06
Feb
14

Politik : Class Action Pemilu Serentak 2014

Berita Terkini
Rabu, 05-02-2014 20:05

Petisi 28 Gugat ke MK, Penundaan Pemilu Serentak

Abdi Tri Laksono

MK

MK

JAKARTA, PESATNEWS – Petisi 28 menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Penundaan Pemilu Serentak pada 2019 telah menimbulkan ketidakpastian hukum atas penyelenggaraan Pemilu 2014. Oleh karena itu, Petisi 28 segera mendaftarkan Gugatan Class Action atas Penundaan Pemilu Serentak, pada Kamis (6/2/2014) pukul 11.00 Wib di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Potensi konflik politik akan meluas bahkan menjadi sumber kejahatan korupsi politik baru. Kedaruratan hukum dan konstitusi yang terus berlangsung tentunya akan menimbulkan disintegrasi bangsa,” tegas Direktur Eksekutif LBH Solidaritas Indonesia, M Taufik Budiman SH didampingi Aktivis Petisi 28 Gigih Guntoro, Rabu (5/2).

Ia menegaskan, Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu telah berlindung di balik kejahatan konstitusi dan tak mau berpikir jauh untk kepentingan bangsa dan negara.

“Persekutuan jahat antara MK, Pemerintahan dan KPU pasti akan memproduksi Pemerintahan dan Parlemen ilegal,” tandas Taufik [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Rabu, 05-02-2014 22:51

MK Lelet Tangani Putusan Uji Materi KUHAP

Abdi Tri Laksono

MK

MK

JAKARTA, PESATNEWS – Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai lelet atau sangat lambat dalam mengeluarkan putusan terkait uji materi Undang Undang (UU) No. 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, MK didesak untuk segera menggelar sidang putusan tersebut.

Pasalnya, proses pengujian UU KUHAP itu sudah selesai sejak 20 Juni 2013, namun anehnya hingga saat ini MK belum juga menggelar sidang pembacaan putusan tersebut. Desakan ke MK tersebut datang dari para pemohon uji materi, Boyamin Saiman dan Andi Syamsudin Iskandar yang mendatangi kantor MK, Rabu (5/2/2014).

“Kami sudah menunggu terlalu lama dan perbandingan perkara lain. Yang pendaftaran dan sidangnya lebih belakangan ternyata sudah diputus,” tegas Boyamin Saiman di Gedung MK, Jakarta, Rabu (5/2), yang menyerahkan surat permintaan percepatan putusan tersebut kepada MK.

Sebelumnya, Boyamin sudah pernah melakukan hal yang sama, tetapi hingga saat ini belum direalisasikan oleh MK. “Kami dan kuasa hukum Antasari Azhar telah mengajukan permintaan percepatan pembacaan putusan pada 25 Juli 2013 dan 7 Januari 2014,” tegas Boyamin uyang juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Seperti diketahui, dalam uji materi UU No. 8/1981 tentang KUHAP, para pemohon menggugat pasal 268 ayat 3. Dalam Pasal tersebut termuat ketentuan tentang pengajuan Peninjauan Kembali (PK) atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali. Pemohon merasa hak konstituonalnya terlanggar dengan pasal tersebut. Sebab, pemohon tidak lagi memiliki kesempatan mendapatkan keadilan dalam kasus pembunuhan Direktur Utama PT Rajawali Putra Banjaran Nasruddin Zulkarnaen.

Boyamin dan Andi selaku Pemohon dalam uji materi UU tersebut menuding MK telah melanggar falsafahnya sendiri. Yakni, MK telah melakukan penundaan keadilan yang telah menjadi prinsip dasar dan ideologi dari MK. “Bahwa keadilan yang tertunda adalah bukan keadilan. MK kami anggap telah melanggar falsafahnya sendiri justice delayed is justice denied,” tegas Boyamin.

Ia mengungkapkan, dalam uji materi UU KUHP tentang PK tersebut, selain kepentingan mantan ketua KPK Antasari Azhar yang telah ditahan di LP Tanggerang selama lebih dari lima tahun, yang utama adalah kepentingan keluarga Nasrudin Zulkarnaen (korban) untuk mendapatkan keadilan.

“Karena kami berkeyakinan Antasari Azhar bukan pelakunya. Keadilan seorang warga negara atas ketikadilan hukum yang dialaminya adalah kebutuhan semua warga negara tanpa terkecuali, termasuk hakim,” bebernya.

Berdasar niat mencari keadilan bagi keluarga korban dan membantu Antasari Azhar, kata Boyamin, maka dengan berlarut-larutnya proses ini menjadikan putus asa dan patah arang. “Biarlah almarhum Nasrudin Zulkarnaen tenang dalam kuburnya dan Antasari Azhar tetap mendekam dalam penjara karena akan semakin hilangnya bukti dan saksi (Dr. Mun’im Idris dan Sopir Korban telah mati) serta ancaman kadaluwarsa perkara sehingga segala upaya akan gagal,” jelasnya. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Pemilu 2014

Pengamat: Jika Golput 50% Lebih, Pemilu Harus Diulang

Kamis, 6 Februari 2014 06:55 WIB
Pengamat: Jika Golput  50% Lebih, Pemilu Harus Diulang

forumkeadilan.com
Margarito Kamis

Tribunnews.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik diimbau untuk mengantisipasi besarnya pemilih yang tak menggunakan hak pilihnya saat pemilihan umum mendatang. Jika jumlah pemilih golongan putih (golput) itu menembus angka di atas 50 persen, maka hasil pemilu dinyatakan tidak sah.

“Secara hukum, kalau di atas 50 persen (angka golput), maka pemilu tidak sah. Secara konstitusional, angka golput harus dipastikan di bawah 50 persen,” kata pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis, pada acara diskusi dalam rangka peringatan Hari Lahir Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Jakarta, Rabu (5/2/2014).

Margarito mengatakan, pemilihan ulang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu atas perintah presiden atas usul KPU jika tingkat partisipasi golput melebihi separuh jumlah pemilik hak suara. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD.

Ia menyebutkan, potensi meningkatnya angka golput pada pemilu mendatang cukup besar. Salah satu faktor penyebabnya adalah maraknya kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum kader partai politik. Hal itu, kata Margarito, membuat masyarakat tidak lagi percaya kepada partai politik.

Selain itu, bahaya golput juga dapat dirasakan partai politik. Menurutnya, partai politik harus mengawasi secara ketat berapa jumlah angka golput di setiap tempat pemungutan suara. Pasalnya, hal itu rawan untuk diselewengkan.

“Pengalaman saya, suara golput itu sangat rawan, gampang dan mudah untuk digunakan oleh siapa saja yang ingin menggunakan. Nah ke mana suara itu diberikan, sangat tergantung pada siapa yang membisiki mereka,” ujarnya.


0 Responses to “Politik : Class Action Pemilu Serentak 2014”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,093,660 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: