01
Jun
14

PARRINDO : Deklarasi Parlemen Rakyat Indonesia

LOGO PARRINDO

Dideklarasikan, Parlemen Rakyat Indonesia 

Minggu, 01 Juni 2014 – 10:12 WIB

Pandji R Hadinoto

Jakarta – Parlemen Rakyat Indonesia (PARINDO) dideklarasikan di Jakarta pada 1 Juni 2014. Organisasi ini akan berperan sebagai wadah terbuka bagi akomodasi aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang peduli untuk turut bekerja secara sukarela bagi kemitraaan kerja-kerja politik nasional secara substansial independen ; legislasi, pengawasan terhadap eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta perencanaan anggaran negara dan daerah.

“Prakarsa ini adalah bentuk tanggung-jawab rakyat dan warganegara Indonesia sekaligus selaku perangkat kontrol sosial-politik terhadap tiga (3) pilar eksekutif, legislatif dan yudikatif secara substansial guna peningkatan kinerja ketiga (3) pilar itu sendiri, dan berjiwa politik dan kebudayaan TRILOGI Negarawan 17 Agustus 1945 yang  bersemangatkan Pancasila dan Koalisi Kerakyatan,” jelas Jurubicara PARRINDO, Dr Ir Padji R Hadinoto MH di Jakarta, Minggu (1/6/2014).

Para deklarator PARRINDO terdiri dari DR Ir Pandji R Hadinoto MH, DR Greg Wisnu Rosariastoko, Ir Omar Samuel Ratulangi, Muhammad Nur Lapong SH, Lasman Siahaan SH MH, Ki Bondan Kasiman, Budhy Waluyo SH MH, Cuk Conk Narasipati SH MH, Hari Setiawan SH, Beatrice L Iskandar, DR Hotner Tampubolon SE MA, H Jailani SH, Teddy Syamsuri, Binsar Effendi, Muslim Arbi, Harry Suharjo, Dipl Ing Erwin Broto Amidarmo.

Pendirian PARRINDO disebutkan, dalam rangka mencapai budi pekerti luhur ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, dan demi  mengembangkan pembinaan karakter bangsa Indonesia Mulia (2015-2025), Indonesia Bermartabat (2025-2035), dan Indonesia Sejahtera (2035-2045), menuju kepada Indonesia Jaya maka peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2014 ini merupakan momentum yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kinerja dan bekerja untuk kehidupan rakyat yang lebih bermutu.

Selanjutnya, menyikapi situasi dan kondisi penyelenggaraan negara dan pemerintahan dewasa ini, khususnya di bidang intra legislator struktural yang perlu diperkuat dengan ekstra legislator fungsional agar melahirkan pengkayaan pikiran, pandangan, dan pendapat yang lebih terpadu dan menyeluruh dari rakyat dan warganegara Indonesia yang mempunyai tugas mengemban amanat Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta Penjelasan UUD 1945 dengan sebaik-baiknya.

“Didorong oleh pandangan dan tujuan yang luhur tersebut maka kami yang bertandatangan dibawah ini berprakarsa untuk membentuk dan mendeklarasikan “Parlemen Rakyat Indonesia” yang disingkat PARRINDO,” tandas Pandji membacakan deklarasi PARRINDO. (ira)

 

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-dideklarasikan-parlemen-rakyat-indonesia-.html#ixzz33ONNYPSL

Demokrasi Dikorupsi

Oleh: Bambang Widjojanto

Pemilu legislatif dipastikan akan usai sepenuhnya. Kini KPU tengah menyelesaikan penghitungan jumlah suara. Suara sumbang kian santer terucap karena adanya sinyalemen soal kecurangan pada pemilu.

Yang sangat mengkhawatirkan, kecurangan itu dilakukan sebagian peserta dan penyelenggara pemilu yang sebagiannya juga melibatkan pemilih. Lebih-lebih bila kecurangan itu didasarkan atas sikap dan perilaku koruptif dan kolusif. Semua itu dipastikan kelak berujung pada kualitas legitimasi hasil pemilu dan akhirnya akan berakibat pada kapasitas kinerja dan spiritualitas para legislator terpilih.

Ada keniscayaan, tidak ada demokrasi beserta prosesnya yang tidak memerlukan partai, parlemen, anggota parlemen, dan proses pemilihan legislatif. Pokok substansi masalahnya adalah pertama, apakah ada partai yang berkhidmat secara amanah pada maksud kehadirannya?

Kedua, seberapa banyak anggota parlemen yang memahami makna parlare secara utuh, tidak sekadar ”representasi atau hak untuk bicara”, tetapi sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan fundamental rakyat pada daerah pemilihannya.

Ketiga, adakah proses timbal balik yang diakomodasi oleh sistem pemilihan yang akuntabel di mana pemilih punya pengetahuan dan kesadaran atas siapa yang layak dipilihnya serta si calon legislator memang pihak yang punya kompetensi, ”kewarasan”, taklik pada alasan dan tujuan untuk apa dia dipilih.

Kejujuran dan keberanian

Hal penting lain yang diperlukan dalam berdemokrasi, apakah kita mempunyai kejujuran dan keberanian menentukan sejauh mana level demokratisasi yang kini tengah ditempuh. Ini penting dilakukan agar kita dapat menentukan langkah dan strategi untuk berupaya terus-menerus memperbaiki bahkan meningkatkan kualitas demokratisasi Indonesia.

Korupsi harus dimaknai sebagaimana arti sejatinya, sesuai dengan asal katanya, corruptio, yang secara umum dimaknai sebagai suatu tindakan yang bersifat buruk, curang, busuk, dan memutar balik. Ada cukup banyak studi dan tulisan yang mengkaji demokrasi dan korupsi, tetapi sedikit sekali yang memberikan fokus pada korupsi di dalam proses demokrasi itu sendiri. Definisi minimalis mengenai demokrasi adalah suatu sistem yang dilembagakan di mana rakyat mengekspresikan preferensinya melalui pemilihan umum (Shumpeter, 1950 dalam Working Paper, Does Democracy Reduce Corruption?, Ivar Kolstad & Arne Wiig, 2011, CHR Institute).

Korupsi demokrasi acap kali terjadi pada fase awal pelembagaan dan konsolidasi demokrasi. Salah satu ciri dari korupsi demokrasi adalah tindakan exclusion dari ”penguasa” atas keterlibatan publik, kepentingan, dan norma yang ada dalam masyarakat dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan. Setidaknya, ada tiga jenis korupsi yang terjadi dalam proses demokrasi di Indonesia bila menggunakan makna korupsi tersebut di atas.

Pertama, korupsi di dalam partai. Partai sebagai suatu instrumen penting dalam proses demokrasi mempunyai kedudukan yang sangat strategis untuk menentukan kualitas demokratisasi. Tingkat kualitas koruptif dan kolusif partai dalam pemilu dapat dilihat pada tahap awal dari sejauh mana partai memiliki indikator, sistem yang transparan dan akuntabel dalam menentukan siapa yang layak dicalonkan, di mana daerah pemilihannya, serta urutan peringkat nomor urut calon.

Oleh karena itu, sebelum ada perbaikan sistem, tidaklah bisa disalahkan bila ada calon legislator yang ”banyak bicara dan omong kosong”, tidak ada prestasinya, dan bahkan diindikasikan berperilaku koruptif ternyata tetap terpilih lagi dan orang yang baik, berdedikasi, serta relatif bersih malah tersingkir dan tidak terpilih.

Ketiga, korupsi kewenangan konstitusional. Yang agak mengkhawatirkan sekali, di tengah fakta bahwa anggota parlemen dihasilkan dari sistem yang masih ”bermasalah” di atas, ada intensi yang tak terbantahkan. Terjadi apa yang disebut sebagai tendensi legislative heavy. Ada cukup banyak kewenangan eksekutif yang ”diambil alih” parlemen yang berpotensi menyebabkan terjadinya absolutisme kekuasaan di tangan legislatif.

Tiada kewenangan konstitusional

Lihat saja, misalnya, perekrutan pejabat publik dan penyelenggara negara juga dilakukan oleh parlemen kendati tidak ada kewenangan konstitusional yang secara eksplisit memberikan mandat itu. Padahal, sudah ada panitia seleksi yang justru telah melibatkan unsur masyarakat dan mendorong keterlibatan publik lebih luas untuk terlibat dalam perekrutan itu. Kita pernah mempunyai pengalaman ketika terjadi pemusatan kekuasaan atau executive heavy yang pada akhirnya menjadi cikal bakal perilaku koruptif dan kolusif dari kekuasaan.

Semoga saja kita punya keberanian menyatakan bahwa demokrasi telah dikorupsi. Lalu, yang jauh lebih penting lagi, ada kesadaran dan upaya strategis melakukan perbaikan yang dimulai dengan kajian menentukan di titik dan tahap mana saja tingkat kerawanan perilaku koruptif dan kolusif berpotensi terjadi dalam proses demokrasi. Juga penting untuk terus menghidupkan optimisme bahwa selalu ada ruang dan kesempatan bisa membangun kemaslahatan kendati di jalan terjal dan berliku sekalipun. []

KOMPAS, 14 Mei 2014
Bambang Widjojanto ; Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi

69 Tahun Lahirnya Pancasila, RI Terjajah di Bawah Rezim Neolib

Minggu, 01 Juni 2014 – 11:34 WIB

Jakarta – Pada momentum 1 Juni 2014 ini sebagai peringatan 69 tahun lahirnya Pancasila 1 Juni–Soekarno, kita diingatkan kembali oleh pidato Bung Karno di depan BPUPKI, yang kemudian dikenang sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila lahir dari konteks ”masyarakat yang ingin keluar dari belenggu penjajahan”, membentuk nasion Indonesia, untuk kebangsaan Indonesia, dalam kebangsaan Indonesia yang hidup dengan perikemanusiaan, permufakatan, untuk sociale rechtvaardigheid (keadilan sosial): untuk Ketuhanan.

“Jelas bahwa para pendiri bangsa selain ingin memperjuangkan sebuah Republik yang lepas dari jeratan imperialisme kolonial, juga terbebas dari sistem ekonomi kapitalisme dan politik liberal!” ungkap Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Lamen Hendra Saputra, Minggu (1/6/2014).

Namun setelah 69 tahun sejak Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 (Lahirnya Pancasila), lanjutnya, di bawah rejim Nekolim-Neoliberalisme SBY-Boediono keinginan masyarakat Indonesia keluar dari belenggu penjajahan agar sejahtera, ternyata masih jauh dari harapan. “Sejak berkuasanya rejim ORBA-Soeharto, rakyat Indonesia dijerumuskan ke dalam penjajahan gaya baru kapitalisme-imperialisme (Nekolim), ‘Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’ lenyap dari kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap Lamen.

“Sistem ekonomi politik di negeri ini pun semakin menjadi liberal (demokrasi liberal), rakyat tidak ter-urus. Akhirnya muncul istilah autopilot, dimana negara dan bangsa berjalan sendiri-sendiri tanpa Pancasila sebagi pedoman acuan dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga yang akan terjadi negara ini menjadi negeri autopilot dengan pola ekonomi dikontrol oleh pemilik modal dan kekuatan asing,” bebernya.

Ia pun memaparkan, pada hari lahirnya Pancasila 1 Juni–Soekarno, di tahun 2014 ini, liberalisasi sangat massif di segala aspek kehidupan berbangsa-bernegara dan bermasyarakat melalui politik, ekonomi, dan sosial-budaya, tidak ada lagi jaminan dari negara untuk hidup berdemokrasi Pancasila, bertoleransi dengan nilai-nilai Pancasila.

“Arah kebijakan ekonomi dan politik negara–pemerintah semakin menjauhkan negeri ini dari semangat dan cita-cita Pancasila; dengan kualitas hidup rakyat yang semakin rendah, bertambahnya jumlah angka kemiskinan dan pengangguran. 69 tahun Pancasila 1 Juni–Soekarno ditandai dengan semakin abai-nya peran dan tanggungjawab negara-pemerintah kepada rakyat nya,” ungkapnya pula.

Lamen mengingatkan, jika kita tapak-tilas Pancasila 1 Juni; bahwa bagi Soekarno, supaya perjuangan bangsa Indonesia tidak melenceng dari tujuan, maka kehidupan berbangsa harus diberi ‘pandangan hidup’. “Ia harus menjadi leitstar, bintang penuntun arah, bagi perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai landasan hidup bernegara dan bermasyarakat itulah yang utama dikemukakan oleh Bung Karno untuk pendirian Republik Indonesia yang merdeka,” tandas Ketua LMND.

“Pancasila menjadi alat persatuan untuk melawan kekuatan anti penjajahan dan bagaimana memandang dan menjalani hidup bernegara dan bermasyarakat,” tambahnya.

Mental Inlander

Lebih lanjut, Lamen menegaskan  bahwa menjelang Pilpres 2014, di akhir masa pemerintahan Nekolim-Neolib SBY-Boediono (2004-2014), dimana kehidupan rakyat Indonesia seakan dikembalikan ke era kolonial pra-kemerdekaan, hingga saat ini secara mendasar tidak juga memperlihatkan perbaikan kemajuan dan kesejahteraan hidup.

“Kekuasaannya masih akan terus saja melanggengkan keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, dan mentalitas inlander suatu bangsa,” ungkap Aktivis LMND.

Untuk itu, menurutnya, bangsa Indonesia membutuhkan persatuan kekuatan rakyat untuk berjuang melawan penjajahan gaya baru neoliberalisme, dan mengembalikan cita-cita politik Pancasila 1 Juni–Soekarno ke alam pemikiran dan tindakan rakyat Indonesia.

“Maka LMND menegaskan bahwa jalan untuk bangkit berdaulat dan mandiri dari keterpurukan saat ini dengan perjuangan  melawan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan berjuang mengembalikan kembali kedaulatan nasional atas Sumber Daya Alam dan Sumber-Sumber Kehidupan Rakyat Indonesia serta menegakkan penegakkan HAM dan Demokrasi di Indonesia!” serunya. (ren)

 

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-69-tahun-lahirnya-pancasila-ri-terjajah-di-bawah-rezim-neolib.html#ixzz33OOdO5Xh

 

Deklarasi WR Soepratman Bapak Pandu Indonesia Raya 1928

Jumat, 30 Mei 2014 – 00:12 WIB

Surabaya – Dalam rangka turut mendukung HarKitNas 20Mei14 dan wacana Propinsi Surabaya Raya, Jaringan Aspirasi Pandu Republik Indonesia (JAPRI) besama Wisata Indonesia Raya (WIRA) pada Kamis (29/5/2014) pukul 9.00 WIB menggelar acara deklarasi pahlawan nasonal WR Soepratman sebagai Bapak Pandu Indonesia Raya 1928.

Pendiri Pimpinan Pusat JAPRI, Dr Ir Pandji R Hadinoto MH mengatakan, semangat acara ini adalah perubahan pola pikir ‘memerintah’ ke ‘memandu’ rakyat bersama sahabat-sahabat Kaum Nasionalis Pancasila Indonesia berkerangka bina budaya karakter negara bangsa Indonesia berdasar amanat Penjelasan UUD 1945.

Deklarasi Pahlawan Nasional Wage Rudolf Soepratman Pandu Indonesia Raya 1928 dibarengi dengan acara Ziarahi Taman Makam Pahlawan Nasional WR Soepratman, Surabaya, serta Menyanyikan 3 (tiga) kuplet Indonesia Raya versi 1928.

Acara tersebut dihadiri juga oleh eksponen-eksponen Gerakan Rakyat Nasionalis Indonesia (GRNI) dari Surabaya, Sidoarjo dan Malang, Senyor dan Senyorita Alumni serta Badan Pengurus Gerakan Mahasiswa Surabaya (GMS) dan Pimpinan Koran Jatim. (ira)

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Minggu, 01 Juni 2014 17:21 WIB
Jerman Tertinggal Dari Brasil
Minggu, 01 Juni 2014 16:51 WIB
Dewi Perssik Tetap Cantik Meski Jarang Mandi
Minggu, 01 Juni 2014 15:39 WIB
Operasi Mobud Latgab TNI Digelar di Situbondo
Minggu, 01 Juni 2014 15:13 WIB
Dapat Nomor 2, Jokowi: Simbol Keseimbangan
Minggu, 01 Juni 2014 14:05 WIB
Angkatan 66 Anggap Prabowo Penerus Gadjah Mada
Kurs Valuta Asing
KURS    JUAL    BELI
USD 11690.00 11650.00
SGD 9334.20 9284.20
EUR 15939.30 15839.30
AUD 10907.70 10827.70
Prakiraan Cuaca

28°C

  • JAKARTA
  • PARTLY CLOUDY
  • NE 4.83 KM/H

http://edisinews.com/berita-deklarasi-wr-soepratman-bapak-pandu-indonesia-raya-1928.html#ixzz33OPTXtyx


0 Responses to “PARRINDO : Deklarasi Parlemen Rakyat Indonesia”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,060,795 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: