20
Apr
14

Kenegarawanan : Politik TRILOGI 17-8-45

Berita Terkini

Sabtu, 19-04-2014 10:12

Opini: Politik Trilogi 17-8-45


Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Suara Pembaca:
Opini: Politik Trilogi 17-8-45

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI tanggal 23 Januari 2014 muncul dilema Pemilu Terpisah dan/atau Pemilu Serentak, pasca Pemilu Legislatif 9 April 2014 timbul pilihan-pilihan Koalisi dan/atau Kerja Sama menuju Pemilu Presiden 9 Juli 2014 yang akan datang. Situasi pertama masih menyisakan proses peradilan Class Action Pemilu 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Ajuan Permohonan Uji Material Peraturan-peraturan KPU di Mahkamah Agung RI.

Situasi kedua masih diasapi oleh soal-soal seperti Pemilu Ulang, keraguan validitas formulir C1, keraguan transparansi rekapitulasi suara selain politik uang, pencoblosan kolektif, penggeseran suara, penukaran surat suara sampai dengan CaLeg gagal masuk rumah sakit jiwa, bahkan ada berita CaLeg gagal bunuh diri, dan lain sebagainya.

Kesemua hal diatas tentunya mengganggu orientasi pengembangan karakter anak bangsa. Dalam pengertian itulah, diperlukan upaya-upaya penguatan pembinaan karakter seperti pembudayaan karakter Politik TRILOGI 17-8-45 di kalangan politisi partai politik dan non partai politik serta konstituen pada khususnya berikut kalangan masyarakat lain yang peduli kebangsaan dan kenegaraan pada umumnya termasuk kalangan yang mengaku golongan putih ideologis maupun administratif.

Adapun Politik TRILOGI 17-8-45 dimaksud diatas antara lain dimaksudkan agar terhindarkan kelak situasi CaPres gagal masuk rumah sakit jiwa, misalnya.
Sesungguhnya rangkaian angka 17845 itu dikenali sebagai tanggal daripada Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945. Namun rangkaian angka 17845 itu ternyata juga melekat makna tatanilai Politik TRILOGI 17-8-45 cerminan daripada 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 yang diyakini sebagai Roh Indonesia Merdeka, dan 8 butir Hastabrata, serta  45 butir Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pengamalan Pancasila. Politik TRILOGI 17-8-45 ini diyakini tepat digunakan sebagai perangkat tatanilai Politik berdasarkan kearifan lokal guna maksud2 meluruskan misalnya kontroversi berbagai Politik Hukum dan Kebijakan Publik yang terjadi.

Adapun Nilai-nilai Operasional Jiwa, Semangat  dan  Nilai-nilai 45 [1995] atau Roh Indonesia Merdeka : (1). Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;  (2). Jiwa dan Semangat Merdeka; (3). Nasionalisme; (4). Patriotisme; (5). Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka; (6). Pantang mundur dan tidak kenal menyerah; (7). Persatuan dan Kesatuan; (8). Anti Penjajah dan Penjajahan; (9). Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri; (10). Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya; (11). Idealisme kejuangan yang tinggi; (12). Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan Negara; (13). Kepahlawanan; (14). Sepi ing pamrih rame ing gawe; (15). Kesetiakawanan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan; (16). Disiplin yang tinggi; (17). Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

Sedangkan dalam Kakawin Ramayan, saat Vibisana adik bungsu Rahvana, akan dilantik sebagai Raja Alengka, oleh Shri Rama diberi pembekalan bahwa seorang Rajagung Binatara harus menjalankan Hasta Brata yang merupakan 8 laku seorang Pemimpin, yaitu : 1. INDRA, sifat Bumi, memberi tempat semua mahluk hidup; 2. BAYU, sifat Angin yang memberi kesegaran udara bagi semua mahluk Bumi; 3. KUVERA, sifat Hujan, yang memberi Kesuburan; 4. SURYA, sifat Matahari yang memberi Cahaya kehidupan; 5. BARUNA, sifat  Laut yang sanggup menampung apapun dari bumi; 6. AGNI, sifat Api, yang memberi kehangatan dan membakar semangat; 7. YAMA, sifat menghukum dan membunuh; 8. DHARMA, sifat Adil seimbang sifat2 Agni dan Yama, inilah sifat-sifat terpuji.

Dan dalam TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 terdapat 45 butir pengamalan Pancasila. Berikut ini 45 Butir Pengamalan Pancasila yang patut diamalkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sebagai berikut :

Ketuhanan Yang Maha Esa
1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Persatuan Indonesia
1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Adapun langkah kelembagaan konstruktif terbaik mengusung pembudayaan TRILOGI 17-8-45 itu adalah melalui pusat-pusat keteladanan di sebanyak mungkin entitas kenegaraan, kedaerahan, kebudayaan, kemasyarakatan, kepartaian, kewiraswastaan, keprofesian dst. Kelembagaan2 diatas dibangun dalam kerangka skema Bina Karakter Sumber Daya Manusia Indonesia Jaya 2045 dan sebaiknya tertuang pada Garis2 Besar Haluan Negara (GBHN), tidak cukup hanya terprogram pada 5 (lima) tahunan Presiden terpilih saja. Sedangkan sasaran2 antara utama terdiri dari Indonesia Mulia, Indonesia Berkarakter, Indonesia Sejahtera Lahir Bathin masing2 berdurasi 10 (sepuluh) tahunan. Oleh karena itu keterpilihan kepemimpinan nasional 2014 adalah strategik bagi dasar-dasar untuk pencapaian Indonesia Jaya 2045 yang akan datang.

Jakarta Selatan, 19 April 2014
DR Ir Pandji R Hadinoto MH
(Dewan Pakar PKP Indonesia)

Editor : zafira


0 Responses to “Kenegarawanan : Politik TRILOGI 17-8-45”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,062,175 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: