17
Feb
14

Konstitusi : Threshold dan Pemilu Serentak

Merah Putih images

Threshold dan Pemilu Serentak

Oleh: Moh Mahfud MD

Penantian yang lama itu akhirnya selesai. Kamis, 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) mengucapkan vonis atas uji materi Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) terhadap UUD 1945.

MK mengabulkan permohonan Effendi Gazali dan Aliansi Masyarakat Sipil itu degan vonis, pemilu serentak antara pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden/wakil presiden (pilpres) adalah pemilu yang konstitusional, tetapi baru dilaksanakan mulai Pemilu 2019. Secara substantif, menurut saya, permohonan Yusril Ihza Mahendra (YIM) tentang peniadaan threshold dalam pilpres sudah dijawab oleh MK.

Dengan pemilu serentak, sesuai dengan UUD 1945, yang mengajukan pasangan calon presiden/wapres adalah parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. Karena pemilunya serentak, setiap parpol peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon presiden/wapres tanpa syarat punya sejumlah kursi tertentu di DPR. Tapi bisa saja lembaga legislatif nanti mencari akal lain untuk tetap menggunakan threshold.

Tentang threshold itu, menurut YIM, Pasal 6A UUD 1945 tidak menentukan adanya threshold dalam pilpres. Yang ada hanya ketentuan, ”pasangan capres/ cawapres diajukan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu”. Jika sebuah parpol secara hukum menjadi peserta pemilu berarti berhak mengajukan pasangan capres/cawapres, tanpa syarat threshold.

Di dalam risalah perdebatan tentang perumusan Pasal 6A itu di MPR memang ada kecenderungan kuat, pileg dan pilpres diselenggarakan serentak, tetapi perumusan akhirnya MPR mendelegasikan kepada lembaga legislatif untuk mengaturnya di dalam undang-undang. Banyak yang bertanya kepada saya, apakah dalil-dalil yang dikemukakan YIM itu benar dan apakah mungkin pileg dan pilpres dilaksanakan serentak.

Itu sepenuhnya adalah wewenang majelis hakim MK yang, demi etika, tak boleh saya jawab sebelum vonis diucapkan karena saya termasuk hakim yang ikut membuat vonis itu. Sekarang saya sudah bisa menjawab melalui cerita masa lalu terkait masalah tersebut saat saya menjadi ketua MK. Permintaan yang substansinya sama dengan yang diajukan oleh YIM, menyoal adanya threshold dalam pilpres, sudah berkali-kali disidangkan di MK.

Pada tahun 2008, aktivis Fadjroel Rachman mengajukan perkara ke MK yang meminta dibukanya pengajuan calon perseorangan atau calon independen dengan, tentunya, tidak perlu ada threshold berdasar hasil pileg. Setelah perkara Fadjroel ditolak masih ada pemohon-pemohon lain yang menyusul ke MK, termasuk permohonan agar capres/cawapres diajukan oleh ormas-ormas, organisasi profesi, dan masyarakat adat. Semua permohonan itu ditolak atau tidak diterima oleh MK.

Terakhir, sebelum saya meninggalkan MK, masih ada lagi perkara yang substansinya sama yang diajukan oleh Effendi Gazali bersama Aliansi Masyarakat Sipil. Atas perkara Effendi Gazali ini, hakim-hakim MK bersepakat untuk cepat memutus karena dua hal. Pertama, permohonan Effendi ini menggunakan alasan dan formulasi petitum yang berbeda dengan permohonan- permohonan sebelumnya sebab Effendi dkk meminta pileg dan pilpres serentak.

Kedua, permohonan ini harus segera diputus agar segera ada kepastian bagi semua stakeholders. Permohonan-permohonan yang diajukan sebelum Effendi Gazali dan YIM tidak dikabulkan oleh MK karena alasan konstitusi. Alasan utamanya, MK tidak boleh membatalkan isi UU yang tidak disukai banyak orang atau, bahkan mungkin, tidak disukai oleh hakim-hakim MK sendiri kalau isi UU itu tidak bertentangan dengan konstitusi.

Memang banyak isi UU yang tak disukai banyak orang tetapi tak bertentangan dengan konstitusi karena merupakan opened legal policy (pilihan politik hukum yang terbuka), yakni pengaturan yang isinya ditentukan sebagai pilihan bebas politik hukum oleh lembaga legislatif. Contohnya, pilkada langsung atau melalui DPRD adalah sama konstitusionalnya asal ditentukan oleh lembaga legislatif di dalam UU.

MK tak boleh membatalkan pilihan politik hukum terbuka oleh lembaga legislatif itu. Kalau lembaga legislatif menetapkan jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang atau sebanyak 500 orang adalah sama sahnya karena pilihan yang manapun tak ada yang bertentangan dengan konstitusi. MK berpendirian, threshold pileg dan pilpres merupakan pilihan politik hukum terbuka sesuai dengan delegasi pengaturan yang ditentukan oleh UUD 1945.

Dalam perkara-perkara terdahulu ketentuan pengajuan capres/cawapres harus menggunakan threshold atau tidak, serta perlu serentak atau terpisahnya pileg dengan pilpres menurut MK merupakan opened legal policy, terserah pada pilihan hukum lembaga legislatif yang tidak bisa dibatalkan oleh MK.

Sebab meskipun perdebatan di MPR saat merumuskan UUD dulu tak ada ketentuan pasti tentang threshold dan meskipun pernah ada kecenderungan agar pileg dan pilpres dilakukan serentak, tetapi tak ada keputusan final di MPR tentang itu.

Perdebatannya memang seperti itu, tetapi rumusan yang kemudian disepakati secara resmi adalah mendelegasikan kepada lembaga legislatif untuk mengaturnya di dalam undang-undang. Itulah pendirian MK pada perkara-perkara terdahulu terkait threshold. Pendirian ini berubah dengan putusan atas perkara yang diajukan Effendi Gazali kemarin.

Berdasarkan undang-undang perubahan, pendirian MK memang bisa diambil jika ada dalil-dalil dan fakta baru yang diajukan oleh pemohon baru meski objeknya sama. Dalam hal ini, permohonan Effendi Gazali dkk berhasil mengubah pendirian MK. []

KORAN SINDO, 25 Januari 2014

Moh Mahfud MD ; Guru Besar Hukum Konstitusi

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”
Berita Terkini
Minggu, 16-02-2014 20:43

Inilah Dana yang Diduga Jadi Bancakan Rezim SBY


Salamuddin Daeng

Salamuddin Daeng

Pemilu 2014 dan Potensi Dana Bancakan Rezim SBY
Oleh: Salamuddin Daeng (IGJ)

Berikut potensi dana bancakan Rezim SBY ditengah eforia menjelang Pemilu 2014:

1. Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS ketenaga kerjaan Rp. 153,6 Triliun + BPJS Kesehatan Rp. 40 trilun + BPJS Asabri Rp. 21 Triliun + Dana Pensiun PT Taspen 188 trilun + Iuran Pemerintah Rp. 19,9 triliun). Secara keseluruhan dana tersebut mencpai Rp. 422.5 trilun. Rezim dapat memanfaatan kekacauan dalam transformsi dari BUMN Jamsostek, ASKES, ASBRI, TASPEN, dan setoran APBN dalam SJSN. Ditambah dengan hasil keuntungan investasi dana buruh/PNS/ABRI yang tidak jelas pengelolaannya yang angkanya dapat mencapai puluhan trilun setahun. Siapa yang makan dana2 itu selama ini ??

2. Proses Transpormasi dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ditengah kemelut sektor perbankkan, tidak tuntasnya penyelesaian kasus BLBI Rp. 650 triliun, Kasus Century Rp. 6,7 triliun dan kasus korupsi sektor perbankkan lainya, yang selama ini jadi bancakan penguasa. Kemelut perbankkan dapat dimanfaatkan oleh rezim untuk menyuntikkan dana ke dalam perbankan yang colaps, atau dibankrutkan dengan alasan krisis, namun dana tersebut ternyata dikorupsi elite politik dan pemilik bank. Beberapa waktu lalu LPS menyalurkan Rp 1,2 triliun kembali kepada bank Century. Padahal kasus bailout Rp 6,7 triliun belum tuntas penyelesaiannya.

3. Penerapan UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang bersifat dikriminatif. Pemberian berbagai kelonggaran kepada perusahaan-perusahaan asing pemegang kontrak karya (KK) seperti kepada Freeport, Newmont, baik kelonggaran dalam membangun smelter, kelonggaran dalam mengekspor bahan mentah, kelonggaran fiskal lainnya, kesemuanya rawan dijadikan bancakan oleh Rezim SBY. Caranya adalah dengan  mempertukarkan peraturan tersebut dengan sejumlah uang setoran perusahaan asing secara ilegal kepada Rezim SBY.

Waspadalah !

Editor : zafira

News / Nasional

Menurut Yusril, Pemilu Serentak pada 2014 Untungkan KPU

Senin, 3 Februari 2014 | 18:41 WIB
KOMPAS.COM/Sandro GatraYusril Izha Mahendra

Baca juga

ARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, jika pemilu serentak digelar tahun 2014, hal itu justru akan menguntungkan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, KPU akan lebih siap bila pemilu legislatif yang sedianya dilakukan bulan April 2014 diundur menjadi bulan Juli 2014.

“Kalau dilaksanakan bulan Juli, KPU lebih siap. Sekarang aja DPT (Daftar Pemilih Tetap) masih berantakan. Sekarang (tinggal) dua bulan lagi, kertas suara aja belum dicetak,” kata Yusril seusai menghadiri sidang kedua perkara uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (3/2/2014).

Yusril mengkritik pertimbangan mahkamah dalam putusan uji materi UU Pilpres bahwa KPU belum siap bila pemilu serentak digelar tahun ini sehingga akan dimulai pada 2019. Padahal, kata dia, KPU menyatakan siap menjalani apa pun yang diputuskan mahkamah.

“Tugas mahkamah adalah menguji UU terhadap UUD. Mahkamah kan bukan KPU. Dan kalau mau fair, KPU dipanggil aja ke Mahkamah Konstitusi. Tanya Anda siap atau tidak,” ucapnya.

Bakal calon presiden dari Partai Bulan Bintang itu juga menampik adanya kekhawatiran terjadi kekisruhan seperti yang menjadi pertimbangan mahkamah. Alasannya, karena anggota Dewan dan pasangan presiden-wakil presiden dilantik pada bulan Oktober.

Hari ini, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang kedua perkara uji materi UU Pilpres yang diajukan oleh Yusril. Dalam gugatannya, Yusril meminta mahkamah untuk memberikan tafsir yuridis terhadap Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E terkait syarat dan waktu parpol mengajukan capres dan cawapres.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian uji materi UU Pilpres yang diajukan akademisi Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak dengan putusan pemilu serentak pada 2019. Jika dilaksanakan pada 2014, menurut MK, pelaksanaan pemilu dapat mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945.

MK dalam putusannya menegaskan bahwa penyelenggaraan pileg dan pilpres tahun 2009 yang berlangsung tidak serentak dan sistemnya akan diulangi Pemilu 2014 tetap dinyatakan sah dan konstitusional. Hanya saja, dengan keputusan pemilu serentak, diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pilpres dan pileg secara serentak.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis : Rahmat Fiansyah
Editor : Sandro Gatra

Berita Terkait

Senin, 3 Februari 2014 15:54 WIB
TRIBUN/DANY PERMANA
Yusril Ihza Mahendra (kanan)

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Calon Presiden dari Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra membeberkan alasan dirinya yang ngotot pemilu serentak dapat dilaksanakan mulai tahun 2014 ini. Ia beranggapan pemilu serentak mulai 2014, tak akan mengganggu kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Yusril menerangkan jika MK menafsirkan bunyi pasal 22E UUD 1945 adalah pemilu DPR, DPD, DPRD, dan Presiden-Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak, maka pemilu yang dilaksanakan secara bersamaan pada hari yang sama sudah bisa dilaksanakan mulai tahun 2014.

“Kalau begitu selesai, tidak perlu menunggu ada UU. Laksanakan saja. Yang diundur hanya pemilu legislatif, dari bulan April mundur ke Juli. Anggota DPR dilantik 1 Oktober, Presiden dilantik 20 Oktober. Tidak akan memperpanjang jabatan anggota DPR/MPR, jabatan SBY,” kata Yusril di gedung MK, Senin (3/2/2014).

Menurutnya jika pemilu serentak mulai dilaksanakan tahun 2014, maka KPU bisa lebih siap menyelenggarakan pemilu. Ia menilai saat ini KPU belum begitu siap menyelenggarakan pemilu legislatif yang tinggal dua bulan lagi.

“Kalau (pemilu) bulan Juli, KPU lebih siap. Sekarang saja DPT masih berantakan. Tinggal dua bulan, kertas suara belum dicetak. Dulu saya jadi Menteri Kehakiman, tanya bu Mega, dua kali keluarkan Perppu gara-gara KPU terlambat kirim surat suara ke daerah-daerah,” paparnya.


0 Responses to “Konstitusi : Threshold dan Pemilu Serentak”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,060,795 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: