26
Mar
14

Kepemimpinan : Perang Masa Kini

Untitled-1

“PERANG MASA KINI”

Ancaman, Tantangan Bagi NKRI & Tuntutan Menyikapinya
Oleh:
Ryamizard Ryacudu

BERAKHIRNYA perang dingin pada tahun 90-an merupakan titik mula munculnya perubahaan sikap dan pemikiran dari negara-negara maju dalam menggunakan kekuatan bersenjata untuk menyukseskan nafsu imperialismenya. Secara perlahan telah terjadi pengurangan jumlah tentara profesional termasuk wajib militer dengan anggapan bahwa dalam teater perang konvensional jumlah pasukan bukan lagi suatu ukuran deterence / ancaman bagi pihak lawan.
Demikian juga strategi, konsep dan doktrin ikut berubah menyesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi komunikasi dan persenjataan. Analoginya, dengan kemampuan pasukan dan teknologi persenjataan canggih yang berimbang apabila dua negara kuat berperang maka kedua negara tersebut akan sama-sama hancur sehingga mereka akan berfikir dua kali untuk melancarkan perang yang saling berhadapan.
Kenyataan tersebut mengharuskan grand strategi negara yang memiliki nafsu imperialisme dilakukan tanpa pengerahanan pasukan dan alutsista. Inilah yang disebut sebagai perang masa kini atau ”perang modern” dimana perang ini kehancurannya lebih dahsyat dibandingkan dari perang konvensional dengan pengerahan alutsita, karena negara sasaran akan dihancurkan secara sistemik yang pada akhirnya negara sasaran tidak eksis sebagai negara bangsa, sebagaimana yang sudah terjadi pada Uni Sovyet dan negara Balkan.
Bahwa niat menguasai suatu negara atau nafsu imperialisme akan terus terjadi dimuka bumi ini sejalan dengan kodrat manusia. Dengan berkembangnya strategi perang dan memikirkan resiko kehancuran saat ini perang dilakukan dengan skenario lain tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Skenario ini dilancarkan dengan memaksa elite suatu bangsa agar silau dan terpengaruh terhadap faham luar, yang pada akhirnya mengakibatkan suatu bangsa terpecah dan terkotak-kotak kedalam tiga parameter yaitu;
pertama: mayoritas masyarakat dibuat tidak tahu apa yang sesungguhnya sedang terjadi, hal ini terjadi pada masyarakat awam;
kedua: sebagian masyarakat tahu namun tidak sadar atau tidak menyadari bahwa bangsa ini berada dalam jebakan, ini terjadi pada kaum intelektual dan yang
ketiga: sebagian masyarakat tahu dan sadar apa yang sesungguhnya terjadi, namun akibat kerakusan, mereka justru bersedia berkhianat kepada negara bangsanya, dengan bekerja sebagai agen asing atau sebagai komprador.
Di Indonesia skenario perang ini sebenarnya dimulai beberapa waktu sebelum krisis moneter 1997/1998, dimana krisis tersebut sangat cepat berubah menjadi krisis multidimensi yang dampaknya terus dirasakan sampai sekarang. Krisis yang berkepanjangan itu seharusnya harus menjadi peringatan sekaligus ujian bagi bangsa Indonesia karena terjadi melalui desakan keras dari kekuatan luar agar menerima faham yang dihembuskan dalam kemasan globalisasi, diawali dengan penggoyangan sektor moneter, kemudian meluas ke sektor ekonomi riil dan selanjutnya berkembang menjadi krisis kepercayaan dan krisis politik, serta krisis budaya.
Kondisi yang tidak stabil tersebut justru disikapi oleh para elite politik dan beberapa kelompok kepentingan di dalam negeri untuk mengambil kesempatan demi kepentingan pribadi dan kelompok – kelompoknya (Oligarkhi di tingkat partai dan birokrasi), dengan mengabaikan kepentingan nasional dalam jangkauan jauh ke depan.
Untuk lebih memahami lebih mendalam perlu diketahui definisi ”perang modern” yang dimaksud yaitu suatu bentuk perang yang dilakukan secara non militer dari negara maju / asing untuk menghancurkan suatu negara tertentu melalui bidang IPOLEKSOSBUDHAN (Ideologi Politik Sosial Budaya dan Pertahanan). Dengan kata lain perang ini adalah bentuk kontrol dari negara-negara koalisi global yang dimotori oleh salah satu negara kuat terhadap negara lain yang tidak mengakomodasi kepentingan negara koalisi tersebut atau yang membahayakan kepentingan negara koalisinya.
Tujuan ”perang modern” ini adalah :
Mengeliminir kemampuan negara sasaran agar tidak menjadi suatu potensi ancaman; Melemahkan kemampuan negara sasaran sehingga semakin tergantung dan lebih mudah ditekan; Penguasaan secara total negara sasaran. Adapun tahapannya sebagai berikut:
Tahap I = Infiltrasi.
Melakukan infiltrasi melalui bidang-bidang: Intelijen, Militer, Pendidikan, Ekonomi, Ideologi, Politik, SOSBUD / Kultur dan Agama, Bantuan-bantuan, Kerjasama disemua bidang dan Media / Informasi
Tahap II = Eksploitasi.
Melakukan ekploitasi dengan melemahkan dan menguasai bidang-bidang Intelijen, Angkatan Bersenjata, Ekonomi, Politik, Budaya dan Ideologi dimana semua ini adalah titik berat kekuatan suatu negara.
Tahap III = Politik Adu Domba.
Menjalankan strategi adu domba, dilakukan untuk timbulkan kekacauan / kekerasan, konflik horisontal (SARA), berikutnya bertujuan agar muncul keinginan memisahkan diri dari NKRI atau separatisme dimulai dengan eskalasi pemberontakan pada akhirnya terjadi pertikaian antar anak bangsa / perang saudara.
Tahap IV = Cuci Otak.
Pada tahap brain wash atau cuci otak, mereka mempengaruhi paradigma berfikir masyarakat, yakni merubah paradigma berfikir dalam bingkai Kebangsaan (Nasionalisme) menjadi cara pandang yang universal dengan keutamaan isu global: Demokratisasi, HAM & Lingkungan, derngan jalan menyusupkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Tahap V = Invasi / pencapaian sasaran.
Ketika wawasan kebangsaan suatu Negara sasaran hancur dan jati diri bangsa hilang, maka praktis negara sasaran sudah dengan kata lain dapat dikuasai atau negara sasaran dalam penguasaan dan terjajah dalam berbagai aspek kehidupan. Berikutnya tinggal membentuk Negara boneka yang diwakili oleh komperador asing.
Sadar ataupun tidak dari situasi dan kondisi saat ini, sesungguhnya sudah dan sedang berlangsung perang modern di wilayah Indonesia, dengan menjalankan strategi sesuai tahapan perang modern di atas; kapitalisme internasional yang dipimpin oleh Negara maju dan sekutunya, berusaha mengkikis wawasan kebangsaan, berusaha memecah belah persatuan bangsa Indonesia agar lemah dan akhirnya mampu mempengaruhi berbagai kebijakan dan pelaksanaannya untuk tujuan akhir yakni menguasai mayoritas Sumber daya alamnya (SDA).
Banyak masyarakat Indonesia tidak menyadarinya bahwa saat ini sedang dijajah dan menjadi korban dari perang modern. Satu alasan pasti bahwa melakukan invasi fisik sangat tidak memungkinkan sehingga mereka merubah konsep dari konvensional menjadi non konvensional (perang modern). Perang modern, dengan biaya yang murah namun hasilnya sangat dahsyat karena dapat merusak sendi-sendi kekuatan negara sasaran. Hal tersebut sangat berbahaya bagi keutuhan wilayah NKRI karena didalamnya hidup jutaan manusia yang berasal dari berbagai macam elemen suku, agama, ras dan budaya (SARA) sehingga sangat memungkinkan bagi mereka untuk “bermain” untuk memecah belah struktur masyarakat yang demikian majemuk.
Lalu apa menariknya Indonesia untuk dikuasai? Faktor utama yang menjadi daya tarik adalah kekayaan yang dimiliki Indonesia yang luar biasa besarnya. Dapat dibayangkan jumlah penduduk lebih kurang 230 juta jiwa merupakan pasar yang besar bagi penjualan barang-barang produksi.
Berikutnya potensi ekonomi baik dari aspek letak geografis maupun sumber daya alam yang menjadi sasaran tujuan untuk dikuasai.
POTENSI EKONOMI:
• +/- 40 jt ton lalu-lintas cargo/hari
• +/- 21 juta barrel/hari lalu lintas minyak dari Timur Tengah ke Asia Pasifik (Tahun 2030 prediksi meningkat 2x lipat)
• Produksi ikan dari wilayah Timur dapat meberikan konsumsi hampir separuh penduduk dunia bila dikelola dengan benar
• Hutan sebagai paru-paru dunia —- potensi, tetapi bisa bahayakan pemanasan global (kontribusi Indonesia 2 % perusak hutan)
• Energi alternatif panas bumi, hydro, solar, angin dan biduel dari tumbuhan (jarak, sagu, tebu, ubi kayu dll) – ethanol, alcohol dll
• Penghasil lada putih no. 1 dunia
• Penghasil Kayu Lapis No 1 di dunia
• Penghasil Fuli dari buah Pala No. 1 di dunia
• LNG No. 1 di dunia
• Penghasil Lada Hitam No. 2 di dunia
• Penghasil Karet Alam No. 2 di dunia
• Penghasil Minyak Sawit (CPO) No. 2 di Dunia
• Penghasil Timah No. 2 di Dunia
• Penghjasil Tembaga No. 3 di dunia
• Penghasil Kopi No. 4 di dunia
• Jumlah Penduduk No. 4 di dunia
• Penghasil karet Sintetik No 4 di dunia
• Penghasil Ikan No. 6 di dunia
• Penghasil Biji-bijian No. 6 di dunia
• Penghasil The No. 6 di dunia
• Penghasil Natural Gas No. 6 di Dunia
• Penghasil Emas No. 8 di dunia
• Penghasil Batu-bara No. 9 di dunia
• Penghasil Minyak Bumi No. 11 di dunia
• Negara dengan luas No. 15 di dunia
• Penghasil Aspal
• Penghasil Bauxit
• Penghasil Nike
• Penghasil Granit
• Penghasil Perak
• Penghasil Uranium
• Penghasil Marmer & Mineral ikutan lainnya
• Pasir besi kualitas Terbaik di dunia
Faktor inilah yang mengundang pihak asing ingin menguasai Indonesia, dengan strategi penguasaan secara tidak langsung yang dibungkus dengan cara mempengaruhi baik cara hidup maupun cara berpikir masyarakat melalui globalisasi komunikasi, media, kebudayaan, ekonomi, keuang¬an, sosial dan politik.
Dari sisi jumlah penduduk, masyarakat Indonesia di dorong agar konsumtif atau menjadi pasar potensial dengan membelanjakan uangnya. Sementara, untuk menguasai sisi potensi sumber daya alamnya, didorong adanya aturan atau kebijakan investasi yang mengikuti atau berpihak kepada pasar bebas yang lebih banyak menguntungkan investor.
Sejalan dengan tujuan dari perang modern maka sasaran antaranya adalah melemahnya wawasan kebangsaan serta menghilangkan jati diri dimana berikutnya akan muncul persoalan-persoalan kebangsaan mulai dari pelecehan terhadap negara, tumbuhnya terorisme, penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam oleh pemodal asing, konflik horizontal terutama di masyarakat kelas bawah, korupsi merajalela, perseteruan antar lembaga negara dan banyak lagi contoh persoalan yang memprihatinkan. Demikian juga adanya campur tangan asing dalam pembuatan berbagai undang-undang merupakan bagian dari agenda perang modern untuk merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pembelajaran dari invasi yang di motori oleh Amerika Serikat (AS) terhadap negara-negara Timur Tengah khususnya Iraq dengan dalih mencari senjata pemusnah massal dan terorisme adalah bukti nyata dari di gelarnya konsep perang modern. Pada mulanya invasi ke Iraq dilakukan dengan pengerahan kekuatan senjata, tetapi karena tidak bisa dikuasai ataupun dikontrol secara penuh sehingga skenario invasi diganti dengan cara menggulingkan pemerintahannya yang kemudian digantikan oleh pemerintahan baru yang pro AS sehingga lebih mudah untuk mengontrol sesuai dengan keinginan mereka. Untuk menutupi operasi perang yang dilancarkan, maka dicari alasan pembenar di mata internasional dengan dalih pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Sasaran berikutnya masyarakat Iraq dipecah belah dan dikotak-kotakan (Sunni dan Syiah) sehingga pada saat di invasi, Irak dalam posisi lemah karena tidak ada persatuan.
Lalu pertanyaan berikutnya, apakah Indonesia bisa bernasib sama? Untuk menjawabnya kita sama-sama menilai kondisi dan situasi yang sudah dan sedang terjadi dewasa ini. Beberapa fakta dan data berikut ini dapat dijadikan sumber pemikiran dan menjawab sudah pada tahap mana Indonesia saat ini berada.
Sejak reformasi sebagian rakyat Indonesia mengalami pelunturan wawasan nasional termasuk kepercayaan terhadap dasar negara Pancasila sebagai sistem ideologi nasional. Elite reformasi mulai pusat sampai daerah mempraktekkan budaya kapitalisme-liberalisme dan neo-liberalisme. Rakyat dan bangsa Indonesia mengalami erosi jati diri nasional. Elite reformasi dan kepemimpinan nasional hanya mempraktekkan budaya demokrasi liberal atas nama Demokratisasi, HAM, Lingkungan, sampai terjadinya praktek budaya oligarki bahkan sebagian mempraktekkan budaya anarki. NKRI sebagai negara hukum tidak menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila – UUD 45. Praktek dan “budaya” korupsi semakin parah dari tingkat pusat sampai daerah. Kekayaan negara dan kekayaan PAD bukan dimanfaatkan demi kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat, melainkan dinikmati oleh segelintir elit. Dalam berdemokrasi baik legislatif maupun eksekutif berkompetisi untuk merebut jabatan dan kekuasaan (melalui pemilu dan pilkada). Yang jelas sedang berlangsung rekayasa-rekayasa yang dapat sumber perpecahan mulai dari pemekaran daerah sampai usul perubahan UUD 45.
Perubahan UUD 45 yang masih ramai diperdebatkan masih mengandung kontroversi baik dari sisi filosofis-ideologis karena bukan sebagai jabaran dari dasar negara Pancasila. Sementara, secara konstitusional amandemen sarat dengan konflik kelembagaan. Kontroversi tersebut merupakan dampak dari diberikannya kesempatan kepada pihak diluar bangsa Indonesia yang dimotori dan dibiayai asing. Berikutnya pihak-pihak tersebut berperan besar mempengaruhi dalam menghasilkan produk perundang-undanganan yang bersifat strategis dalam bidang ekonomi moneter, hukum, sumber daya alam, politik, pertahanan dan keamanan. Seperti yang terlihat pada data berikut ini.
Undang-Undang di Indonesia yang merupakan hasil intervensi pihak luar (Jaringan Subversi Asing):
1. UU No 5 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten
3. UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merk
4. UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
5. UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
6. UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencusian Uang
7. UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta
8. UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Hak Advokat
9. UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas RUU Tentang Pertambangan dan Mineral
10. DRAF AKADEMIK yang disiapkan adalah: (1) RUU Rahasia Negara; (2) RUU Perintah Transfer Dana; (3) RUU Informasi dan Transaksi Elektronik
11. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
12. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah
13. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
14. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
15. UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
16. UU No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
17. UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
18. UU No. 25 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004
19. UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
20. UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
21. UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
22. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
23. UU No. 19 tentang BUMN
24. UU No. 27 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
25. UU No. 3 Tahun 2004 Pewrubahan Atas UU No. 23 Th. 1999 tentang Bank Indonesia
26. UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
27. UU No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 th. 2004 tentang Perubahan Atas UU No 41 th. 1999 tentang Kehutanan menjadi UU
28. UU No. 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Pemerintahan Daerah
29. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
30. UU No. 22 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
31. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
32. UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Bruruh.

Semua persoalan bangsa yang disebutkan tidak terjadi begitu saja mengikuti perkembangan yang ada namun pasti ada sumber pemicunya atau bagian dari agenda pihak asing untuk menguasai bangsa Indonesia. Sebagai contoh polemik pemberantasan korupsi dan isu terorisme dapat dijadikan alasan pembenar bahwa Indonesia belum mampu menjadi negara demokratis. Akar masalah dari persoalan yang ada bersumber ketidakpastian sumber peraturan dan perundang-undangan dimana akibat perubahan terhadap UUD 1945 yang bukan didasari oleh semangat dan cita-cita proklamasi serta jati diri bangsa Indonesia ditambah lagi adanya keterlibatan pihak asing dalam menghasilkan perundang-undangan sehingga bermunculan persoalan-persoalan yang memaksa Indonesia masuk dalam perangkap agenda mereka sebagaimana yang dirasakan saat ini.
Lalu apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya agar Indonesia tidak terjebak dalam skenario perang modern tersebut ? Pengalaman negara -negara yang mengalami kehancuran akibat skenario ini bahwa faktor-faktor yang menyebabkan mereka terpecah adalah tidak adanya kesatuan dan persatuan baik bahasa maupun tindakan menghadapi demokratisasi dan kebebasan yang dihembuskan. Berikutnya nasionalisme yang merupakan roh suatu bangsa luntur berakibat pada kewaspadaan nasionalnya menurun, kehilangan martabat dan jati diri, kesetiakawanan dan kerelaan berkorban ikut hilang.
Bagi Indonesia sebagai bangsa yang cinta damai namun lebih cinta kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan negara dan eksistensi NKRI adalah keharusan. Tetapi dalam mempertahankan kedaulatannya haruslah tetap membangun kemampuan alutsistanya. Berkaitan dengan kenyataan bahwa ancaman invasi fisik sangat kecil kemungkinannya pada era globalisasi ini, Indonesia harus senantiasa siap dan waspada walaupun dapat diperhitungkan apabila maju ke medan perang dengan kondisi alutsista yang ada saat ini maka pada pertempuran udara Indonesia akan kalah dalam hitungan jam sedangkan di laut akan kalah dalam hitungan hari. Namun di darat maka seribu tahun peperangan Indonesia tetap eksis dengan satu catatan TNI dan rakyatnya harus bersatu dalam bahasa pikiran dan tindakan.
Tanpa mengesampingkan peranan penting angkatan udara dan laut, dalam peperangan kedua matra tersebut harus menopang pertahanan di darat sebagai kunci sukses pertempuran. Dasar pemikiran ini berangkat dari pengalaman bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan mengacu dari kondisi teritorial Indonesia. Pemikiran demikian didasari oleh kekurang kemampuan Indonesia membangun kekuatan Alutsista akibat anggaran yang kurang memadai. Oleh karena itu, sebaiknya konsep pembangunan kekuatan TNI harus disesuaikan dengan kenyataan tersebut artinya pembangunan kekuatan alutsista dengan mengikuti perkembangan teknologi secara paralel melakukan pembangunan kekuatan personil dengan tingkat latihan yang melebihi dari personil reguler untuk terciptanya perimbangan kekuatan seperti yang pernah dilakukan dengan pembentukan batalyon raiders dimana kemampuannya tiga kali kemampuan prajurit infantri reguler.
Kita harus bercermin dari semangat Sumpah Pemuda 1928, ketika seluruh pemuda-pemudi dari berbagai daerah di Indonesia bertekad menyingkirkan perbedaan-perbedaan di antara mereka untuk bersatu. Karena hanya dengan persatuan ketika itu Indonesia merdeka dapat terwujud dan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia akan terbebas dari kemiskinan dan kebodohan. Kita juga harus belajar dari sejarah bangsa dimana mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan bergandengan tangan dengan seluruh elemen rakyat. Karena di zaman serba canggih ini kemenangan dalam perang modern bukan ditentukan kecanggihan alutsista melainkan oleh siapa yang dapat merebut hati rakyat.
Dalam tahapan perang modern dimana tahapan cuci otak adalah usaha bagaimana mempengaruhi pikiran masyarakat sasaran. Jadi melawan ”perang modern” harus dihindari hati dan pikiran rakyat suatu bangsa direbut. Dalam konteks ini bentuk pertempurannya adalah menundukkan tanpa kekerasan sebagaimana negara-negara modern, seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Cina yang pernah melakukan operasi militer tetapi mengalami kekalahan karena tidak dapat memenangkan hati rakyat. TNI pada masa lalu berhasil menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan NKRI karena manunggal dengan rakyat jadi jalinan kemanunggalan TNI dengan rakyat harus terus dipupuk dan dijaga dengan motto berbaik-baik dengan rakyat.
Mengacu dari dua gambaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menghadapi ancaman perang modern terhadap NKRI ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Tetapi sebelumnya seluruh elemen bangsa ini harus memahami dan menyadari dengan benar apa** yang sedang terjadi terhadap bangsa ini kemudian mengerti perannya dalam menghadapi ancaman yang artinya siapa berbuat apa. Jadi, hal utama yang harus dilakukan adalah merapatkan barisan dalam kebersamaan bahasa dan tindakan agar tumbuh persatuan dan kesatuan menghadapi setiap ancaman. Berikutnya, meningkatkan wawasan nusantara agar tumbuh ketahanan nasional karena dalam ketahanan nasional itu terkandung unsur-unsur kekuatan bidang-bidang yang dijadikan sasaran antara dari skenario perang modern yaitu kekuatan Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan. Kedua faktor diatas pada hakekatnya saling mengisi karena dengan memantapkan wawasan nusantara maka akan tumbuh integrasi dari unsur-unsur tadi sehingga akan bermuara pada persatuan dan kesatuan.
Iklim kebebasan seperti saat ini merupakan dampak negatif dari kebebasan yang dihembuskan globalisasi dimana ia tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia meskipun kebebasan itu merupakan tuntutan hakiki setiap manusia namun bukan berarti sebebas-bebasnya. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara tentu ada etikanya bukan menonjolkan kebebasan artinya sistem ketatanegaraan harus dijalankan diatas jalur yang benar dan bermoral. Untuk perlu dipahami keadaan bangsa yang sebenarnya dan ketahui ancaman dan tantangan apa yang sedang terjadi. Yang pasti ancaman atau tantangan yang dihadapi NKRI akan semakin berat dan tidak mungkin dilakukan oleh perorangan atau kelompok saja melainkan harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa. Sebagai anak bangsa yang memiliki bangsa ini yang akan mewariskannya kepada generasi akan datang, harus merapatkan barisan dalam kebersamaan untuk menyelesaikan kerapuhan ini dengan cara menolak segala hal yang tidak sesuai dengan karakter, jati diri dan budaya bangsa ini serta jangan mau menjadi pengkhianat bangsa.
Sebagai bangsa yang memperjuangkan kemerdekaannya harus tetap ada kewaspadaan nasional dan bertindak secara nyata untuk menjaga eksistensi NKRI yang dijalankan berdasakan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (yang dilahirkan dari Proklamasi) untuk mencapai cita-cita luhur masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta sebagai negara bangsa yang kuat, bermartabat, mandiri dan disegani sehingga tidak akan pernah terjerumus kedalam skenario “perang modern”. ***
(Disarikan Oleh: Pergerakan Kebangsaan)

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia
CaLeg DPRRI/PKPI(15) DaPil Jkt2 No2
www.jakarta45.wordpress.com

Mengenal Neo-kolonialisme

BERDIKARIonline, Senin, 8 Oktober 2012 | 3:08 WIB   

Colonialism.jpg
 
Tahukah kamu, apa yang dimaksud neo-kolonialisme? Ya, kita sering mendengarnya, tetapi terkadang agak sulit menjelaskannya. Apalagi kalau disuruh menjelaskan metode alias cara kerjanya. Paling-paling jawabannya: penjajahan gaya baru.
Jawaban itu tentu sudah benar. Namun, supaya bisa mengidentifikasi neo-kolonialisme ini secara terang-benderang, termasuk metode alias cara kerjanya, maka kita perlu penjelasan yang lebih luas dan mendalam. Termasuk berusaha membedakan antara kolonialisme lama dan baru.
Kolonialisme lama dan baru
Pada tahun 1940-an hingga 1960-an, berbagai bentuk kolonialisme lama mengalami keruntuhan. Bentuk-bentuk penaklukan langsung, yang ditandai dengan penempatan kekuatan militer, berhasil ditaklukkan oleh kebangkitan gerakan pembebasan nasional di berbagai Negara jajahan.
Lantas, ketika imperialisme sudah terdesak, apakah mereka langsung menyerah? Bung Karno pernah bilang, “imperialisme lama atau kolonialisme lama itu hanya menyingkir sementara untuk memberi jalan kepada imperialisme dalam bentuk baru atau kolonialisme dalam bajunya yang baru.”
Yang terjadi, imperialisme tidak benar-benar menyingkir. Bung Karno menceritakan, banyak Negara yang sudah meraih kemerdekaannya akhirnya menemukan kekecewaan besar. Kenapa? Sebab kemerdekaan nasional yang diraih dengan susah-payah itu gagal melikuidasi sepenuhnya kekuatan imperialisme. Akibatnya, imperialisme itu menggunakan cara-cara baru untuk mencegah Negara merdeka itu untuk mengkonsolidasikan politik, ekonomi, dan kebudayaannya.
Lantas, apa bedanya yang lama dengan yang baru? Neokolonialisme lama itu identik dengan penaklukan langsung. Negara yang ditaklukkan itu kemudian diubah menjadi koloni: ada penempatan militer, kekuasaan di negara jajahan hanya perpanjangan dari kekuasan pusat di negara penjajah, dan lain-lain. Ya, pengalaman Hindia-Belanda adalah contohnya.
Ini agak berbeda dengan kolonialisme baru (neo-kolonialisme). Pada kolonialisme baru, secara formal, negara bersangkutan bisa saja independan dan mendapat pengakuan internasional sebagai negara berdaulat. Namun, pada prakteknya, sistem politik, ekonomi, dan kebudayaannya didiktekan dari luar: negeri-negeri imperialis.
Konferensi Anti-kolonial di Leipzig, Jerman, pada tahun 1961, berusaha menyuguhkan defenisi mengenai neo-kolonialisme. Dokumen konferensi itu menyebutkan, “neo-kolonialisme adalah bentuk tipikal dan yang utama dari politik kolonial imperialis dalam syarat-syarat historis pada zaman peralihan dari kapitalisme ke sosialisme. Khususnya pada periode keruntuhan dan kehancuran sistem kolonialisme langsung.”
Lalu, konferensi Dewan Setia-Kawan Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat, tahun 1961, menyebut neokolonialisme sebagai bentuk baru dari imperialisme, khususnya imperialisme AS. Lebih lanjut, dikatakan, neokolonialisme adalah “bentuk penguasaan tidak langsung serta halus melalui bidang politik, ekonomi, sosial, militer, dan teknik.
Manifestasi Neokolonialisme
Konferensi Dewan Setia-Kawan Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat, tahun 1961, juga merumuskan beberapa bentuk manifestasi neokolonialisme:
  1. Pembentukan pemerintahan boneka di negara bekas jajahan. Pembentukan pemerintahan boneka ini dilakukan dengan memanfaatkan elemen-elemen reaksioner, khususnya borjuis komprador dan tuan feudal.
  2. Penggrupan kembali negara-negara bekas jajahan ke dalam federasi-federasi atau komunitas yang dihubungkan dengan kekuasaan imperium. Contohnya: Negara-Negara Persemakmuran, yang merupakan negara-negara bekas jajahan Inggris raya.
  3. Balkanisasi atau pemecah-belahan negara-negara yang sedang berjuang menuju kemerdekaan nasional. Inilah yang diderita oleh negara seperti Korea, dimana mereka dibagi menjadi Korea Utara dan Korea Selatan.
  4. Melancarkan aksi-aksi subversif terhadap pemerintahan nasional progressif. Inilah yang dilakukan negeri-negeri imperialis terhadap pemerintahan progressif di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
  5. Menghasut perpecahan nasional untuk melemahkan negara nasional.
  6. Pendirian basis militer di negara-negara bekas jajahan. Biasanya, pendirian basis militer ini disertai dengan pembangunan sekolah dan pusat-pusat penelitian militer.
  7. Intervensi ekonomi terhadap negara bekas jajahan melalui pinjaman modal asing, tenaga ahli, dan berbagai bentuk konsesi ekonomi lainnya.
Agen-Agen Neokolonialisme
Konferensi Dewan Setia-Kawan Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat, tahun 1961, juga merumuskan siapa-siapa yang bertindak sebagai agen neo-kolonialisme itu:
  1. Kedutaan-kedutaan kolonial dan misi-misi terselubung. Biasanya, lembaga ini menjalankan kegiatan spionase untuk melemahkan negara nasional.
  2. Bantuan asing melalui lembaga-lembaga imperialis (PBB, Bank Dunia, IMF, dan lain-lain). Bantuan itu akan menjerumuskan negara bekas jajahan dalam ketergantungan ekonomi, politik, dan sosial-budaya.
  3. Personil militer di dalam angkatan bersenjata dan kepolisian. Biasanya, mereka ini dibina melalui pengiriman perwira militer untuk belajar di negeri-negeri imperialis.
  4. Wakil-wakil negeri imperialis yang menyusup dengan menggunakan kedok agama ataupun kemanusiaan. Bahkan, tak sedikit diantara mereka yang menyusup melalui serikat buruh, organ kebudayaan, lembaga filantropis, dan korps-korps perdamaian.
  5. Propaganda berbau fitnah (disinformasi) melalui siaran radio, televisi, pers, dan literature yang dikendalikan oleh negeri-negeri imperialis.
  6. Pemanfaatan pemerintahan boneka, termasuk di Asia-Afrika, untuk mendestabilisasi situasi kawasan dan melemahkan negara nasional yang berioentasi mandiri.
Neokolonialisme tidak akan membiarkan negara jajahan berkembang. Maklum, seperti dikatakan Bung Karno, “selama rakyat belum mencapai kekuasaan politik atas negeri sendiri, maka sebagian atau semua syarat-syarat hidupnya, baik ekonomi, sosial, maupun politik, diperuntukkan bagi kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingannya, bahkan berlawanan dengan kepentingannya.”
Pendek kata, bangsa yang mengalami proses neokolonialisme sudah pasti tidak bisa berkuasa untuk dirinya sendiri. Jangankan itu, mengatur rumah-tangganya sendiri mereka kehilangan kekuasaan. Akibatnya, rakyat yang terjajah selalu terikat dan terperangkap oleh kepentingan-kepentingan yang tak menyangkut kepentingannya.
Timur SubangunKader Partai Rakyat Demokratik (PRD)

0 Responses to “Kepemimpinan : Perang Masa Kini”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,063,568 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: