06
Mar
14

Ekonomi : Kedaulatan Pangan Masih Jauh

Kedaulatan Pangan masih Jauh

Senin, 24 Febuari 2014 Penulis: Iqbal Musyaffa/Ghe/X-6

MI/Atet Dwi Pramadia
KETUA Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menilai wajar bila pertumbuhan produksi pangan nasional melambat. Itu disebabkan tidak adanya kesungguhan pemerintah di bidang itu.

”Ini yang saya katakan pemerintahan SBY tidak punya strategi ekonomi yang sungguhsungguh tentang membangun pertanian khususnya pangan,” ujar Henry saat dihubungi, kemarin. 

Henry mengungkapkan hal itu saat menanggapi fakta terbaru yang dipaparkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam buku Menata Perubahan: Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera Demokratis dan Berkeadilan. Dalam buku itu, dinyatakan bahwa pada periode Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, pertumbuhan produksi pangan melambat.

Disebutkan, rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian subsektor tanaman bahan makanan di periode KIB I rata-rata 4% per tahun. Pada periode KIB II, pertumbuhan melambat hingga rata-rata 2% per tahun. Pada 2004, periode sebelum SBY memerintah, pertumbuhan tahunan PDB sektor tanaman pangan mencapai 2,9%.

Meski demikian, menurut buku itu, peningkatan produksi yang lambat itu mampu meningkatkan swasembada Indonesia. ‘Produksi pangan utama terus meningkat dengan tingkat swasembada semakin tinggi. Pada 2013 surplus beras 8,9 juta ton dan ditargetkan surplus beras dapat mencapai 10 juta ton 2014’, demikian tertulis dalam buku yang menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana dibuat dengan objektif itu.

Di mata Henry, perlambatan itu salah satunya disebabkan kebijakan pangan nasional yang lebih mengandalkan strategi pemenuhan pasar global sehingga yang dikembangkan ialah komoditas yang dibutuhkan pasar

global seperti kelapa sawit dan cokelat, bukan komoditas pangan. ”Oleh karena itu, agenda reformasi agraria tidak bisa dilaksanakan.”

Distribusi tanah tidak dilaksanakan kepada para petani, tetapi justru didistribusikan kepada korporasi untuk memperluas usaha. ”Karena mengandalkan pasar global, pemerintah tidak berusaha meningkatkan produksi pangan nasional dan tidak peduli dari mana barang (kebutuhan pangan) berasal,” lanjutnya.

Karena tidak ada upaya membangun kedaulatan pangan, pemerintah lebih mengandalkan impor termasuk untuk komoditas yang justru surplus seperti garam dan beras.

Pengamat pertanian Bustanul Arifin mengapresiasi keterbukaan Bappenas terkait data perlambatan tersebut.

Bustanul melanjutkan, rencana teknokratik dari RPJM 2015-2019 perlu dimatangkan dari sekarang. ”Jadi presiden dan wapres terpilih nantinya tinggal menyelipkan visi-misi politik mereka dan perlu disesuaikan dengan pertimbangan teknokratik dan akademik objektif yang disusun.”

Pengamat ekonomi Didik J Rachbini juga menganggap wajar pelambatan pertumbuhan tersebut karena tidak ada program swasembada pangan yang sistematis sehingga produksi yang lebih baik tidak tercapai. ”Tidak ada kepemimpinan dalam kebijakan ini sehingga alokasi anggaran yang keluar rutin apa adanya.”


0 Responses to “Ekonomi : Kedaulatan Pangan Masih Jauh”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,060,795 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: