12
Feb
14

Kenegarawanan : Potensi Krisis Legitimasi Presiden Terpilih

 

Al Faqir Ilmi

To
Today at 9:13 AM

Potensi Krisis Legitimasi Presiden Terpilih Dari Uji UU Pilpres Versi Efendi Ghazali

by @YusrilIhza_MhdSaya berpendapat bhw putusan uji UU Pilpres yg diajukan Efendi Ghazali berpotensi menimbulkan krisis legitimasi bagi Presiden terpilih. Masalahnya terletak pada keganjilan putusan MK. Pasal2 UU Pilpres yg diuji EG telah dinyatakan bertentangan dg UUD45. MK juga menyatakan bahwa pasal2 tsb tidak punya kekuatan hukum yg mengikat. Tapi baru berlaku utk Pemilu 2019 dst

Untuk Pilpres 2014 pasal2 yg sdh dinyatakan bertentangan dg UUD45 & tdk punya kekuatan hkm mengikat itu msh sah utk digunakan. Putusan MK itu problematik dan itulah sebabnya saya katakan berpotensi menimbulkan krisis legitimasi

A Hakim G Nusantara menyanggah pendapat saya. Potensi krisis legitimasi bagi Presiden terpilih, katanya tdk mungkin. Sebab menurut A Hakim, partai2 papan atas menerima putusan MK tsb. Maksudnya tentu PDIP, Golkar dan PD. Jd krisis legitimasi takkan ada. Saya hanya ingin ingatkan bahwa siapa yg jamin sikap partai2 papan atas itu takkkan berubah, ketika nanti capres mereka kalah dlm Pilpres. Partai2 papan atas yg disebut A Hakim itu lebih banyak bicara atas dasar kepentingan, lebih dari pertimbangan apapun. Mereka bukan melihat kepada hukum untuk dijadikan acuan dalam berindak. Mereka putuskan dulu kepentingan mereka apa, baru kemudian carikan “payung” hukum untuk menjustifikasinya

Saya ingat peristiwa tahun 1998 ketika saya menangani proses berhentinya Presiden Suharto. Saya gunakan UUD 45 dan TAP2 MPR sbg prosedur konstitusional untuk mempercepat Presiden Suharto berhenti. Saya gunakan sandaran konstitusional yg sama untuk lantik Wapres Habibie jd Presiden gantikan Suharto.

Waktu itu ahli hukum andalan PDIP adalah Prof Dr Dimyati Hartono. Tiap hari ketika itu Dimyati memaki saya dan mengatakan cara Suharto berhenti tidak sah. Prof Dimyati juga katakan Yusril itu ngawur mengenai status BJ Habibie. Menurut Prof Dimyati, status Habibie bukanlah Presiden walaupun dia menggantikan Suharto. Sebab katanya UUD45 mengatakan jk presiden mangkat, berhenti atau tdk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Jadi ketika Wapres Habibie menggantikan Presiden Suharto yg berhenti, statusnya bukan sbg Presiden tapi tetap Wapres saja. Saya berdebat sengit dengan Prof Dimyati. Tapi beliau tetap ngotot dengan pendapatnya. Saya pikir, sudahlah. Aggree in disaggree saja

Setelah Habibie, maka Gus Dur jadi Presiden dan Megawati jadi Wakil Presiden. Thn 2001 mulai gonjang ganjing Gus Dur diberi memorandum I dan II oleh DPR. MPR diminta adalah sidang istimewa. Suatu hari saya berpapasan jalan dengan Prof Dimyati di lobby Hotel Hilton atau Hotel Sultan sekarang. Saya hentikan langkah di depan Prof Dimyati. Saya katakan, Pak Prof bolehkah saya bertanya. O, silahkan katanya. Begini, kata saya, nampaknya Gus Dur bakal diberhentikan MPR nih. Siapa yg akan gantikan Gus Dur? “Ya Mega dong” jawab Prof Dimyati. Saya tanya lagi, kalau digantikan Mega, status Mega sebagai apa? “Ya Presiden dong” kata Prof Dimyati dengan yakin. Sayapun tertawa terbahak2 di depan Prof Dimyati. Bukan Mega tetap sebagai Wakil Presiden, Pak Dim? Kayak Habibie dulu? Hahahaha

Itu sekedar cerita, semoga jadi bahan renungan bagi Abdul Hakim Garuda Nusantara… Sekian. Salam hormat..

Baik saya lanjutkan cerita tentang Prof Dr Dimyati Hartono tadi karena banyak yg penasaran. Setelah saya tertawa terbahak2 di depan beliau, saya lihat wajah beliau seperti orang kebingungan. Mungkin beliau saking semangatnya karena Mega akan jadi Presiden sehingga lupa pendapatnya tentang Habibie dulu Atau beliau memang inkonsisten dengan pendapatnya, yg hemat saya didasari kepentingan, bukan didasarkan pd ilmu yg dimilikinya

Guru saya Prof Ismail Suny sangat marah dengan Prof Dimyati yg ketika itu memaki2 saya. Saya inga di televisi Prof Suny katakan bhw Prof Dimyati tdk punya kompetensi untuk berdebat dengan Prof Yusril. Prof Dimyati, kata Prof Suny adalah guru besar hukum laut UNDIP yg tak kompeten bicara sah tidaknya presiden mundur Dan bicara kedudukan wakil presiden yg menggantikan presiden yg berhenti. Sebagai guru besar hukum laut, kata Prof Suny, Prof Dimyati jangan suka turun ke darat untuk bahas HTN yg bukan keahliannya

Apa yg saya ceritakan tadi, hanya ingin mengingatkan bahwa partai papan atas yg disebut A Hakim, bisa saja gunakan segala cara. Untuk membela kepentingannya. Pendapat mereka soal hukum bisa berubah2 sesuai kepentingan politik sesaat. Menurut saya, ini tdk sehat

Baiklah sekarang partai papan atas yg disebut A Hakim mendukung putusan MK, sehingga diasumsikan tdk akan ada krisis legitimasi. Hipotesis saya, pendapat itu akan dipertahankan jika sekiranya Megawati atau Jokowi dr PDIP menang dlm Pilpres 2014 yang dasar pelaksanaannya adalah putusan MK atas permohonan Efendi Ghazali. Tapi andaikata yg menang adalah Prabowo Subijanto misalnya, siapa jamin PDIP tidak akan berbalik arah mempersoal legitimasinya?

Prof Dimyati sdh lama tdk aktif di PDIP, bahkan dulu pernah bikin partai sendiri, namanha PITA kalau gak salah. Sekarang saya tdk tahu apa kegiatan Prof Dimyati Hartono. Beliau tentu takkan jadi ahli hukum andalan PDIP lagi. Tetapi orang sejenis dengan Prof Dimyati akan ada sepanjang zaman. Ibarat pepatah, patah tumbuh hilang berganti. Saya hanya mengingatkan saja bahwa potensi krisis legitimasi Presiden y.a.d itu mungkin saja terjadi. Karena itu wajib kita antisipasi

Kita sama2 mencintai negara ini. Jangan sampai ada kekisruhan politik, yg tak menguntungkan kita yg mencintai negara ini. Itu saja. Tks

baca juga:

Transkrip Lengkap kelanjutan sidang Uji Materi UU Pilpres oleh Prof. Yusril di MK ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-transkrip-lengkap.html?m=0

Yusril: MK itu bukan KPU, MK itu Bukan Tuhan, MK itu Hakim! ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/01/medianusantara-yusril-mk-itu-bukan-kpu.html?m=0

Menyoal Legitimasi Presiden & Wakil Terpilih Di Mata Hukum ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/01/medianusantara-menyoal-legitimasi.html?m=0

Putusan MK Adalah Kemenangan Kaum Status Quo & Oligarki Politik ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/01/medianusantara-putusan-mk-adalah.html?m=0

Keputusan Misterius MK, Pemilu 2014 INKONSTITUSIONAL ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/01/medianusantara-keputusan-misterius-mk.html?m=0

Ananto

To ppiindia@yahoogroups.com
Feb 11 at 8:34 AM

 

Idealisme Politisi Muda

Oleh: Mohamad Sobary

Hanya di dunia politik orang bisa mencapai karier serbacepat, jauh melampaui kecepatan suara. Keputusan mendadak yang bersifat rahasia dapat membuat seseorang meloncat secara tak masuk akal ke dalam posisi superistimewa.

Orang yang ibaratnya ”luntang-lantung” tiba-tiba bisa menjadi menteri. Pantas tak pantas dia menteri. Itulah dunia politik dan hak-hak istimewanya. Kita tahu loncatan karier di dalamnya tak mengenal aturan dan hukum-hukum biasa yang konvensional dan menjemukan sebagaimana di dalam birokrasi pemerintahan. Di sana orang bisa ”mati berdiri” dalam antrean sangat panjang menanti kenaikan jabatan yang bisa saja tak pernah terjadi hingga tiba masa pensiun.

Dunia politik memang lain. Kita tahu kemunculan Orde Baru juga menampilkan banyak fenomena baru. Kaum muda yang betul-betul masih muda belia bisa menjadi menteri hanya karena pernah memimpin mahasiswa yang turun ke jalan secara patriotik untuk merombak mentalitas para pemimpin yang telah menjadi beku. Idealisme anak muda ini tinggi menjulang hingga langit di atas sana merasa cemas bakal terdesak makin ke atas, di mana ruang kosong sudah tak tersedia lagi.

Tapi, demi berlalunya waktu, apa yang tampak menggelembung itu kempes dengan sendirinya dalam waktu cepat di tengah kenyamanan hidup mapan yang tak terduga. Itu nasib baik generasi 1960- an.

 

Generasi 1940-an beda lagi. Zaman itu kaum muda berpolitik dengan pertaruhan nyawa dan kebebasan pribadi demi perjuangan kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tak kalah membara. Mereka bekerja keras, dikejar-kejar pemerintah jajahan, ditangkap, dibuang, dan dipenjara untuk dilumpuhkan. Tapi, mereka tak pernah lumpuh.

Corak kepemimpinan mereka memang lain: lebih matang, lebih mendalam, dan lebih penuh penghayatan akan makna hidup yang sering getir dan penuh tragedi. Ketika generasi ini berhasil memerdekakan bangsanya, mereka siap, terlatih, dan matang menjadi pemimpin. Tidak ada kejutan dadakan. Tak ada orang ”pinggir jalan” yang digiring ke jabatan tinggi. Semua profesional. Semua terpelajar. Semua siap saling mengakomodasi. Semua berwatak inklusif. Wawasan mereka tertuju hanya pada satu titik: keindonesiaan. Citra Indonesia itu mereka bayangkan sebagai ”rumah” bersama.

Kalau dirumuskan dalam idiom politik-kebudayaan kontemporer, sebutan mereka itu ”kaum pluralis” yang terbiasa hidup dalam tatanan ”multikultural”. Tidak ada seorang pun tokoh culas yang memainkan politik keagamaan dengan pikiran ”kotor” hanya demi memanjakan keserakahan politiknya sendiri. Dalam dua dekade terakhir ini, ada pencarian kembali dengan sungguh-sungguh akan makna dan sikap ”inklusif”, ”akomodatif”, dan semangat bersaudara yang dulu menjadi cara hidup leluhur kita.

Kini kita juga rindu pada hidup yang menghargai multikulturalisme dan akrab terhadap pluralitas budaya yang dicontohkan para leluhur kita sendiri. Kita gigih berjuang mengembalikan ”zaman emas” itu dengan rasa penasaran, adakah itu mungkin untuk diwujudkan. ”Kita?” Siapa ”kita” di sini? Masih adakah orang yang memiliki kerinduan seperti itu?”

 

Kehidupan pada hari-hari ini memang agak pengap. Politisi, juga yang muda-muda, memandang politik secara gersang; politik hanya jenjang meraih kekuasaan.

Wawasan dan sikap sebagian tokoh bisnis dan militer sama kering kerontangnya. Orangorang itu pun menganggap politik sekadar sebagai jalan meraih kekuasaan dan selesai. Kalau ditanya, kekuasaan untuk apa? Untuk kekuasaan itu sendiri? Untuk menindas rakyat? Untuk memupuk kekayaan? Bukankah ada keluhuran lain: kekuasaan untuk memenuhi idealisme bahwa dengan kekuasaan di tangan kita bebaskan bangsa dari kebodohan, ketertindasan, kemiskinan, dan tindak kekerasan yang tak mengenal dialog dan kompromi?

Dengan kata lain, politik untuk kekuasaan dan demi kekuasaan itu sendiri pendeknya haram jadah. Suara seperti ini, alhamdulillah, juga muncul di tengah kita, dari kalangan pebisnis, orang baru sama sekali di dunia politik, kaum muda, dan wanita. Dia punya idealisme sendiri mengenai cara mengoperasikan kekuasaan. Politisi muda, orang baru ini, namanya Fahira Idris. Orang boleh memanggilnya Ira. Dari dunia bisnis dia mencoba beralih ke politik. Ini menyiratkan suatu tanda: dia berpolitik bukan karena mencari pekerjaan.

Beda betul bila dibandingkan dengan beribu-ribu orang lain, yang berduyun-duyun masuk politik tanpa gagasan, tanpa idealisme, selain pragmatisme kering dan dangkal: demi cepat kaya, cepat terkenal, dan mentereng. Kegembiraan berpolitik dan nuansa rohani di dalamnya hendak ditampilkan anak muda ini. Dia menepis anggapan bahwa politik itu kotor. Dia juga menolak penilaian bahwa politisi pun dengan sendirinya kotor. Tidak. Politik bisa dibikin punya rohani.

Politisi bisa tampil dengan wawasan dan sikap sekaligus dengan tindakan- tindakan mulia yang didambakan para ”empu kehidupan” yang memberi contoh kebajikan hidup dan segenap kemuliaan. ”Bagi saya,” katanya, ”Politik bisa menjadi sarana memecahkan persoalan-persoalan penting yang sedang dihadapi masyarakat dan bangsa. Politik harus bisa menjadi sahabat kaum muda. Saya merasa mendapat tantangan untuk membuktikan bahwa dengan jalan politik itu masalah-masalah kaum muda kita pecahkan.

Pendidikan kaum muda, langkah mencerdaskan kehidupan mereka, dimulai dari sikap politik, diteruskan dengan keputusan politik, dilaksanakan melalui birokrasi, yang dikontrol oleh kesadaran yang punya warga moral yang jelas. ”Ini semua memang kelihatan sederhana, tapi pelaksanaannya ruwet dan kompleks. Bagi saya, yang penting di sini ialah bukti bahwa politik tidak harus kotor dan bahwa politisi tidak harus buruk. Politik itu mulia menurut saya,” katanya lagi.

Ira, kompletnya Fahira Idris, putri Dr Fahmi Idris, pengusaha sukses, politisi senior, yang tak tampak hiruk-pikuk di media, tapi jelas membawa ‘wong bejo’, orang beruntung, diberkati. ”Wong bejo” tak bisa dikalahkan oleh siapa pun. Lebih-lebih beliau juga taktis, ”skillfu”’. Bersih citra politik dan birokrasinya. Menjabat menteri di zaman Habibie, memperoleh lagi jabatan sama di zaman Gus Dur. Diteruskan lagi di zaman SBY. Dalam tiga periode itu beliau ”clean”. Fahira, dengan kapasitas yang berbeda, semangat dan pengalaman di zaman berbeda, muncul di dunia politik.

Dia membuktikan kebenaran pepatah ”buah tak jatuh terlalu jauh dari pohonnya”. Tapi dia bukan bayangan sang ayah. Dengan kepribadian yang lain dan karakter khas ”anak zamannya” dia buktikan, kalau bisa berbisnis dengan baik, mengapa berpolitik tidak? Dia mau maju menjadi DPD RI untuk DKI Jakarta. Gagasan dan strategi politik yang hendak ditempuhnya? Biasakan kaum muda untuk hidup tanpa kekerasan, siap menghadapi persoalan dengan berunding, buka kesempatan dialog, dan jangan dirangsang untuk mencari menang-menangan sendiri.

Kebenaran lebih penting dari kemenangan. Apakah ini artinya? Watak inklusif, akomodatif, dan memberi orang lain ruang gerak yang fair, adil, jujur, untuk menunjukkan bahwa politik itu punya banyak sisi keagungan. Sekali lagi, ini bukti, politik bukankah politik tidak kotor? Apa lagi? Dia diam-diam juga merindukan apa yang mulia dalam politik akomodatif, respek pada pluralitas, yang dicontohkan para leluhur kita tadi. Pesan sang ayah? ”Tak usah disebut.” Katanya. Baik, saya, yang menulis pemikirannya, memberinya tantangan yang pasti tak mudah: politisi dengan idealisme, bukan segalanya.

Jadi, jangan bikin idealismemu mati muda seperti banyak contoh mengecewakan dalam sejarah politik yang terus bergulir sejak dulu hingga hari ini. []

KORAN SINDO, 03 Februari 2014

Mohamad Sobary ; Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi

— 

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

0 Responses to “Kenegarawanan : Potensi Krisis Legitimasi Presiden Terpilih”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,063,568 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: