25
Mar
14

Hukum : Class Action Pemilu 2014, Petisi 28

politik

Kamis, 13-03-2014 17:29

Ini 5 Poin Petisi 28 Gugat Presiden SBY dan KPU

.

.

JAKARTA, PESATNEWS – Gugatan Class Action yang diajukan oleh Aktifis Petisi 28 Gigih Guntoro yang diwakili oleh LBH Solidaritas Indonesia, melawan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penundaan pelaksanaan Pemilu 2014 (Pemilu Serentak), mulai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2014).

Ada 5 point yang menjadi alasan gugatan itu dilakukan :

1. Pemilu yang di laksanakan 2x (tidak serentak) bertentangan dgn UUD 45 sebagai sumber hukum tertinggi. Jika Presiden dan KPU tetap melaksanakannya, itu adalah perbuatan melawan hukum.

2. Pemilu yang tidak serentak merugikan keuangan rakyat sebagai pemilih (pribadi-pribnadi) dengan total mencapai hampir 5 triliun, merugikan keuangan negara mencapai 10 triliun dan patut diduga menguntungkan diri sendiri atau orang lain/koorporasi (korupsi).

3. Sumber hukum tertinggi negara kita NKRI adalah UUD 45, bukan Putusan MK, makan Presiden dan KPU harus tunduk pada UUD 45, bukan pada Putusan MK.

4. Presiden dan KPU dengan kewenangan yang ada padanya dapat merubah jadwal pelaksanaan Pemilu. Presiden dapat saja mengeluarkan Perpu sebagai dasar hukum pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2014.

5. Agar Majelis Hakim memerintahkan Presiden dan KPU menunda pelaksanaan Pileg 9 April 2014 dan melaksanakannya secara serentak dgn Pilpres pada bulan Juli 2014.

Menurut Advokat dari LBH Solidaritas Indonesia, M Taufik Budiman, secara faktual hingga hari ini, persoalan terkait DPT, pencetakan kertas suara, pembuatan kotak suara dari kertas kardus, dan kesiapan IT KPU masih sangat mengkhawatirkan dan berpotensi menuai sengketa dan kekacauan, karena justru bertentangan dengan aturan pelaksanaan Pemilu itu sendiri.

“Jika Presiden dan KPU tetap memaksa untuk melaksanakan Pemilu 2014 secara terpisah yang bertentangan dgn ketentuan UUD 45, Pemilu tersebut dapat dikatakan sebagai Pemilu inkonstitusional dan illegal,” tegas Taufik Budiman.

Menurutnya, Pemilu yang illegal hanya menghasilkan DPR dan Presiden yang illegal pula. “Yang pasti akan menimbulkan pertengkaran dan konflik baik secara hukum dan politik. Pada ujungnya bukan tidak mungkin menimbulkan chaos,” tambahnya.

“Kondisi chaos akan memporakporandakan negeri ini dan dapat  saja ‘mengundang’ intervensi pihak asing. Selamatkan NKRI ! Tegakkan Konstitusi, Kembali ke UUD 1945!” serunya pula. (ari)

 

Editor : zafira

RABU, 29 JANUARI 2014

Petisi 28 Somasi Minta Pemilu Serentak Ditunda

Jika surat somasi tidak direspon, Petisi 28 akan ajukan gugatan class action.
ASH
Petisi 28 secara resmi telah melayangkan surat somasi kepada KPU dan Presiden terkait pelaksanaan putusan uji materiUU No. 42 Tahun 2008  tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) terkait penundaan pelaksanaan pemilu serentak. Mereka meminta agar KPU dan Presiden menunda jadwal pelaksanaan Pemilu 2014 karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) masih mengandung persoalan hukum.Sebab, di satu sisi, MK membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres. Di sisi lain, penyelenggaraan pemilu serentak baru bisa dilaksanakan pada Pemilu 2019 dan seterusnya. Artinya, ketentuan pelaksanaan Pilpres setelah Pileg masih berlaku untuk Pemilu 2014.Kuasa hukum Petisi 28, M. Taufik Budiman menilai “haram” hukumnya jika KPU dan Presiden SBY tetap melaksanakan Pemilu 2014 tidak serentak. Sejumlah pasal dalam UU Pilpres terkait Pilpres setelah Pemilu Legislatif sudah dinyatakan inkonstitusional. “Kalau tetap dilaksanakan terpisah, Pemilu 2014 inkonstitusional. Ada inkonsistensi MK dalam memutuskan pengujian UU Pilpres itu,” kata Taufik.

Menurut Taufik tindakan MK yang menunda pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 itu di luar kewenangannya sebagai penjaga konstitusi. Sebab, sesuai kewenanganya MK hanya berhak mengkaji dan memutus pengujian UU berdasarkan konstitusi, bukan memutus persoalan teknis pelaksanaan norma dalam UUD 1945 (pemilu). “MK telah memasuki wilayah teknis dan melampaui kewenangannya,” ujarnya.

Advokat dari LBH Solidaritas ini berpendapat MK telah melakukan kekhilafan sistematik, tahu dan mengerti aturan tetapi melakukan hal di luar keharusan”.

Karena itu, Petisi 28 mendesak KPU dan Presiden SBY selaku kepala negara untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2014 terpisah antara Pileg dan Pilpres. Sebab, anggota KPU diangkat oleh presiden, sehingga sejatinya tanggung jawab pemilu ada pada presiden yang pelaksanaannya dilakukan KPU. Penundaan itu hingga pelaksanaan Pemilu 2014 memiliki landasan hukum yang jelas.

“Sesuai UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU diberi wewenang untuk menetapkan jadwal pemilu, tidak disebutkan jadwal Pileg dan Pilpres harus dipisah,” dalihnya. “Dengan berakhirnya masa jabatan anggota DPRD yang habis pada Juni 2014 jika dikaitkan dengan penundaan Pileg hingga Juni 2014, tidak masalah.”

Dia mengaku sudah mengirimkan surat somasi itu pada hari ini, Rabu tertanggal 29 Januari 2014. Isinya, meminta Presiden dan KPU segera mengubah perubahan jadwal dan atau menunda pelaksanaan Pemilu 2014 secara serentak. “Kita beri waktu hingga hari Senin 3 Februari 2014, kita butuh respon cepat dan serius. Jika tidak direspon kita akan ajukan gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ancamnya.

Anggota Petisi 28, Haris Rusli menambahkan jika pemilu 2014 tetap dilaksanakan tidak serentak, sama saja KPU dan Presiden dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat berakibat semua produk dari Pemilu 2014 tidak legitimated. “Kita juga khawatir jika Pemilu 2014 tetap tidak serentak, nantinya presidennya, anggota DPR/DPR, dan pejabat lain yang terpilih dianggap illegal,” imbuhnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Pilpres yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak. Majelis membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112  UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang mengatur pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan Pileg alias tidak serentak.

Namun pembatalan ketentuan pemilu tidak serentak itu tak serta merta bisa diberlakukan pada Pemilu 2014. MK memutuskan berlaku pada Pemilu 2019. Ketentuan tersebut masih bisa diberlakukan dalam Pemilu 2014 ini hingga pembentuk UU membuat aturan baru terkait pemilu serentak. Alasannya, semua tahapan penyelenggaraan pemilu 2014 ini sudah berjalan dan mendekati pelaksanaan.

Tunda Pemilu, Aktifis Petisi 28 Ajukan Class Action

Otentiknews.com, Jakarta – Sidang perdana gugatan class action aktifis Petisi 28 terhadap pemerintah terkait pelaksanaan pemilu akan dilaksanakan Kamis besok (13/3/2014) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam rilis yang diterima Otentiknews.com disebutkan bahwa alasan gugatan class action terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengesahkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden dalam waktu yang bersamaan. Namun oleh MK sendiri pelaksanan Pemilu serentak tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2019, bukan pada Pemilu 2014 ini.

Hal ini menimbulkan kerancuan dan berpotensi melahirkan produk pemilu yang tidak sah, karena landasan hukumnya tidak ada. Menurut rilis Petisi 28 bahwa akibat dari pelaksanaan Pemilu 2014  yang berdiri di atas landasan yang ilegal, maka Pemilu 2014 akan menghasilkaan anggota DPR ilegal, Presiden Ilegal, serta seluruh produk DPR dan Presiden (UU, Kepres, Kabinet) juga dapat dinyatakan ilegal.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, gugatan class action penundaan pemilu serentak adalah awal untuk menghentikan sementara pemberlakuan undang-undang pemilu yang bertentangan dengan UUD.

Sidang perdana akan dilaksanakan pada pukul 11.00 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Gajah Mada. M.Taufik Budiman, SH dari LBH Solidaritas Indonesia akan menjadi advokat pendamping. Sedangkan Gigih Guntoro aktifis petisi 28 menjadi penggugatnya. (iz)

Foto: (tampilan) ilustrasi (sumber: bantuanhukum.or.id)

SHARE THIS
TAGS

About the Author


0 Responses to “Hukum : Class Action Pemilu 2014, Petisi 28”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,062,175 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: