16
Jun
14

Pemilu : PARRINDO Setuju PerPPU PilPres 2014

LOGO PARRINDO
PARRINDO setuju PerPPU PilPres segera terbit sehingga DPRRI dapat segera bersidang paripurna untuk menyetujuinya demi PilPres yang legitimate penuh dengan termasuk pertimbangkan perkuatan kedudukan hukum PilPres per Putusan MKRI tanggal 23 Januari 2014, berkaitan dengan pendapat pakar hukum Tatanegara Yusril Ihza Mahendra yaitu Presiden Perlu Terbitkan Perppu Pilpres
(Senin, 16 Juni 2014), sebagai berikut :Untuk mengatasi kevakuman (kekosongan) hukum karena Undang-undang Dasar (UUD) 45 dan Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tidak mengatur Pemilihan Presiden 2014, ahli hukum tatanegara, Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar Presiden segera menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang.“Untuk mengatasi kevakuman hukum tersebut, langkah yg paling tepat adalah Presiden menerbitkan Perppu. Perppu mempunyai landasan hukum yang kuat di dalam UUD’45 dan dapat menciptakan norma hukum untuk mengatasi situasi yang genting dan memaksa,” demikian ujarnya kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (16/6).Yusril Ihza Mahendra tidak sependapat kalau kevakuman hukum diatasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan cara merevisi peraturan untuk menetapkan syarat pemenang Pilpres. Penentuan siapa pemenang haruslah diatur oleh konstitusi atau undang-undang, bukan diatur oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

“Lagi pula, Undang-undang  Pilpres tidak memberikan kewenangan atributif kepada KPU untuk mengatur lebih lanjut norma Pasal 159 ayat 1 dan 2 dari UU Pilpres. Terlalu jauh jika KPU ingin mengatur sendiri masalah tersebut, meski dengan cara mengundang pakar dan timses kedua pasangan,” tegasnya.

Ia berpendapat, norma terkait Pilpres adalah problema konstitusi yang melibatkan seluruh rakyat, bukan hanya kepentingan pasangan calon semata.

“Rakyat berhak atas Presiden yang tepilih adalah Presiden yang sah dan konstitusional, bukan Presiden yang nantiknya kontroversial dari segi hukum dan konstitusi. Kalau pasangan Presiden dan Wapres dinyatakan terpilih oleh KPU tapi diperdebatkan konstitusionalitasnya, repotlah kita semua sebagai bangsa,” jelasnya.

Menurutnya, Presiden dapat berkonsultasi dengan DPR, partai politik, pasangan calon dan pakar dalam menyiapkan Perppu agar masalah hukum Pilpres ini dapat diatasi.

“Ada baiknya jika Presiden SBY segera berinisiatif. Posisi beliau kini bagus karena tidak mencalonkan diri lagi. Partainyapun tidak punya calon. Dengan demikian, Presiden SBY dapat bertindak sebagai negarawan mengatasi masalah hukum tekait Pilpres kali ini,” ujarnya. (Web Warouw, www.bergelora.com)

Jakarta, 16 Juni 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Penasehat www.KoranJatim.com
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Hukum

JAKARTA- Ahli tata negara, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa telah terjadi kevakuman (kekosongan) hukum bagaimana melaksanakan pilpres dengan hanya 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Coba kita simak dengan hati-hati norma pasal 6A ayat 3, 4 dan 5 Undang-undang Dasar (UUD 1945)! Nampak sekali norma pasal 6A ayat 3 dan 4 itu multi tafsir. Sementara ayat 5 mengatakan tatacara pelaksanaan pilpres lebih lanjut diatur dalam undang-undang,” ujarnya dari Manila kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (15/6).

Dalam  Pasal 6A ayat (3) disebutkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Pada Pasal 6A ayat (4) disebutkan dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Yusril Ihza Mahendra kemudian menyoroti pengaturan pemilihan presiden, di dalam Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk melaksanakan Pasal 6A ayat 3 dan 4 UUD 1945.

“Nah, ternyata norma pasal 159 ayat 1 dan 2 UU No. 42/2008, tidak mengatur apa-apa tentang tata cara pilpres kalau pasangan hanya ada 2,” tegasnya.

Di dalam UU No. 42/2008, Pasal 159 ayat (1) disebutkan, Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

Di dalam UU No. 42/2008, Pasal 159 ayat (2) disebutkan, dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa, tidak memberikan pengaturan apa-apa berarti ada kevakuman hukum bagaimana melaksanakan pilpres jika hanya 2 pasangan. Ternyata baik Pasal 6A ayat 3 dan 4 UUD 1945 maupun Pasal 159 ayat 1 dan 2 UU No. 42/2008 tentang Pilpres tidak mengatur tatacara melaksanakan pilpres jika hanya 2 pasangan.

“Jika ada kevakuman hukum seperti itu uji materil seperti apa yang bisa diajukan ke MK? Atau, norma Pasal 159 ayat 1 dan 2 UU No. 42/2008 mau dijui dengan norma Pasal 6A ayat 3 dan 4 UUD 1945? Atau MK mau menafsirkan langsung norma Pasal 6A ayat 3 dan 4 UUD 1945? MK sendiri telah menolak permohonan saya untuk menafsirkan Pasal 6A ayat 2. MK bilang, mereka tidak berwenang menafsirkan konstitusi,” tegasnya. 

MK Juga menurutnya tidak bisa bikin norma Konstitusi yang baru untuk melengkapi norma pasal 6A UUD’45, karena itu kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Atau MK mau ciptakan norma baru utk melengkapi norma pasal 159 ayat 1 dan 2 UU Pilpres? Aha, itu kewenangan DPR dan Presiden!,” ujarnya menggoda.

Ia mengingatkan, kalau MK menciptakan norma konstitusi atau norma UU yang baru terkait Pilpres, maka bisa timbul sengketa kewenangan antara MK dengan MPR, DPR dan Presiden.

“Kalau MPR, DPR dan Presiden bersengketa kewenangan dengan MK, maka yang memutus adalah MK. Ha..ha.., ini lelucon konstitusi di negara RI. Maka negara kitapun makin amburadul saja. Ayo kita tunggu sumbangan pemikian Pak Prabowo dan Pak Jokowi atasi masalah ini,” Tantang Yusril Ihza Mahendra. (Web Warouw)

Advertisements

0 Responses to “Pemilu : PARRINDO Setuju PerPPU PilPres 2014”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,146,480 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: