13
Feb
14

Kenegarawanan : Disharmoni Politik Hukum Pemilu 2014 ?

Berita Terkini
Rabu, 12-02-2014 23:24

Disharmoni Politik Hukum Pemilu 2014 ?


Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Disharmoni Politik Hukum Pemilu 2014 ?

Oleh: Dr Ir Padji R Hadinoto MH
(Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia)

Belum juga seminggu Gugatan Class Action No. 44/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tertanggal 6 Pebruari 2014 ajuan Advokat Taufik Budiman SH berada di Lembaga Peradilan yang dibawahi Lembaga Tinggi Negara yang bernama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lembaga Negara bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 12 Pebruari 2014 menyatakan bahwa “Tahapan Siap, Pemilu Tetap 9 April”.

Sedangkan Lembaga Tinggi Negara bernama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia baru bersidang ke-1 tangani Permohonan Uji Material tentang Pemilu 2014 Serentak ajuan Advokat Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH.

Menarik untuk diamati publik, betapa ternyata ada Lembaga Negara yang dapat bersikap operatif ketika 2 (dua) Lembaga Tinggi Negara sedang bekerja dan belum memberikan Putusan Hukum untuk obyek hukum yang sama yaitu Pemilu 2014.

Hal ini bisa jadi preseden ketidakpastian praktek Politik Hukum Demokrasi khususnya Pemilu 2014 yang patut dipertanyakan untuk dapat segera diluruskan per Kepemimpinan Pancasila demi kenyamanan terbaik bagi para konstituen dan segenap kontestan.

Pemuliaan Pemilu 2014 adalah diyakini jadi prasyarat bagi unjuk kemartabatan bangsa Indonesia mengurus sendiri musyawarah kerakyatan untuk mufakat kenegaraan. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Jumat, 24-01-2014 17:39

KPU Didesak Coret Kader Demokrat dari Peserta Pemilu 2014


Andar Situmorang

Andar Situmorang

JAKARTA, PESATNEWS – Seorang kader Partai Demokrat dengan nomor urut 555, Andar Situmorang mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Dia menyerahkan sejumlah berkas dari  pengadilan.

Kedatangan Andar tersebut mendesak KPU untuk  tidak mengikutsertakan Partai Demokrat sebagai peserta Pemilu 2014. terkait gugatannya pada 29 Juli 2005 yang silam. Saat itu, dia menggugat panitia kongres I di Bali, yang dinilainya tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan peraturan Tata Tertib Kongres. Sehingga, akibatnya, hasil kongres Partai Demokrat saat itu cacat hukum.

Andar mengatakan, ternyata gugatan tersebut hingga saat ini masih dalam proses upaya hukum Kasasi dan belum mempunyai kepastian hukum (Inkracht).

“Secara tegas kami minta pada pimpinan KPU untuk turut menghormati hukum resmi menyatakan menetapkan Partai Demokrat masih dalam status quo dan dinyatakan tidak turut menjadi peserta pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2014 demi tegaknya hukum,” ujar Andar di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2014).

Menurut dia, kalau memang KPU sebagai panitia penyelenggara Pemilu, KPU harus menjalankan hukum tang telah ada dan harus tunduk pula terhadap hukum yang berlaku.

“Maka seandainya Negara Kesatuan Republik Indonesia masih negara hukum ya tunduk kepada hukum,”ungkapnya.

Saat mengajukan gugatan itu, Andar tak sendiri. Dia bersama Akbar Faizal, yang kini sebagai politikus Partai Nasdem dan saat itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Amir Syamsuddin sebagai kuasa hukum pihak tergugat.

“Amir Syamsuddin dan anaknya, itu mereka masuk ke Partai demokrat ini hadiah jadi pengacaranya Partai Demokrat,” pungkasnya. (Cipung)

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Rabu, 12-02-2014 22:38

Pemilu Serantak Ditunda, Caleg Gugat Presiden dan KPU

Hasan Basri

ilustrasi. (ist)

ilustrasi. (ist)

JAKARTA, PESATNEWS – Beberapa Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI  dan DPRD NTB, Rabu (12/2/2014), mendesak Presiden RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan Pemilu 2014 serentak. Desakan ini dikarenakan caleg merasa khawatir atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menunda pelaksanaan Pemilu serentak pada 2019 akan menghilangkan keabsahan secara yuridis formal hasil pemilu 2014.

Caleg-caleg yang melakukan somasi dan menggugat Presiden dan KPU tersebut diantaranya adalah M. Ihsanul Wathony (Caleg DPR RI – PBB), Lalu Wirasakti (Caleg DPRD NTB – Nasdem), dan Muhammad F. Hafiz (Caleg DPRD Kota Mataram – PPP).

Somasi dan gugatan telah dilayangkan oleh mereka kepada Presiden RI, KPU Pusat, KPUD Propinsi NTB dan KPUD Kota Mataram pada Rabu (12/2/2014), dengan didampingi Advokat Munzirin SH dari LBH Solidaritas Indonesia Cabang Mataram. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Jumat, 24-01-2014 16:45

Harusnya Putusan MK Berlaku Sejak Diputuskan

Hasan Basri

.

.

JAKARTA, PESATNEWS – Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili uji materi UU terhadap UUD 1945, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil Pemilu, sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat 1 UU No 24 Tahun 2003 tentang MK. Putusan MK berdasarkan Pasal 47 memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka.

“Pada kontek uji materi UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres) dengan putusan mengabulkan pemohon tapi Pemilu serentak pada 2019, maka Pemilu 2014 tetap berpegang pada UU Pilpres No 42 Tahun 2008, berarti Presidential Treshould 20% tetap berlaku,” tegas Koordinator Eksekutif Gerakan Perubahan (GarpU), Muslim Arbi, Jumat (24/1/2014).

“Ini jelas blunder karena putusan MK seharusnya berlaku sejak diputuskan. Jika terdapat penundaan pelaksanaan putusan, maka akan menyebabkan kevakuman hukum. Soal bakal ada gugatan atas legitimasi Pemilu 2014 pasca pelaksanaan, bisa saja terjadi,” tambahnya.

Muslim menilai hal tersebut memang kekeliruan fatal putusan MK, meski pihaknya mensyukuri putusan pemilu serentak 2019 atas pertimbangan demi kepentingan bangsa. Tapi putusan mengabulkan pemohon, frasa itu dari awal tidak diharapkan GarpU, karena meminta MK untuk menolaknya.

Artinya, jelas dia, kesalahan mendasar adalah putusan mengabulkan pengajuan pemohon. GarpU himbau agar masyarakat fokus dulu untuk menyukseskan tahapan demi tahapan Pemilu 2014 yang dipisahkan antara Pileg dan Pilpres. Sebab perkara serentak dan terpisah tidak ada kata itu dalam UUD 1945.  “GarpU ingin rezim ini harus diganti demi perubahan untuk keadilan dan kesejahteraan, lain tidak,” tandas Mantan Eksponen 66 ini. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Senin, 27-01-2014 10:12

Pemilu 2014 Terancam Ilegal dan Negara Bakal Kacau


Haris Rusly

Haris Rusly

Pemilu 2014 Terancam Ilegal dan Negara Bakal Kacau
Oleh: Haris Rusly (Petisi 28)

Menurut informasi yg kami terima dari sumber internal KPK RI, setidaknya terdapat 30 hingga 40 Kepala Daerah ditengarai ilegal, karena proses pemenangan Pilkada disertai suap melalui pengadilan di Mahkamah Konstitusi yg dipimpin Akil Mokhtar.

Proses ilegalitas kehidupan bernegara telah disempurnakan oleh MK melalui putusan politik (bukan putusan hukum), yaitu mengabulkan permohonan terkait uji materi UU Pilpres, yg intinya seluruh pasal UU Pilpres dinyatakan bertentangan dengan UUD.

Namun, MK melakukan subversi konstitusi, yaitu membenarkan pelaksanaan uu pilpres yg bertentangan dengan uud untuk tetap dilaksanakan pada pemilu 2014.

Hakim MK telah bertindak sebagai penjahat konstitusi yg melegitimasi sebuah kejahatan dijalankan. moral hakim MK tak jauh berbeda dengan moralnya para perampok & pemerkosa.

Proses ilegalitas bernegara sebelumnya dilakukan melalui empat kali amandemen UUD 1945, yg mengubah batang tubuh UUD 1945 menjadi bertentangan dengan filosofi dasar yg terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945.

Bila Pemilu 2014 tak dihentikan & dibiarkan dilaksanakan, maka pasca Pemilu 2014, bangsa & negara Indonesia akan dipimpin oleh Presiden, Anggota DPR-RI & DPRD ilegal.

Otomatis seluruh produk politik & hukum dari Presiden & Parlemen dapat dinyatakan ilegal. UUD ilegal, UU ilegal, Kepres & Perpres ilegal, Kepmen ilegal, Para Menteri & Kepala Daerah ilegal.

Bagaimana sikap parpol, caleg dan capres? Nafsu berkuasa untuk tujuan merampok telah membutakan mata mereka untuk meneguk racun pembunuh. Mereka tahu Pemilu 2014 ilegal akan menjadi racun yg membunuh bangsa, negara, rakyat & diri mereka, namun mereka tetap membutakan mata untuk meneguk racun tersebut.

Sidang Istimewa MPRS berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah cara dan jalan darurat untuk selamatkan bangsa yang telah ambruk. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

MK Telah Putuskan Pemilu Serentak, Inilah Pelanggarannya

Selasa, 28 Januari 2014 23:34 WIB
MK Telah Putuskan Pemilu Serentak, Inilah Pelanggarannya

Tribunnews/HERUDIN
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva (tengah) memimpin sidang putusan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2014). Dalam sidang itu, MK mengabulkan permohonan Koalisi Masyarakat Sipil yang diwakili Effendi Ghazali bahwa Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) dilakukan serentak namun dilaksanakan pada tahun 2019 karena waktu penyelenggaraan Pemilu 2014 yang sudah sangat dekat dan terjadwal.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menemukan pelanggaran dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres yang diatur secara serentak dengan Pemilu Legislatif.

Pelanggaran itu yakni perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diajukan Effendi Gazali Cs tersebut telah diputus MK pada 26 Maret 2014 saat Mahfud MD masih menjabat sebagai Ketua MK. Namun putusan tersebut baru dibacakan 10 bulan berikutnya oleh majelis hakim  yang diketuai Hamdan Zoelva sekaligus Ketua MK.

Koordinator TPDI Petrus Selestinus menjelaskan, putusan permohonan Effendi Gazali Cs tersebut dilakukan oleh sembilan hakim konstitusi yang diketuai Mahfud MD dengan anggota Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hmdan Zulfan, Muhmad Alim, Ahmad Fadil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dn Anwar Usman pada 26 Maret 2013.

“ternyata terdapat 3 orang Hakim MK yang meskipun ikut sebgai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 14/PUU-XI/2013, pada tanggal 26 Maret 2013 masing-masing Moh Mahfud MD, M Akil Mochtar dan Achmad Sodiki, akan tetapi  tidak ikut menandatangani putusan MK dalam perkara tersebut yang diucapkan pada tanggal 23 Januari 2014,” jelas Petrus Selestinus kepada Tribunnews.com ,Selasa (28/1/2013) malam.

Pada saat putusan dibacakan 23 Januari 2014, terdapat hakim konstitusi yang tidak pernah menjadi hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut,namun justru ikut menandatangani putusan. “Mereka adalah Patrialis Akbar dan Arief Hidayat,” jelas Petrus Selestinus.

Padahal, Pasal 46 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK menyatakan bahwa Putusan MK ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus, dan penitera. Dan putusan MK memperoleh kekuatan hukum yang tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian terdapat fakta yuridis bahwa Putusan MK tersebut ternyata tidak
ditandatangani tiga hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara itu segera setelah diputuskan dalam sidang permusyawaratan tanggal 26 Maret 2013.

Dengan demikian, TPDI menilai bahwa putusan MK tersebut telah melanggar Pasal 46 UU MK tersebut.

Fakta yuridis lain yakni putusan MK itu sendiri tidak menciptakan situasi hukum baru. Namun putusan MK itu malah telah merusak cita-cita hukum yng terkandung di dalam ketentuan pasal 47 UU MK yang memerintahkan berlakunya putusan MK segera setelah putusan itu diucapkan atau dalam bahasa pasal 47  Undang-Undang No. 14 Ttg MK,

“Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian maka Putusan MK yang dibacakan pada tanggal 23 Januari 2014 kemarin yang memberi kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengikuti pilpres dengan mengacu kepada pasal 2 dari UU Pilres yang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal 23 Januari 2014,” lanjut Petrus.

jelas hal itu sebagai sebuah kesewenang-wenagan karena tidak terdapt satu aturan hukum pun yang memberi wewenang kepada MK untuk membolehkan berlakunya sebuahj pasal Undang-Undang yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi untuk dijalankan.

“Inilah sebuah model diktator baru dalam konstusi, tindakan sewenang-wenang tanpa ada dasar hukum yang jelas. Hakim-hakim MK telah menciptakn Bom Waktu bagi hasil pemilu 2014 dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih bahkan Legislatif terpilih dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum sehingga lahirlah kekacauan baru yang sangat mengganggu,” tambah Petrus.

Untuk itu jalan keluar dari problem yuridis sebagai aakibat Hakim Konstitusi salah dalam memutus perkara ini, adalah Gugatan Yusril terhadap perkara yang sama menjadi solusi untuk dipertimbangkan secara konsekuen, murni kepentingan bangsa dan demi prinsip negara hukum yang kita anut.

Oleh karena itu TPDI meminta agar hakim-Hakim MK harus berjiwa besar menyadari kekeliruannya dan harus menerima pernyataan bahwa Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014, harus dinyatakan batal demi hukum, dianggap tidak pernah dan tidak mempunyai sifat kekuatan mengikat apapun lagi.

Dan selanjutnya MK harus melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan yang diajukan Yursil sebagai upaya perbaikan. Jika tidak maka MK harus bersiap digugat atau hasil pemilu Legislatif dan Pilpres akan digugat ramai sehingga akan menjadi problem konstitusi yang luar biasa.


0 Responses to “Kenegarawanan : Disharmoni Politik Hukum Pemilu 2014 ?”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,093,660 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: