16
Jun
14

PARRINDO : Ditunggu Tafsir CaPres tentang Dikuasai Negara Pasal 33 UUD45 ?

LOGO PARRINDO

Ditunggu Tafsir Capres tentang Dikuasai Negara Pasal 33 UUD45 ?

 

Minggu, 15 Juni 2014 – 12:43 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

Ditunggu Tafsir CaPres tentang Dikuasai Negara Pasal 33 UUD45 ?

Bab XIV Kesejahteraan Sosial Konstitusi 1959, khususnya Pasal 33 (2) Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai Negara. Tafsir “dikuasai Negara” ini sebenarnya boleh dimaknai “dikelola oleh Pemerintahan” untuk dan atas nama Negara demi kepentingan bangsa dan rakyat sebagai pemilik sumber2 daya alam.

Dikelola pemerintahan berarti seharusnya selain dibawah pengaturan trias politika yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif juga dalam prakteknya patut dibawah pengaturan lembaga “tertinggi” negara yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, terutama bagi pengaturan konsesional sumber2 daya alam strategik seperti Minyak dan Gas Bumi, Mineral, Air, Tanah dan Udara, dan lain sebagainya.

Bilamana Kesejahteraan Sosial itu menjadi ujung daripada kerja Presidensiil maka seyogjanya para CaPres bersedia berikan pencerahan publik ikhwal “dikuasai Negara” ini, mengingat Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga adalah ujung daripada ideologi negara bangsa yakni Pancasila.

Jakarta Selatan, 15 Juni 2014

Pandji R Hadinoto (PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia)

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Senin, 16 Juni 2014 06:14 WIB
Debat Prabowo dan Jokowi Patut Diapresiasi
Senin, 16 Juni 2014 04:53 WIB
Gus Dur, Pers dan Obor Rakyat
Minggu, 15 Juni 2014 20:56 WIB
Prabowo: Investasi Asing Jangan Bunuh Rakyat
Minggu, 15 Juni 2014 19:05 WIB
Ayah Andi Arief Dukung Prabowo
Minggu, 15 Juni 2014 18:39 WIB
Blusukan Jokowi Sudah Basi
Kurs Valuta Asing
KURS    JUAL    BELI
USD 11825.00 11795.00
SGD 9458.85 9428.85
EUR 16043.11 15943.11
AUD 11140.22 11060.22
Prakiraan Cuaca

33°C

  • Jakarta
  • Partly Cloudy
  • N 4.83 km/h
Isu Nasionalisasi MiGas sebagaimana rilis Gerakan Nasionalisasi MiGas 13Jun14 yang strategik berkedudukan ketahanan nasional adalah layak ditanggapi oleh Bapak Dr Susilo Bambang Yudhoyono yang baru saja menerima amanah sebagai Profesor di bidang Ketahanan Nasional dari Universitas Pertahanan RI. Demikian pula tanggapan dari kedua pasangan kandidat PilPres 2014 dinantikan, utamanya saat Debat CaPres CaWaPres yang akan datang, agar publik pemilih dapat lebih tercerahkan terhadap politik penegakan konstitusi Pancasila 1945 masing2 pasangan.
Jakarta Selatan, 13 Juni 2014
PARINDO – Parlemen Rakyat Indonesia,
Pandji R Hadinoto, DeklaratorRujukan : Rilis GNM, 13 Juni 2014.GNM Sanggah Jero Wacik Bedakan Nasionalisme dengan NasionalisasiMenurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dalam situs Kementerian ESDM, Kamis (12/6/2014), dinyatakan keputusan Blok Mahakam tidak harus di nasionalisasi. Saat ini ada beberapa masukan antara nasionalisasi dan nasionalisme. Menurut Jero, nasionalisasi berbeda dengan nasionalisme karena nasionalisme adalah pemikiran untuk memberikan keuntungan pada negara. Sehingga nasionalisasi dan nasionalisme itu beda.Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) sanggah pernyataan Jero soal beda nasionalisasi dan nasionalisme. Dalam keterangannya kepada pers (13/6/2014), Komandan GNM yang Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe), Binsar Effendi Hutabarat, menolak tegas adanya perbedaan makna antara nasionalisasi dan nasionalisme yang dilontarkan Menteri ESDM.

Memang benar jika ada perbedaan definisi menurut Wikipedia, ungkap Binsar Effendi. “Definisi nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Sementara definisi nasionalisasi adalah suatu proses di mana negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta atau asing. Apabila suatu perusahaan dinasionalisasi, negara yang bertindak sebagai pembuat keputusan. Selain itu para pegawainya menjadi pegawai negeri. Ini barangkali yang oleh Menteri ESDM dianggap sebagai pembeda, karena niat Jero sejatinya ingin perusahaan nasional dihitung juga dengan menguntungkan negara”.

Menurut Binsar Effendi yang juga Wakil Ketua FKB KAPPI Angkatan 1966, justifikasi Jero sebenarnya bermindset neoliberalsime. “Menteri ESDM jelas tidak menghayati makna yang terkandung dari amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Disitu jelas, kekayaan alam seperti migas dikuasai oleh negara. Pada realitanya saat ini perusahaan asing menguasai 70 persen pertambangan migas di Indonesia, sedangkan Pertamina sebagai BUMN migas kita hanya menguasai 17 persen produksi dan cadangan migas nasional. Sementara 13 persen lainnya, adalah share perusahaan swasta nasional”.

Berikutnya kata Binsar Effendi, “Migas yang dikuasai oleh negara itu kemudian diamanatkan oleh konstitusi negara wajib untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Faktanya, jumlah penduduk miskin tahun 2014 malah meningkat menjadi 28,55 juta jiwa, dan jumlah pengangguran tahun 2014diprediksikan masih 7,24 juta orang. Jika asas pembiaran dilakukan terus oleh pemerintah, maka nasionalisme aparatur negara di pemerintahan memang ‘nol besar’ atau patut dipertanyakan”.

Pasal 7 ayat (1) UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 yang disahkan Presiden SBY pada 26 April 2007, betul menyebutkan pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. “Tapi apa basis materinya, apakah bersumber konstitusi negara atau sumber lain? Ini kan perlu diperdebatkan secara serius, bukan malah dibiarkan aturan UU Penanaman Modal itu menabrak amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945”, tandasnya.

Menurut Koordinator Eksekutif GNM yang Koordinator Eksekutif Gerakan Perubahan (GarpU) menyatakan bahwa desakan untuk menasionalisasikan perusahaan migas asing di Indonesia pun datang dari berbagai kalangan. “Terlebih lagi pada periode 2012-2017 ada sekitar 10 kontrak Blok Migas yang habis masa kontraknya. Ke­mudian un­tuk periode 2017-2022 ada se­kitar 8-9 kontrak, dan perio­de 2022-2030 sekitar 10 kontrak. Maka memperjuangkan nasionalisasi menjadi suatu keniscayaan”.

Sementara memang ada sejumlah pengamat yang cenderung bermadzhab neolib menyatakan bahwa memberikan kontrak perpanjangan blok migas yang mau habis masa kontraknya kepada perusahaan nasional atau BUMN seperti Pertamina, dinilai dapat mengganggu iklim investasi. Sebab, tidak semua perusahaan nasional memiliki kemampuan teknis dan finansial mengelola industri migas. Bahkan sejumlah pakar migas pun menambahkan, memberi semua kontrak karya migas kepada perusahaan dalam negeri itu hanyalah nasionalisme buta. “Ini jelas melecehkan kemampuan bangsanya sendiri, dan membiarkan kita menjadi bangsa kacung”, tegas Muslim Arbi.

Padahal dari penilaian GNM, aksi nasionalisasi sejatinya adalah implementasi dari jiwa nasionalisme. “Tanpa dijiwai rasa nasionalisme, memang aksi nasionalisasi tidak akan bisa terwujud. Tanpa rasa nasionalisme, maka amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak akan pernah tercapai. Aksi nasionalisasi bisa dilakukan dengan cara renegosiasi atau perundingan kembali atau perjanjian ulang yang intinya migas dikuasai negara, yang hasilnya harus konkret dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, tandas Muslim Arbi.

Untuk perpanjangan Blok Mahakam, pemerintah selalu beralasan masih melakukan evaluasi lebih lanjut. PT Total E&P asal Prancis dan Inpex Corporation asal Jepang telah mengelola Blok Mahakam sejak 31 Maret 1967 untuk 30 tahun. Ketika kontrak pertama berakhir pada 1997, kedua perusahaan tersebut mendapat perpanjangan kontrak selama 20 tahun hingga 2017. Sepanjang dua periode kontrak, Pertamina tidak pernah dilibatkan. Apalagi dalam kunjungan ke Jakarta pada 2 Agustus 2013, Menteri Luar Negeri Perancis Laurent Fabius juga menanyakan mengenai perpanjangan kontrak Blok Mahakam kepada Menteri ESDM Jero Wacik.

“Maka ditangan Presiden SBY yang pernah marah atas bergulirnya isu nasionalisasi aset negara, dan Menteri ESDM yang mengaku dirinya telah mendapat desakan dari berbagai pihak tapi ia enggan mengambil keputusan untuk tahun ini, karena tahun ini bertepatan dengan pemilihan presiden. Menjadi sangat tidak mungkin permintaan Pertamina untuk kelola sekaligus menjadi operator Blok Mahakam dikabulkan. Padahal Menteri BUMN Dahlan Iskan pada 23 Mei lalu pernah mengatakan, Pertamina telah mengajukan surat, dan menyatakan bahwa Pertamina mampu mengelola blok tersebut dari segi manajemen dan pendanaan. Dahlan juga berharap jangan sampai pemerintah tidak memutuskan kemudian jadi beban pemerintah baru. Kecuali enggak sempat, ini kan masih ada kesempatan dan rakyat menuntutnya”, kata Muskim Arbi geram.

Menurut Komandan GNM Binsar Effendi, memang jika Pertamina kelola Blok Mahakam, maka akan terjadi banyak fitnah dalam pengambilalihannya. Hal ini lantaran beberapa kalangan masih menilai Pertamina tidak mampu mengelola Blok Mahakam. “Padahal keberhasilan Pertamina saat kelola Blok West Madura Offshore (WMO) sudah membuktikan bahwa Pertamina bisa. Begitu WMO diambilalih dan dipegang Pertamina, belum dua tahun WMO mengalami kemajuan besar. Ini memberi keyakinan kepada kita semua, bahwa semuanya bisa dilakukan. Oleh karena itu, GNM meminta agar tidak ada yang mengganggu dalam proses pengambilalihan tersebut,” katanya.

Pihak Pertamina sendiri menilai cadangan migas di Blok Mahakam, masih memiliki potensi sangat besar. Atas dasar inilah, Pertamina ngotot ingin mengambil alih blok tersebut yang sudah dikuasai Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation selama 50 tahun. Pernyataan Direktur Hulu Pertamina Muhammad Husen pada 15 Mei lalu, sekaligus membantah beberapa pihak yang menyatakan cadangan migas di sana tinggal sedikit. Husen pun menambahkan, dengan perkembangan teknologi yang saat ini dipercayai dapat membuat produksi gas di Blok Mahakam tidak akan menurun. Dirinya pun mencontohkan Blok Cepu yang saat itu hanya dibor sekira 600 meter, namun dengan perkembangan teknologi, Pertamina bisa juga mengebor 4.000 meter kedalamannya.

Masak iya Blok Mahakam yang dipegang 50 tahun oleh asing tidak bisa dikembalikan juga, padahal yang diminta Pertamina adalah bekasnya, tapi anehnya susah sekali. Binsar Effendi malah menegaskan, “Jika Blok Mahakam diberikan kepada Pertamina akan menjadi kesempatan besar, karena di semua negara, kebutuhan akan energi nasionalnya itu sangat mengandalkan BUMNnya seperti Malaysia yang mengandalkan Petronas. Oleh sebab itu, Pertamina harus punya privillage, karena hasilnya akan 100 persen untuk negara ini”.

Menurut Binsar Effendi, “Keseriusan Pertamina sebenarnya sudah ditunjukkan dengan telah mengirimkan surat pengajuan ke pemerintah sebanyak tiga kali sejak 2008, yang menyatakan kesiapan mengelola Blok Mahakam. Tapi keputusan yang ada di tangan pemerintah, anehnya tidak juga mengabulkan Pertamina sebagai instansi di bawahnya. Meski demikian pihak Pertamina akan terus melayangkan surat, dan apabila belum ada jawaban dari pemerintah dipastikan kirim surat lagi. Ini sangat ironis”, tandasnya.

Di gedung DPR pada 5 Desember 2013, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan pernah mengatakan, jika Blok Mahakam yang akan habis masa kontraknya pada 2017 diserahkan ke Pertamina, maka akan menunjukan kekuatan Pertamina dalam mengelola blok offshore karena selama ini hanya memegang on shore. Bahkan Karen menambahkan, jika Pertamina diamanatkan mengoperasikan blok yang terletak di Kalimantan Timur tersebut, maka Pertamina akan naik tingkat dan bisa mengelola blok besar lainnya.

“Ini kan pernyataan yang mesti di dukung, bukan malah membuat Presiden SBY harus meradang terhadap isu nasionalisasi aset. Dari sini saja menjadi jelas, ada kepentingan Presiden SBY membela investasi asing ketimbang kepentingan untuk kemajuan Pertamina yang sahamnya milik pemerintah sendiri” pungkas Binsar Effendi.

Terima kasih.
Kahumas GNM, Yasri Pasha.
Kontak person 081212229578 (Teddy).

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
www.jakarta45.wordpress.com

 

 


0 Responses to “PARRINDO : Ditunggu Tafsir CaPres tentang Dikuasai Negara Pasal 33 UUD45 ?”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,060,880 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: