilai dalam presidensial trashold,” lanjutnya.

Karena masyarakat Indonesia yang majemuk, lanjut Patrialis, presiden Indonesia terpilih harus dipilih oleh masyarakat di semua wilayah dengan syarat persebaran yang telah ditetapkan undang-undang. Kata Patrialis, jangan sampai presiden hanya terpilih disuatu wilayah tertentu karena penduduknya banyak tapi tidak terpilih di wilayah lainnya.

Sebelumnya, Forum Pengacara Konstitusi mengajukan uji materi Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal tersebut berbunyi ‘pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Baca Juga:

Ribuan Warga Sumedang Masuk Daftar Pemilih Khusus

Aparat di Sulsel Rawan Dimobilisasi

Ribuan Warga Sumedang Masuk Daftar Pemilih Khusus

 

ICW sebut pilpres 1 putaran rawan kecurangan

MERDEKA.COM. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan merespons keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pilpres satu putaran. Dia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawal ketat pemilihan presiden satu putaran, lantaran dinilai rawan kecurangan.

“Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pilpres hanya dilakukan satu putaran sangat berpotensi menimbulkan kecurangan-kecurangan, karena tiap kandidat akan memberdayakan segala kekuatan yang ada untuk menang,” kata Abdullah kepada Antara di Jakarta, Jumat (4/7).

Salah satu dasar kekhawatiran itu, kata Abdlulah, adalah adanya pelanggaran yang terjadi saat pileg kemarin termasuk manipulasi suara.

“Untuk menghadapi hal itu di Pilpres 9 Juli nanti, sangat diperlukan netralitas penyelenggara atau pun pengawas pemilu di seluruh Indonesia,” ujar dia.

Kecenderungan negatif lain yang harus diperhatikan adalah adanya politik uang yang menurut ICW polanya berubah bila dibandingkan politik uang saat Pemilu 9 April 2014.

“Saat pemilu legislatif lalu pelakunya kandidat langsung maupun timnya. Namun dalam pilpres, itu dilakukan oleh tim bayangan yang tidak terdaftar secara resmi,” ujar dia.

Karena tidak dilakukan secara gamblang itulah, ICW sulit menemukan indikasi pelanggaran pemilu oleh pasangan capres. “Untuk itu perlu dilakukan pengawasan secara ketat menjelang hari-H tanggal 9 Juli 2014 dan setelahnya karena di waktu-waktu ini sangat rawan politik uang,” ujar dia.

Salah satu praktik kecurangan yang perlu dicermati, kata Abdullah, kemungkinan pemilih membawa kamera atau alat komunikasi ke bilik suara karena mereka bisa mendokumentasikan pilihan yang berpotensi untuk ditransaksikan.

Topik hangat hari ini:
ICW apresiasi penyidikan kepala daerah tanpa izin presiden
ICW minta KPU desak parpol serahkan laporan keuangan
ICW minta PN Jaksel eksekusi putusan KIP soal dana BOS
ICW: Konflik polisi vs KPK berlanjut, koruptor tertawa
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com


0 Responses to “PARRINDO : PilPres 1 (satu) Putaran [Mahkamah Konstitusi]”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,062,175 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: