02
Feb
14

Kenegarawanan : Kepastian Pemilu2014 Serentak

Berita Terkini
Sabtu, 01-02-2014 23:05

Kepastian Pemilu2014 Serentak


Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Kepastian Pemilu2014 Serentak
Oleh: Dr Ir Pandji R Hadinoto MH
(Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia)

Di awal bulan ke-2 tahun 2014 ini, terasa kepastian daripada politik hukum Pemilu2014 Serentak tetap diperjuangkan baik oleh Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH melalui jalur perbaikan Permohonan Uji Material ke Mahkamah Konstitusi RI maupun Kelompok Petisi 28 melalui jalur Somasi Advokat Taufiq Budiman SH kepada Presiden  RI dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk penundaan Pemilu.

Upaya hukum Uji Material itu tampaknya dimaksudkan guna menegaskan pentingnya keabzahan atau legitimasi perundang-undangan terkait Pemilu 2014 Serentak agar penuhi faktor-faktor politis, normatif aturan hukum dan sosiologis sebagaimana diyakini Prof Yusril. Begitu juga, Somasi No C-2.011.LBH-SI.Jkt.01.2014 tertanggal 28 Januari 2014 itu rupanya ditujukan guna perolehan kepastian tentang layaknya Pemilu2014 Serentak dijadwalkan ulang oleh KPU.

Kedua jalur itu menurut akal sehat adalah langkah positif bagi solusi konstitutif dan ekonomis di tengah tingkat kerapuhan daripada perekonomian Indonesia tersebab oleh faktor-faktor fundamental lokal dan struktural global terkini.

Walaupun ada sedikit titik terang ikhwal politik hukum Pemilu2014, kerentanan politik hukum kenegaraan lain menimbang logika dan sistimatika bahwa UUD45 [Risalah Paripurna MPRRI 2002 Non Lembaran Negara] jo UUD45 [Lembaran Negara Republik Indonesia No 75, 1959] jo UUD45 [Berita Repoeblik Indonesia Tahoen II No 7 tanggal 15 Febroeari 1946], perlu mendapat perhatian serius pula dari pemangku kenegaraan mengingat kepastian politik hukum konstitusi juga prasyarat bagi pemenuhan Bina Indonesia Mulia 2014-2024.

Artinya, bilamana benar Sidang Istimewa MPR RI digelar per rekomendasi Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia 27 Desember 2013, senafas dengan perjuangan kedua jalur di atas, maka selayaknyalah UUD 45 [Risalah Paripurna MPR RI 2002 Non Lembaran Negara] itu juga dilakukan pelurusan Batang Tubuhnya terhadap amanat Pembukaannya demi pemuliaan politik hukum kenegaraan Indonesia memantapkan Bina Indonesia Mulia 2014-2024 menuju ke arah Indonesia Jaya 2045. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini 02/02/2014

Berita Terkini
Kamis, 30-01-2014 15:18

Inilah Surat Somasi Gugatan Petisi 28 ke Presiden SBY


.

.

JAKARTA, PESATNEWS – Kelompok Petisi 28 melalui anggotanya, Gigih Guntoro dan Kuasa Hukum Advokat M Taufik Budiman SH (Direktur Eksekutif LBH Solidaritas Nasional) telah melayangkan Somasi kepada Presiden SBY dan Ketua KPU untuk segera menghentikan tahapan Pemilu yang ilegal dan mengumumkan Penundaan Pemilu.

“Petisi 28 memberi batas waktu kepada saudara Presiden dan Ketua KPU hingga hari Senin, 3 Februari 2014, pukul 11.00 WIB. Apabila saudara Presiden tak melakukan tindakan nyata, maka kami akan melakukan upaya hukum, pidana maupun perdata, termasuk melaporkan saudara ke KPK dan Polri karena menggunakan uang negara untuk kegiatan yang inkonstitusional,” tegas Gigih Guntoro, Kamis (30/1/2014).

Kutipan lengkap surat somasi Petisi 28 kepada Presiden SBY adalah sebagai berikut ini.

Somasi Petisi 28 ke Presiden:

Jakarta, 28 Januari 2014

Nomor : C-2.011.LBH-SI.Jkt.01.2014

Lamp. : 1 (satu) berkas

Hal: SOMASI untuk Penundaan Pemilu

Kepada Yth.

1. PRESIDEN Republik Indonesia

2. Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU )

di JAKARTA

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini : Advokat M. TAUFIK BUDIMAN, SH., Direktur Eksekutif Nasional LBH Solidaritas Indonesia, bertindak untuk dan atas nama klien kami : GIGIH GUNTORO, dkk atau yang dikenal dengan sebutan Kelompok Petisi 28, sebagaimana Surat Kuasa terlampir.

Bahwa berkaitan dengan proses Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014, dan menunjuk (pertimbangan-pertimbangan hukum dalam) Putusan Mahkamah Konstitusi – Nomor : 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014, dengan ini kami ingin mengingatkan kepada Saudara menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana ketentuan UUD 1945 khususnya Pasal 22E, mengatur bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden.

2. Bahwa berdasarkan ketetuan pasal 4 ayat (1) UUD 45 menentukan bahwa Presiden adalah merupakan Kepala Pemerintahan, dan berdasarkan ketentuan UU No. 15 tahun 2011 Presiden bertanggung jawab atas proses Pemilu, diantaranya dengan (melalui Panitia Seleksi) memilih anggota KPU.

3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Tugas dan Kewenangan KPU antara lain adalah merencanakan program dan anggaran dan Menetapkan Jadwal Pemilu.

4. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor : 14/PUU-XI/2013 tersebut diatas, telah menyatakan bahwa pasal-pasal dalam UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden yang mengatur bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah Pemilu Legislatif yaitu pasal 3 ayat (5), pasal 12 ayat (1), pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional).

5. Bahwa secara faktual, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai pihak menyebutkan Pemilu Legislatif dan Pemiu Presiden yang dilaksanakan secara serentak dapat menghemat keuangan Negara sebesar 5 – 10 triliyun rupiah jika dibandingkan dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang diselenggarakan secara terpisah.

6. Bahwa penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara terpisah adalah merupakan tindakan menghambur-hamburkan keuangan Negara ditengah kondisi bencana dan krisis ekonomi yang dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia, utamanya terkait dengan masalah jaminan menikmati pendidikan serta jaminan kesehatan yang masih mahal serta kondisi keuangan Negara yang belum dapat memberikan jaminan akan pemenuhan hak-hak rakyat tersebut.

7. Bahwa penetapan jadwal Pemilu Legislatif (9 April 2014) dan Pemilu Presiden (9 Juni 2014) oleh KPU yang diselenggarakan secara terpisah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige overheidsdaad) karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945, dan secara nyata merugikan kepentingan rakyat Indonesia terkait dengan hak politik, maupun hak ekonominya.

8. Bahwa perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya (Presiden bersama-sama dengan KPU) dan secara nyata merugikan keuangan Negara adalah merupakan tindak pidana korupsi.

9. Bahwa untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum yang sangat serius yang akan berakibat sangat fatal pada proses kehidupan berbangsa dan bernegara (Pemilu yang Illegal) dan pontensi kerugian keuangan Negara yang demikian besar, dapat diatasi dengan menunda dan /atau melakukan perubahan jadwal pelaksanaan Pemilu Legislatif dan menggabungkannya dengan Pemilu Presiden, yang merupakan kewenangan sepenuhnya dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ditentukan oleh UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kami minta kepada Saudara untuk segera melakukan perubahan jadwal Pemilu menjadi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang dilaksanakan secara serentak.

Bahwa kami menunggu tindakan konkrit dari Saudara untuk mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia tentang penundaan pelaksanaan dan /atau perubahan jadwal Pemilu sampai batas waktu hari Senin, 3 Pebruari 2014, pukul 11.00 WIB.

Bahwa apabila Saudara tidak melakukan penundaan pelaksanaan dan /atau perubahan jadwal Pemilu sampai batas waktu tersebut, kami akan melakukan upaya hukum secara pidana dengan melaporkan Saudara ke aparat Kepolisian maupun secara perdata dengan melakukan gugatan di Pengadilan.

Demikian SOMASI ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Hormat kami,

Kuasa Hukum

Advokat M. TAUFIK BUDIMAN, SH.

PERADI NIA : 00.12859

Hp.081339774950

pin 74478FD5

Gigih Guntoro

Hp.08159207267

pin 24DEF826

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan MPR RI di Jakarta

2. Pimpinan DPR RI di Jakarta

3. Pimpinan Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta

4. KAPOLRI di Jakarta

5. Arsip

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Selasa, 28-01-2014 10:21

Petisi 28 Gugat SBY dan KPU untuk Hentikan Pemilu

Budiono

Petisi 28

Petisi 28

JAKARTA, PESATNEWS – Kelompok Petisi 28 akan melakukan somasi dan dilanjutkan gugatan class action kepada Presiden SBY dan Pimpinan KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk menghentikan seluruh tahapan Pemilu yang berdiri di atas landasan UU (Undang Undang) yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional yang bertentangan dengan konstitusi UUD 1945.

“Penundaan penyelenggaraan Pemilu serentak pada 2019 oleh MK bersifat subversif dan sarat muatan politik. Saat ini MK telah menjadi pemain politik daripada penjaga konstitusi, di sinilah titik kedaruratan konstitusi negara kita,” tegas kuasa hukum Petisi 28, M Taufik Budiman SH bersama Anggota Petisi 28 Gigih Guntoro, Selasa (28/1/2014) pagi.

Menurut Taufik, Pemerintah SBY dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu terkesan mengamini atas Kejahatan Putusan MK yang berlindung dibalik konstitusi. “Persekutuan jahat antara MK, Pemerintahan dan KPU pasti akan memproduksi pemerintahan dan parlemen ilegal pasca Pemilu 2014,” ungkapnya.

Oleh Karena itu, jelas dia, Petisi 28 berencana melakukan konferensi pers terkait rencana  somasi dan gugatan class action kepada Presiden SBY dan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu dengan UU inkonstitusional, pada Rabu (29/1/2014) pukul 13.00 Wib di Pondok Penus Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat. “Selamatkan kedaulatan rakyat! Tegakkan kedaulatan negara!” serunya. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Selasa, 28/01/2014 20:04 WIB

Ini Alasan MK Bacakan Putusan Pemilu Serentak 10 Bulan Kemudian

Prins David Saut – detikNews

Hakim Konstitusi

Jakarta – Munculnya tanda tanya terhadap putusan yang dibacakan 10 bulan kemudian mewarnai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu serentak. Apa jawaban MK?

“Karena saat itu Pak Mahfud dan Pak Sodiki masih ada,” kata Sekjen MK Janedjri M Gaffar di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2014).

Mahfud MD dan Ahmad Sodiki saat itu masih menjabat sebagai ketua dan wakil ketua MK. Namun dalam rapat pleno dua isu selanjutnya, keduanya purna tugas.

“Kenapa tidak Oktober 2013 atau Januari 2014? Karena kalau begitu berarti Pak Mahfud dan Pak Sodiki tidak ada, ya tidak bisa,” ujar Janedjri.

Putusan pemilu serentak meliputi tiga isu yakni pemilu serentak, pelaksanaan pemilu serentak, dan presidential threshold. Pada 26 Maret 2013, Mahfud dan Sodiki masih ada dan memutuskan pemilu serentak.

Namun ketika pembahasan masuk agenda pelaksanaan pemilu serentak dan presidential threshold, keduanya sudah tidak bertugas. Dua isu terakhir baru dibahas pada 28 Oktober 2013 dan 17 Januari 2014.

Karena itulah, tanggal 26 Maret 2013 ditetapkan sebagai pelaksanaan RPH untuk pengambilan putusan perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 sebagaimana tercantum dalam putusan yang dibacakan pada Kamis, 23 Januari 2014.

(vid/fdn)

Berita Terkini
Sabtu, 01-02-2014 20:58

Pemilu Ditunda, Rezim Penguasa Perkuat Partainya yang Ambruk

Hasan Basri

Teddy Syamsuri

Teddy Syamsuri

JAKARTA, PESATNEWS – Ketua Umum Lintasan ’66 Teddy Syamsuri mengingatkan, jika Pemilu 2014 ditunda pelaksanaannya, maka akan menguntungkan pihak rezim penguasa saat ini karena bisa tetap berkuasa sambil memperkuat Partainya yang sedang ambruk.

Oleh karena itu, Teddy menyayangkan Kelompok Petisi 28 yang telah melayangkan somasi kepada Presiden SBY dan Ketua KPU untuk segera menghentikan tahapan Pemilu yang dianggap ilegal dan agar diumumkan segera penundaan pemilunya, meski ia menghormati dan menghargai hak konstitusionalitas Petisi 28.

Teddy mengakui, memang keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan pemilu serentak 2019 membuat debatable hal legal atau ilegalnya Pemilu 2014. “Namun, bagi Lintasan ’66 lebih melihatnya dari segi manfaat dan mudhoratnya untuk kemaslahatan rakyat yang berjumlah lebih dari 240 juta jiwa jika tahapan pemilu dihentikan atau ditunda. Tentu dari kacamata Lintasan ’66 justru akan lebih banyak mudharatnya,” tegasnya, Sabtu (1/2/2014).

Teddy mengaku pernah terjun ke pelosok pedesaan di Kabupaten Cirebon saat memantau Pilbup akhir Desember lalu, sudah banyak baliho dan spanduk KPU agar masyarakat mengetahui jadwal Pemilu 2014 dan mensukseskannya. “Artinya, masyarakat sudah berada pada semangat untuk memilih dan menyukseskannya,” tandas Ketua Umum Lintasan ‘66.

Menurutnya, benar sekali jika KPU menggunakan dana APBN. “Tetapi para Caleg ‘kan gunakan dana sendiri, betapa akan merugi dan baik tim sukses dan konstituen loyalisnya akan menjadi resah, benturan horizontal jelas tak terhindarkan. Padahal, hukum untuk keadilan rakyat tidak untuk sekelompok orang yang bisa jadi akan cuci tangan jika konflik horisontal terjadi, dan mungkin tidak menjamin untuk tidak terjadi benturan di akar rumput,” tutur Teddy.

Disamping itu, lanjut dia, rakyat juga sangat ingin Indonesia berubah menjadi baik untuk rakyat, tentu dengan segera presiden harus diganti, termasuk anggota legislatifnya. “Jika diminta ditunda, tentu tertunda pula harapan rakyat ini dan rezim tetap berkuasa sambil memperkuat partainya yang lagi ambruk. Jadi, dimohon untuk disadari bersama. Biarlah rakyat yang menilai Pemilu 2014 ini inkonstitusional atau tidaknya!” serunya.

Sebelumnya, Kelompok Petisi 28 melalui anggotanya, Gigih Guntoro dan Kuasa Hukum Advokat M Taufik Budiman SH (Direktur Eksekutif LBH Solidaritas Nasional) telah melayangkan Somasi kepada Presiden SBY dan Ketua KPU untuk segera menghentikan tahapan Pemilu yang ilegal dan mengumumkan Penundaan Pemilu.

“Petisi 28 memberi batas waktu kepada saudara Presiden dan Ketua KPU hingga hari Senin, 3 Februari 2014, pukul 11.00 WIB. Apabila saudara Presiden tak melakukan tindakan nyata, maka kami akan melakukan upaya hukum, pidana maupun perdata, termasuk melaporkan saudara ke KPK dan Polri karena menggunakan uang negara untuk kegiatan yang inkonstitusional,” tegas Gigih Guntoro, Kamis (30/1).

Kutipan lengkap surat somasi Petisi 28 kepada Presiden SBY adalah sebagai berikut ini.

Berikut somasi Petisi 28 ke Presiden dan Kertua KPU:

Jakarta, 28 Januari 2014

Nomor : C-2.011.LBH-SI.Jkt.01.2014

Lamp. : 1 (satu) berkas

Hal: SOMASI untuk Penundaan Pemilu

Kepada Yth.

1. PRESIDEN Republik Indonesia

2. Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU )

di JAKARTA

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini : Advokat M. TAUFIK BUDIMAN, SH., Direktur Eksekutif Nasional LBH Solidaritas Indonesia, bertindak untuk dan atas nama klien kami : GIGIH GUNTORO, dkk atau yang dikenal dengan sebutan Kelompok Petisi 28, sebagaimana Surat Kuasa terlampir.

Bahwa berkaitan dengan proses Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014, dan menunjuk (pertimbangan-pertimbangan hukum dalam) Putusan Mahkamah Konstitusi – Nomor : 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014, dengan ini kami ingin mengingatkan kepada Saudara menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana ketentuan UUD 1945 khususnya Pasal 22E, mengatur bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden.

2. Bahwa berdasarkan ketetuan pasal 4 ayat (1) UUD 45 menentukan bahwa Presiden adalah merupakan Kepala Pemerintahan, dan berdasarkan ketentuan UU No. 15 tahun 2011 Presiden bertanggung jawab atas proses Pemilu, diantaranya dengan (melalui Panitia Seleksi) memilih anggota KPU.

3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Tugas dan Kewenangan KPU antara lain adalah merencanakan program dan anggaran dan Menetapkan Jadwal Pemilu.

4. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor : 14/PUU-XI/2013 tersebut diatas, telah menyatakan bahwa pasal-pasal dalam UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden yang mengatur bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah Pemilu Legislatif yaitu pasal 3 ayat (5), pasal 12 ayat (1), pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional).

5. Bahwa secara faktual, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai pihak menyebutkan Pemilu Legislatif dan Pemiu Presiden yang dilaksanakan secara serentak dapat menghemat keuangan Negara sebesar 5 – 10 triliyun rupiah jika dibandingkan dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang diselenggarakan secara terpisah.

6. Bahwa penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara terpisah adalah merupakan tindakan menghambur-hamburkan keuangan Negara ditengah kondisi bencana dan krisis ekonomi yang dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia, utamanya terkait dengan masalah jaminan menikmati pendidikan serta jaminan kesehatan yang masih mahal serta kondisi keuangan Negara yang belum dapat memberikan jaminan akan pemenuhan hak-hak rakyat tersebut.

7. Bahwa penetapan jadwal Pemilu Legislatif (9 April 2014) dan Pemilu Presiden (9 Juni 2014) oleh KPU yang diselenggarakan secara terpisah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige overheidsdaad) karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945, dan secara nyata merugikan kepentingan rakyat Indonesia terkait dengan hak politik, maupun hak ekonominya.

8. Bahwa perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya (Presiden bersama-sama dengan KPU) dan secara nyata merugikan keuangan Negara adalah merupakan tindak pidana korupsi.

9. Bahwa untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum yang sangat serius yang akan berakibat sangat fatal pada proses kehidupan berbangsa dan bernegara (Pemilu yang Illegal) dan pontensi kerugian keuangan Negara yang demikian besar, dapat diatasi dengan menunda dan /atau melakukan perubahan jadwal pelaksanaan Pemilu Legislatif dan menggabungkannya dengan Pemilu Presiden, yang merupakan kewenangan sepenuhnya dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ditentukan oleh UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kami minta kepada Saudara untuk segera melakukan perubahan jadwal Pemilu menjadi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang dilaksanakan secara serentak.

Bahwa kami menunggu tindakan konkrit dari Saudara untuk mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia tentang penundaan pelaksanaan dan /atau perubahan jadwal Pemilu sampai batas waktu hari Senin, 3 Pebruari 2014, pukul 11.00 WIB.

Bahwa apabila Saudara tidak melakukan penundaan pelaksanaan dan /atau perubahan jadwal Pemilu sampai batas waktu tersebut, kami akan melakukan upaya hukum secara pidana dengan melaporkan Saudara ke aparat Kepolisian maupun secara perdata dengan melakukan gugatan di Pengadilan.

Demikian SOMASI ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Hormat kami,

Kuasa Hukum

Advokat M. TAUFIK BUDIMAN, SH.

PERADI NIA : 00.12859

Hp.081339774950

pin 74478FD5

Gigih Guntoro

Hp.08159207267

pin 24DEF826

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan MPR RI di Jakarta

2. Pimpinan DPR RI di Jakarta

3. Pimpinan Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta

4. KAPOLRI di Jakarta

5. Arsip

Editor : Arief Sofiyanto

News / Nasional

Putusan Pemilu Serentak Dinilai “Dijual”, Majelis Etik MK Diminta Usut

Minggu, 26 Januari 2014 | 14:08 WIB
LUCKY PRANSISKAHakim Konstitusi membacakan putusan dalam sidang pemohon peninjauan ulang undang-undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Kamis (23/1/2014). Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan pelaksanaan pemilihan umum secara serempak yang mulai berlaku pada Pemilu 2019. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan pemilu legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan serentak pada tahun 2019. Namun, putusan tersebut menuai pro dan kontra karena sejumlah pihak menilai MK terlambat membacakan putusan.

Pengacara dan pengamat hukum tata negara, Refly Harun, mengimbau kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan putusan MK untuk membawanya ke Majelis Etik MK. Dengan demikian, mereka bisa memperoleh klarifikasi alasanketerlambatan sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden.

“Agar Dewan Etik (MK) bisa mengklarifikasi siapa yang bertanggung jawab di balik keterlambatan putusan tersebut,” kata Refly seperti dikutip Tribunnews.com, Minggu (26/1/2014).

Menurut Refly, sangat mungkin pemilu serentak dilakukan pada 2014 jika putusan MK dibacakan pada 27 Maret 2013, bukan 23 Januari 2014. Sebelumnya, mantan Ketua MK, Mahfud MD, mengaku bahwa rapat permusyawaratan hakim sudah mengambil putusan pada Maret 2013 atau sebelum Mahfud pensiun sebagai hakim konstitusi.

Refly menduga putusan baru dibacakan agar pemilu serentak tidak bisa dilakukan pada tahun 2014, tetapi pada 2019. Hal tersebut tentu menuai kecurigaan mengenai terjadinya jual beli untuk kepentingan pihak tertentu sebelum diputuskan MK.

“Dugaan saya, keputusan ini dalam tanda petik perlu dijual yahkarena, dengan pemilu serentak itu, presidential threshold (PT) itu ditiadakan. Menurut saya, tidak ada halangan apa pun untuk hapus PT pada Pemilu 2014. Menurut saya, tak penting lagi mempertahankan PT di dalam sistem presidensial Indonesia karena logikanya sama sekali tidak ada,” imbuhnya.

Seperti diberitakan, MK mengabulkan sebagian uji materi UU Pilpres yang diajukan akademisi Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat Untuk Pemilu Serentak dengan putusan pemilu serentak pada 2019. Jika dilaksanakan pada 2014, menurut MK, maka pelaksanaan pemilu dapat mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945.

MK dalam putusannya menegaskan bahwa penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2009 yang berlangsung tidak serentak dan sistemnya akan diulangi Pemilu 2014 tetap dinyatakan sah dan konstitusional. Hanya, dengan keputusan pemilu serentak, diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pilpres dan pileg secara serentak.

Dengan keputusan MK itu, syarat pengusungan capres-cawapres pada Pilpres 2014 tetap berpegang pada UU Pilpres, yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Jika tak cukup, maka parpol mesti berkoalisi untuk mengusung capres-cawapres.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Editor : Sandro Gatra
Sumber Tribunnews.com
Sabtu, 25/01/2014 17:22 WIB

MK Harus Jelaskan ‘Surat Bohong’ di Balik Putusan Pemilu Serentak 2019

M Iqbal – detikNews

Halaman 1 dari 2
Hakim konstitusi pemutus Pemilu Serentak 2019 (ari/detikcom)

Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu serentak 2019 menyisakan banyak pertanyaan. Salah satunya soal surat ‘bohong’ alias pembacaan putusan yang ditunda.

Prof Hamdi Muluk yang ikut dalam tim penggugat menilai MK perlu menjelaskan masalah-masalah itu.

“Saya terusik. Benar juga patut dipertanyakan. Setidaknya MK harus membuat penjelasan karena banyak pertanyaan yang harus dijawab,” kata Hamdi Muluk dalam diskusi di Cheesecake Factory Jalan Cikini Raya, Jakpus, Sabtu, (24/1/2014).

“MK nggak bisa diam terus-terusan, defense mechanism, yang makin lama makin kelihatan bolongnya, banyak keanehan,” imbuh Hamdi yang ikut dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak itu.

Hamdi mengaku kecewa mengapa putusannya baru dibacakan pada 23 Januari 2014 tidak 26 Maret 2013 seperti adanya. Padahal, jika dibacakan sebelum 9 April 2013 Pemilu serentak bisa digelar pada tahun ini.

“Kenapa putusannya dilambatkan sampai 10 bulan? Kita menangkap apakah supaya bisa ada alasan agar diberlakukan 2019? Masuk akal juga. Padahal kalau diputus Mei 2013 cukup waktunya (Pemilu serentak 2014),” ujarnya.

Hal lain yang perlu dijelaskan MK adalah soal surat yang disebut Effendi Gazali sebagai surat ‘bohong’ dari MK tanggal 30 Mei 2013. Saat itu MK mengatakan kepada penggugat bahwa keputusan masih dalam proses, padahal 26 Maret 2013 sudah diputus namun belum dibuka

Baca Juga
MINGGU, 26 JANUARI 2014 | 06:47 WIB

Pemilu Serentak, KY Sebut MK Gali Kuburnya Sendiri

Pemilu Serentak, KY Sebut MK Gali Kuburnya Sendiri

ANTARA/Basri Marzuki

Berita Terkait

TEMPO.COJakarta–Ketua Komisi Yudisial, Suparman Marzuki, berpendapat Mahkamah Konstitusi tidak bisa membela diri atas kejanggalan putusan yang mereka buat terkait Undang-undang pemilu serentak. Sebab, menurut dia, dari segi manapun MK memang salah. Terlebih jika para hakim MK mengatakan, “kami membacakan putusan itu dalam tekanan,” kata dia.

“Mereka menggali kuburnya sendiri,” ujarnya ketika dihubungiTempo, Sabtu, 25 Januari 2014.

Suparman mengatakan, MK sudah tidak lagi memegang prinsip tertinggi di pengadilan yang menuntut proses peradilan yang adil. “Dan, cepat diproses dan diputuskan,” katanya. Mahkamah, ujar dia, jelas lalai memegang prinsip tersebut.

Mahkamah, kata Suparman, telah melampaui kewenangannya ketika memutus uji materi Undang-undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak. Putusan itu menyebutkan pemilu serentak digelar pada 2019. “Seharusnya tidak begitu. Itu menyalahi wewenang,” ujarnya.

Kamis lalu, MK baru membacakan putusan uji materi Undang-undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Padahal putusan ini sudah diketuk dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada 26 Maret 2013.

Uji materi ini diajukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak. Amarnya menyebutkan, pemilu serentak digelar pada 2019. Kendati mengabulkan pemilu serentak, Mahkamah tidak membatalkan pencalonan ambang batas pencalonan presiden sebanyak 20 kursi di parlemen.

AMRI MAHBUB

Baca juga:

Ruhut: Foto Editan Sinabung Bikinan Orang Kotor

Harta Setya Novanto, Sang Tuan Tanah

Akil Disebut Hambat Putusan Pemilu Serentak

Kasus Akil, KPK: Keterangan Idrus Sudah Cukup

RABU, 20 PEBRUARI 2013

Pemilu Serentak Dinilai Lebih Efisien

Jika serentak setiap warga negara dapat membuat peta dibenaknya tentang check and balances versi pemilih.
ASH

Pelaksanaan pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) yang selama ini dilakukan terpisah (tidak serentak) dinilai tidak efisien. Selain biayanya yang sangat besar, pelaksanaan pemilu tidak serentak telah menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara sebagai pemilih.

Atas dasar itu, Pakar Komunikasi Politik, Effendi Gazali mempersoalkan sejumlah pasal dalam UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) ke MK. Effendi memohon pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU Pilpres terkait penyelenggaraan pemilu dua kali yakni Pemilu Legislatif dan Pilpres.

Misalnya, Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres menyebutkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Effendi menilai pelaksanaan pemilu lebih dari satu kali telah merugikan warga negara yang mempunyai hak pilih. “Kerugiannya, kemudahan warga negara melaksanakan hak pilihnya secara efisien terancam dan dana pemilu tidak serentak amat boros, seharusnya bisa digunakan untuk pemenuhan hak-hak konstitusional lain,” kata Gazali dalam sidang perbaikan permohonan di Gedung MK, Rabu (20/2).

Dia mengatakan pelaksanaan pemilu secara serentak selain efisien (hemat) dapat mendidik para pemilih menjadi cerdas. Cerdas yang dimaksud Gazali, dengan menerapkan sistempresidential coattail dan political efficasy (kecerdasan berpolitik). Presidential Coattail, setelah memilih calon presiden, pemilih cenderung memilih partai politik atau koalisi partai politik yang mencalonkan presiden yang dipilihnya.

“Kalau presidential coattail, pemilih memilih presiden sama dengan pilihannya untuk anggota DPR dan DPRD dalam satu partai. Tetapi, kalau political efficasy, dia bisa bisa memilih anggota legislatif dan memilih presiden yang diusung partai lain. Ini bisa dilakukan kalau pemilu legislatif dan presiden dilakukan serentak,” tegasnya.

Menurutnya, jika pemilu dilakukan secara serentak, setiap warga negara dapat membuat peta dibenaknya tentang check and balances versi pemilih. “Kalau pemilu tidak serentak seperti sekarang, ada campur tangan parpol untuk menerapkan sistem threshold (ambang batas 20 persen dan 25 persen),” katanya. “Pemilu serentak juga untuk menghemat anggaran, seperti biaya politik, biaya kampanye. Hitungan-hitungan banyak pihak itu bisa hemat sampai Rp120 triliun.”

Selain itu, original intent Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945, dapat ditemukan pemikiran awal anggota MPR saat menyusun amandemen UUD 1945 pada tahun 2001. Dengan jelas, Pemilu diselenggarakan lima tahun sekali (serentak) untuk memilih sekaligus anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden.

“Dalam risalah sidang-sidang Panitia Ad Hoc I BP MPR hingga sidang paripurna, selalu muncul kata-kata ‘pemilu bareng-bareng’ (serentak) atau ‘pemilu lima kotak’,” ujar Effendi mengingatkan.

Untuk itu, dirinya meminta MK membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU Pilpres. Sebab, pasal-pasal itu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), (2) UUD 1945.

Ketua Majelis Panel, Moh Mahfud MD mengatakan permohonan ini akan dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim. Nantinya, akan diputuskan apakah permohonan ini akan dilanjutkan ke sidang pleno atau langsung bisa diambil keputusan.

”Untuk menentukan kelanjutan sidang ini, permohonan ini akan dirapatkan dulu, Saudara tunggu saja panggilan sidang berikutnya!” kata Mahfud.

pesatnews.com


0 Responses to “Kenegarawanan : Kepastian Pemilu2014 Serentak”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,060,880 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: