28
Feb
14

Konstitusi : Hebatnya Vonis MK

GEDUNG-MKRI-JAKARTA1

Hebatnya Vonis MK

Oleh: Moh Mahfud MD

Baik melalui pertanyaan langsung saat bertemu maupun melalui SMS dan Twitter, saya kerap mendapat pertanyaan, ”Bagaimana jika vonis MK salah?

Bagaimana jika vonis MK dibuat karena penyuapan atau korupsi?” Jumat pagi (14-2-14) kemarin saya mendapat pernyataan dan pertanyaan dari seorang aktivis kondang yang menyatakan bahwa vonis MK tentang UU/ Perppu MK yang diketuk Kamis (13-2-14) terasa janggal dan melanggar etika.

Vonis itu, kata sang aktivis, tidak transparan dan tidak etis, karena saat menguji UU tentang Pemilu Presiden agar diserentakkan dengan Pemilu Legislatif memakan waktu sampai setahun lebih. Tetapi saat menguji UU/Perppu MK hanya diperlukan waktu 37 hari. Kesannya, MK meletakkan kepentingan diri hakim-hakimnya di atas kepentingan segalanya, termasuk kepentingan konstitusional rakyat tentang perlunya pemilu serentak. ”Bisakah MK dituntut untuk mempertanggungjawabkan itu?” tanyanya.

Sebenarnya ada banyak konteks yang harus dipahami untuk menyikapi putusan MK, antara lain konteks konsekuensi hukum dan konteks konsekuensi etis. Secara konstitusional setiap putusan MK mempunyai konsekuensi mengikat, harus diikuti, tak bisa dibatalkan dengan jalan hukum apa pun. Menurut Pasal 24C UUD 1945, putusan MK bersifat final dan mengikat.

Jika telah diketukkan palu putusan di depan sidang terbuka untuk umum, vonis MK mengikat dan harus dilaksanakan, meski salah sekali pun. Vonis yang salah dan dibuat dengan penyuapan atau korupsi harus diikuti juga? Ya, itulah hebatnya vonis MK. Pokoknya kalau sudah diketukkan palu vonis maka vonis itu langsung berlaku dan mengikat. Kalau ditanya, ”Mengapa begitu? Kok tidak dibuka ruang untuk meninjau, kalau-kalau, ada kesalahan dalam pembuatan vonis itu?”

Secara sederhana dan innocence, hakim-hakim MK tentu bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan, ”Tak tahulah kami, ketentuan UUD 1945 yang mengatur begitu; hakim-hakim MK tak pernah membuat sendiri ketentuan seperti itu; kami hanya melaksanakan”. Kalau mau mempersoalkan, ya, persoalkanlah kepada MPR yang membuat isi UUD seperti itu. Tetapi secara yuridis-konstitusional kita pun tahu, MPR membuat ketentuan seperti itu karena alasan yang masuk akal.

Asumsi dasarnya, vonis-vonis MK terkait dengan agenda ketatanegaraan yang kerap harus dilaksanakan secara cepat dan tepat waktu, sesuai dengan jadwal periodisasi jabatan publik, tak bisa diulur-ulur. Misalnya menyangkut jadwal pelantikan anggota DPR, presiden, atau gubernur dan bupati. Kalau vonis MK masih bisa dilawan dengan upaya hukum lagi, akan banyak jabatan publik yang terkatung- katung tanpa kepastian hukum sampai habis penggalan periodenya.

Itulah alasan MPR mengatur ”final dan mengikatnya” vonis MK dalam sekali ketuk palu. Maka itu, MPR pun menentukan syarat, yang boleh menjadi hakim MK haruslah ”negarawan” yang paham konstitusi. Negarawan, tentulah selalu meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan diri atau kelompoknya, diyakini tidak akan ceroboh atau suka menjual belikan perkara.

Bagaimana kalau hakim-hakim yang semula dianggap negarawan itu ternyata ”bandit” yang membuat vonis secara kolutif dan koruptif. Kalau terpaksa terjadi begitu, vonisnya tetap berlaku dan tak bisa dibatalkan dengan cara hukum apa pun, tetapi hakimnya bisa diproses melalui hukum pidana untuk dijatuhi hukuman pidana.

Sang hakim maupun counter part korupsinya bisa dipidanakan, tanpa harus membatalkan vonis MK yang sudah keluar. Saya sendiri, sebagai warga negara yang cinta MK, merasa tidak puas dan kecewa atas vonis MK tentang UU/Perppu MK yang palunya diketukkan dua hari yang lalu. Tetapi saya pun harus mengatakan, ”tak ada efek hukum apa pun kalau kita mempersoalkan lagi vonis MK itu”. Kalau sudah diketukkan palu untuk itu, ya harus diikuti sebagai vonis hukum yang mengikat, suka atau tidak suka.

Saat memimpin MK dulu saya sering mengatakan, terhadap putusan MK selalu ada yang suka atau tak suka dan ada yang puas atau tak puas. Yang menang memuji, yang kalah memaki. Tetapi apa pun sikap orang luar, MK harus tetap independen, MK harus terus berjalan dengan tegak dan yakin akan kebenaran vonis-vonisnya.

MK tidak boleh takut pada opini dan tekanan publik. Independen bukan berarti hanya bebas dari intervensi penguasa tetapi juga harus berani menghadapi opini pers dan tekanan publik. Sikap seperti itulah yang dulu saya tegakkan. Sekarang pun harus saya katakan bahwa MK dan hakim-hakimnya harus bersikap seperti itu. Kalau memang putusan dianggap salah secara hukum setiap hakim MK harus siap menghadapi proses hukum.

Akan halnya pelanggaran etis, dapat dikatakan, dalam profesi apa pun ada kode etik dan dewan atau majelis etik yang bisa menegakkannya. Cuma, saat ini pembentukan majelis kehormatan hakim MK memang tergantung sepenuhnya pada hakim-hakim MK sendiri. Publik tak bisa berharap terlalu banyak untuk bisa mengawalnya.

Tetapi setiap penodaan terhadap tanggung jawab moral dan etik, meski bisa disembunyikan dan disamarkan dari publik atas nama kewenangan, pastilah hati nurani memberontak, hidup pun akan resah dan gelisah. Dosa-dosa akan terus menghantui. []

KORAN SINDO, 15 Februari 2014

Moh Mahfud MD ; Guru Besar Hukum Konstitusi

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

Soal Pemilu Serentak, Akil Nilai Mahfud Tidak Konsisten

Jumat, 31 Januari 2014 | 06:40 WIB
Kompas/Lucky PransiskaGedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (21/1). Kompas/Lucky Pransiska (UKI)
JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menilai pendahulunya, Mahfud MD, tidak konsisten terkait putusan pemilu serentak pada 2019.Menurut Akil, sebelumnya Mahfud pernah menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu.

“Mahfud enggak konsisten. Kan dulu dia nolak, sekarangngabulin,” kata Akil di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (30/1/2014). Akil mengaku mengabulkan permohonan uji materi itu sejak pertama kali diajukan ke MK. Dia mengaku mengabulkan permohonan pemilu serentak digelar mulai 2014.

“Kalau dari pertama saya ngabulkan. Artinya, sejak diuji pertama dulu sudah saya kabulkan itu,” kata Akil. Sementara itu, mengenai putusan yang baru belakangan dibacakan, menurut Akil, bukan hal yang baru terjadi di MK.

Sebelumnya diberitakan, persidangan uji materi atas UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden itu telah selesai sejak 14 Maret 2013 dan para hakim konstitusi telah memutuskannya dalam rapat permusyawaratan hakim. Namun, putusannya baru dibacakan pada 23 Januari 2014. “Iya bisa. Ada yang lebih dari setahun, kok,” terang Akil.

MK memutuskan mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Nomor 42 Tahun 2008 tersebut yang diajukan Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Pasal yang diajukan ialah Pasal (3) Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. Permohonan uji materi atas Pasal 9 tidak dikabulkan.

Namun, MK menyatakan putusan pemilu serentak baru berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya. Uji materi itu diputus oleh sembilan hakim konstitusi saat masih dipimpin Mahfud MD dan Achmad Sodiki sebagai Wakil Ketua MK.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis : Dian Maharani
Editor : Palupi Annisa Auliani

Berita Pilihan

Personalisasi
  • images

    Kabinet Bayangan Dinilai untuk Redam Kasus Risma yang Merugikan PDI-P

  • images

    Jokowi Merasa “Haters”-nya Semakin Banyak

  • images

    “Raja Bertopeng” Bawa Heat Menang atas Knicks

  • images

    Sony Nasihati Apple soal iPhone

  • images

    Bedah Plastik Pengencangan Bokong Makin Diminati

 

MK Telah Putuskan Pemilu Serentak, Inilah Pelanggarannya

Selasa, 28 Januari 2014 23:34 WIB
MK Telah Putuskan Pemilu Serentak, Inilah Pelanggarannya

Tribunnews/HERUDIN
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva (tengah) memimpin sidang putusan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2014). Dalam sidang itu, MK mengabulkan permohonan Koalisi Masyarakat Sipil yang diwakili Effendi Ghazali bahwa Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) dilakukan serentak namun dilaksanakan pada tahun 2019 karena waktu penyelenggaraan Pemilu 2014 yang sudah sangat dekat dan terjadwal.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menemukan pelanggaran dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres yang diatur secara serentak dengan PemiluLegislatif.

Pelanggaran itu yakni perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diajukan Effendi Gazali Cs tersebut telah diputus MK pada 26 Maret 2014 saat Mahfud MD masih menjabat sebagai Ketua MK. Namun putusan tersebut baru dibacakan 10 bulan berikutnya oleh majelis hakim  yang diketuai Hamdan Zoelva sekaligus Ketua MK.

Koordinator TPDI Petrus Selestinus menjelaskan, putusan permohonan Effendi Gazali Cs tersebut dilakukan oleh sembilan hakim konstitusi yang diketuai Mahfud MD dengan anggota Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hmdan Zulfan, Muhmad Alim, Ahmad Fadil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dn Anwar Usman pada 26 Maret 2013.

“ternyata terdapat 3 orang Hakim MK yang meskipun ikut sebgai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 14/PUU-XI/2013, pada tanggal 26 Maret 2013 masing-masing Moh Mahfud MD, M Akil Mochtar dan Achmad Sodiki, akan tetapi  tidak ikut menandatangani putusan MK dalam perkara tersebut yang diucapkan pada tanggal 23 Januari 2014,” jelas Petrus Selestinus kepada Tribunnews.com ,Selasa (28/1/2013) malam.

Pada saat putusan dibacakan 23 Januari 2014, terdapat hakim konstitusi yang tidak pernah menjadi hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut,namun justru ikut menandatangani putusan. “Mereka adalah Patrialis Akbar dan Arief Hidayat,” jelas Petrus Selestinus.

Padahal, Pasal 46 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK menyatakan bahwa Putusan MK ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus, dan penitera. Dan putusan MK memperoleh kekuatan hukum yang tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian terdapat fakta yuridis bahwa Putusan MK tersebut ternyata tidak
ditandatangani tiga hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara itu segera setelah diputuskan dalam sidang permusyawaratan tanggal 26 Maret 2013.

Dengan demikian, TPDI menilai bahwa putusan MK tersebut telah melanggar Pasal 46 UU MK tersebut.

Fakta yuridis lain yakni putusan MK itu sendiri tidak menciptakan situasi hukum baru. Namun putusan MK itu malah telah merusak cita-cita hukum yng terkandung di dalam ketentuan pasal 47 UU MK yang memerintahkan berlakunya putusan MK segera setelah putusan itu diucapkan atau dalam bahasa pasal 47  Undang-Undang No. 14 Ttg MK,

“Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian maka Putusan MK yang dibacakan pada tanggal 23 Januari 2014 kemarin yang memberi kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengikuti pilpres dengan mengacu kepada pasal 2 dari UU Pilres yang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal 23 Januari 2014,” lanjut Petrus.

jelas hal itu sebagai sebuah kesewenang-wenagan karena tidak terdapt satu aturan hukum pun yang memberi wewenang kepada MK untuk membolehkan berlakunya sebuahj pasal Undang-Undang yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi untuk dijalankan.

“Inilah sebuah model diktator baru dalam konstusi, tindakan sewenang-wenang tanpa ada dasar hukum yang jelas. Hakim-hakim MK telah menciptakn Bom Waktu bagi hasil pemilu 2014 dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih bahkan Legislatif terpilih dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum sehingga lahirlah kekacauan baru yang sangat mengganggu,” tambah Petrus.

Untuk itu jalan keluar dari problem yuridis sebagai aakibat Hakim Konstitusi salah dalam memutus perkara ini, adalah Gugatan Yusril terhadap perkara yang sama menjadi solusi untuk dipertimbangkan secara konsekuen, murni kepentingan bangsa dan demi prinsip negara hukum yang kita anut.

Oleh karena itu TPDI meminta agar hakim-Hakim MK harus berjiwa besar menyadari kekeliruannya dan harus menerima pernyataan bahwa Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014, harus dinyatakan batal demi hukum, dianggap tidak pernah dan tidak mempunyai sifat kekuatan mengikat apapun lagi.

Dan selanjutnya MK harus melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan yang diajukan Yursil sebagai upaya perbaikan. Jika tidak maka MK harus bersiap digugat atau hasil pemilu Legislatif dan Pilpres akan digugat ramai sehingga akan menjadi problem konstitusi yang luar biasa.

 

Advertisements

0 Responses to “Konstitusi : Hebatnya Vonis MK”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,305,316 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: