14
Feb
14

Konstitusi : MK Kabulkan Uji Materi UU MK

Berita Terkini

Kamis, 13-02-2014 21:23

MK Kabulkan Uji Materi UU MK


Keputusan MK soal UU tentang MK diawali dugaan suap yang melibatkan hakim konstitusi. (bbc)

Keputusan MK soal UU tentang MK diawali dugaan suap yang melibatkan hakim konstitusi. (bbc)

JAKARTA, PESATNEWS – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan uji materi UU Nomor 4 tahun 2014 tentang Perppu Nomor 1 tahun 2013 menyangkut persyaratan dan pengawasan hakim konstitusi.

“Pokok permohonan para pemohon beralasan menurut hukum seluruhnya,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva dalam amar putusan di gedung MK, Kamis (13/2/2014), seperti dilansir BBC.

Dengan demikian, menurut amar putusan MK, yang berlaku kembali adalah UU Nomor 24 tahun 2003 tentang MK yang sebelumnya telah digantikan UU Nomor 4 tahun 2014.

Keputusan ini menyebabkan Undang-Undang “penyelamatan” MK yang dibuat berdasarkan Perppu yang ditandatangani Presiden SBY pada pertengahan Oktober 2013 menjadi tidak berlaku.

Perppu tentang MK ini ditandatangani Presiden SBY tidak lama setelah Ketua MK Akil Mochtar ditangkap KPK karena diduga terlibat kasus korupsi dalam sengketa Pilkada di Kabupaten Gunung Emas, Kalteng, dan Kabupaten Lebak, Banten.

Dalam Perppu itu disebutkan tiga substansi penting, yaitu hakim konstitusi dengan latar belakang parpol harus terlebih dulu non aktif selama minimal tujuh tahun dari partainya.

Proses seleksi hakim konstitusi, menurut Perppu, terlebih dahulu harus melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh panel ahli.

Perppu juga mengatur tentang pengawasan hakim konstitusi, dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, MKHK, yang bersifat permanen.

MKHK yang akan terdiri lima orang dibentuk Komisi Yudisial bersama MK dengan sekretariat di Komisi Yudisial.

Alasan Penolakan
Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menjelaskan alasan pengabulan uji materi yang diajukan oleh Forum Pengacara Konstitusi dan sejumlah staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember.

Majelis MK menyatakan, alasan Presiden SBY mengeluarkan Perppu “penyelamatan” MK tidak memenuhi unsur “kegentingan yang memaksa” seperti disyaratkan dalam UUD 1945.

Tentang persyaratan menjadi hakim konstitusi dari latar belakang parpol yang diharuskan terlebih dulu non aktif minimal tujuh tahun dari partainya, MK juga menolaknya, karena dianggap sebagai “generalisasi yang berlebihan.”

“Stigmatisasi seperti ini menciderai hak-hak konstitusional seorang warga negara yang terkena stigmatisasi tersebut, padahal haknya diatur dalam UUD 1945” kata majelis hakim, seraya mencontohkan kasus Akil Muchtar tidak bisa dijadikan alasan “pembatasan” anggota partai menjadi hakim konstitusi.

Dalam persidangan, majelis hakim konstitusi juga menyetujui keberatan para pemohon tentang kehadiran Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, MKHK, yang berfungsi sebagai pengawas MK, seperti dikehendaki Perppu.

“Pelibatan Komisi Yudisial (dalam MKHK) adalah merupakan bentuk penyelundupan hukum,” kata majelis. Mereka kemudian merujuk keputusan uji materi MK pada 2006 yang menyatakan hakim konstitusi tidak terkait dengan Komisi Yudisial.

Pro dan Kontra
Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan, dia menyayangkan keputusan MK yang “membatalkan” semua isi UU nomor 4 tahun 2014 tentang Perppu MK, utamanya tentang kehadiran MKHK sebagai “pengawas” MK.

Menurutnya, MK tidak perlu membatalkan semua materi dalam UU tersebut, seperti kehadiran MKHK.

Selama ini, menurutnya, fungsi pengawasan tidak berjalan efektif di MK. “Kalau pengawasan di MK berjalan baik, tidak akan terjadi kasus Akil Muchtar,” kata Refly.

Dia kemudian khawatir putusan MK ini akan menambah opini buruk terhadap MK.

Sementara, salah-seorang pemohon uji materi, Muhammad Andi M Asrul menyambut positif putusan MK yang disebutnya telah menjaga “marwah MK dan tegaknya konstitusi.”

Ditanya tentang kekhawatiran putusan ini melemahkan fungsi pengawasan terhadap MK, Asrul tidak sependapat. Menurutnya, selama ini pengawasan sudah berjalan di MK.

Dia kemudian mencontohkan sejumlah “kasus” di MK yang terungkap karena adanya pengawasan internal. “Ketika ada kasus Pak Akhil, begitu cepat direspon,’ kata Asrul. [*]

Sumber: BBC Indonesia

Editor : Arief Sofiyanto


0 Responses to “Konstitusi : MK Kabulkan Uji Materi UU MK”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,063,568 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: