21
Mar
14

Politik : Kontroversi Pemilu 2014 oleh Mahkamah Konstitusi RI

YUSRIL : PUTUSAN MK ANEH TAPI NYATA

WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Usai putusan MK yang membatalkan gugatan Yusril tentang syarat pengusungan capres dari partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu.

Yusril Ihza Mahendra Ketua Umum Partai Bulan Bintang menyampaikan pendapatnta kepada Wartaharian.co terkait pembatalan putusan MK tersebut.

“Adalah mustahil saya memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menafsirkan UUD 1945 yang membuat MK seperti memberikan fatwa,”ujar Yusril.

Yusril dengan jelas menunjukkan pertentangan antara norma pasal-pasal dalam Undang-Undang Pilpres dengan norma konstitusi. MK sendiri dalam berbagaI putusannya selalu menyebut dirinya sebagai penafsir tunggal konstitusi.

Yusril memandang aneh pernyataan MK terkait pernyataan bahwa lembaga tersebut tidak berwenang menafsirkan konstitusi.

Dalam berbagai pertimbangan hukum yang dibuat oleh MK, lembaga itu telah berulangkali menafsirkan langsung maksud konstitusi.

“Kalau ada yang salah dalam petitum permohonan saya, yang MK merasa tidak berwenang, MK wajib ingatkan saya dalam sidang pendahuluan,” katanya.

“Kalau MK sudah ingatkan saya, saya tetap ngeyel, maka sidang akan jalan terus dan nanti permohonan saya akan ditolak MK,” tegas Yusril.

“Tapi, dua kali sidang pendahuluan, tidak pernah majelis panel mengingatkan saya bahwa petitum saya salah, karena isinya memohon sesuatu yang bukan kewenangan MK, yakni MK tidak berwenang menafsirkan konstitusi,” Yusril menambahkan.

Dengan uraian di atas, jelaslah bahwa komentar Ketua MK Hamdan Zulva tidak beralasan.

Kembali Yusril menggelontorkan kata aneh untuk MK terkait penolakkan permohonannya dengan mengutip pertimbangan hukum dalam memutus permohonan Effendi Gazali (EG).

“Bagi saya ini aneh. Walapun ada kesamaan pasal yang saya uji dengan EG, namun argumentasi yang saya gunakan berbeda jauh dengan argumen EG,” cetus Yusril.

“Bukannya membantah argumen saya justru MK malah membacakan ulang argumen untuk membantah permohonan EG. Apa MK lupa bahwa mereka memeriksa permohonan saya, bukan memeriksa ulang permohonan EG yang digunakan argumen yang jauh berbeda,” tandasnya

Walau Yusril mengatakan bahwa putusan MK tetap aneh namun dia mengakui bahwa putusan itu final dan mengikat. (WH/YD)

YUSRIL : PERMOHONAN DIKABULKAN BIASA-BIASA SAJA, DITOLAK SAYA KETAWA-KETAWA

IllustrasiIllustrasiPhoto: WARTAHARIAN.CO

WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Harapan Yusril Ihza Mahendra untuk maju menjadi calon presiden kian berat. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan judicial review Yusril agar ambang batas pengajuan capres-cawapres pada Pilpres 2014 ini dihapus. Namun Yusril tetap tertawa dan menuding MK tak berani menafsirkan konstitusi. .

“Menolak permohonan pemohon seluruhnya,” tegas Ketua Majelis, Hamdan Zoelva saat membacakan sidang putusan di ruang sidang utama, Jakarta, Kamis (20/3/2014).

Usai persidangan, Yusril heran dengan putusan MK yang menolak menafsirkan UUD 1945 terhadap UU Pilpres.

“Kalau permohonan dikabulkan MK saya biasa-biasa saja. Tapi kalau permohonan ditolak saya ketawa-ketawa. sebelumnya kan MK sudah klaim bahwa dirinya penafsir tunggal konstitusi. Tetapi kali ini MK menyatakan tidak berwenang untuk menafsirkan jadi saya ketawa hahaha,” ujar Yusril.

Oleh karena itu, Yusril meminta agar kewenangan MK menafsirkan konstitusi dibatalkan saja karena tidak berani menafsirkan konstitusi.

Dengan penolakan ini, maka syarat pengajuan Capres-Cawapres pada Pilpres 2014 ini tetap mengacu kepada UU Nomorr 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. Yakni minimal parpol atau gabungan parpol memperoleh 20 persen suara sah secara nasional pada Pemilu Legislatif atau 25 persen perolehan kursi DPR RI. (WH/YD)

ITEM TERKAIT

  • Yusril : MK ‘Amputasi’ Kewenangannya, Bubar Saja !!!

    WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengaku kecewa, uji materi Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dia ajukan ditolak Mahkamah Konstitusi.

    Yusril menyebut ada keganjilan dalam putusan MK hari ini. “Kalau dikabulkan MK, saya biasa-biasa saja. Tapi, kalau tidak dikabulkan, saya tertawa. Mereka (MK) selama ini menyebut sebagai penafsir segala putusan, tapi dalam putusan ini, MK mengatakan tidak berwenang, ada apa ini dengan MK,” kata Yusril usai sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (20/3).

    Mantan Menteri Kehakiman dan HAM ini menganggap putusan MK tidak benar. Bahkan menurut dia pasca putusan hari ini, MK layak dibubarkan. Yusril menganggap MK tidak mampu menafsirkan perkara putusan.

    Seharusnya, sebagai lembaga penafsir segala putusan, MK bisa memutuskan uji materi Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU Pilpres terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1) ayat (2) ayat (3) UUD 1945. Poin penting yang diprioritaskan Yusril adalah keterkaitan antara Pasal 6A (2) dengan Pasal 22E.

    Dia meminta MK mengabulkan permohonannya agar pencalonan presiden dan wakil presiden diajukan sebelum pemilihan umum legislatif.

    Acuannya menurut Yusril karena terdapat dalam Pasal 6A UUD 1945 yang menyebut pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan partai politik, atau gabungan parpol peserta pemilu, sebelum pelaksanaan pemilu.

    “Kalau tidak bisa menafsirkan putusan konstitusi, MK bubarkan saja. Buat apa ada MK kalau tidak berwenang menafsirkan keputusan. Ini ganjil kan,” kata Yusril.

  • Gugatan Yusril ‘Kandas’ Di MK

    WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Mahkamah Konstitusi (MK) memutus uji materi Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres yang diajukan oleh pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra. Dalam putusannya MK menolak gugatan Yusril tentang syarat pengusungan capres dari partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu.

    “Mengadili menyatakan, permohonan untuk menafsirkan menafsirkan pasal 3 ayat 4, pasal 9, pasal 14 ayat 2, dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diterima, menolak permohonan permohon untuk selain dan selebihnya,” kata Hakim Ketua Hamdan Zoelva saat membacakan putusan uji materi undang-undang itu, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/3).

    Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar lembaga tertinggi negara itu menafsirkan pasal 3 ayat 4, pasal 9, pasal 14 ayat 2, dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

    Pasal-pasal yang merugikan hak konstitusionalnya diuji terhadap norma konstitusi pasal 4 ayat 1, pasal 6A ayat 2, pasal 7C dan pasal 22E ayat 1, 2, 3 UUD 1945.

    Yusril menilai, pemilu hanya dilakukan sekali dalam lima tahun, sehingga tidak terpisah antara pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pilpres. Sehingga calon presiden Partai Bulan Bintang (PBB) itu meminta agar setiap partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum pelaksanaan pileg.

    Menurut dia, merujuk pada pasal 22E UUD 1945 yang menyebut pemilu sekali dalam lima tahun, seharusnya pileg maupun pilpres dilaksanakan secara serentak (sekali) pada hari yang sama, dan tidak terpisah sebanyak dua kali. Namun selama ini, pilpres diselenggarakan setelah dilaksanakan pileg. Hal ini hanya ada dalam sistem parlementer bukan republik.

    Selain itu, pasal 6A ayat 2 UUD 1945 tak bisa ditafsirkan lain kecuali partai politik (parpol) yang mengusulkan capres berstatus peserta pemilu. Sebab, adanya pasal 9 UU Pilpres soal ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dimungkinkan parpol peserta pemilu tak berstatus lagi sebagai peserta pemilu, ketika tidak lolos ambang batas pasca pemilu legislatif.

    Sementara berdasarkan UU Pemilu Legislatif dan UU Parpol, parpol sebagai peserta pemilu setelah ada penetapan KPU hingga penyelenggaraan semua pemilu selesai.

    Karena itu, Yusril meminta tafsir MK mengenai maksud pasal 6A ayat 2 dan pasal 22E UUD 1945 dengan menyatakan pileg dan pilpres dilakukan secara serentak. Sehingga sejak awal setiap peserta pemilu sudah bisa mengusulkan pasangan calon presiden. (WH/Bib)

  • PKB : PT Harus Tetap Di Terapkan Untuk Menjaga Stabilitas Pemerintahan

    WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera memutus uji materi UU Pilpres, sore nanti. Jika uji materi yang diajukan Yusril Ihza Mahendra itu dikabulkan, maka Presidential Treshold (PT) akan dibatalkan.

    Meski diprediksi tak tembus PT, PKB ternyata tak ingin PT dihapus. Ini, karena PKB, menurut Marwan, tak berpikir sempit untuk golongannya sendiri.

    “PT itu sekaligus sebagai upaya serius memperkuat sistem presidensial,” kata Ketua DPP PKB Marwan Jafar saat dihubungi, Kamis (20/3/2014).

    Marwan memandang ambang batas pencapresan bisa memastikan kuatnya sistem presidensial. Dengan diterapkannya PT, maka dukungan dari parlemen terhadap presiden dan wakil presiden dapat dipastikan keamanannya. Dengan demikian, risiko ketidakharmonisan parlemen dan presiden bisa diminimalisir.

    “Sekaligus sebagai upaya bahwa presiden terpilih mendapatkan dukungan dari parlemen,” kata Marwan.

    Marwan menambahkan, PT itu layak diterapkan untuk seterusnya. Karena dukungan parlemen memang tak bisa dipungkiri sangat penting untuk stabilitas pemerintahan. (WH/YD)

  • Beragam Tanggapan Partai Jelang Putusan UJi Materi UU Pilpres

    WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) mengajukan uji materi tentang UU Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang pembacaan putusan atas uji materi itu akan digelar hari ini.

    Sidang akan digelar pukul 15.30 WIB sore ini. Seperti diketahui Yusril mengajukan pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112.

    Yusril berharap MK membatalkan Presidential Threshold (PT) yang diatur di UU Pilpres, yang menurutnya bertentangan dengan UUD 1945. Jika nantinya ini dibatalkan MK, maka parpol akan lebih banyak pasangan capres dan cawapres yang bertarung di Pilpres 2014.

    Pendapat pun bermunculan dari Partai-Partai Peserta Pemilu 2014, yang sempat di rangkum oleh WARTAHARIAN.CO, setidaknya untuk PPP, PKS dan Gerindra menyatakan tidak masalah jika Presidential Treshold dihapus, sedangkan Golkar dan PKB masih berharap ada Presidential Treshold.

    Sikap Partai Peserta Pemilu ini tentunya tidak akan mempengaruhi apa yang akan diputuskan Oleh MK sore nanti, karena yang menjadi ukurannya adalah hal-hal yang bertentangan antara UU Pilpres dan UUD’45. (WH/Bib)

  • PKS : Uji Materi Yusril Tentang PT Diterima MK, Pemilu 2014 Kian Kompetitif

    WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus uji materi yang diajukan Yusril Ihza Mahendra terkait Presidential Threshold (PT) yang diatur UU Pilpres yang menurutnya bertentangan dengan UUD 1945. Jika uji materi diterima, Presidential Threshold (PT) akan dibatalkan.

    Yusril berharap MK membatalkan Presidential Threshold (PT) yang diatur di UU Pilpres. PKS mendukung upaya Yusril.

    “Kami berpendapat kian kompetitif kian baik,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Kamis (20/3/2014).

    Jika PT atau ambang batas pencapresan sebesar 20 persen kursi parlemen dan 25 persen suara nasional dihapus, maka capres yang muncul akan lebih banyak. Menurut Mardani, persaingan di Pilpres akan kian seru dan menyajikan banyak pilihan bagi masyarakat.

    “Biar masyarakat yang menyeleksi hingga tercapai kondisi ideal 1-3 pasangan,” kata Mardani.

    Seperti diketahui Yusril mengajukan pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112. (WH/YD)

  • Muhammad Taufik : Jokowi Pernah Bersumpah Dengan Al-Qur’an Di Kepala Pimpin Jakarta 5 Tahun

    WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Pencapresan Joko Widodo alias Jokowi mulai mendapat tanggapan beragan, salah satunya dari Muhammad Taufik Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, kepada WARTAHARIAN.CO, mantan Ketua KPU DKI mengingatkan Jokowi akan sumpah yang pernah diucapkan ketika jadi sebagai Gubernur DKi Jakarta.

    “Sebagai Pengusung Gubernur DKi Jakarta, saya hanya mengungat

    News / Nasional

    Akan Ada Banyak Konsekuensi bila MK Kabulkan Uji Materi UU Pilpres

    Kamis, 20 Maret 2014 | 07:31 WIB
    KOMPAS.COM/Sandro GatraGedung Mahkamah Konstitusi
    JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi menjadwalkan sidang pembacaan putusan uji materi UU Pilpres yang diajukan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, Kamis (20/3/2014). Banyak konsekuensi akan muncul bila uji materi tersebut dikabulkan.“Saya tidak bisa membayangkan bagaimana persiapan perundang-undangan atau aturan lainnya untuk mengubah itu semua dalam keputusan ini,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Sidarto Danusubroto di Jakarta, Rabu (19/3/2014). Peraturan perundangan yang dia maksudkan adalah terkait pemilu legislatif dan pemilu presiden.Sidarto mengatakan saat ini semua peraturan perundangan terkait Pemilu 2014 sudah rampung dan disahkan. Bila MK mengabulkan uji materi yang diajukan Yusril dan harus dilaksanakan seketika, DPR tetap harus menyusun kembali peraturan perundangan yang baru sesuai keputusan itu.Ketua MPR ini pun mengatakan MK harus punya pertimbagan yang benar-benar matang bila hendak mengabulkan uji materi tersebut. Menurut dia, pengajuan calon presiden dan wakil presiden bukan semata persoalan berhak atau tak berhak. “KPU, Panwaslu, Bawaslu harus disesuaikan. Ini betul-betul cost-nya tinggi sekali dan waktunya mepet juga,” ujar dia.Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengajukan permohonan uji materi UU Pilpres. Dia mengajukan uji materi Pasal 3 Ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. Inti gugatan Yusril adalah meminta penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2014 dilakukan serentak atau tak ada lagi presidential thresholdsebagai syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden.Terkait syarat minimal dukungan pencalonan presiden dan wakil presiden, UU Pemilu Presiden mensyaratkan perolehan 25 persen suara sah atau 20 persen kursi di DPR untuk partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakilnya.Mahkamah Konstitusi menjadwalkan sidang pembacaan putusan uji materi UU Pilpres yang diajukan Yusril, Kamis (20/3/2014). Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan, pengambilan keputusan uji materi tak melalui sidang pleno hakim.

    Selain itu, Hamdan menambahkan, MK tidak mendengarkan keterangan dari pemerintah, DPR, MPR, maupun ahli untuk memutus uji materi ini. Menurutnya, uji materi yang diajukan Yusril bukanlah perkara gugatan.


    Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

    Penulis : Dani Prabowo
    Editor : Palupi Annisa Auliani

    News / Nasional

    Apa Pertimbangan MK Tolak Permohonan Yusril?

    Kamis, 20 Maret 2014 | 20:11 WIB
    KOMPAS/HandiningIlustrasi: Gedung Mahkamah Konstitusi
    JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra. Dalam permohonannya, Yusril menguji Pasal 3 Ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres. Intinya, ia meminta agar Pemilu 2014 dilaksanakan secara serentak dan ambang batas (presidential threshold) dapat dihapuskan. Lalu, apa yang menjadi pertimbangan MK menolak uji materi yang diajukan bakal calon presiden Partai Bulan Bintang (PBB) itu?

    Dalam pertimbangannya, Mahkamah mengatakan, substansi dalil pemohon yang merujuk Pasal 7C UUD 1945 sebagai dasar pengujian konstitusionalitas bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan secara serentak telah dipertimbangkan dalam uji materi yang diajukan oleh Effendi Gazali.MK memutus uji materi itu pada (23/1/2014) lalu. MK memutuskan pemilu serentak diselenggarakan pada tahun 2019 mengingat pelaksanaan Pemilu 2014 sudah berjalan. MK menilai, tak ada yang salah dan harus direvisi dalam putusan itu.”Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas adalah tidak benar, pemberlakuan penyelenggaraan pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan secara serentak pada tahun 2019 dan pemilu berikutnya, hanya semata-mata didasarkan atas pertimbangan kesiapan dan ketidaksiapan teknis tata cara penyelenggaraan oleh Komisi Pemilihan Umum saja sebagaimana didalilkan pemohon,” kata hakim konstitusi Harjono membacakan putusannya di ruang sidang pleno Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/3/2014).Terkait ambang batas pencalonan presiden dengan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu legislatif, itu tidak dipertimbangkan oleh MK.MK tetap berpegangan pada putusan atas permohonan Effendi Gazali sebelumnya bahwa MK tidak mempunyai kewenangan untuk menguji hal itu. MK menyerahkannya kepada pembuat undang-undang, yakni DPR dan presiden, dengan tetap berpegang pada UUD 1945.

    “Adapun dalil-dalil pemohon yang selebihnya terkait Pasal 9 UU 42/2008 tidak relevan untuk dipertimbangkan,” kata Harjono.


    Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

    Penulis : Ihsanuddin
    Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

    News / Nasional

    Yusril: Ada Persoalan Konstitusi dan Legitimasi bagi Presiden Terpilih

    Kamis, 20 Maret 2014 | 22:02 WIB
    Icha Rastika/Kompas.comPakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berbicara kepada para wartawan seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/12/2013).

    JAKARTA, KOMPAS.com
     — Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menilai, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilihan Presiden 2014 akan mengalami persoalan konstitusi dan legitimasi. Hal itu terkait putusan MK yang menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukannya.

    “Persoalan bagi saya yang paling penting adalah permohonan ini tidak dikabulkan, berarti akan ada persoalan konstitusi dan legitimasi bagi presiden terpilih yang akan datang,” kata Yusril seusai sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/3/2014).Dalam putusannya, MK memutuskan tidak dapat menerima permohonan Yusril yang meminta MK untuk menafsirkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7C, dikaitkan dengan Pasal 22E Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), dan penafsiran Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK juga memutuskan menolak permohonan lainnya.Yusril mengatakan, sebagai seorang pakar hukum, ia hanya ingin meluruskan undang-undang dan konstitusi. Oleh karena itu, dia sangat menyesalkan permohonannya ditolak.”Kalau terjadi sesuatu silakan tangani sendiri. Kalau ada sesuatu saya merasa lepas. Sebagai akademisi hukum, saya merasa sudah mempunyai tanggung jawab serta kewajiban moral untuk mengingatkan kalau akan timbul permasalahan. Tapi, kalau tidak diindahkan seperti ini bukan lagi tugas saya. Saya hanya mengingatkan dan MK yang mengambil keputusan,” ujar dia.Dalam permohonannya, Yusril menguji Pasal 3 Ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres. Intinya, Yusril meminta agar Pemilu 2014 dilaksanakan secara serentak danpresidential threshold  dihapuskan. Dengan ditolaknya putusan ini, pemilu serentak tetap dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang dan ambang batas pencalonan presiden tidak dihapuskan.

    Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

    Penulis : Ihsanuddin
    Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
    Jumat, 21 Maret 2014 Waktu Washington, DC: 03:28

    Berita / Politik

    Mahkamah Konstitusi: Pemilu Serentak Mulai 2019

    Mahkamah Konstitusi hari Kamis (23/1) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum legislatif dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2019 mendatang.

    Seorang pengamat menilai pemilu legislatif dan Pilpres yang berlangsung terpisah menyalahi konstitusi dan memboroskan uang rakyat hingga Rp120 triliun (foto: ilustrasi). </p><br /><br />
<p>

    Seorang pengamat menilai pemilu legislatif dan Pilpres yang berlangsung terpisah menyalahi konstitusi dan memboroskan uang rakyat hingga Rp120 triliun (foto: ilustrasi).

    JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-undang tentang pemilihan presiden dan wakil Presiden yang diajukan Aliansi masyarakat Sipil untuk pemilu seretak. Uji materi tersebut di antaranya diajukan oleh  Dosen Universitas Indonesia Effendi Gazali.Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan pemilu presiden dan wakil preside serta pemilihan umum legislatif  dilakukan serentak pada tahun 2019. Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan jika pemilu serentak dilaksanakan pada tahun 2014, maka tahapan Pemilu yang saat ini sedang berlangsung menjadi terganggu dan terhambat karena kehilangan dasar hukum.Selain itu, Mahkamah mempertimbangkan, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif jika pemilu serentak digelar pada Pemilu 2014.Hamdan Zoelva mengatakan, “Amar putusan mengadili, menyatakan 1. Mengabulkan permohonan pemohon pasal 3 ayat 5,pasal 12 ayat 1 dn 2, pasal 14 ayat 2 dan pasal 112 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden bertentangan dengan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, amar putusan dalam angka satu di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum selanjutnya.”

    Namun, pengamat politik dari Akar Rumput Strategic Consulting, Dimas Oky Nugroho menilai aneh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Mahkamah Konstitusi lanjutnya telah menyatakan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan calon legislatif yang tidak serempak melanggar konstitusi tetapi tetap dilaksanakan pada pemilu 2014 mendatang.

    “MK menyatakan bahwa itu tidak konstitusional, pisah seperti itu, tetapi pelaksanaannya diundur 5 tahun lagi. Pertanyaan publik adalah jika demikian secara substansinya, bahwa sesungguhnya yang paling terbaik adalah pemilu dilaksanakan secara serentak – baik pemilihan presiden dan legislatif – maka logika itu yang diterima masyarakat. Jadi itu akan menimbulkan krisis legitimasi juga bagi pemerintahan siapapun yang akan tampil di (pemilu) 2014 nanti yang menjadi pemenang,” ujar Dimas Oky mempertanyakan.

    Penggagas uji materi, Effendi Gazali mengatakan keputusan MK seharusnya datang lebih cepat sehingga bisa diterapkan pada pemilu 2014,  Ini  dikarenakan  putusan sudah dibuat pada Mei tahun lalu tetapi hakim baru membacakan putusan itu pada hari Kamis (23/1) ini.

    Effendi mengatakan pemilu yang berlangsung dua kali telah menyalahi konstitusi dan memboroskan uang rakyat hingga Rp120 triliun.

    Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum legislatif  dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 ditanggapi beragam oleh masyarakat.

    Seorang anggota masyarakat, Lisa mengatakan, “Setuju karena alasan saya itu lebih ke efektivitas dan praktisnya kalo langsung ke satu hari lebih kayak ‘gak perlu ribet bolak balik.”

    Sementara, Anton berkomentar, “Itu berarti kan waktunya lebih singkat, satu hari, mungkin juga untuk biaya pemilu bisa lebih irit, bisa dialihkan buat yang lain.”

    Sedang Tasha mengusulkan, “Jangan dibikin satu hari yah karena semakin membikin suasana semakin riuh jadinya semakin tidak terkontrol takutnya jadi lebih baik dipisah aja waktu.”

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pemilu serentak antara eksekutif dan legislatif diberlakukan pada Pemilu 2019 mendatang.

    Priyo mengaku sempat khawatir jika pemilu serentak itu dilaksanakan pada pemilu 2014 karena bisa saja pihak tertentu menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya. Untuk itu dia menilai langkah dan putusan yang diambil oleh MK sudah bijaksana dan tepat.

    HANURA SESALKAN PUTUSAN MK

     Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin SuddingKetua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Suddingfoto:antara

    WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Fraksi Partai Hanura menyesalkan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pelaksanaan pemilu serentak baru berlaku pada 2019 dan bukan pada Pemilu 2014.

    “Ada banyak pertanyaan besar dan keputusan MK ini akan menimbulkan konsekuensi di kemudian hari,” kata Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding di Jakarta, Kamis.

    Konsekuensi pertama, menurut dia, putusan itu menunjukkan ambivalensi karena pada dasarnya keputusan MK berlaku sejak dibacakan, namun untuk gugatan ini baru dilaksanakan pada 2019.

    Dia juga mengingatkan, keputusan kontroversial ini akan dicatat pertama kali dalam sejarah, yaitu keputusan MK memiliki jeda panjang hingga lima tahun sebelum diterapkan.

    Kedua, menurut dia, legitimasi Pemilu 2014 dipertaruhkan karena MK telah membatalkan dan menyatakan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2014 bertentangan dengan UUD 1945.

    “Ini yang lagi-lagi membingungkan. Konsekuensinya, banyak pihak akan mempertanyakan keabsahan hasil pemilu mendatang,” ujar Sudding.

    Dia mengatakan konsekuensi ketiga yaitu dengan mencermati dan memperhitungkan hal di atas, Hanura meragukan independensi para hakim MK.

    Hakim MK, menurut dia, seharusnya konsisten dan selalu berlandaskan konstitusi namun anehnya kali ini membuat putusan yang saling bertentangan.

    Sudding juga menolak pernyataan keputusan MK yang mengatakan jika uji materi tersebut diberlakukan tahun ini maka akan mengganggu tahapan Pemilu yang sudah mendekati tahap akhir.

    Karena, menurut dia, berarti tidak menempatkan konstitusi sebagai landasan tertinggi dan malah berkompromi dengan hal-hal teknis.

    Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) terkait pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 dan seterusnya.

    “Menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya,” kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva, saat membacakan amar putusan di Jakarta, Kamis (23/1).

    Dalam pertimbangannya, MK menyatakan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien. Hal itu menyebabkan pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya.

    “Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Hakim Konstitusi Fadlil Ahmad Sumadi, saat membacakan pertimbangan hukumnya.

    Selain itu menurut dia, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. (ANT/AR)

    Sabtu, 25/01/2014 10:16 WIB

    Relfy Harun: Kalau Putusan MK Tak Ditunda, Pemilu Serentak 2014

    M Iqbal – detikNews

    Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadikan pileg dan pilpres di 2019 serentak sudah diketok pada 26 Maret 2013 tetapi baru dibacakan 23 Januari 2014. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai andai saja tak ditunda, maka pemilu serentak berlaku 2014.

    “Memang pertanyaan besarnya kenapa baru dibacakan 10 bulan kemudian. Ada istilah justice delay justice deny, keadilan yang ditunda keadilan itu diabaikan. Secara teknis bisa dilakukan 2014,” kata Refli Harun dalam diskusi ‘Dramaturgi Pemilu Serentak’ di Warung Daun. Jalan Cikini Raya, Jakpus, Sabtu (25/1/2014).

    Menurut Refly, memang tidak realistis jika putusan itu diberlakukan serentak pada Pemilu 2014 sementara dibacakan 23 Januari, karena perlu sinkronkan Undang-undang.

    “Coba dibacakan 26 Maret 2013, maka tidak ada halangan apapun Pemilu serentak (2014),” ujarnya.

    Refly menilai, justru ada pertanyaan lain dari putusan MK tersebut, mengapa MK memutus Pemilu serentak tapi tidak menghapus Presidential Treshold (PT) sebagai ambang batas parpol bisa ajukan capres.

    “Padahal Pak Wakil Kamal (kuasa hukum pemohon) tidak cuma (mengajukan) Pemilu serentak, tapi dihapus Presidential Treshold (PT). Tapi tidak terjadi,” ucapnya heran.

    Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

    (bal/van)

Advertisements

0 Responses to “Politik : Kontroversi Pemilu 2014 oleh Mahkamah Konstitusi RI”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,306,039 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: