11
Feb
14

Kenegarawanan : Politik Keadilan dan Persatuan

Berita Terkini
Senin, 10-02-2014 11:21

Wujudkan Politik Keadilan dan Persatuan!

Dian Purnama

Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

JAKARTA, PESATNEWS – Dugaan kuat terjadinya masa puncak dari perekonomian Indonesia 2030 saat harusnya mampu tumbuh di atas 10 persen yang merupakan efek beruntun demografik Indonesia dan kini terwacanakan saatnya Indonesia lepas dari ketergantungan pada ekspor bahan sumberdaya alam mentah beranjak ke ekspor bahan sumberdaya alam terolah, maka politik hukum konstitusi Indonesia utamanya menuju Indonesia Jaya 2045 adalah menjjadi strategik dilakukan berkeadilan demi keutuhan persatuan Indonesia.

Dalam konteks logika dan sistimatika politik hukum konstitusi Indonesia yaitu bahwa UUD 45 [Risalah Paripurna MPRRI 2002 Non Lembaran Negara RI] jo UUD45 [Lembaran Negara RI No 75, 1959] jo UUD45 [Berita Repoeblik Indonesia Tahoen II No 7, 15 Febroeari 1946] maka ketaatazasan politik hukum konstitusi menjadi prasyarat strategik politika keadilan demi persatuan Indonesia 2045,” tegas Jurubicara Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Senin (10/2/2014).

Sebagai catatan sejarah, jelasnya, pasca Proklamasi Indonesia Merdeka tanggal 17 Agustus 1945 maka Berita Repoeblik Indonesia (BRI) Tahun II No 7 tanggal 15 Febroeari 1946 tentang Oendang Oendang Dasar 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 adalah dokumen resmi konstitusi bersejarah yang strategik bagi negara bangsa Indonesia guna memberikan kepastian bagi politik hukum negara bangsa Indonesia, berisi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Djakarta 17 Agoest ’45, Oendang-Oendang Dasar, Makloemat Pemerintah Repoeblik Indonesia Djakarta 1 Nopember 1945 dan Penjelasan Tentang Oendang-Oendang Dasar Negara Indonesia.

“BRI tersebut di atas adalah pedoman bagi penegakan kedaulatan Republik Indonesia terutama ketika mengoperasikan Perang Kemerdekaan ke-1 [1947] dan ke-2 [1948] guna meraih Kedaulatan Indonesia per tanggal 27 Desember 1949. Keberadaannya kemudian dikokohkan oleh Lembaran Negara Republik Indonesia no 75, 1959 tentang Keputusan Presiden Republik Indonesia No 150 tahun 1959 mengenai Dekrit Presiden Republik Indonesia / Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang kembali kepada Undang-undang Dasar 1945,” tandas Pandji.

Dalam pengertian itu, lanjutnya, maka aktualisasi politik hukum konstitusi Indonesia baik bagi kerja-kerja legislasi pembentukan Undang-undang di Parlemen dan Pemerintah maupun kerja-kerja uji material Undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sungguh bijaklah pertimbangkan logika dan sistimatika politik hukum konstitusi termaksud di atas, untuk senantiasa wujudkan Politika Keadilan demi Persatuan Indonesia bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Aktualisasi dimaksudkan semisal di perkara Pemilu Serentak 2014 yang kini sedang diuji materi oleh MKRI dan gugatan Class Action tentang Penundaan Pemilu 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” tutur CaLeg DPR RI dari PKPI Dapil DKI Jakarta II Nomor urut 2 ini. [*]

Editor : Arief Sofiyanto


0 Responses to “Kenegarawanan : Politik Keadilan dan Persatuan”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,063,568 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: