19
Mar
14

Kepemimpinan : Anatomi Presiden RI 1-7

Erwin Djali

ANATOMI PRESIDEN RI 1-7

Oleh: Christianto Wibisono
Hari Senin 1 April saya menyampaikan kajian Institute Kepresidenan Indonesia (IKI) berthema ANATOMI PRESIDEN RI 1-7 kepada Presiden Yudhoyono.  Kajian ini mempelajari profil dan anatomi kebijakan presiden RI sejak Proklamator Bung Hatta sampai incumbent Presiden Yudhoyono.  Dilakukan swot analysia, kekuatan dan kelemahan,kelebihan dan kekurangan, kinerja positif dan blunder fatal yang mengakibatkan jatuh bangunnya  para presiden secara obyektif.  Masyarakat  sekarang memerlukan “recruitment  agency atau headhunter” mencari capres 7 yang terbaik untuk memimpin  nation state Indonesia yang akan memasuki  usia 70 ditahun 2015  pasar regional ASEAN terbuka
Executive Road Map Presiden ke-7 memberikan bekal kepada capres belajar menghindari kesalahan pendahulu dan melanjutkan keberhasilan mereka. Para capres itu bisa menyimak betapa semua presiden sebetulnya nyaris bisa memperoleh Hadiah Nobel tapi menyia nyiakan karena menjalankan kebijakan yang menganulir kinerja positifnya.  Seandainya  Bung Karno tidak terpaksa melakukan konfrontasi dengan Malaysia maka ia layak dapat Nobel karena memperoleh kembali Irian Barat secara damai dengan Belanda. Justru konfrontasi  Malaysia yang dipakai untuk mempersatukan TNI danPKI, berakhir dengan perang saudara TNI vs PKI yang berakibat Bung Karno lengser. SBY (sendiri maupun berdua JK) layak dapat Nobel Perdamaian karena  perdamaian Helsinki dengan GAM. Tapi tiga minggu sebelum pengumuman, Tibo di eksekusi meskipun ada surat protes dari Uni Eropa. Seminggu menjelang pengumuman Polycarpus dibebaskan dari tuntutan kasus Munir. Maka hadiah Nobel melayang ke Mohamad Junus dari Grameen Bank Bangladesh.
Hukum besi ekonom berlaku tidak peduli ideology atau latar belakang presiden yang berkuasa. Rakyat Indonesia sudah sering “dirampok daya belinya” dengan tindakan moneter mulai dari gunting uang, sanering, devaluasi dan krismon 1998. Menteri Keuangan Syafrudin Prawiranegara dibawah  Perdana Menteri Mohamad Hatta dari kabinet RIS menggunting uang tahun 1950. Presiden Sukarno hanya kepala negara.  Kemudian  Bung Karno menjadi PM Kabinet presidensial menurut UUD 1945 dan Ir Djuanda, tehnokrat tidak berpartai jadi Menkeu didampingi Menteri Muda Notohamiprojo, tokoh  AJB Bumiputera 1912. Agustus 1959 uang  kertas Rp.1000 dan Rp. 500 diturunkan nilainya jadi 10% hanya Rp. 100 dan Rp.50 sedang simpanan bank diatas Rp.25.000 dibekukan diganti obligasi jangka panjang.
Ketiga kalinya Bung Karno mengumpulkan kabinet di Cipanas dan 13 Desember 1965 mengganti Rp.1000 uang lama dengan Rp.1 uang baru serta menaikkan bensin. Menkeu waktu itu adalah Sumarno, ayahanda Rini Suwandi (menperindag era Megawati)  dan Gubernur Bank Sentralnya Yusuf Muda Dalam yang akan diadili karena korupsi. Sanering itu memicu demo  Tritura yang digerakkan Soeharto dan Sarwo Edhie 10 Januari dan Bung Karno terkena keris empu Gandring Supersemar 11 Maret 1966 akan ditikamkan kepada dirinya oleh Soeharto.
Soeharto melakukan 4 kali devaluasi oleh  Prof Ali Wardhana (Mafia Berkeley) 1971 dan 1978 serta  ekonom Rotterdam Radius Prawiro 1983 dan1986.Setelah itu malu dan kapok setiap kali pidato mengatakan tidak akan ada devaluasi ternyata tetap saja devaluasi. Ketika Maret 1988 Sumarlin menggantikan Radius, Soeharto wanti wanti boleh jungkir balik asal jangan devaluasi. Maka tahun 1990 Sumarlin melakukan Gebrakan politik uang ketat suku bunga overnight triple digit untuk tidak  devaluasi. Sumarlin harus menggebrak karena Perang Teluk mengganggu ekonomi dunia. Karena  kurs mata uang tidak bisa dimanipulasi oleh siapapun termasuk oleh Jepang, AS maupun RRT.   Semua menceminkan kekuatan riil.
Ketika krismon Juli 1997 mulai merebak dari Thailand saya menelpon Gubernur Bank Indonesia dari Portland AS. Saya katakan bahwa ,jika kita memakai perhitungan linear sejarah devaluasi kita maka kurs Rp.2.250 Juli 1997 itu sudah overvalued dan harus disesuaikan apalagi jika ekonomi kita memang secara riil tidak sekuat kurs yang “artificial “itu. Maka saya langsung mengusulkan “Mas devaluasi rupiah saja jadi 5.000 per 1 US$ itu kan sudah menyerah 100%. Ketika mengusulkan itu saya didukung oleh data PDBI dan fakta pengaruh speculator kaliber Soros yang pada 1992 mengalahkan Bank of England dan poundsterling Inggris secara mengejutkan.  Resep itu baru akan dipakai akhir Februari 1998 dengan memanggil Steve Hanke, Tapi sudah sangat terlambat dan batal karena IMF mengancam  akan cabut bantuan bila Soeharto memaksakan CBS kurs rupiah jadi 5.000 Tapi sejarah dan Tuhan kadang kadang memang tidak bisa dipengaruhi oleh bisikan pakar karena Soeharto memang harus lengser akibat krismon.
Pendulum kebijakan Presiden juga sangat ekstrem dari liberal ke etatisme dan balik ke neolib semuanya secara sembarangan serampangan dan sentimental. Tahun 1957 kita menyita perusahaan Belanda yang harus dikembalikan tahun 1967. Tahun 1985 Presiden Soeharto meng”outsource” BeaCukai ke perusahaan multinasional SGS dari Swiss . Ini adalah embahnya liberalisme. Tapi Soeharto merasa dia adalah Sultan Agung yang memperalat VOC.Otonomi Daerah diberikan kepada  Bupati Walikota. Ini juga embahnya federalisme yang di AS dan Jerman saja tidak terjadi,  otonomi hanya ditingkat satu (gubenur negara bagian) bukan ditingkat dua (county). Politik luar negeri lebih runyam lagi. Gratisan anti komunis malah korban jutaan jiwa perang saudara TNI vs PKI.  Solider dengan Arab melarang Israel ikut Asian Games IV 1962 di Jakarta.  Tapi terisolasi diskors dari Olimpiade Tokyo sedang negara Arab malah lenggang kangkung tetap bertanding di Tokyo 1964 (tentu saja bersama Israel).
Salah satu peluang  penting yang hilang ialah ketika Soeharto sebagai Ketua Gerakan Non Blok berpeluang menjadi jurudamai Israel Palestina. Karena PM Yitzak Rabin sowan ke Cendana dan pada Sidang Umum PBB. Seandainya Soeharto mendamaikan maka RI  akan dapat hadiah Nobel karena mendahului  Perdamaian Oslo.
Selasa 3 April saya bertolak ke AS untuk memantau Sidang Bank Dunia/IMF serta kenekadan KPK memeriksa Sri Mulyani didepan hidung ICSID. Pemegang saham bank Century Rafat tentu siap memakai interogasi KPK itu sebagai tambahan dalih penguatan gugatan mereka. Agar Pemerintah RI dihukum memberi ganti rugi kepada dirinya yang mengklaim telah dilanggar HAMnya dengan penyitaan banknya. Apakah elite Indonesia DPR BPK KPK sadarbahwa bila Sri Mulyani diinterogasi didepan hidung ICSID, hal itu tidak membekali Rafat dan Warraq dengan amunisi untuk memojokkan dan melemahkan pemerintah RI serta memperkuat tuntutan ganti rugi kepada pemerintah RI. Suatu bunuh diri elite Indonesia yang berperang Bharata Yudha, ditengah gugatan warga asing di  dua mahkamah ICSID dan OKI.
Saptu 6 April Presiden mengumumkan niat membuka konvensi capres  Partai Demokrat untuk menemukan capres terbaik . Saya bersyukur idee headhunter IKI ber-resonansi dan masyarakat dapat mengajukan capres 7 yang terbaik sesuai dengan tantangan yang dihadapi Presiden ke-7 RI.
Mengantisipasi pemilihan free for all capres 7, IKI menyiapkan kriteria tantangan yang dihadapi oleh capres 7.
Tujuh misi relevan yang  mereka harus kuasai dan memahami Geo filosofi,Geopolitik, Geoekonomi, Geoetika, Geotech serta berjiwa besar untuk berdamai dengan diri sendiri dan masa lalu bangsa Indonesia melalui Rekonsiliasi Nasional dan menerapkan asas Meritokrasi putra putri terbaik ditempat terrepat the right men in the right places. Diringkaskan menjadi Sebuah Septagon yang sebetulnya merupakan pengejawantahan nilai nilai Pancasila serta kiat praktis metode mengoptimalkan dan mengkapitalisasikan modal sosial nasional kita yang  selama ini tidak terkelola secara optimal. Karena factor penyakit budaya politik  Ken Arok yang hanya memungkinkan Machiavelisme sebagai pemegang kuasa serta mengabaikan mereka yang berkenegarawanan tapi tidak cukup tega untuk menjadi Ken Arok.
Itulah Pancasila in action, yang relevan dan valid untuk abad XXI
__._,_.___
res : Betul tak kata “harus” dari militer nan kaya, tetapi selama ini kenyataan membuktikan adanya “harus” kaya atau didukung oleh yang ada modal dan etnik serta agama tertentu.

Tak Ada Kata “Harus“ dalam Pemilu

14 March 2014 Victor Silaen* OPINI dibaca: 334

Indonesia membutuhkan presiden yang bersikap tegas.

Dalam sebuah seminar yang diselenggarakan gabungan gereja-gereja pada pertengahan Februari lalu di Jakarta, seorang rohaniwan terkemuka mengatakan, sesuatu terkait pemilihan presiden (pilpres) yang secara implisit mengarahkan umat untuk memilih (bakal) calon presiden (capres) tertentu. “Capres harus berlatar belakang militer. Negara kacau-balau pasca-Soeharto,” ujarnya tegas.

Indonesia membutuhkan presiden yang bersikap tegas. Menurutnya, presiden yang dimiliki Indonesia dari unsur sipil tidak berhasil sejak Reformasi bergulir. Ia melanjutkan, capres harus sudah kaya. Itu agar ketika berkuasa tidak mencari kekayaan untuk memperkaya diri. “Koruptor itu karena belum cukup makan dan minum,” ucapnya.

 

Bagaimana kita harus menyikapinya? Seandainya rohaniwan itu hanya mengimbau, mungkin bisa memakluminya. Boleh jadi, ia memang mengidolakan sosok militer. Tapi, karena dia bilang “harus”, kita patut bertanya, mengapa harus dan siapa yang mengharuskan? Kalau bukan militer, lantas kenapa?

Sang rohaniwan mungkin lupa, negara ini sudah dipimpin silih berganti oleh militer dan sipil. Soekarno, presiden pertama, berlatar belakang sipil. Tapi, tegasnya tak tanggung-tanggung. Terhadap Malaysia, ia pernah bilang “ganyang”.

Terhadap Amerika Serikat, ia pernah berseru, “Go to hell with your aid”. Kalau berpidato, ia sangat berapi-api dengan suara menggelegar dan gerak tubuh yang dinamis. Gagalkah Soekarno? Jawabannya sangat relatif. Tapi yang jelas, kekuasaannya justru digerogoti sedikit demi sedikit oleh orang-orang militer, termasuk Soeharto.

Waktu itu sebenarnya Soekarno belum diberhentikan secara sah sebagai presiden. Namun, Soeharto sudah naik ke tampuk pemimpin tertinggi di negara ini. Jadi, dimulailah periode kepemimpinan ala militer.

Hampir semua bidang kehidupan dikomando dan dikelola dengan management by fear (yang menebar ketakutan), mengedepankan kekuatan militer. Stabilitas menjadi obsesi demi lancarnya pembangunan.

Berhasilkah jenderal bintang empat itu memimpin Indonesia? Ini juga sangat relatif. Secara fisik, memang, pembangunan berjalan di sana sini. Indonesia maju pesat, menjadi kekuatan baru dunia di bidang ekonomi dan industri. Indonesia bahkan pernah dipuji sebagai “Macan Asia” dan negara yang mampu berswasembada pangan pada pertengahan 90-an.

Namun, Soeharto sangat otoriter. Demokrasi di eranya berjalan semu karena kebebasan berpendapat dibungkam. Sampai-sampai sejumlah pers diberedel. Lawan-lawan politiknya banyak yang dipenjarakan tanpa peradilan yang terbuka.

Tanpa bermaksud membongkar kembali pelbagai kebobrokan pada masa silam yang kelam itu, kelak kita tahu pelbagai kemajuan yang berhasil dicapainya sesungguhnya keropos di sana sini. Korupsi ada di mana-mana, tapi berpusat di Istana dan kekuatan-kekuatan yang mendukungnya (Golkar, ABRI, dan birokrasi). Utang luar negeri pun begitu besar.

Soeharto, sebelum wafatnya, diduga kuat oleh PBB dan Bank Dunia telah menggelapkan uang US$ 15-35 miliar selama berkuasa (1967-1998).

Bahkan menurut laporan yang diberi nama “Inisiatif untuk Mengembalikan Aset yang Dicuri” (The Stolen Asset Recovery Initiative/StAR Initiative), yang dimaksudkan memberi “gigi” kepada pasal-pasal pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), traktat PBB untuk memerangi korupsi global yang berlaku efektif sejak Desember 2005, Soeharto adalah mantan pemimpin politik terkorup di dunia. Atas dasar itu, masihkah kita dapat membanggakan the smiling general itu?

Soeharto turun, Habibie naik. Ia mirip Soekarno, sama-sama berlatar belakang sipil. Benih-benih demokrasi sejati mulai disemainya. Tapi, ia tak mampu bertahan lama karena selalu diidentikkan dengan patronnya, Soeharto.

Melalui pemilu yang dipercepat, tampillah Gus Dur, sosok pemimpin sipil yang sangat pro pluralisme. Departemen Penerangan yang menjadi momok bagi kalangan pers di era Orde Baru dibubarkannya. Kebebasan pers bergulir deras sejak itu. Sayang, masanya tak lama. Gus Dur digantikan Megawati Soekarnoputri yang juga dari kalangan sipil.

Masuk ke pemilu berikutnya, Megawati kalah oleh seorang jenderal bintang empat bernama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penampilannya enak dilihat dan tutur katanya amat santun. Tapi, kita sudah mengalami hampir 10 tahun dipimpinnya.

Puaskah rakyat? Fakta bicara, umumnya rakyat menilai SBY sebagai pemimpin pencitraan yang gamang dan peragu, tak berani mengambil risiko dan tak pula mampu bersikap tegas, bahkan ketika ditantang oleh seorang pemimpin ormas anarkis.

Rumah ibadah umat minoritas, baik itu Kristen, Jamaah Ahmadiyah Indonesia, dan lainnya, sudah banyak yang diancam dan ditutup paksa selama ia memerintah negara ini. Tapi, apa yang sudah diperbuatnya demi mencegah peristiwa serupa terulang kembali?

Nyaris tak ada, kecuali berorasi indah di hari-hari raya keagamaan. Bahkan setelah berjanji turun tangan langsung demi menyelesaikan masalah GKI Yasmin di Bogor pada 2011, dengan cepatnya SBY ingkar dengan alasan sepele, terhalang UU Otonomi Daerah yang membuatnya tak mungkin mengintervensi Wali Kota Bogor.

Jadi, masihkah kita menganggap militer itu “lebih” dari sipil sehingga dari kalangan merekalah presiden 2014-2019 “harus” datang? Coba kita periksa data tentang bakal capres Indonesia ke depan yang berasal dari militer. Ada Wiranto, Prabowo, dan Pramono Edhie Wibowo. Pertanyaannya, bersihkah mereka secara hukum dan hak asasi manusia (HAM)?

Terkabar hingga kini, ada sejumlah jenderal dari Indonesia yang masih ditolak masuk ke Amerika Serikat (AS), yakni Jenderal (Purn) Wiranto, Letjen (Purn) Prabowo Subianto, Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Letjen (Purn) Sintong Panjaitan, Letjen (Purn) Sutiyoso, Letjen (Purn) Yunus Yosfiah, dan Mayjen (Purn) Zacky Anwar Makarim, Pihak yang masih diragukan adalah Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo.

Terhadap hal itu, kita mau bilang apa? Bisakah kita menutup mata dan menyepelekan sikap AS ataukah harus terus-menerus mengimbau agar seandainya salah satu di antara para jenderal itu jadi presiden tak usah pergi ke AS? Mustahil. Itu sebab Indonesia selalu membutuhkan AS.

Jadi, haruskah presiden mendatang dari militer? Tidak. Lihatlah Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta dari kalangan sipil yang sangat tegas dan berani.

Lihatlah juga Jokowi, sang gubernur yang ketegasannya tak perlu diragukan, meski suaranya kerap datar. Apakah mereka pernah melakukan praktik korupsi, baik sekarang maupun dulu? Tidak. Sebaliknya, mereka justru dikenal sebagai dua pemimpin yang antikorupsi.

Mengaitkannya dengan ucapan sang rohaniwan di atas, koruptor itu karena belum cukup kaya, ini pun tak benar. Justru kebanyakan koruptor adalah orang-orang yang sudah kaya dan ingin lebih kaya lagi, alias rakus.

Secara tegas kita harus menolak pendapat itu, bahwa pemimpin mendatang “harus” dari militer dan kaya. Dalam pemilu tak ada kata ”harus”.

Sebaliknya, yang ada adalah kebebasan memilih orang-orang yang disukai dan sebaliknya, tak memilih orang-orang yang tidak disukai. Bahkan tak ikut memberikan suara alias golput merupakan hak, yang artinya merupakan kebebasan yang boleh dinikmati, meski sikap itu tidak ideal. Bukankah atas dasar itu pemilu di negara ini diibaratkan sebagai ”pesta demokrasi”?

*Penulis adalah dosen FISIP Universitas Pelita Harapan.

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

0 Responses to “Kepemimpinan : Anatomi Presiden RI 1-7”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,060,880 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: