11
Apr
14

Demokrasi : Bunga Rampai Pemilu Legislatif 2014

PKPIP Raih 3,7%

CoPas dari Syafril Patang, CaLeg PKPI SulSel, tercatat PKPI 3,7% Total, sbb : Hasil PKPI di Provinsi: Papua 3,26 papua barat 4,92 riau 1,01, sul bar 29,05, sul sel 3,02, sul teng 17,78, sul tenggara 0,69, sul ut 13,43 sum bar 1,32 sum sel 13,40 sumut 1,35 bali 10,12 banten 12,65 bengkulu 3,62 jogja 12,65 jakarta 0,42 gorontalo 6,84 jambi 1,20 jabar 11,25 jateng 0,76 jatim 11,25 kalbar 1,04 kalsel 8,89 kalteng 1,27 kaltim 13,48 bangka 1,53 kep riau 12 lampung 2,52 maluku 18,71 maluku utara 0,56 aceh 17,43 nusa tenggara barat 2,41 nusa tenggara timur 8,30  data di catat dr Indosiar tgl 9 jam 19.00 wib
Pandji R Hadinoto
Dewan Pakar PKPI, Nasionalis Pancasila
Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia
http://www.jakarta45.wordpress.com

http://www.mediaindonesia.com/hottopic/read/313/Koalisi-Hasilkan-Empat-Capres/2014/04/10

Koalisi Hasilkan Empat Capres

Kamis, 10 April 2014 Penulis: Adhi M Daryono/Mad/Fat/Iwa/ Nov/X-5ANTARA/Widodo S. JusufPEMILIHAN Legislatif 2014 berakhir sudah kemarin. Berdasarkan hitung cepat (quick count), hasilnya cukup mengejutkan.

Ada partai yang perolehan suaranya melesat dibandingkan Pemilu 2009, seperti PDI Perjuangan (18,88%), Partai Gerindra (12,22%), dan PKB (8.89%) ada pula yang terjun bebas, seperti Partai Demokrat (9,9%).

Karena tidak ada partai yang memperoleh suara yang dominan, mereka pun berancang-ancang menjalin koalisi dengan partai lain untuk bisa mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

”Kami memprediksikan ada 4 capres yang bertarung di Pilpres Juli nanti. Tidak ada partai yang mengajukan capres sendiri, dan semuanya berkoalisi,” kata Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA di Jakarta, kemarin.

Keempat pasangan capres-cawapres itu, lanjut Denny, yaitu Joko Widodo alias Jokowi atau PDI Perjuangan dengan koalisinya, Aburizal Bakrie atau Partai Golkar dengan koalisinya, Prabowo atau Gerindra dengan koalisinya, dan Demokrat dengan koalisinya.

”Jadi ada empat kekuatan,” cetus Denny.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai kubu Jokowi dan Prabowo dipastikan akan mewarnai peta perpolitikan pada pilpres mendatang.

”Ada poros Jokowi, ada poros Prabowo. Untuk poros Jokowi, saya kira baru NasDem, sedangkan untuk poros Prabowo ada beberapa partai Islam terutama PKS,” jelasnya.

Di sisi lain, Burhanuddin mencatat kemampuan Demokrat untuk menggandeng PAN dan PKB akan memunculkan poros baru. Namun, kedua partai itu tetap memiliki peluang yang sama besarnya untuk merapat pada kubu Jokowi maupun Prabowo.

”Kalau misalkan Prabowo menawarkan posisi cawapres kepada Hatta Rajasa, misalnya,” imbuh Burhanudin.

Namun, koalisi tidak semata-mata kesamaan ideologis, melainkan insentif politik apa yang diperoleh, misalnya jumlah kursi menteri yang diberikan. ”Deal-deal semacam ini yang menentukan hasil akhir dari koalisi jelang pilpres,” pungkas Burhanuddin.

Membuka diri Meskipun saat masa kampanye terlihat bermusuhan, Gerindra membuka diri berkoalisi dengan PDIP. ”Kenapa tidak?” kata Prabowo. Ia menyebut partai banteng moncong putih ini memiliki banyak tokoh besar.

Secara terpisah, PDIP menyatakan tak ingin terburu-buru berkoalisi.”Nanti dong, masih nunggu hasil akhir pileg ini,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Puan Maharani.

Partai Demokrat yang kini terpuruk siap berkoalisi dan beroposisi, seperti disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Partai NasDem sebagai pendatang baru yang cukup cemerlang (6,92%) menyampaikan sikap yang sama. ”NasDem akan berkoalisi jika terdapat kesepakatan dan kesamaan pikiran untuk tetap pembangunan sistem nilai ideologi,” kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, tadi malam.

Pemilu 2014 Harus Dibatalkan dan Diulang

Pemilihan Umum Tahun 2014 telah berlangsung dan kini sedang dilakukan perhitungan perolehan suara sementara. Namun demikian sistem politik yang berjalan saat ini adalah pendukung dari demokrasi kriminal, yakni demokrasi yang dilaksanakan tanpa penegakan hukum. Hal ini merupakan manifestasi dari adanya demoralisasi dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara dan pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).

 

Kekuasaan yang dijalankan berdasarkan sistem neoliberalisme dan neokapitalisme yang menempatkan uang sebagai pengendali sistem politik, ekonomi, dan sosial (sistem plutokrasi) telah mengancam keberlangsungan perwujudan ideologi Negara dan Konstitusi. Sistem politik dan tatanan demokrasi diciptakan hanya menguntungkan orang-orang yang punya uang dan menyingkirkan sumber-daya politik yang positif.

 

Kedaulatan rakyat sebagai esensi dari demokrasi telah dikebiri dan digantikan dengan kedaulatan oligarki politik yang umumnya adalah elit partai politik yang juga adalah para anggota dari kartel ekonomi yang berkuasa. Di tangan para oligarkis dan plutokrat semua proses politik dalam kontek sistem demokrasi diatur melalui transaksi politik. Di tangan mereka pula Negara dijadikan alat produksi untuk menggerogoti APBN dan melancarkan bisnis mereka.

 

Dengan latar-belakang situasi dan kondisi tersebut, sistem dan peraturan perundangan Pemilu 2014 disusun dan dilaksanakan. Oleh karena itu sejak awal sudah banyak dijumpai kecurangan dan tendensi untuk menyelewengkan aturan dalam pelaksanaan Pemilu 2014.

 

Hal ini misalnya dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penggunaan prasarana yang rawan kecurangan (E-KTP, kotak suara dari kardus, penggunaan scanner untuk pelaporan perhitungan perolehan suara, dan lain-lain). Selain itu juga adanya lembaga pengawasan yang lemah yang diragukan dapat menjamin Pemilu 2014 bisa berlangsung jujur dan adil serta langsung, umum, bebas, dan rahasia.

 

Makin meningkatnya angka golongan putih atau mereka yang menolak menggunakan hak pilihnya telah membuktikan bahwa Pemilu 2014 yang berlangsung saat ini secara politik tidak sah. Pemilu 2014 akhirnya lebih menggambarkan upaya rekayasa politik untuk melanjutkan kekuasaan rezim incumbent (status-quo).

 

Dari perhitungan perolehan suara sementara (quick-count), profil perolehan suara masing-masing partai politik menggambarkan adanya rekayasa atau anomali. Hal ini diindikasikan dengan kenyataan bahwa perolehan suara partai politik sama sekali tidak mencerminkan peta kekuatan suara dari masing-masing partai politik. Perolehan suara mencerminkan estetika suara yang telah diatur agar tidak ada partai politik yang memperoleh suara 20  persen dan keharusan membentuk oligarki dan koalisi politik pragmatis untuk pemerintahan baru.

 

Ketua KPU sendiri, Husni Kamil Manik, bahkan menyatakan telah mencium modus persekongkolan antara partai politik dengan penyelenggara pemilu untuk memanipulasi suara antara lain adanya praktik percaloan suara untuk membantu menaikkan perolehan suara parpol dan para calon anggota legislatif.

 

Pemilu 2014 dan perhitungan perolehan suara sementara yang berlangsung saat ini mengindikasikan bahwa pemilu 2014 telah dijadikan kendaraan dalam membangkitkan kekuatan otoriter Orde Baru dan anti-perubahan.

 

Berdasarkan pertimbangan tersebut Gerakan Nasional untuk Kedaulatan Rakyat dan Keadilan Sosial (GERNAS) menyatakan Pemilu 2014 harus dibatalkan dan diulang. Kami juga mengimbau agar seluruh rakyat Indonesia melakukan konsolidasi untuk menolak hasil Pemilu 2014.

 

Gernas sendiri terdiri dari eksponen Petisi 50, Gerakan Mahasiswa 77/78, Forum Aktifis Lintas Generasi. Adapun petisi Gernas ditandatangani Max Apul Sihite, Max Wayong, Judilherry Justam, Chris Siner Key Timu, Yusuf AR, Machmud Madjid, S. Indro Tjahyono, Biner Tobing, Dwi Subawanto, Darwin Djamal, Elong Suchlan, A. Gani, Mathius Tandiotong, Cahyono Eko Sugiharto, Syafril Sofyan, Kasino dan Asrianty Purwantini.

 

 

PDI-P, Golkar, Gerindra, dan Demokrat Penentu Peta Koalisi

Penulis : Ihsanuddin , Editor : Inggried Dwi Wedhaswary , Kamis, 10 April 2014 | 10:13 WIB
 
alt

Tersesat dalam Pesta Demokrasi

Oleh: Yudi Latif

“Wakil rakyat tidak sungguh sungguh mewakili dan melayani rakyat, tetapi berdiri di atas dan terputus dari rakyat. Hal kontras kehidupan wakil rakyat dengan rakyatnya tecermin dari pemberitaan yang serbakontradiktif.”

DEMOKRASI Indonesia benar-benar menampilkan diri sebagai pesta yang gaduh dan seronok. Setiap sudut kota dan desa, jalanan, serta ruang publik menjelma menjadi ruang penampakan wajah para politikus; ruang media jumbuh dengan kampanye politik. Triliunan rupiah uang rakyat terkuras untuk memenuhi ekstravaganza pesta demokrasi ini.

Di tengah kegaduhan pesta, banyak orang mabuk kepayang yang melupakan pokok persoalan. Bahwa demokrasi lebih dari sekadar ledakan perhimpunan, pesta pemilihan, atau rebutan kekuasaan, tapi modus kekuasaan yang seharusnya lebih menjunjung tinggi daulat rakyat dengan mewujudkan tujuan negara, seperti termaktub dalam pembukaan UUD 1945, `Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial’.

Perkembangan demokrasi Indonesia membuat rakyat harus terbiasa memahami istilah dengan pengertian terbalik. Di negara ini, pemaknaan `demokrasi’ tidak mengikuti definisi Abraham Lincoln, `government of the people, by the people, and for the people’ (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat), tetapi terjungkir menjadi government off the people (pemerintahan terputus dari rakyat), buy the people (membeli rakyat), dan force the people (menekan rakyat).

 

Wakil rakyat tidak sungguh-sungguh mewakili dan melayani rakyat, tetapi berdiri di atas dan terputus dari rakyat. Hal kontras kehidupan wakil rakyat dengan rakyatnya tecermin dari pemberitaan yang serbakontradiktif. Di satu sisi, wakil rakyat memboroskan anggaran untuk renovasi ruang banggar yang supermahal; dengan tanpa rasa malu, sebagian di antara mereka bahkan mengusulkan untuk menjadikan hal itu sebagai standar pembangunan ruangan di lingkungan DPR. Saat yang sama, media memperlihatkan potret jembatan gantung di daerah Banten, yang saban hari dilintasi warga dan siswa, yang kondisinya seperti jembatan prasejarah yang mengenaskan.

Defisit keadilan

 

Kenyataan itu menunjukkan bahwa surplus kebebasan yang menyertai orde reformasi tidak serta-merta mampu membebaskan rakyat dari belenggu penderitaan. Terbukti pula bahwa kebebasan saja tidak bisa mengatasi tirani (pemusatan dan kezaliman kekuasaan). Saatnya mempertimbangkan penghayatan klasik, seperti dalam tradisi Islam, yang memperhadapkan tirani bukan dengan kebebasan, melainkan dengan keadilan. Dalam perspektif ini, masalah Indonesia bukan lah defisit kebebasan, melainkan defisit keadilan.

 

Sumber ketidakadilan politik hari ini bermula dari melambungnya ongkos kekuasaan. Banjir uang yang mengalir ke dunia politik membawa polusi pada kehidupan publik. Segala nilai dikonversikan dalam nilai uang. Kepentingan investor nyaris selalu dimenangkan ketika nilai kebajikan sipil dan ideal kewargaan tak memiliki sarana yang efektif untuk mengekspresikan diri. Hubungan politik digantikan oleh hubungan konsumtif. Politik mengalami proses konsumerisasi dan privatisasi. Dengan konsumerisasi, branding recognition lewat manipulasi pencitraan menggantikan kualitas dan jati diri. Dengan privatisasi, modal menginvasi demokrasi dengan menempatkan `aku’ di atas `kita’ yang menimbulkan penolakan atas segala yang civic dan publik.

Ketika uang menjadi bahasa politik, sementara mayoritas rakyat hidup dalam kemiskinan atau dalam keserakahan orang kaya baru, keampuh an demokrasi elektoral lekas ambruk. Suara bisa dibeli dan dimanipulasi. Idealisme pemilih dirobohkan, otoritas Komisi Pemilihan Umum dihancurkan. Ketika nilai-nilai idealisme kewargaan tidak memiliki saluran efektif, nilai-nilai kepentingan investor mendikte kebijakan politik.

 

Di bawah kendali `tirani modal’, demokrasi cuma mempersoalkan bagaimana caranya menang dan mendapatkan keuntungan. Demokrasi melupakan bahasa `hikmat-kebijaksanaan’ yang mempertanyakan apa yang benar, yang dipersyaratkan dalam sila keempat dari Pancasila.

 

Dengan hilangnya bahasa hikmat-kebijaksanaan, gerak demokrasi menjauh dari cita-cita keadilan sosial. Demokrasi yang dijalankan secara tidak hati-hati serta tidak disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan falsafah bangsa bisa menyebabkan ketidakadilan dan penderitaan rakyat ritaan rakyat serta gagal memberikan martabat dan pemerintahan yang baik.

 

Meski pesta demokrasi dirayakan dengan berbagai pe milihan langsung, keluaran yang dihasilkan justru memenuhi sisi negatif dari poliarki yang di bayangan Aristoteles; pemerintahan mediokritas yang di darahi oleh praktik politik kotor di bawah penguasaan uang. Bawaan negatif itu tak terhindarkan karena demokrasi Indonesia dirayakan oleh kedangkalan, tanpa memberi ruang bagi kedalaman etika dan penalaran.

 

Dalam demokrasi tanpa kedalaman etika, seperti dalam aliran sungai, hal-hal sepele mengambang di permukaan, membiarkah hal-hal berbobot substantif tenggelam. Politik sebagai ruang penampakan sekadar dihiasi oleh basa-basi etiket; pola gerak tutur sebagai teknis pengelolaan kesan. Adapun substansi etika politik, sebagai perkhidmatan kepada kebajikan hidup bersama, dikaramkan.

 

Krisis kedalaman etika ini diperburuk oleh krisis kedalaman penalaran. Berbagai cacat yang tampak pada hasil amendemen konstitusi, produk perundang-undangan, dan desain institusi demokrasi mencerminkan merosotnya kualitas nalar publik.

 

Kemana saja kita berpaling, sulit menemukan para politikus dan pekerja intelektual yang secara tekun mengembangkan penalaran secara jernih dan mendalam.

Upaya menyemai politik harapan harus memperkuat kembali visi yang mempertimbangkan warisan baik masa lalu, peluang masa kini, serta keampuhannya mengantisipasi masa depan. Visi ini harus menjadi kenyataan dengan memperkuat kapasitas transformatif kekuasaan, lewat aktualisasi politik harapan.

 

Ruang kebebasan

 

Untuk merealisasikan politik harapan, suatu bangsa harus keluar dari tahap anarki, tradisionalisme, dan apati menuju penciptaan pemimpin publik yang sadar. Pada tahap pertama, seluruh tindakan politik diabsahkan menurut logika pemenuhan kepentingan pribadi, yang menghancurkan sensibilitas pelayanan publik. Pada tahap kedua, untuk mencapai sesuatu, pemimpin mendominasi dan memarginalkan orang lain. Pada tahap ketiga, peluang-peluang yang dimungkinkan demokrasi tak membuat rakyat berdaya, justru membuatnya apatis.

 

Pada tahap keempat, tahap politik harapan, para pemimpin menyadari pentingnya merawat harapan dan optimisme dalam situasi krisis, dengan cara memahami kesalingtergantungan realitas serta kesediaan bekerja sama menerobos batas-batas politik lama. Kekuasaan digunakan untuk memotivasi dan memberi inspirasi yang memungkinkan orang lain mewujudkan keagungannya. Warga menyadari pentingnya keterlibatan dalam politik dan aktivisme sosial untuk bergotong-royong merealisasikan kebajikan bersama.

 

Semua pihak harus menyadari bahwa politik, sebagaimana dikatakan Hannah Arendt, adalah suatu `ruang penjelmaan (space of appearance) yang memungkinkan dan merintangi pencapaian manusia di segala bidang. Oleh karena itu, teranggelapnya langit harapan di negeri ini sangat ditentukan oleh warna politik kita.

 

Para aktor politik harus insaf bahwa ruang kebebasan yang memungkinkannya berkuasa hanya dapat dipertahankan sejauh dipertautkan dengan tanggung jawab dan penghormatan pada yang lain. Bermula dari keinsafan para pemimpin di pusat teladan, semoga akan mengalir berkah ke akar rumput, membawa bangsa keluar dari kelam krisis menuju terang harapan. []

 

MEDIA INDONESIA, 17 Maret 2014

Yudi Latif ; Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”
Advertisements

0 Responses to “Demokrasi : Bunga Rampai Pemilu Legislatif 2014”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,223,884 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: