05
Mar
14

Kenegarawanan : Peluang Kudeta Konstitusional Pemilu 2014

Rabu, 05-03-2014 18:03

Politik Hukum Adendum UU 42/2008

Penulis :

Surat Pembaca:
Politik Hukum Adendum UU 42/2008

Mencermati tulisan berjudul Peluang Kudeta Konstitusional Pemilu 2014 [Soleman B Ponto, Kepala BAIS TNI 2011-2013], maka menurut akal sehat, semestinya masih ada waktu bagi Lembaga Tinggi Negara yang berkewenangan sebagai pembentuk Undang Undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat RI 2009-2014 untuk menerbitkan Adendum UU 42/2008 tentang Pemilu 2014 Serentak sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI tanggal 23 Januari 2014 yang lalu guna memberikan kepastian politik hukum konstitusi terbaik sehingga kontroversi dapat diredam dan baik konstituen maupun kontestan Pemilu 2014 dalam suasana bathin berkepastian hukum.

Demikianlah himbauan kami, semoga dapat mendorong terbukanya pintu hati wakil2 rakyat di Senayan untuk bersegera terbitkan Adendum termaksud diatas.

Jakarta, 5 Maret 2014
Pandji R Hadinoto, Dewan Pakar PKPI

Tolak Pemilu Cacat Hukum 2014 !

by Ponco Sulaksono, Ketua Front Nasional UNASKOALISI Masyarakat Sipil mengajukan Pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pokok gugatannya, memohon kepada MK agar mengabulkan permohonannya untuk melakukan pemilihan umum dan pemilihan presiden secara serentak sesuai amanah konstitusi UUD 1945.Pasal 22e ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan sekali dalam lima tahun, di mana seharusnya pemilu itu mencakup pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD dan Pilpres.

Faktanya, di dalam Pasal 3 ayat 4, Pasal 9, Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 112 UU Pilpres semua ketentuan itu dilanggar karena memisahkan pelaksanaan pemilu legislatif dengan pilpres.

Pemilu itu dalam UUD 1945 dijelaskan dilakukan lima tahun sekali, artinya secara sekaligus serentak pada hari yang sama, bukan bulan ini diadakan pemilihan DPR, DPRD dan DPD lalu tiga bulan kemudian baru diadakan pemilihan presiden, karena nanti namanya pemilu dua kali dalam waktu lima tahun.

MK kemudian mengabulkan gugatan tersebut bahwa UU pilpres memang bertentangan dengan UUD 1945 tetapi pemberlakuan pemilu serentak dilaksanakan pada pemilu 2019 dengan segala pertimbangannya. Ini merupakan keputusan problematik yg menghasilkan masalah baru.

Artinya pemilu 2014 ini masih berlandaskan kepada UU pilpres tahun 2008 yang MK sendiri telah menyatakan bahwasannya UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Artinya anggota parlemen dan presiden yang dihasilkan oleh pemilu 2014 cacat hukum dan inkonstitusional.

Atas dasar itu, saya menyerukan kepada seluruh mahasiswa Indonesia bergerak dan menolak perhelatan akbar pemilu 2014. Karena akan menghasilkan anggota parlemen dan presiden yang tidak legitimate yang cacat hukum dan inkonstitusional. Karena mereka dihasilkan melalui pemilu yang masih berlandaskan kepada UU pilpres tahun 2008 yang jelas sudah dinyatakan MK bertentangan dengan UUD 1945.

baca juga :
Peluang Kudeta Konstitusional Pemilu 2014 ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/03/medianusantara-peluang-kudeta.html?m=0

Gedung MKRI

Rujukan :

Peluang Kudeta Konstitusional Pemilu 2014

by Soleman B. Ponto, Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI 2011-2013

Pada 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun, aneh tapi nyata, undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat itu oleh MK dinyatakan masih dapat dipakai dalam pelaksanaan Pemilu 2014.

Dengan demikian, secara jelas masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa pelaksanaan Pemilu 2014, apabila masih menggunakan Undang-Undang Nomor 42/2008, hasilnya inkonstitusional atau tidak berdasarkan UUD 1945. Pihak-pihak yang menang, baik Presiden, Wakil Presiden, maupun anggota DPR, semuanya tidak sah karena menggunakan produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Akibat inkonstitusional Pemilu 2014, sangat mungkin pihak terkait, baik para pendukung status quo maupun yang kalah, memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat para pemenang. Dalam kondisi demikian ini, dapat dipastikan akan terjadi dua kubu yang saling klaim kemenangan dan kebenaran. Dua kubu ini berada pada jumlah, wilayah, dan kekuatan politik yang hampir seimbang. Maka yang akan terjadi adalah keadaan chaos, yakni sebuah kondisi yang mengarah ke pemberontakan bersenjata. Chaos bisa terjadi karena alamiah atau bisa pula rekayasa oleh pihak yang mau mengambil atau mendapat keuntungan oleh kondisi ini.

Dalam kondisi chaos inilah, apalagi kalau sudah menjurus ke arah pemberontakan bersenjata, posisi TNI menjadi sangat penting. Dalam sumpah prajurit di hadapan Tuhan, dinyatakan bahwa setiap anggota TNI akan setia kepada pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta tunduk kepada hukum. Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 34/2004 tentang TNI menyebutkan, “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”

Sudah sangat jelas positioning TNI. Pertama, TNI akan dan harus berpihak kepada pihak yang mendukung pelaksanaan UUD45. Kedua, TNI harus tunduk kepada hukum, sehingga ia harus menjaga keutuhan bangsa. Bila keutuhan bangsa Indonesia terancam oleh chaos, TNI wajib melaksanakan Operasi Militer Selain Perang untuk mengatasi pemberontakan bersenjata, seperti yang tertulis pada pasal 7 ayat 2 titik 2 Undang-Undang No. 34/2004.

Di sisi lain, dari aspek hukum humaniter, pemberontakan bersenjata atau chaos yang mengarah ke perang saudara, karena menggunakan berbagai jenis senjata, masuk kategori konflik bersenjata internal, di mana rezim hukum yang berlaku adalah rezim hukum humaniter. Ini artinya, kekuasaan penuh berada di tangan militer. Dengan demikian, bila hal ini terjadi di Indonesia, kewenangan dan kewajiban untuk bertindak mengatasi chaos berada di tangan TNI.

Bila TNI tidak bertindak, pemimpin TNI (dalam hal ini Panglima) dapat dituntut sebagai pelanggar HAM karena melakukan pembiaran yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban. Masih hangat dalam ingatan kita bagaimana para perwira TNI yang bertugas di Timor-Timur dituduh sebagai pelanggar HAM karena melakukan pembiaran sehingga menyebabkan perang saudara setelah jajak pendapat. Apalagi saat ini sangat jelas perintah undang-undang kepada TNI agar menegakkan kedaulatan negara yang berdasarkan UUD 1945 serta menjaga keutuhan bangsa. Dan, yang tidak kalah penting, setiap anggota TNI akan dikutuk Tuhan apabila tidak melaksanakan sumpahnya.

Memang, dalam UU TNI Pasal 17 ayat (1) disebutkan, “(1) Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden.” Juga dalam Pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa ketentuan tentang operasi militer untuk perang maupun selain perang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Pertanyaan besarnya, bagaimana TNI harus tunduk ketika posisi presiden maupun DPR dianggap tidak berdasarkan UUD 1945?

Dengan demikian, sangatlah jelas keputusan MK–yang membenarkan penggunaan undang-undang yang bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Pemilu 2014–akan mengakibatkan chaos, baik terjadi secara alamiah maupun memang dengan sengaja direkayasa oleh pihak-pihak yang diuntungkan. Bila chaos terjadi, terbuka peluang TNI melakukan “kudeta” konstitusional atau kudeta yang diperintah oleh undang-undang.

Nah, supaya hal ini tidak terjadi, pelaksanaan pemilu serentak harus dilaksanakan pada Pemilu 2014 ini. Karena itulah yang konstitusional. Lebih baik tertunda daripada tidak legitimated.

baca juga:

Kesengajaan MK Menunda Sidang Pleno Uji Materi UU Pilpres ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-kesengajaan-mk-menunda.html?m=0Potensi Krisis Legitimasi Presiden Terpilih Dari Uji UU Pilpres Versi Efendi Ghazali ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-potensi-krisis.html?m=0Transkrip Lengkap kelanjutan sidang Uji Materi UU Pilpres oleh Prof. Yusril di MK ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-transkrip-lengkap.html?m=0Yusril: MK itu bukan KPU, MK itu Bukan Tuhan, MK itu Hakim! ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/01/medianusantara-yusril-mk-itu-bukan-kpu.html?m=0Menyoal Legitimasi Presiden & Wakil Terpilih Di Mata Hukum ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/01/medianusantara-menyoal-legitimasi.html?m=0Putusan MK Adalah Kemenangan Kaum Status Quo & Oligarki Politik ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/01/medianusantara-putusan-mk-adalah.html?m=0Keputusan Misterius MK, Pemilu 2014 INKONSTITUSIONAL ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/01/medianusantara-keputusan-misterius-mk.html?m=0

Kesengajaan MK Menunda Sidang Pleno Uji Materi UU Pilpres

by @YusrilIhza_MhdPermohonan Uji UU Pilpres yg saya ajukan usai sidang pendahuluan 22 Januari hingga kini MK blm sidang lagi. Saya tidak tahu kapan MK akan buka sidang pleno bahas Uji UU Pilpres yg saya ajukan. Tidak lazim MK menunda sidang pleno begitu lama. Sudah lebih sebulan sesudah sidang pendahulan, pleno blm juga dimulai

MK nampak sengaja menunda2 sidang pleno, sementara Kampanye Pileg akan dimulai 16 Maret bulan depan. Dari segi waktu, kini hampir tidak mungkin permohonan saya akan diputus MK sebelum Kampanye Pileg dimulai 16 Maret mendatang. Itu berarti Pileg dan Pilpres tetap dilaksanakan terpisah. Penyatuan baru dilaksanakan dlm Pemilu 2019. Putusan terhadap uji UU Pilpres yg diajukan Efendi Ghazali dkk yg nampaknya akan diberlakukan. Itu berarti pula bahwa ambang batas atau presidential treshold dlm pencapresan masih akan tetap berlaku. Kalau seperti itu keadaannya, oligarki politik akan terus bertahan, setidaknya sampai 2019

Saya sdh berusaha lakukan perubahan. Kalaupun gagal, apa boleh buat, saya ambil hikmahnya. Sbg akademisi hkm tatanegara maupun sbg aktivis pergerakan, saya sdh berbuat apa yg saya yakini sbg yg terbaik bagi bangsa dan negara. Kalau terjadi sesuatu yg buruk dlm Pemilu kali ini dan jg dlm perjalanan bangsa 5 thn ke depan, semoga saya tdk dipersalahkan. Tugas saya hanyalah mengingatkan dan kewajiban saya adalah berbuat maksimal sesuai kemampuan saya, tdk lebih daripada itu

Semoga yg terbaik jugalah yg terjadi pada bangsa ini, yang makin hari dlm penilaian saya, makin carut marut. Orang seperti saya, mungkin lahir mendahului zaman, tak sesuai bagi zaman seperti sekarang. Demikian twt saya tentang uji UU Pilpres di MK. Tks banyak

baca juga :
Potensi Krisis Legitimasi Presiden Terpilih Dari Uji UU Pilpres Versi Efendi Ghazali ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-potensi-krisis.html?m=0


0 Responses to “Kenegarawanan : Peluang Kudeta Konstitusional Pemilu 2014”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,062,175 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: