14
Feb
14

Kenegarawanan : Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia

https://i1.wp.com/www.pesatnews.com/pictures/pandji-r-hadinoto-mh-201401272222031.jpg

Tajuk Rencana Harian Kompas 13 Pebruari 2014 “Bijak Memetik Bonus Demografi” sudah sepatutnya dibarengi sikap Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia agar bonus demografi itu baik dan benar bisa terpetik pada saat yang tepat disertai terpenuhinya sejumlah syarat seperti Indeks Pembangunan Manusia yang memadai bagi intensitas penggiatan muatan lokal unggul.
Bonus demografi dimengerti sebagai kondisi dimana struktur umur penduduk dengan tingkat ketergantungan berada pada titik terendah atau setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) menanggung 40-50 orang usia tidak produktif, mencapai puncaknya pada tahun 2020-2030 yad.
Kepemimpinan Pancasila itu sesungguhnya dapat terwujud dalam alam nyata sekiranya Pengamalan Pancasila per Tap MPRRI No XVIII/1998, terbudayakan secara merata di kehidupan se-hari2 masyarakat negara bangsa Indonesia.
Pengamalan Pancasila seluruhnya 45 butir yang terdiri dari Ketuhanan Yang Maha Esa (7 butir), Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (10 butir), Persatuan Indonesia (7 butir), Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (10 butir), Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (11 butir).
Pembudayaan ikhwal Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia ini amunisi bagi Strategi Indonesia Mulia 2014-2024 sebagai awalan bagi Strategi Indonesia Bermartabat 2024-2034 dan Indonesia Sejahtera Lahir & Bathin 2034-2044 menuju Indonesia Jaya 2045.
Pendidikan dan pembelajaran ke 45 butir Pengamalan Pancasila dalam praktek keseharian di semua tingkatan struktur  penyelenggaraan negara adalah motor penggerak utama agar Sistim Kepemimpinan Pancasila tertanam dalam akal, budi, jiwa sehingga terbentuk kinerja pemuliaan bagi kemuliaan terpadu.
Sungguh mulia hatinya, sekiranya para pengurus penyelenggaraan negara bangsa berbekal 7 (tujuh) kata SEMANGAT per Penjelasan UUD45 berkenan duplikasikannya ke jajaran dibawahnya, dan seterusnya ke lingkungan sosialnya.
Dalam konteks sosial politik terkini seperti situasi dan kondisi kontroversi politik hukum Pemilu 2014 terkait pilihan Terpisah atau Serentak, Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia adalah tepat jadi tumpuan solutif bagi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan yaitu berwujud kebersamaan atau rasa kegotongroyongan aspirasi bersikap dan berkiprah kenegarabangsaan terbaik diantara ke 7 (tujuh) Lembaga Tinggi Negara guna memberikan kepastian harmoni terbaik bagi konstituen dan bagi kontestan seperti KOJA (Konstitusional, Jujur dan Adil).
Jakarta Selatan, 14 Pebruari 2014
Dewan Pakar PKP Indonesia,

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia
CaLeg DPRRI/PKPI DaPil Jkt2 No2
www.jakarta45.wordpress.com

Rabu, 29/01/2014 20:29 WIB

Tuntut Konsistensi MK, Wakil Ketua MPR: Putuskan Pemilu Serentak 2014!

Danu Damarjati – detikNews

Jakarta – Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari menuntut konsistensi MK dalam memutus UU Pilpres. Jika memang Pemilu serentak adalah Pemilu yang konstitusional, maka seharusnya Pemilu serentak bukan hanya diterapkan untuk 2019 saja.

“MK harus konsisten! Sekali MK memutuskan Pileg dan Pilpres yang tidak serentak sebagai inkonstitusional maka harus konsisten. Bukan menentukan Pemilu tidak serentak adalah inkonstitusional tetapi menyuruh melaksanakannya juga di 2014,” tuntut Hajriyanto saat dihubungi wartawan, Rabu (29/1/2014).

Sebenarnya, Hajriyanto lebih sependapat dengan Hakim MK Maria Farida yang menunjukkan sikap <i>dissenting opinion</i> terkait uji materi UU Pilpres yang mengamanatkan Pemilu serentak. Namun karena sudah kadung diputus bahwa Pemilu serentaklah yang konstitusional, bukan Pileg dan Pilpres terpisah, maka Hajriyanto kini menuntut sikap konsisten dari MK.

“Bukan soal setuju atau tidak setuju (Pemilu serentak atau terpisah), tapi ini soal konstitusionalitas suati UU. Karena satu-satunya yang berwenang menentukan konstitusionalitas suatu UU itu hanyalah MK maka kita harus mengikuti putusan MK,” ujarnya.

Hajriyanto memandang, MK telah membuat regulasi baru dengan ikut-ikutan menentukan jadwal pelaksanaan Pemilu, yaitu Pemilu serentak dijadwalkan untuk 2019. Padahal, pembuatan regulasi baru bukanlah kewenangan MK. Tugas MK hanyalah menetapkan konstitusionalitas suatu perkara.

Agar MK tidak terkesan bertindak di luar kewenangannya, maka MK harus menunjukkan bahwa putusannya tentang Pemilu serentak bukan hanya untuk 2019, melainkan berlaku untuk semua Pemilu, termasuk 2014.

“Maka kalau memang Pemilu serentak yang konstitusional ya harus dilaksanakan (untuk 2014 juga -red),” tegas Hajriyanto.

Simak informasi terbaru seputar Gunung Kelud meletus dalam program “Reportase Khusus” Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(dnu/rvk)

Baca Juga

 

Putusan Pemilu Serentak Dinilai “Dijual”, Majelis Etik MK Diminta Usut

Minggu, 26 Januari 2014 | 14:08 WIB
LUCKY PRANSISKAHakim Konstitusi membacakan putusan dalam sidang pemohon peninjauan ulang undang-undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Kamis (23/1/2014). Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan pelaksanaan pemilihan umum secara serempak yang mulai berlaku pada Pemilu 2019. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

Baca juga

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan pemilu legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan serentak pada tahun 2019. Namun, putusan tersebut menuai pro dan kontra karena sejumlah pihak menilai MK terlambat membacakan putusan.

Pengacara dan pengamat hukum tata negara, Refly Harun, mengimbau kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan putusan MK untuk membawanya ke Majelis Etik MK. Dengan demikian, mereka bisa memperoleh klarifikasi alasanketerlambatan sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden.

“Agar Dewan Etik (MK) bisa mengklarifikasi siapa yang bertanggung jawab di balik keterlambatan putusan tersebut,” kata Refly seperti dikutip Tribunnews.com, Minggu (26/1/2014).

Menurut Refly, sangat mungkin pemilu serentak dilakukan pada 2014 jika putusan MK dibacakan pada 27 Maret 2013, bukan 23 Januari 2014. Sebelumnya, mantan Ketua MK, Mahfud MD, mengaku bahwa rapat permusyawaratan hakim sudah mengambil putusan pada Maret 2013 atau sebelum Mahfud pensiun sebagai hakim konstitusi.

Refly menduga putusan baru dibacakan agar pemilu serentak tidak bisa dilakukan pada tahun 2014, tetapi pada 2019. Hal tersebut tentu menuai kecurigaan mengenai terjadinya jual beli untuk kepentingan pihak tertentu sebelum diputuskan MK.

“Dugaan saya, keputusan ini dalam tanda petik perlu dijual yahkarena, dengan pemilu serentak itu, presidential threshold (PT) itu ditiadakan. Menurut saya, tidak ada halangan apa pun untuk hapus PT pada Pemilu 2014. Menurut saya, tak penting lagi mempertahankan PT di dalam sistem presidensial Indonesia karena logikanya sama sekali tidak ada,” imbuhnya.

Seperti diberitakan, MK mengabulkan sebagian uji materi UU Pilpres yang diajukan akademisi Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat Untuk Pemilu Serentak dengan putusan pemilu serentak pada 2019. Jika dilaksanakan pada 2014, menurut MK, maka pelaksanaan pemilu dapat mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945.

MK dalam putusannya menegaskan bahwa penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2009 yang berlangsung tidak serentak dan sistemnya akan diulangi Pemilu 2014 tetap dinyatakan sah dan konstitusional. Hanya, dengan keputusan pemilu serentak, diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pilpres dan pileg secara serentak.

Dengan keputusan MK itu, syarat pengusungan capres-cawapres pada Pilpres 2014 tetap berpegang pada UU Pilpres, yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Jika tak cukup, maka parpol mesti berkoalisi untuk mengusung capres-cawapres.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Editor : Sandro Gatra
Sumber Tribunnews.com

 

 

Advertisements

0 Responses to “Kenegarawanan : Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,193,692 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: