25
Mar
14

Kenegarawanan : GEBUK [Gerakan Budaya Konstitusi]

Pandji R Hadinoto ITB68 Suara Pembaca : Bilamana menyimak substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 108/PUU-XI/2013 tanggal 20 Maret 2014, menurut pendapat penulis, ternyata masih menyisakan ketidakpastian hukum konstitusi, mengingat dinyatakannya bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 dan angka 4 [Konklusi 4.2]. Petitum angka 3 adalah Menyatakan bahwa maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7C UUD 1945, sistim pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 adalah sistem presidensial. Apabila dikaitkan dengan sistem ini maka maksud frasa dalam norma Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yakni pemilihan umum dilaksanakan “setiap lima tahun sekali” untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah pemilihan umum itu dilakukan serentak dalam waktu yang bersamaan. Petitum angka 4 adalah Menyatakan bahwa maksud Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah setiap partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum adalah berhak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum yang diikuti oleh partai politik yakni Pemilihan Umum DPR dan DPRD. Konklusi angka 4.2 itu bisa diartikan juga bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengalamatkan kewenangan uji konstitusional kepada lembaga tinggi negara lain yang berhak, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Cara berkiprah seperti ini sungguh sangat boleh jadi akibat perangkap kesetaraan fungsional diantara ke-7 lembaga tinggi negara per konstitusi tertulis 2002 bahkan konsekuensi ketiadaan Lembaga Tertinggi Negara. Dalam konteks perkara konstitusional adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia artinya terkesan terjadinya sikap berbagi atau berpraktek arisan kewenangan konstitusional atau politik hukum konstitusi. Lempar2-an bola perkara konstitusional ini berakibat terbuangnya waktu untuk peroleh kepastian hukum Pemilu Serentak sesuai konstitusi tertulis yang juga diyakini oleh MKRI sendiri per Putusan No 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014. Beruntung ada penggiat Peduli Keadilan dan Persatuan Indonesia yang mengajukan Class Action Pemilu 2014 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimotori oleh Advokat Solidaritas Indonesia dan penggiat Petisi28  dan hari Selasa 25 Maret 2014 ini sudah sidang ke-3 dalam rangka Pelurusan Politik Hukum Konstitusional, sekaligus peringati Perjanjian Linggar Jati tanggal 25 Maret 1947 sebagai salah satu tonggak bersejarah perjuangan Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 menuju Indonesia Berdaulat 27 Desember 1949, dan momentum turut menggelorakan Gerakan Revolusi Konstitusi per Petisi Daulat Rakyat Indonesia 13 Maret 2014 dan Gerakan Dekrit Rakyat Untuk Kedaulatan Indonesia 18 Maret 2014 serta Piagam Suryakencana 5 Maret 2014 Kesemuanya ini menguatkan akan perlunya Gerakan Budaya Konstitusi (GEBUK) oleh komponen anak bangsa pengemban amanat Pembukaan UUD45.

Jakarta 25 Maret 2014, Pandji R Hadinoto, Dewan Pakar PKPI

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila

Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia

CaLeg DPRRI/PKPI(15) DaPil Jkt2 No2

www.jakarta45.wordpress.com

 

Presiden SBY dan KPU Tak Patuhi Hukum

Gugatan class action terhadap Penundaan Pemilu Serentak Thn 2019 yg diajukan Petisi 28 melalui kuasa hukumnya Advokat M. Taufik Budiman dari LBH Solidaritas Indonesia, memasuki babak baru. Proses sidang yg telah memasuki sidang ke 3 akan mengagendakan pembacaan putusan sela pada sidang minggu depan (awal bulan april). Putusan Sela ini akan menjadi sejarah baru bagi kehidupan hukum, politik dan demokrasi ke depan.

Patut disayangkan, sejak pertama kali sidang digelar di PN Jakarta Pusat, Presiden SBY dan KPU tak pernah satukalipun memenuhi panggilan Pengadilan untuk mengikuti proses persidangan. Tindakan Presiden dan KPU telah merendahkan dan tak taat pada asas hukum yg berlaku.

Sesuai permintaan penggugat dlm petitum provisinya meminta agar Pemilu Legislatif 9 april 2014 agar ditunda dan digabungkan dgn Pilpres pada Juli 2014. ” Memerintahkan Presiden (Tergugat I) dan KPU (Tergugat II) utk menunda pelaksanaan Pemilu Legilatif sampai ada putusan yg berkekuatan hukum tetap”.

M.Taufik Budiman
Advokat LBH Solidaritas Indonesia

Pemilu 2014 Inkonstitusional, Berpotensi Timbulkan Anarki-Chaos

Pemilu (Foto: Aktual.co/Istimewa)
PEMILU tinggal 13 hari lagi. Berapa banyak diantara 240 juta rakyat Indonesia termasuk para elit dan calon legislatifnya yang berfikir jernih tentang akibat Keputusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 yang menyatakan UU 42/2008 yang mendasari penyelenggaraan Pemilu tindak serentak bertentangan dengan konstitusi.Karena bertentangan dengan konstitusi, maka secara otomatis UU Pilpres (UU 42/2008), UU Pileg (UU 42 Tahun 2012) dan UU Pemilu (UU No. 15 Tahun 2011) tersebut tidak mempunyai kekuatan lagi secara hukum, sehingga dengan demikian semua perbuatan yang dilakukan berdasarkan UU itu batal demi hukum.

Oleh sebab itu jika Pemilu pada tanggal 9 April 2014 yang disusul dengan Pemilihan Presiden tetap dilaksanakan berdasarkan UU yang inkonstitusional, maka hasilnya juga akan inkonstitusional atau tidak berdasarkan UUD 1945.
Pihak-pihak yang menang, baik Presiden, Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah, DPR Pusat maupun Daerah, semuanya tidak sah karena menggunakan produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Hal tersebut akan sangat pontensial menimbulkan konflik-konflik horizontal maupun vertikal yang berujung pada keadaan “chaos”.
Dalam rangka mengantisasi dan mencegah terjadinya “chaos” berupa berbagai kekacauan kehidupan sosial kemasyarakatan yang mengerikan, tujuh orang anak bangsa yang selama ini banyak berkecimpung di dalam soal hukum, politik dan akademik terpanggil untuk mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) kepada Mahkamah Agung, atas dua peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu 2014.
Diantara delapan orang yang terpanggil sebagai pemohon uji materiil itu antara lain: Jack Yanda Zaihifni Ishak Phd.Msc.SH, Lawrence T.P.Siburian. LLM, MH. SH, Chudry Sitompul SH. MH dan Dr.Dodi S. Abdulkadir, Bsc.SE.S
Ari Purwanto

 

Pertempuran Lengkong

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Monumen Pertempuran Lengkong

Artikel ini bagian dari seri Sejarah Indonesia
Sejarah Indonesia.png
Lihat pula: Garis waktu sejarah Indonesia Sejarah Nusantara
Prasejarah
Kerajaan Hindu-Buddha
Kutai (abad ke-4)
Tarumanagara (358–669)
Kalingga (abad ke-6 sampai ke-7)
Sriwijaya (abad ke-7 sampai ke-13)
Sailendra (abad ke-8 sampai ke-9)
Kerajaan Medang (752–1006)
Kerajaan Kahuripan (1006–1045)
Kerajaan Sunda (932–1579)
Kediri (1045–1221)
Dharmasraya (abad ke-12 sampai ke-14)
Singhasari (1222–1292)
Majapahit (1293–1500)
Malayapura (abad ke-14 sampai ke-15)
Kerajaan Islam
Penyebaran Islam (1200-1600)
Kesultanan Samudera Pasai (1267-1521)
Kesultanan Ternate (1257–sekarang)
Kerajaan Pagaruyung (1500-1825)
Kesultanan Malaka (1400–1511)
Kerajaan Inderapura (1500-1792)
Kesultanan Demak (1475–1548)
Kesultanan Kalinyamat (1527–1599)
Kesultanan Aceh (1496–1903)
Kesultanan Banten (1527–1813)
Kesultanan Cirebon (1552 – 1677)
Kesultanan Mataram (1588—1681)
Kesultanan Siak (1723-1945)
Kerajaan Kristen
Kerajaan Larantuka (1600-1904)
Kolonialisme bangsa Eropa
Portugis (1512–1850)
VOC (1602-1800)
Belanda (1800–1942)
Kemunculan Indonesia
Kebangkitan Nasional (1899-1942)
Pendudukan Jepang (1942–1945)
Revolusi nasional (1945–1950)
Indonesia Merdeka
Orde Lama (1950–1959)
Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
Masa Transisi (1965–1966)
Orde Baru (1966–1998)
Era Reformasi (1998–sekarang)

Pertempuran Lengkong (25 Januari 1946) adalah peristiwa bersejarah, nasional dan heroik melawan pasukan jepang di Desa Lengkong, Serpong – Tangerang Selatan, Indonesia.

Kronologis Kejadian[sunting | sunting sumber]

Peristiwa berdarah ini bermula dari Resimen IV TRI di Tangerang, Resimen ini mengelola Akademi Militer Tangerang. Tanggal 25 Januari 1946, Mayor Daan Mogot memimpin puluhan taruna akademi untuk mendatangi markas Jepangdi Desa Lengkong untuk melucuti senjata pasukan jepang. Daan Mogot didampingi sejumlah perwira, antara lain Mayor Wibowo, Letnan Soetopo, dan Letnan Soebianto Djojohadikusumo. Dengan mengendarai tiga truk dan satu jip militer, mereka berangkat ke Lengkong. Di depan pintu gerbang markas, tentara Jepang menghentikan mereka. Hanya tiga orang, yakni Mayor Daan Mogot, Mayor Wibowo, dan seorang taruna Akademi Militer Tangerang, yang diizinkan masuk untuk mengadakan pembicaraan dengan pimpinan Dai-Nippon. Sedangkan Letnan Soebianto dan Letnan Soetopo ditunjuk untuk memimpin para taruna yang menungggu di luar. Semula proses perlucutan berlangsung lancar. Tiba-tiba terdengar rentetan letusan senapan dan mitraliur dari arah yang tersembunyi. Senja yang tadinya damai jadi berdarah. Sebagian tentara Jepang merebut kembali senjata mereka yang semula diserahkan. Lantas berlangsung pertempuran yang tak seimbang. Karena kalah kuat, korban berjatuhan di pihak Indonesia. Sebanyak 33 taruna dan 3 perwira gugur dalam peristiwa itu. Sedangkan 1 taruna lainnya meninggal setelah sempat dirawat dirumah sakit. Perwira yang gugur adalah Daan Mogot, Letnan Soebianto, dan Letnan Soetopo. Peristiwa berdarah itu kemudian dikenal dengan nama Peristiwa Pertempuran Lengkong. Pada waktu itu Akademi Militer berpusat di Tangerang sehingga banyak yang menjadi korban adalah Taruna.

Mengenang Peristiwa Lengkong[sunting | sunting sumber]

Tulisan yang tertera di Monumen Lengkong

Untuk mengenang Peristiwa Lengkong tersebut ada dua tempat bersejarah yang pertama adalah Taman Makam Pahlawan (TMP) taruna yang bertempat di Jl. Daan Mogot dan yang kedua adalah monumen Lengkong yang berada di wilayah Serpong. Monumen yang dibangun berdampingan dengan Taman Daan Mogot itu berdiri tahun 1993 di atas lahan seluas 500 meter persegi. Pada dinding prasasti monumen terukir nama-nama taruna dan perwira yang gugur pada peristiwa pertempuran Lengkong. Sedangkan di dalam museumnya, terpampang foto-foto perjuangan para taruna militer di Indonesia berserta akademinya. Monumen Lengkong kini dijadikan sebagai tempat peringatan peristiwa pertempuran Lengkong yang diperingati setiap tanggal 25 Januari. Bahkan, keputusan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu menetapkan peristiwa tersebut sebagai Hari Bakti Taruna Akademi Militer. Hal itu dituangkan lewat Surat Telegram KSAD Nomor ST/12/2005 bertanggal 7 Januari 2005.

Advertisements

0 Responses to “Kenegarawanan : GEBUK [Gerakan Budaya Konstitusi]”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,306,712 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: