06
May
14

Pemilu : Dicari Koalisi CaPres Tolak PiLeg 2014

Senin, 05-05-2014 20:18

Dicari Koalisi Capres Tolak Pileg 2014

Penulis :

Suara Pembaca:
Dicari Koalisi Capres Tolak PiLeg 2014
Sudah saatnya kini dicari koalisi CaPres tolak PiLeg 2014 mengingat ungkapan-ungkapan di Media Indonesia 5 Mei 2014 seperti “kalau KPU paksakan rekap sesuai tenggat karena sangat sulit bagi KPU untuk on time, kalaupun on time hasilnya tidak akan maksimal, simalakama rekapitulasi suara, Pemilu Legislatif 2014 berantakan, Manipulasi rekapitulasi suara masif di tingkat PPS dan PPK”.

Darurat penghitungan suara kini sudah krisis dirasakan banyak pihak, sebab kejadian penyimpangan bahkan tindak koruptif diindikasi kuat masif, sistemik dan berjamaah, walaupun ada pendapat bahwa secara jumlah kejadian tidak signifikan.

Kalau di UU Pemilu yg kini dianut, suara direkapitulasi berjenjang 1) mulai TPS ke PPS, 2) lanjut ke PPK, 3) lalu ke Kabupaten, 4) kemudian ke Propinsi, 5) lanjut ke Pusat, disitulah terbuka lahan bagi tindak koruptif. Di TPS masih banyak saksi mata, begitu ke desa atau kecamatan tidak ada saksi parpol, banyak pihak dapat main sendiri2 baik di tingkat desa dan kecamatan. Ada peluang 7 hari untuk bermain hingga sempurnalah sistim suara terbanyak dengan verifikasi berjenjang tanpa pengawasan, tanpa saksi yang berujung jadi sumber masalah.

Sebenarnya, situasi dan kondisi mekanisme berjenjang-5 itu operasionalisasinya dapat dikawal aman dari gangguan koruptif asalkan dilakukan pengawasan melekat (waskat) dan tatalola kendali mutu, apalagi demi kelola anggaran Rp 18 Triliun bercapaian Jujur Adil dan Aman.

Kelalaian prinsipiil berupa minimnya waskat dan kendali mutu itu taruhannya kini adalah delegitimasi produk demokrasi bernama Pemilu dalam hal ini PiLeg 2014.
Pembiaran berupa meniadakan waskat dan kendali mutu penyelenggaraan Pemilu menunjukkan tidak saja pengabaian namun juga kesengajaan teknis operasional yang fatal.

Dengan situasi dan kondisi terkini, maka selayaknyalah CaPres2 perlu berpikir ulang menggunakan produk PiLeg 2014 apalagi hasil2 Quick Count untuk mengatur strategi koalisi atau kerjasama lintas parpol.

Artinya, CaPres-CaPres sepantasnya dapat melihat opsi Pemilu Serentak 2014 sebagai solusi terbaik atasi situasi dan kondisi krusial kini itu, apalagi Pemilu Serentak memang telah diakui Mahkamah Konstitusi sebagai konstitusional terhadap UUD45.

Pemilu NonJurDil Batal Demi Hukum jelas realistis menjadi solusi politik demokratis terbaik, dan konsekuensi biaya PiLeg 9 April 2014 dapat dikatakan sebagai biaya pendidikan politik bagi semua pihak partisipan Pemilu dalam hal ini PiLeg 9 April 2014.
Kelegowoan ini akan lebih mengerucut bila saja para CaPres turut tolak produk apapun daripada PiLeg 9 April 2014 tersebut.

Mari bersama kita tegakkan politik hukum konstitusional Pemilu Serentak 2014 sebagai jalan lain yang lebih lurus dan bijaksana.

Himbauan ini digulirkan kepada semua pihak yang berkepentingan sebagai kontribusi yang bertanggung jawab selaku Politisi dari PKP Indonesia (nomor daftar 15) sekaligus sebagai pemangku kepentingan musyawarah mufakat (Sila-4 Pancasila) dan Pro Bonum Publicum..

Jakarta Selatan, 5 Mei 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
Pemangku Keadilan & Persatuan Indonesia
http://www.jakarta45.wordpress.com

Editor : zafira

 

Sistem Politik yang Membuat Pemilu 2014 Brutal

JAKARTA, PESATNEWS – Pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menegaskan jika sistem politik sekarang ini akan selalu memunculkan politik perburuan rente. korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Karena itu, wajar jika politik uang di Pemilu 2014 ini paling brutal, masif, dan menjijikkan. Hampir semua caleg melakukan money politics dari 400 sampai 600-an amplop yang dibagikan dengan jumlah uang yang berbeda-beda.
“Sayangnya politik uang yang brutal itu tidak terdeteksi oleh Bawaslu. Jadi, sistem proporsional terbuka itu memberi insentif politik uang lebih besar, karena mendorong politik berbasis kandidat, hanya laporan dananya oleh partai, bukan caleg dan itu tak diatur oleh UU No.8 tahun 2012 tentang pemilu, sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan dan tidak transparan,” tegas Burhanuddin Muhtadi dalam dialog ‘‘Refleksi dan eveluasi pileg 2014’ bersama Titi Anggraini dari Perludem, dan Wakil Ketua MPR RI A. Lukman Hakim Saifuddin, di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (5/5/2014).
Konsekuensi lainnya kata Burhanuddin, jika kursi yang diprebutkan di daerah pemilihan itu lebih banyak, maka uang yang digelontorkan juga lebih banyak. Namun, kalau konstituen yang lebih kecil, maka uang juga akan lebih besar dalam jumlah pembelian suara. “Itu, yang harus diantisipasi dan rakyat tidak terbuka dengan money politics dan terbanyak dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota, DPR RI, dan DPRD Provinsi. Ditambah lagi pengepul suara pra bayar dan pasca bayar,” katanya.
Sejauh itu menurut Burhanuddin, sistem proporsional terbuka ini tak sejalan dengan sistem recall (pergantian antar waktu-PAW), karena caleg dipilih langsung oleh rakyat, tapi faktanya anggota DPR masih bisa direcall. “Mestinya, wakil rakyat itu direcall oleh rakyat pemilih, dan bukan oleh partai. Dan, kalau sistem presidensil, partai lebih sederhana, bukan multi partai. Sebab, multi partai itu cocok kalau sistem parlementer,” tambahnya.
Dengan demikian yang harus dievaluasi itu kata Burhanuddin, ada yang bersifat teknis, substantif terkait dengan kecurangan, pelanggaran, politik uang yang massif dan sebagainya. Sedangakan kalau teknis akan terkait dengan jadwal Pilpres, yang bisa molor dan benturan dengan jabatan presiden yang sampai Oktober 2014.
“Jadi, money politics itu ibarat rakyat yang mau menipu perampok besar di DPR, karena selalu dipertontonkan dengan korupsi. Tapi, demokrasi ini sistem pemilu yang terbaik dari yang terburuk. Tinggal menyempurnakan yang kurang. Memang berbeda dengan agama misalnya, yang berangkat dari kesempurnaan, sehingga anti kritik,” pungkasnya. (sur)

 

Nasional

Terbukti, Pemilu 2014 Non Jurdil Berbasis Politik Uang

Jumat, 02 Mei 2014 – 12:07 WIB

Pandji R Hadinoto

Jakarta – Ketua Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dr Ir Pandji R Hadinoto MH menyesalkan, Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2014 faktanya kini dicederai secara masif selain politik uang pra pencoblosan, selain juga rekapitulasi manipulatif pasca pencoblosan.

“Mekanisme Rekapitulasi Berjenjang oleh KPU membuktikan KPU mengulangi kelemahan tatacara teknis administrasi perhitungan suara Pemilu 2009,” ungkap Pandji dalam pernyataan persnya di Jakarta, Jumat (2/5/2014).

Seharusnya, tegas Pandji, dengan anggaran Rp18 triliun biaya Pemilu dapat diintrodusir mekanisme berbasis teknologi informasi yang lebih intensif, misalnya rekapitulasi nasional langsung dari data-data TPS (Tempat Pemungutan Suara), sekaligus mengeliminasi survei-survei Quick Count yang bisa menyesatkan publik.

“Fakta-fakta NonJurDil berbasis politik uang dan manipulasi tersebut di atas, secara kasat mata sudah cukup kuat menjadi dasar bagi keputusan publik yaitu Pemilu 9April 2014 batal demi hukum,” ungkap penggagas Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia ini.

Dengan demikian, lanjutnya, KPU sudah bisa bersiap menuju ke Pemilu Serentak 9 Juli 2014 atau bisa ditunda sampai dengan 9 Agustus 2014 dengan mengintrodusir mekanisme rekapitulasi nasional langsung dari data TPS pada hari yang sama dengan hari pencoblosan.

“Kepada para penyelenggara teknis Pemilu saatnya kini juga menghayati kembali 7 (tujuh) kata SEMANGAT yang dipesankan oleh para Bapak Bangsa pada Penjelasan UUD45, berdasarkan pada logika hukum konstitusi UUD45.2002 jo UUD45.1959 jo UUD45.1945,” tandasnya. (ari)

BERITA LAINNYA

Tak puas hasil pemilu, banyak parpol protes ke KPU

Reporter : Efendi Ari Wibowo | Selasa, 6 Mei 2014 15:02
0
Share Detail

 

Tak puas hasil pemilu, banyak parpol protes ke KPU

Husni Kamil Manik. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com – Keberatan dari saksi partai politik mencuat dalam rekapitulasi nasional. Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka ruang yang lebar atas temuan dugaan kecurangan oleh partai politik peserta pemilu.

“Normal saja keberatan-keberatan ini. KPU mencoba mengakomodasi masalah-masalah yang timbul agar tidak semua masalah dibawa ke MK (Mahkamah Konstitusi),” kata ketua KPU Husni Kamil Manik di kantor KPU, Jakarta, Selasa (6/5).

Menurut Husni, ada dua hal yang menjadi pokok keberatan. Persoalan perolehan suara dan kelengkapan penyajian data hasil rekapitulasi KPU Provinsi.

“Ada dua persoalan. Ketidakpuasan terhadap hasil dan ketidaklengkapan administrasi,” terang dia.

Masih menurut Husni, di tingkat rekapitulasi ini dilakukan pembahasan persoalan yang dapat dipecahkan. Efeknya diharapkan akan menurunkan tingkat pengajuan gugatan di MK.

“Kita mengakomodasi hal-hal yang bisa kita koreksi. Kita yakin sengketa yang akan dibawa ke MK akan turun jauh,” pungkas dia.

Baca juga:
Rekapitulasi molor, Bawaslu sebut KPU Provinsi abai
KPU: Selisih suara buat parpol tak puas dan merasa dicurangi
Rekapitulasi nasional molor, KPU tak mau tergesa-gesa
5 Alasan rekapitulasi nasional di KPU molor
Penetapan rekapitulasi nasional molor, anggota KPU bisa dipidana

[cob]

KUMPULAN BERITA
# KPU# Pemilu 2014

Gawat! Pemilu Kacau, SBY Bisa Perpanjang Kekuasaan


Rabu, 07 Mei 2014 – 09:27 WIB



Jakarta – Kekacauan pemilu legislatif yang terjadi di seluruh provinsi membuat hasil pileg 2014 kehilangan legitimasi moral. Maka kalau sampai 9 Mei ini KPU tidak bisa mengumumkan hasilnya, akan berdampak pada “perpanjangan kekuasaan Presiden Yudhoyono” sampai batas waktu yang ditentukan secara politik oleh Presiden.

“Apabila hal itu terjadi, KPU tiidak bisa mengumumkan hasilnya pada 9 Mei, atas nama hukum, Mabes Polri bisa langsung menangkap seluruh komisioner KPU. Atau, sebagai warga negara yang baik, masyarakat bisa membawa para komisioner KPU untuk diserahlkan ke kantor polisi terdekat,” tandas Inisiator gerakan masyarakat sipil untuk pemilu bersih, Adhie M Massardi, Rabu (7/5/2014).

Demikian kesimpulan diskusi tentang Pemilu 2014 yang diselenggarakan Institute Ekonomi Politik Soekarno-Hatta pimpinan M Hatta Taliwang, di Galery Cafe, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Selasa, 6 Mei 2014. Hadir dalam diskusi yang digelar Institut EkonomiPolitik Soekarno-Hatta (IEPSH) tersebut sebagai pembicara antara lain pakar hukum tata negara UI Dr. Margarito Kamis, Adhie Massardi, Haris Rusly, Ridwan Saidi, Sayuti Asyatri, MS Ka`ban, dan lain-lain.

Sesuai kesimpulan diskusi tetrsebut, menurut Adhie, maka berkembang pertanyaanya:

1. Apakah karena kekacauan pemilu ini akan berdampak perpanjangan kekuasaan presiden maka SBY tampak santai-santai saja melihat kemelut politik akibat kebrutalan para pejahat terhadap demokrasi di negeri ini?

2. Apakah secara moral presiden yang sudah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan mangkir pula, punya legitimasi moral untuk memperpanjang kekuasaannya?

3. Bagaimana nasib para caleg yang merasa sudah mendapat suara cukup untuk jadi anggota legislatif (di semua tingkatan) yang akhirnya urung dilantik, padahal sudah mengeluarkan uang sangat banyak? (Ada peserta yang menyarankan untuk melakukan bunuh diri massal!)

4. Kalau melihat semua kejadian ini, siapa kira-kira yang layak dicurigai sebagai dalang atau sutradara intelektual dari rangkaian kejahatan terhadap demokrasi ini? (ira)

 

 

Sumber Berita: http://www.edisinews.com

 


0 Responses to “Pemilu : Dicari Koalisi CaPres Tolak PiLeg 2014”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,060,880 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: